MIliter dan Politik
Ruli I. Ramadhoan
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2009
Militer dan Politik
• Dalam kajian teoritis militer dan politik lebih dilihat sebgai relasi antara sipil dan militer dalam konteks demokrasi.
• Berakhirnya perang dingin di penghujung abad ke-20 merupakan awal dari berbagai perubahan besar pada ranah perpolitikan dunia. Secara global, akhir dari episode ini telah memberikan kesempatan yang seluasnya bagi banyak negara, terutama negara Dunia Ketiga, untuk menyelesaikan proses nation buiding dan demokrasi dunia yang berawal di Eropa 28 tahun lalu. Hingga tahun 1995, tercatat bahwa dari 191 total jumlah negara, 61,3 persennya adalah negara demokrasi. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi deligitimasi terhadap ortodoksi pemerintahan otoritarian yang ditopang oleh militer.
Prediksi Samuel Huntington
(Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Pustaka Grafiti: Jakarta, 1995)
”Bahwa gelombang demokratisasi dunia akan diikuti dengan arus baliknya, di mana sistem otoritarian akan kembali berjaya”
Gelombang Demokratisasi
Gelombang pertama demokrasi yang berlangsung hampir satu abad lamanya, yakni antara tahun 1828 hingga 1926
Menurut Jonathan Sunshine:
Ada dua kriteria utama standar minimal kualifikasi demokrasi pada konteks abad ke-19: 50 persen laki-laki dewasa berhak memberikan suara, dan seorang eksekutif yang bertanggungjawab harus mempertahankan dukungan mayoritas dalam suatu parlemen terpilih yang dipilih dalam pemilihan umum berjangka. Selanjutnya, menurut Sunshine, jika menggunakan kriteria tersebut dan menerapkannya secara agak longgar, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat sudah memulai demokratisasi pertama sekitar tahun 1828
Lanjut…
• Gelombang kedua demokratisasi muncul sebagai akibat berakhirnya masa kolonisasi di banyak negara Dunia Ketiga. Di negara-negara post-kolonial itu, pilihan demokrasi dianggap sebagai jalan terbaik, terutama ketika ingin melepaskan diri dari imperialisme Eropa. Demokrasi juga dianggap mampu memberikan jaminan terhadap pelaksanaan Hak Azasi Manusia (HAM) yang di dalamnya mengandung hak untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan
Militer- Sipil-Demokrasi
• Fondasi penting dari politik demokrasi yaitu adanya supremasi otoritas sipil terhadap militer.
• Supremasi sipil dianggap muncul di bawah simbol-simbol demokrasi jika persyaratan di bawah ini terpenuhi:
1. Kontrol sipil terhadap militer terpraktekkan dengan jelas dan merupakan bagian yang hidup dalam budaya politik selama beberapa tahun.
2. Tidak ada satu pun peluang untuk bersikap otoriter (baik yang diamankan oleh institusi maupun yang dijamin konstitusi) yang dapat digunakan pihak militer untuk mengabaikan otoritas sipil.
3. Tidak adanya demonstrasi kekuatan militer dengan tujuan represi terhadap pemerintah (misalnya dalam bentuk huru-hara atau pemberontakan) dalam tahun-tahun terakhir.
4. Tidak adanya kesiapan intervensi militer secara jelas, di mana ancaman kudeta muncul, seperti penekanan politis terhadap pemerintahan terpilih (misalnya melalui aliansi sipil-militer dengan kekuatan sosial-politik lain yang relevan).
5. Dalam sebuah situasi konflik yang konkret, pihak eksekutif berhasil melaksanakan perlawanan terhadap kepentingan-kepentingan militer, mana keputusan yang diambil kemudian diterima dan dianggap sesuai.
Lanjut…
• Pola ini membentuk suatu hubungan antara sipil dan militer secara demokratis, di mana institusional militer bertindak sebagai suatu lembaga yang bertugas sebagai aparat negara dan bukan sebagai komponen pemerintahan yang berkompetisi dengan sipil.
• Hal ini sesuai tujuan militer itu sendiri sebagai alat kekuatan pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu stabilitas dan integritas wilayah negara. Militer hanya berperan sebagai kliennya negara atau subordinat sipil, sebab pemerintahan demokratis mengharamkan campur tangan militer dalam proses politik yang merupakan bidang kekuasaan sipil.
Machiavelli
• Jauh sebelumnya di Eropa abad pertengahan Machiavelli telah memperkenalkan pemikiran politiknya mengenai kekuasaan politik dan ekspansi militer dalam buku The Prince, The Discourse dan The Art of War
• “Tindakan militer atau ekspansi militer merupakan jalan terakhir ketika negara taklukan memberontak atau negara lain menyerang negara protektoratnya“
Lanjut…
• Agar Florence menjadi besar, Machiavelli menasehatkan agar Paus Leo X segera mengambil alih kekuasaan di Florence. Karena masyarakatnya sudah terlanjur korup, Leo X diminta berkuasa sebagai seorang Raja atau Diktator dengan menggunakan kekerasan dan tipuan. Setelah itu, Leo X membentuk republik, membentuk pasukan sendiri dan melakukan ekspansi dengan tipuan. Machiavelli mengatakan Leo akan berhasil karena ia punya virtù dan fortune.
Back to… Politik Militer
• Umumnya terjadi di negara2 Dunia Ketiga, coz ada anggapan bahwa milter berjasa dalam masa perjuangan melepaskan diri dari masa kolonial.
• Karena jasa inilah yang menyebabkan terjadinya tarik ulur hubungan sipil militer di negra2 D3.
Faktor yang menyebabkan intervensi militer: (Amos Perlmutter, Militer dan Politik, CV Rajawali: Jakarta, 1994)
1. Karena sifat pretorianisme militer
Ciri: Menolak orde yang berlaku dan menentang legitimasinya, tidak mempercayai pemerintahan sipil, tidak mengharapkan akan kembali ke barak/tangsi, mempunyai organisasi politik yang cenderung memaksimalkan pemerintahan militer karena yakin bahwa pemerintahan militer merupakan satu-satunya alternatif yang dapat mengatasi kekacauan politik, mempolitisir profesionalisme, beroperasi secara terbuka, tidak takut akan aksi pembalasan sipil, serta tentara pretorian cenderung menggantikan kelompok-kelompok politik dan rezim-rezim yang lemah
• Motivasinya jelas adalah politik, bahkan bisa juga didorong oleh kondisi-kondisi sosial yang tidak dilembagakan.
2. Pelanggaran terhadap otonomi dan eksklusifitas militer oleh sipil.
Ex:
- Mesir-- Kasus penggulingan pemerintahan monarki di Mesir pada tahun 1952, faktor utama penyebabnya karena adanya campur tangan Raja dalam urusan militer, yaitu ada tahun 1948 Raja Farouk memerintahkan militer yang belum siaga untuk menyerang Israel tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata – yang sebenarnya telah memprediksikan akan kemungkinan kekalahan tentara Mesir secara total.
- Indonesia-- Era Gus Dur. (1) Seringnya pemerintahan Gus Dur menggonta-ganti para perwira militer telah mempercepat kejatuhannya dari kursi kepresidenan. (2). Cepatnya mutasi militer telah menyebabkan perpecahan di kalangan militer Indonesia.
TNI -> dua kubu: ‘orang Wiranto’ dan ‘kelompok 20.’ Jelas bahwa apabila pihak sipil mencampuri urusan militer, biasanya akan terjadi akibat yang tidak diharapkan terhadap kepentingan karir perwira pada umumnya, seperti mengurangi kecakapan mereka, menumpulkan efektivitas militer, dan mengancam kesatuan mereka.
Lanjut…
Otonomi militer menegaskan bahwa pihak sipil tidak dapat mencampuri urusan penyusunan kurikulum pendidikan dan latihan, mutasi perwira dalam posisi tertentu, promosi para perwira tinggi, dan pembentukan strategi pertahanan. Hakikat otonomi itu juga menegaskan bahwa percobaan untuk mempengaruhi prajurit dan perwira oleh pejabat sipil, akan selalu ditentang. Dengan demikian, campur tangan sipil selalu mempunyai pengaruh penting terhadap para perwira militer, yang nantinya justru dikhawatirkan akan menjadi blunder bagi pemerintahan sipil itu sendiri.
3. Ketakutan militer akan peran yg digantikan dgn tentara rakyat.
Ex: a. Indonesia Jatuhnya rezim Soekarno.
Ketika muncul gagasan pembentukan ‘Angkatan Kelima’ dari PKI, Presiden Soekarno tidak menunjukkan sikap menentang dan justru cenderung bersikap menyetujui gagasan tersebut seperti yang dinyatakannya dalam rapar KOTI (Komando Tinggi) dengan para Panglima Angkatan pada tanggal 20 Juni 1965. Di samping ide Angkatan Kelima, PKI juga sebelumnya telah mendirikan organisasi golongan fungsional dengan nama SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia) pada Desember 1962, yang menurut Daniel S. Lev merupakan army-encouraged organization. Kedekatan Soekarno dengan PKI (sebagai natural enemy TNI) telah memperburuk aliansi politik Soekarno-TNI yang telah tercipta sejak masa awal kemerdekaan, dan hal itu mempercepat pula runtuhnya rezim Soekarno di tahun 1966.
b. Chile Penggulingan Presiden Allende oleh angkatan bersenjata Chile pada tahun 1973 coz ia mempersenjatai pendukungnya yang paling radikal (Eric A. Nordlinger, Militer dalam Politik, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta, 1994, hal 81 )
4. Government Instability
• Kegagalan pemerintahan sipil dalam menjalankan roda pemerintahan seringkali mengundang adanya kudeta oleh Pretorianism.
• Claim pretorian bahwa pemerintah yang digulingkan sebagai pemerintah yang gagal menjalankan tugasnya menjadi alasan untuk melakukan intervensi
• Dianggap logis urgent pemerintah yang gagal mempertahankan keamanan digeser oleh militer seandainya pemerintah gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan.
• Kegagalan pemerintah untuk mempertahankan kestabilan umum juga mendorong perwira militer untuk bertindak berdasarkan motif-motif untuk campur tangan, terutama ketika mereka memandang rendah orang-orang yang memegang kekuasaan.
lanjutan;…
• Ada tiga kegagalan yang sering digunakan militer untuk menghalalkan tindakan mereka dalam menggulingkan pemerintahan sipil, menurut Nordlinger:
a. Pemerintah sipil melakukan tindakan yang tidak sah dan di luar kelembagaan terutama pada kasus kejahatan politik luas.
b. Pemerintah sipil dianggap bertanggung jawab atas kemerosotan ekonomi atau hiperinflasi
c.Pemerintah sipil tidak mampu mengendalikan perasaan kecewa dan penentangan politik tanpa menimbulkan kekerasan dan kekacauan.
Ex: Kudeta di Latin. Satu kajian atas 105 kudeta yang berhasil di Amerika Latin antara tahun 1907-1966, membuktikan tentang adanya kaitan erat antara kelemahan prestasi pemerintah dengan intervensi militer.
5. Menurunnya legitimasi pemerintah sipil.
• Merosotan citra pemerintah sipil di mata masyarakat karena kegagalan dalam menjalankan pemerintahan.
• Legitimasi pemerintah pada umumnya menurun apabila golongan non-elit merasa tidak senang dan tidak menaruh hormat kepada pemimpin yang memperkaya diri dengan mengorbankan kepentingan umum apabila rezim terkait dipenuhi dengan fungsi-fungsi eksklusif, serta apabila terdapat kesewenangan dalam menutup peluang suatu kelompok.
• Eric A. Nordlinger berpendapat bahwa legitimasi yang dinikmati oleh sebuah pemerintah lebih banyak mempengaruhi peranan politik angkatan bersenjata daripada faktor-faktor lingkungan lainnya
Claude Welch: 4 pola keterlibatan (intervensi) militer dalam politik
• Pengaruh. Pengaruh politik kaum militer berlangsung melalui saluran-saluran yang diatur dan diterima oleh semua pihak. Pada umumnya pengaruh militer bersifat politik strategis berdasarkan keahlian militer yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh semua pihak sipil.
• Partisipasi. Militer mungkin diberikan partisipasi yang cukup luas melalui legislasi dan lobbying intensif, dan prakarsa untuk varian ini dapat datang justru dari pihak sipil ketimbang militer.
• Pengendalian (tanpa mitra). Di sini kekuasaan sipil terhadap militer hilang. Pemerintah tidak mampu lagi mengendalikan militer dan menggariskan fungsi-fungsi beserta pelaksanaan fungsi tersebut. Segalanya ditentukan oleh militer. Siapa saja yang tidak setuju, apalagi menentang dalam hal-hal yang dianggap prerogatif militer, akan dilibas. Bentuk ini biasanya merupakan hasil dari kudeta militer.
• Pengendalian (dengan mitra). Dalam versi ini pihak militer dapat menempatkan golongan sipil pada kedudukan yang kurang penting. Militer juga dapat mengatur di belakang layar pejabat-pejabat sipil yang duduk dalam pemerintahan.
Lanjutan…
• Pola terakhir ini dikhawatrikan akan mengganggu stabilitas pembanguan demokrasi di negara2 dunia ketiga akibat munculnya supremasi militer atas sipil apabila perintahan militer kembali berkuasa dan memunculkan kembali otoritarianism. Dikhawatirkan ini akan menjadi awal dari gelombang balik demokratisasi.
Bagaimana dengan Indonesia era Soeharto dan SBY ??
Indonesia tidak secara langsng konsolidasi kekuasaan militer meski lewat para purnawirawan, di Indonesia dilakukan dengan melebur pada sistem dan mekanisme politik baru
Era Soeharto
• SIKLUS otoritarianisme demikian sudah diingatkan Samuel Huntington dan Joan Nelson. “Masalah utama demokrasi di dunia ketiga terletak pada pelembagaan dan partisipasi politik”
Kran Partisipasi tertutup titik jenuh ledakan sosial
- Tuntutan bagi partisipasi yang besar ini akan melahirkan pemerintahan yang terbuka, populis, dan pro-pemerataan ekonomi. Namun, suasana ini tidak akan bertahan lama karena melemahnya kemampuan ekonomi negara. Stagnasi ekonomi ini akan kembali melahirkan protes, ketidakstabilan politik yang mengancam negara itu.
Lanjut…
• Huntington dan Nelson
”akan munculnya represi politik dan otoritarianisme baru untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan kesemrawutan politik akibat keterbukaan. Siklus itu akan terus berputar menuju kembali ke ledakan sosial, kecuali ada kebijakan-kebijakan tambahan yang diambil rezim otoriter untuk menghentikan lingkaran itu.”
Yang dikatakan oleh Huntington dan Nelson di atas belum terjadi di Indonesia!!! masih sebatas kekhawatiran mengingat yang terjadi dengan rezim otoriter pembangunan di Korea Selatan dan Taiwan dianggap berhasil dalam hal ini sehingga social explosion bisa dicegah.
Lanjut…
• Jadi pandangan Huntington dan Nelson masih berlaku untuk rezim otoriter pembangunan beberapa dekade lalu ketika rezim-rezim itu masih menjadi model di Amerika Latin dan Asia.
• Namun, kondisi-kondisi yang bisa melahirkan siklus itu sepeertinya terindikasi di INdonesia. Ex: Ledakan sosial dan tuntutan perubahan, terutama, terjadi bila kesenjangan ekonomi kian besar meski pertumbuhan ekonomi baik.
Negara dengan tradisi rezim militer
Ex: - Pakistan, rezim militer yang dianggap sudah anakronis ternyata kembali berkuasa melalui kudeta terhadap pemerintahan sipil.
- Myanmar, rezim militer tetap bertahan hingga kini meski diisolasi negara-negara Barat.
- Thailand, baru beberapa tahun ini rezim pemerintahan sipil berkuasa cukup lama. Sebelumnya, Thailand terkenal dengan jatuh bangunnya pemerintahan karena kudeta. Godaan bagi militer untuk kembali ke pemerintahan mungkin masih besar di Thailand, tetapi sejalan dengan menguatnya pemerintahan sipil, kemungkinan kudeta militer makin kecil.
- Korea Selatan juga pernah dipegang penguasa militer, namun transisi ke pemerintahan sipil berjalan lancar.
Sejarah Politik Militer
(Effendy, Muhadjir, Profesional Militer: Profesionalisasi TNI, Malang: UMM Press, 2008)
• Bermula dari Eropa
• Menurut Muhadjir, Eropa tidak terlepas dari perang, baik perang dengan sesama Eropa, penolakan penyeragaman ideologi Eropa, maupun politik kolonialisme. Ex: PD I&PD II, Italia Etiopia, Inggris India, Malaysia, Argrntina & negara2 persemakmuran atau neg2. protektoratnya, France Korea, Amrik Vietnam
• Revolusi Eropa: Rusia 1905 dan 1917, Jerman 1918-1923, Spanyol 1936, Hongaria 1919 dan 1956, Portugal 1974.
• Intensitas perang dn revolusi yang tinggi membuat Eropa memiliki tradisi militer yg kuat.
SEDIKIT TTG REVOLUSI
Revolusi dalam konteks apapun selalu digunakan untuk menjelaskan sebuah lompatan radikal dari sebuah masa ke masa yang lain. Ada unsur perubahan, pendobrakan, perombakan, pembaharuan, dan terkadang diwarnai oleh friksi-friksi antara kelas/golongan.
Hal lain yang mencirikan sebuah revolusi adalah kesan mendadak dan seketika tanpa ada langkah-langkah bertahap layaknya “evolusi”. Antara revolusi dan evolusi sebenarnya memiliki keterkaitan. Revolusi dapat dimaknai lompatan terakhir atas rentetan tahapan yang telah dibangun secara evolutif.
Revolusi Multy interpretable. Output tekstual deterministik dengan kontekstulnya.
Inti revolusi: - perubahan mendasar
- ekonomi/sosial/politik/ budaya
- kelembagaan, kepemimpinan,
- Ideologi politik,
- nilai/norma
- kebijakan.
- secara paksa/ konsensus
Revolusi industri dan Penggunaan Mesiu
• Revolusi Industri Eropa
• Menurut Healton, Lima abad sesudah Zaman Pertengahan merupakan merupakan titik awal Zaman Modern yang ditengarai dengan penggunaan mesin uap dan berbagai mesin logam lain dalam dunia industri di Inggris.
• Berawal dari penemuan dan penggunaan mesin uap untuk pertambangan batu bara, penggunaan mesin-mesin logam mulai menyeruak diberbagai industri manufaktur di seluruh eropa.
• Penggunaan mesin dalam industri sekaligus menggantikan fungsi-fungsi tenaga kerja manusia. Lebih jauh, penggantian penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin dalam industri-industri manufaktur eropa akhir abad 18 kemudian disebut sebagai Revolusi Industri. Tidak hanya membawa dampak pada motivasi efisiensi dan efektifitas produksi, lebih lanjut, perubahan masif tersebut membawa dampak-dampak sosial ekonomi di eropa dan di dunia secara umum.
• Secara tdk langsung berdampak dengan dikenalnya bubuk mesiu yang akhirnya menciptakan revolusi militer.
Lanjut…
• Thomas Esper (dlm Muhadjir: 2008): sebelum revolusi militer Inggris berperang menggunakan busur sampai abad 16
• Rusia dan Swedia Kavalry (man on horseback)
• Polandia Szlachta( golongan keluarga baik2) pasukan berkudanya
• Wajib militer (Rota) yg identik dengan virtues
Revolusi Militer?
• Michael Robert dan Geoffrey Parker, “ adalah suatu rangkaian perubahan penggunaan taktik dan strategi (mengganti busur, lembing dengan senjata bubuk mesiu), skala peperangan (jumlah militer meningkat antara 1500-1700), serta dampak peperangan itu terhadap masyarakat (meningkatnya pajak, biaya perang, dan kerusakan yang diderita oleh cipil) yang dimulai di prov Enggris (belanda) pd akhir abad 16 dan mencapai puncaknya di Swedia (Gustavus Adolphus berkuasa pd spertiga abad 17)
Lanjut…
• Keterlibatan militer dalam wilayah politik Eropa sudah terjdi jauh sebelum kemunculan tentara profesional modern yang berkembang terutama sejak reformasi dlm tentara prancis. Pengaruhnya reformasi melahirkan istilah2 yang diadosi dr bahasa prancis hingga skrg: jenderal, kolonel, sersan, batalyon, parade, brigade, apel, etc.
Lanjut…
• Paul Kennedy, “ kebangkitan militer Eropa dipengaruhi oleh jatuhnya pusat2 kekuasaan di luar Eropa sekitar thn 1500: Cina jatuhnya Dinasti Ming, Turki Usmaniah, kekuasaan Islam di India, dinasti Mogul, dan dinasti Tokugawa di Jepang.
• Revolusi militermeningkatnya kapasitas militer dgn mengadopsi teknologi persenjataan terbaru dan pengembangan lingkungan interpreneur militer
Lanjut…
• Huntington memperkirakan abad 18-19 sebagai masa pergeseran militer pra profesional ke militer profesional. Ex: Prusia, Prancis, Inggris, Rusia, Austria.
• masa ini awal untuk menegaskan wilayah peran militer
• Kecenderungan sejarah peradaban besar: Ex: Ajaran HinduKsatria berada dibawah kasta Brahmana, Kong Hu Cu kedudukan Militer dibawah Mandarin, China modern (komunis) Militer dibawah kaum petani
• Etos keilmuwan Eropa Moral, etik, dan bajik Agama Kristen dan budaya filsafat Romawi dan Yunani. menghasilkan pemikiran untuk membatasi kecenderungan kekuasaan politik jatuh ke tangan kasta militer
Jerman
Jerman berbeda dengan Eropa pada umumnya.
Kerajaan Jerman-Prusia (abad XVIII) dominasi tentara sangat kuat. “Prusia bukanlah negara yang mempunyai tentara, tetapi tentara yang mempunyai negara”
Keadaan ini terbawa sampai jerman modern. Sebelum PD I (1914-1918) sampai PD II kebangkitan kembali militer Jerman (Kepemimpinan Nazi)
Inggris
• Tentara loyal kepada raja, negara dan rakyat tapi tidak berposisi sebagai pemilik negara spt Jerman.
• Pemikiran yang menegaskan tentang pemisahan sipil-militer Bill of Rights (1689)
• Bill of Rights : hak-hak asasi manusia dan kebebasan rakyat terjamin, kekuasaan rakyat semakin kuat, keabsolutan kekuasaan raja terbatas.
• Para perwira tidak banyak ikut campur dalam urusan politik dan mengabdi untuk kepentingan ingris raya dengan melakukan ekspansi dan koloni
Lanjut…
• Militer inggris kuat di angkatan laut mneyebabkan kurangnya ketertarikan militer akan kekuasaan politik dlm tugasnya tidak bersentuhan langsung dgn dunia daratan.
• Keadaan ini membawa Inggris maju dlm profesionalismenya dibanding eropa daratan Alutsista banyak ditemukn dan dikembangkan Inngris, Inggris yg pertma mengenalkan dan menggunakan gunpowder di Eropa, salah 1 negara yg punya divisi artileri
• Jendral Liddell Hart menemukan dan meprkenalkan tank sebagai kendaraan tempur lapis baja pendukung infantri
Rusia
• Rusia memiliki perkembangan yang lambat dalam revolusi militer dibanding dengan negara2 Eropa Barat
Faktor penyebab:
• Kemiskinan
• Kondisi geografis wilayah2 penting Rusia tandus menyebabkan sektor pertanian tidk mampu menrangsum makan pasukan infantri yang masif
• Kelangkaan bahan logam dan bahan mineral lain untuk produksi senjata
• Ancaman Rusia relativ simple dibanding ancaman Barat
• Bencana alama dan kekacauan politik Rusia (1560-1613)
• Tidak adanya PAN yg bersumber dr pajak
Lanjut…
• Tiga perempat abad 16 dewan militer dibentuk di Moskow u/ mengawasi usaha pemasokan barang, pabrik meriam, serbuk mesiu dan senjata dari Barat/ Asia Tengah/ Mongol
• Militer dalm ranah poltik terjadi ketika raja Ivan III diasingkan ke Novgorod, kekuasaan negara dipindahkan ke tentara kelas menengah Muscovit.
• Penggunaan bubuk Mesiu (1382) merupakan modernisasi persenjataan ketika Khan Tokhtamysh menyerang Moscow
Politik Militer Eropa
• Tindakan partisan tentara dlm kehidupan politik dan keinginan untuk melakukan tindakan militerisasi tidak selalu atas inisiatif tentara.
• Dlm kenyataannya militer secara periodik dipengaruhi dan diperalat masy (penguasa sipil)
• Secara struktural dan kultural militerisme dibangun bukan hanya atas kehendak tentara melainkan nilai yang dibangun oleh masy sebagai bagian dr praktek kekuasaan (virtues dan indoktrinasi ideologi utuk kepentingan penguasa)
• Pola rekrutmen. Ex: Citizen Army (Inggris), National Guard (Prancis) yang di dasarkan pada orientasi ideologi dlm masy dan kelas sosial.
• Hal ini menyebabkan terjadinya pengelompokan politik yng ddasarkan atas kelas2 sosial dan ideologi masing2 dlm tubuh tentara.
Lanjut…
• Dalam sejarah militer dan politik Inggris dan Prancis terjadi pengelompokan yang didasarkan kelas sosial dan ideologi menyebabkan keberpihakan citizen Army secara politik.
• krisis politik Thermidor di Prancis (1974) terjadi sikap politik partisan dan pengelompokan dlm tubuh militer
• Tentara lebih dikendali oleh pengusa sipil yang memanfaatkan tentara
lanjut….
• Namun tdk slamanya tentara memihak pemerintah yang berkuasa, yaitu ketika terjadi konflik antar kekuatan sipil
• Ex: Krisis Ultser di Inggris (1832-1914) sbg sebuah institusi tentara melakukan pembangkangan terhadap perintah pemerintah yang berkuasa
RELASI SIPIL MILITER DALAM KAJIAN TEORITIS
Tiga model kontrol sipil (Eric Nordinger, Soldiers in Politics):
• Tradisional
• Liberal
• Penetrasi
Model Tradisional
• Adalah model kontrol sipil di negara monarki. Bentuk pemerintahan sipil tradisional ini sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan kerajaan abad ke-17 dan abad ke-18 di Eropa. Hal itu terjadi karena golongan aristokrat Eropa merupakan elit sipil dan juga elit militer. Walaupun kedua golongan elit ini berbeda, akan tetapi dalam kepentingan dan pandangannya hampir sama karena keduanya berasal dari golongan aristokrat.
• Golongan bangsawan tidak bisa memanfaatkan kedudukan militer mereka untuk menentang raja karena raja masih sangat dihormati sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tindakan menentang raja justru akan melemahkan kedudukan politik, ekonomi, dan sosial mereka yang sangat bergantung kepada raja.
Lanjut….
• Dalam model ini biasanya tidak terjadi konflik antara sipil dan militer. Ketika terjadi konflik, mereka lebih memilih untuk mempertahankan statusnya sebagai sipil atau bangsawan yang memiliki previlege. Dalam model ini, militer dianggap sebagai golongan amatir. Model ini mulai runtuh di Eropa Barat setelah tahun 1800-an ketika pendidikan dan kemahiran dijadikan parameter utama dibandingkan status dan kekayaan warisan.
Model Liberal
• Dengan jelas mendasarkan pada diferensiasi tugas dan wewenang sipil dan militer. Militer hanya bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara. Selain itu, militer diberikan kemampuan manajemen militer yang mumpuni. Seluruh kebutuhan militer dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh sipil. Singkat kata, model ini berupaya melakukan depolitisasi semaksimal mungkin terhadap militer.
• Semua hak militer yang diberikan untuk sipil bukan berarti memberikan kewenangan yang seenaknya kepada sipil untuk melakukan apapun terhadap militer. Dalam hal ini, sipil dituntut untuk memiliki civilian ethic.
Lanjut…
Ada beberapa etika sipil yang harus dilakukan, antara lain:
• Sipil harus menghormati kehormatan militer, keahlian, dan otonomi, serta harus menunjukkan sikap netral.
• Sipil tidak boleh melakukan intervensi ke dalam profesi militer apalagi menyusupkan ide-ide politik bahkan menggunakan militer untuk kepentingan politik tertentu.
• Model liberal ini sebenarnya memiliki banyak kelebihan, tetapi segalanya bisa bermasalah ketika sipil tidak konsisten dalam setiap etika yang harus dipenuhi.
Model Panetrasi
• Adalah suatu model kontrol sipil yang melakukan penebaran ide-ide politik terhadap perwira militer yang masuk dalam partai-partai politik.
• Dalam hal ini, sipil dan militer adalah satu perangkat ideologi. Model ini hanya bisa diterapkan di suatu negara yang menerapkan sistem partai tunggal.
• Kontrol sipil terhadap militer dilakukan melalui dua struktur yaitu struktur militer itu sendiri dan struktur partai politik. Militer yang masuk dalam partai politik harus melepaskan semua aturan militernya dan masuk dalam aturan partai politik sehingga semua tunduk dalam aturan partai. Hal ini membuat tidak dominannya peran militer. Kalaupun ada dominasi militer dalam partai hanya mungkin terjadi sebatas faksi.
Lanjut…
• Model panetrasi ini biasanya diterapkan di negara komunis. Apabila model ini diterapkan, ia akan sangat memperlihatkan supremasi sipil.
• Akan tetapi dalam keadaan tertentu, pelaksanaan yang kurang baik akan menimbulkan resiko yang cukup tinggi.
• Sama seperti model liberal, dalam model panetrasi ini akan berakibat buruk ketika setiap aksi kelompok sipil mengganggu wilayah otonom militer.
Alasan Militer Enggan Masuk Wilayah Politik
1. Profesionalisme Militer.
Menurut Huntington, semakin tinggi tingkat profesionalisme perwira militer, maka semakin berkurang kecenderungan mereka untuk melakukan intervensi.
Dalam hal ini, militer diupayakan untuk merestrukturisasi dan mengarahkan kembali misi militer kepada penjagaan keamanan yang lebih bersifat dukungan terhadap perdamaian dunia. Militer Argentina pasca perang Malvinas, telah memerankan misi semacam itu.
Lanjut…
2. Tekanan Moral
Terdapat tekanan moral bagi pihak militer itu sendiri apabila ia menekan pemerintah yang sah. Faktor ini hanya berlaku pada negara-negara yang ikatan institusi sipilnya kuat.
Finer berpendapat bahwa tekanan moral ini sebenarnya telah menghalangi militer untuk merebut kekuasaan di seluruh dunia, walaupun mereka mempunyai kemampuan dan kelebihan organisasional, prestise, dan kekuasaan.
Jelaslah bahwa militer tidak berbeda dengan politikus lain, karena mereka juga membutuhkan dorongan dan bukan kecaman dari rakyat.
Lanjut….
3. Menguatnya kontrol sipil terhadap militer.
Dasar penting dari politik demokrasi ialah otoritas sipil terhadap militer.
Pengertian ini bermaksud menempatkan posisi pemerintahan sipil yang telah dipilih oleh rakyat dan mempunyai legitimasi dan akuntabel secara demokratis, di atas militer.
Faktor Keberhasilan Negara Demokrasi Baru Merestrukturisasi Hubungan Sipil-Militer
Menurut Huntington faktor yang memungkinkan negara demokrasi baru berhasil merestrukturisasi hubungan sipil-militer:
• Pertama, terdapat difusi dan pengakuan yang luas terhadap norma-norma profesionalisme militer dan kontrol sipil atas militer di seluruh dunia.
Lanjut.
• Kedua, gerakan menuju kontrol sipil obyektif telah menarik para pemimpin sipil dan militer untuk banyak belajar bahwa tidak ada solusi yang mudah untuk mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan politik yang mengancam martabat bangsa. Selain itu, timbul kesadaran bahwa keterlibatan yang berkelanjutan dalam politik telah mendatangkan efek yang berbahaya bagi koherensi, efisiensi, dan disiplin tentara.
Lanjut…
• Ketiga, berbeda dengan reformasi ekonomi, reformasi sipil-militer hanya memerlukan sedikit biaya dari masyarakat, dan menghasilkan keuntungan yang sangat luas, yaitu pengurangan anggaran militer, pengurangan pelanggaran HAM, dan pemindahan perusahaan yang dijalankan militer ke tangan swasta (publik).
Pretorianism
(Amos Perlmutter, Militer dan Politik, Jakarta : Rajawali Press, 1984)
• Pretorian dirumuskan Amos Perlmutter sebagai situasi dimana militer dalam suatu masyarakat tertentu melaksanakan kekuasaan politik yang otonom dalam masyarakat tersebut berkat penggunaan kekuatan aktual atau ancaman penggunaan kekuataan.
• Pretorian terbagi dalam dua jenis yaitu pretorian historis dan pretorian modern.
• Pretorian historis dimulai dari tentara ibukota Romawi yang selalu mendesakkan calon pemimpin negara untuk disetujui senat. Pretorianisme jenis ini kemudian berkembang subur di masyarakat feodal yang berciri patrimonial. Di dalam masyarakat ini tentara menjadi alat utama pendukung kekuasaan raja atau bangsawan. Hubungan antara tentara dengan penguasa didasarkan pada orientasi tradisi.
Lanjut…
• Dalam pretorianisme modern, tentara justru menentang penguasa dan menawarkan jenis kekuasaan baru. Tentara dalam pretorianisme modern cenderung campur tangan dalam pemerintahan dan mendominasi eksekutif sehingga terjadi pembusukan politik dan kekuasaan eksekutif menjadi tidak efektif.
3 Bentuk Pretorianisme Modern :
• Otokrasi militer
• Oligarki militer
• Pretorianisme otoriter.
• Dalam otokrasi militer, pimpinan pemerintahan dipegang oleh seorang perwira militer yang sekaligus menjadi penguasa tertinggi. Dalam rejim ini, pemilu ditiadakan.
Lanjut…
• Oligarki militer: Pemerintahan dijalankan oleh beberapa orang, dimana eksekutif terdiri dari para perwira militer sedangkan eksekutif utama diduduki oleh pensiunan perwira militer atau orang sipil yang didukung militer secara penuh.
• Rejim ini hanya bisa bertahan selama mendapat dukungan dari militer dan selalu melakukan mobilisasi dukungan. Rejim ini juga hanya kadang-kadang saja mengadakan pemilu.
Lanjut…
• Pretorianisme otoriter: Pemerintahannya merupakan fusi militer dan sipil dengan kontrol yang sangat sedikit atau tidak ekstrim.
• Kombinasi dari ketiga bentuk pretorianisme modern itu bisa berwujud rejim militer otoriter, dimana tentara, birokrat, manajer dan tehnokrat memainkan peranan yang penting.
Lanjut…
Ciri-Ciri:
• Birokrasi terdiri dari militer sipil
• Kepala pemerintahan dari sipil murni
• Dukungan rejim adalah lembaga militer
• Rejim ini juga mengusahakan dukungan politik dari luar negeri
• Pemilu diadakan dengan pembatasan-pembatasan dan masih bisa menolerir adanya struktur politik nasional yang tidak mendukung rejim.
Tentara Pretorian
• Tentara pretorian cenderung melakukan kudeta.
• Kudeta adalah aksi politik untuk menggantikan kelompok atau rejim yang menjadi saingannya dengan rejim sendiri atau rejim lain yang mereka dominasi.
• Kudeta ini dilakukan bila militer merupakan kelompok yang paling solid, paling terorganisir secara politik dan tidak ada oposisi yang kuat.
Orientasi
• Tentara menjadi pretorian bila segelintir perwira militer berhasil menggerakkan tentara karena politik.
• Dalam bentuknya yang paling ekstrim, tentara pretorian menjadi tentara penguasa dengan mendirikan lembaga eksekutif independen dan organisasi politik untuk mendominasi masyarakat dan politik.
• Dalam bentuknya yang kurang ekstrim, tentara pretorian menjadi tentara arbitrator dengan tidak memiliki organisasi politik dan tidak berminat menciptakan ideologi politik.
Ciri Tipe Tentara Arbitrator
• Penerimaan atas tata sosial yang ada dan tidak mengadakan perubahan fundamental di dalam rejim.
• Tentara ini juga berorientasi kepada sipil dan ingin agar keadaan segera normal sehingga mereka bisa kembali ke barak.
• Tentara tidak memiliki memiliki organisasi politik yang independen dan tidak berusaha memaksimalkan pemerintahan militer, bahkan membatasi waktu pemerintahan militer untuk kemudian menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil agar bisa segera memusatkan perhatian kepada profesionalisme militernya.
• Mereka cenderung beroperasi di belakang layar sebagai kelompok penekan dan sangat takut akan aksi balasan dari sipil.
Model Hubungan Sipil Militer Di Dunia Ketiga
1. Militer sebagai pelayan pemerintah sipil.
Artinya militer profesional dibawah kontrol sipil, dan pemerintahan sipil menghargai profesionalisme militer.
2. Ideologi artikulatif yang dipaksakan kepada militer.
Dalam hal ini, militer dipaksa tunduk kepada sipil. Untuk mencapai hubungan ini, cara-cara indoktrinasi yang dilakukan. Sehingga sipil-militer tampak asngat bemusuhan.
Lanjut…
3. Militer memerintah untuk militer.
Kategori ini seperti yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru, dimana militer semakin kuat, sedangkan masyarakat sipil dipaksa untu lemah.
Selain itu, masyarakat sipil tunduk karena kelebihan yang dimiliki oleh militer.
Lanjut…
4. Militer memerintah dengan ideologi artikulatif.
Militer mencari bentuk ideologinya melalui pemikiran akademisi. Hasil pemikiran para akademisi menjadi bahan pendidikan yang integral untuk tentara. Model ini dipakai oleh Turki dan Brasil.
5. Penguasa militer dan modernisasi tanpa ideologi artikulatif.
Militer mengontrol pemerintahan, tetapi tidak untuk membela suatu ideologi artikulatif ataupun doktrin. Selain itu, miiter tidak terlibat dlam mobilisasi politik. Meski demikian, militer mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan berdasarkan tujuan-tujuan yang sesuai dengan pandnagn militer profesional. Korea Selatan sebagai contoh model ini.
Lanjut…
• Dari kelima model hubungan tsb, model hubungan pertama jika diterapkan dalam sistem politik yang demokratis, maka kondisi hubungan ini menunjukkan seperti yang diidealkan banyak kalangan akademisi mengenai model hubungan sipil-militer.
MIL-POL Dunie Ketiga
• Dominasi militer dalam politik telah berakar kuat
• Model hubungan ini banyak terjadi di negara-negara dunia ketiga.
• Bahkan, hubungan sipil-militer di kawasan ini justru tetap menempatkan militer sebagai kekuatan utama yang menentukan bagi kebijakan politik nasional.
Lanjut…
Kenyataan ini bisa dijumpai di beberapa negara, ex:
• Militer mampu mengambil alih dan memveto kemenangan partai politik di Aljazair.
• Militer Pakistan di bawah Jenderal Musyarraf, tanpa kesulitan mengambil alih kekuasaan
dari tangan sipil.
• Militer Filipina makin menguatkan posisinya sebagai militer arbitrator.
• Model hubungan sipil-militer di negara-negara ini cenderung menempatkan militer sebagai "penjaga" atau "pengawal" yang tak kalah strategisnya dengan model militer pretorian.
Lima Tipe Hubungan Sipil-militer Di Negara-negara Dunia Ketiga
(Morris Janowitz dalam The Military in The Political Development ofm New Nations)
• Morris Janowitz melihat tingkat pengaruh militer terhadap posisi kekuasaan otoritas sipil
(1) Authoritarian personal control (kontrol personal-otoriter)
(2) Authoritarian mass-party (kontrol partai massa-otoriter)
(3) Democratic competetive and semi-competetive systems (demokratis-kompetetif dan sistem semikompetetif)
(4) Civil-military coalitions (koalisi sipil-militer); dan
(5) Military oligharchy (oligarki militer).
Lanjut…
• Democratic-competetive, dalam pola ini pemberlakuan prinsip civilian supremacy dibatasi oleh peran signifikan yang masih dimainkan militer.
• Persaingan politik militer aktif kembali ke politik praktis dengan cara masuk ke dalam blok politik tertentu.
• Model civil-military coalitions, militer biasanya terlibat aktif dalam men-suport salah satu kekuatan politik sipil (biasanya partai yang sedang berkuasa), dengan sejumlah syarat atau konsesi-konsesi tertentu.
• Survive-nya koalisi sipil-militer amat tergantung pada sejauh mana pemerintahan sipil mampu melindungi hak istimewa militer, terutama menyangkut persoalan budget dan perlindungan dari tuntutan hukum.
• Jadi, kokohnya kekuasaan sipil banyak dipengaruhi dukungan politik militer. Sebaliknya, rapuhnya kekuasaan sipil disebabkan penarikan dukungan politik militer.
Senin, 09 November 2009
Materi Slide MILPOL
MIliter dan Politik
Ruli I. Ramadhoan
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2009
Militer dan Politik
• Dalam kajian teoritis militer dan politik lebih dilihat sebgai relasi antara sipil dan militer dalam konteks demokrasi.
• Berakhirnya perang dingin di penghujung abad ke-20 merupakan awal dari berbagai perubahan besar pada ranah perpolitikan dunia. Secara global, akhir dari episode ini telah memberikan kesempatan yang seluasnya bagi banyak negara, terutama negara Dunia Ketiga, untuk menyelesaikan proses nation buiding dan demokrasi dunia yang berawal di Eropa 28 tahun lalu. Hingga tahun 1995, tercatat bahwa dari 191 total jumlah negara, 61,3 persennya adalah negara demokrasi. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi deligitimasi terhadap ortodoksi pemerintahan otoritarian yang ditopang oleh militer.
Prediksi Samuel Huntington
(Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Pustaka Grafiti: Jakarta, 1995)
”Bahwa gelombang demokratisasi dunia akan diikuti dengan arus baliknya, di mana sistem otoritarian akan kembali berjaya”
Gelombang Demokratisasi
Gelombang pertama demokrasi yang berlangsung hampir satu abad lamanya, yakni antara tahun 1828 hingga 1926
Menurut Jonathan Sunshine:
Ada dua kriteria utama standar minimal kualifikasi demokrasi pada konteks abad ke-19: 50 persen laki-laki dewasa berhak memberikan suara, dan seorang eksekutif yang bertanggungjawab harus mempertahankan dukungan mayoritas dalam suatu parlemen terpilih yang dipilih dalam pemilihan umum berjangka. Selanjutnya, menurut Sunshine, jika menggunakan kriteria tersebut dan menerapkannya secara agak longgar, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat sudah memulai demokratisasi pertama sekitar tahun 1828
Lanjut…
• Gelombang kedua demokratisasi muncul sebagai akibat berakhirnya masa kolonisasi di banyak negara Dunia Ketiga. Di negara-negara post-kolonial itu, pilihan demokrasi dianggap sebagai jalan terbaik, terutama ketika ingin melepaskan diri dari imperialisme Eropa. Demokrasi juga dianggap mampu memberikan jaminan terhadap pelaksanaan Hak Azasi Manusia (HAM) yang di dalamnya mengandung hak untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan
Militer- Sipil-Demokrasi
• Fondasi penting dari politik demokrasi yaitu adanya supremasi otoritas sipil terhadap militer.
• Supremasi sipil dianggap muncul di bawah simbol-simbol demokrasi jika persyaratan di bawah ini terpenuhi:
1. Kontrol sipil terhadap militer terpraktekkan dengan jelas dan merupakan bagian yang hidup dalam budaya politik selama beberapa tahun.
2. Tidak ada satu pun peluang untuk bersikap otoriter (baik yang diamankan oleh institusi maupun yang dijamin konstitusi) yang dapat digunakan pihak militer untuk mengabaikan otoritas sipil.
3. Tidak adanya demonstrasi kekuatan militer dengan tujuan represi terhadap pemerintah (misalnya dalam bentuk huru-hara atau pemberontakan) dalam tahun-tahun terakhir.
4. Tidak adanya kesiapan intervensi militer secara jelas, di mana ancaman kudeta muncul, seperti penekanan politis terhadap pemerintahan terpilih (misalnya melalui aliansi sipil-militer dengan kekuatan sosial-politik lain yang relevan).
5. Dalam sebuah situasi konflik yang konkret, pihak eksekutif berhasil melaksanakan perlawanan terhadap kepentingan-kepentingan militer, mana keputusan yang diambil kemudian diterima dan dianggap sesuai.
Lanjut…
• Pola ini membentuk suatu hubungan antara sipil dan militer secara demokratis, di mana institusional militer bertindak sebagai suatu lembaga yang bertugas sebagai aparat negara dan bukan sebagai komponen pemerintahan yang berkompetisi dengan sipil.
• Hal ini sesuai tujuan militer itu sendiri sebagai alat kekuatan pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu stabilitas dan integritas wilayah negara. Militer hanya berperan sebagai kliennya negara atau subordinat sipil, sebab pemerintahan demokratis mengharamkan campur tangan militer dalam proses politik yang merupakan bidang kekuasaan sipil.
Machiavelli
• Jauh sebelumnya di Eropa abad pertengahan Machiavelli telah memperkenalkan pemikiran politiknya mengenai kekuasaan politik dan ekspansi militer dalam buku The Prince, The Discourse dan The Art of War
• “Tindakan militer atau ekspansi militer merupakan jalan terakhir ketika negara taklukan memberontak atau negara lain menyerang negara protektoratnya“
Lanjut…
• Agar Florence menjadi besar, Machiavelli menasehatkan agar Paus Leo X segera mengambil alih kekuasaan di Florence. Karena masyarakatnya sudah terlanjur korup, Leo X diminta berkuasa sebagai seorang Raja atau Diktator dengan menggunakan kekerasan dan tipuan. Setelah itu, Leo X membentuk republik, membentuk pasukan sendiri dan melakukan ekspansi dengan tipuan. Machiavelli mengatakan Leo akan berhasil karena ia punya virtù dan fortune.
Back to… Politik Militer
• Umumnya terjadi di negara2 Dunia Ketiga, coz ada anggapan bahwa milter berjasa dalam masa perjuangan melepaskan diri dari masa kolonial.
• Karena jasa inilah yang menyebabkan terjadinya tarik ulur hubungan sipil militer di negra2 D3.
Faktor yang menyebabkan intervensi militer: (Amos Perlmutter, Militer dan Politik, CV Rajawali: Jakarta, 1994)
1. Karena sifat pretorianisme militer
Ciri: Menolak orde yang berlaku dan menentang legitimasinya, tidak mempercayai pemerintahan sipil, tidak mengharapkan akan kembali ke barak/tangsi, mempunyai organisasi politik yang cenderung memaksimalkan pemerintahan militer karena yakin bahwa pemerintahan militer merupakan satu-satunya alternatif yang dapat mengatasi kekacauan politik, mempolitisir profesionalisme, beroperasi secara terbuka, tidak takut akan aksi pembalasan sipil, serta tentara pretorian cenderung menggantikan kelompok-kelompok politik dan rezim-rezim yang lemah
• Motivasinya jelas adalah politik, bahkan bisa juga didorong oleh kondisi-kondisi sosial yang tidak dilembagakan.
2. Pelanggaran terhadap otonomi dan eksklusifitas militer oleh sipil.
Ex:
- Mesir-- Kasus penggulingan pemerintahan monarki di Mesir pada tahun 1952, faktor utama penyebabnya karena adanya campur tangan Raja dalam urusan militer, yaitu ada tahun 1948 Raja Farouk memerintahkan militer yang belum siaga untuk menyerang Israel tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata – yang sebenarnya telah memprediksikan akan kemungkinan kekalahan tentara Mesir secara total.
- Indonesia-- Era Gus Dur. (1) Seringnya pemerintahan Gus Dur menggonta-ganti para perwira militer telah mempercepat kejatuhannya dari kursi kepresidenan. (2). Cepatnya mutasi militer telah menyebabkan perpecahan di kalangan militer Indonesia.
TNI -> dua kubu: ‘orang Wiranto’ dan ‘kelompok 20.’ Jelas bahwa apabila pihak sipil mencampuri urusan militer, biasanya akan terjadi akibat yang tidak diharapkan terhadap kepentingan karir perwira pada umumnya, seperti mengurangi kecakapan mereka, menumpulkan efektivitas militer, dan mengancam kesatuan mereka.
Lanjut…
Otonomi militer menegaskan bahwa pihak sipil tidak dapat mencampuri urusan penyusunan kurikulum pendidikan dan latihan, mutasi perwira dalam posisi tertentu, promosi para perwira tinggi, dan pembentukan strategi pertahanan. Hakikat otonomi itu juga menegaskan bahwa percobaan untuk mempengaruhi prajurit dan perwira oleh pejabat sipil, akan selalu ditentang. Dengan demikian, campur tangan sipil selalu mempunyai pengaruh penting terhadap para perwira militer, yang nantinya justru dikhawatirkan akan menjadi blunder bagi pemerintahan sipil itu sendiri.
3. Ketakutan militer akan peran yg digantikan dgn tentara rakyat.
Ex: a. Indonesia Jatuhnya rezim Soekarno.
Ketika muncul gagasan pembentukan ‘Angkatan Kelima’ dari PKI, Presiden Soekarno tidak menunjukkan sikap menentang dan justru cenderung bersikap menyetujui gagasan tersebut seperti yang dinyatakannya dalam rapar KOTI (Komando Tinggi) dengan para Panglima Angkatan pada tanggal 20 Juni 1965. Di samping ide Angkatan Kelima, PKI juga sebelumnya telah mendirikan organisasi golongan fungsional dengan nama SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia) pada Desember 1962, yang menurut Daniel S. Lev merupakan army-encouraged organization. Kedekatan Soekarno dengan PKI (sebagai natural enemy TNI) telah memperburuk aliansi politik Soekarno-TNI yang telah tercipta sejak masa awal kemerdekaan, dan hal itu mempercepat pula runtuhnya rezim Soekarno di tahun 1966.
b. Chile Penggulingan Presiden Allende oleh angkatan bersenjata Chile pada tahun 1973 coz ia mempersenjatai pendukungnya yang paling radikal (Eric A. Nordlinger, Militer dalam Politik, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta, 1994, hal 81 )
4. Government Instability
• Kegagalan pemerintahan sipil dalam menjalankan roda pemerintahan seringkali mengundang adanya kudeta oleh Pretorianism.
• Claim pretorian bahwa pemerintah yang digulingkan sebagai pemerintah yang gagal menjalankan tugasnya menjadi alasan untuk melakukan intervensi
• Dianggap logis urgent pemerintah yang gagal mempertahankan keamanan digeser oleh militer seandainya pemerintah gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan.
• Kegagalan pemerintah untuk mempertahankan kestabilan umum juga mendorong perwira militer untuk bertindak berdasarkan motif-motif untuk campur tangan, terutama ketika mereka memandang rendah orang-orang yang memegang kekuasaan.
lanjutan;…
• Ada tiga kegagalan yang sering digunakan militer untuk menghalalkan tindakan mereka dalam menggulingkan pemerintahan sipil, menurut Nordlinger:
a. Pemerintah sipil melakukan tindakan yang tidak sah dan di luar kelembagaan terutama pada kasus kejahatan politik luas.
b. Pemerintah sipil dianggap bertanggung jawab atas kemerosotan ekonomi atau hiperinflasi
c.Pemerintah sipil tidak mampu mengendalikan perasaan kecewa dan penentangan politik tanpa menimbulkan kekerasan dan kekacauan.
Ex: Kudeta di Latin. Satu kajian atas 105 kudeta yang berhasil di Amerika Latin antara tahun 1907-1966, membuktikan tentang adanya kaitan erat antara kelemahan prestasi pemerintah dengan intervensi militer.
5. Menurunnya legitimasi pemerintah sipil.
• Merosotan citra pemerintah sipil di mata masyarakat karena kegagalan dalam menjalankan pemerintahan.
• Legitimasi pemerintah pada umumnya menurun apabila golongan non-elit merasa tidak senang dan tidak menaruh hormat kepada pemimpin yang memperkaya diri dengan mengorbankan kepentingan umum apabila rezim terkait dipenuhi dengan fungsi-fungsi eksklusif, serta apabila terdapat kesewenangan dalam menutup peluang suatu kelompok.
• Eric A. Nordlinger berpendapat bahwa legitimasi yang dinikmati oleh sebuah pemerintah lebih banyak mempengaruhi peranan politik angkatan bersenjata daripada faktor-faktor lingkungan lainnya
Claude Welch: 4 pola keterlibatan (intervensi) militer dalam politik
• Pengaruh. Pengaruh politik kaum militer berlangsung melalui saluran-saluran yang diatur dan diterima oleh semua pihak. Pada umumnya pengaruh militer bersifat politik strategis berdasarkan keahlian militer yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh semua pihak sipil.
• Partisipasi. Militer mungkin diberikan partisipasi yang cukup luas melalui legislasi dan lobbying intensif, dan prakarsa untuk varian ini dapat datang justru dari pihak sipil ketimbang militer.
• Pengendalian (tanpa mitra). Di sini kekuasaan sipil terhadap militer hilang. Pemerintah tidak mampu lagi mengendalikan militer dan menggariskan fungsi-fungsi beserta pelaksanaan fungsi tersebut. Segalanya ditentukan oleh militer. Siapa saja yang tidak setuju, apalagi menentang dalam hal-hal yang dianggap prerogatif militer, akan dilibas. Bentuk ini biasanya merupakan hasil dari kudeta militer.
• Pengendalian (dengan mitra). Dalam versi ini pihak militer dapat menempatkan golongan sipil pada kedudukan yang kurang penting. Militer juga dapat mengatur di belakang layar pejabat-pejabat sipil yang duduk dalam pemerintahan.
Lanjutan…
• Pola terakhir ini dikhawatrikan akan mengganggu stabilitas pembanguan demokrasi di negara2 dunia ketiga akibat munculnya supremasi militer atas sipil apabila perintahan militer kembali berkuasa dan memunculkan kembali otoritarianism. Dikhawatirkan ini akan menjadi awal dari gelombang balik demokratisasi.
Bagaimana dengan Indonesia era Soeharto dan SBY ??
Indonesia tidak secara langsng konsolidasi kekuasaan militer meski lewat para purnawirawan, di Indonesia dilakukan dengan melebur pada sistem dan mekanisme politik baru
Era Soeharto
• SIKLUS otoritarianisme demikian sudah diingatkan Samuel Huntington dan Joan Nelson. “Masalah utama demokrasi di dunia ketiga terletak pada pelembagaan dan partisipasi politik”
Kran Partisipasi tertutup titik jenuh ledakan sosial
- Tuntutan bagi partisipasi yang besar ini akan melahirkan pemerintahan yang terbuka, populis, dan pro-pemerataan ekonomi. Namun, suasana ini tidak akan bertahan lama karena melemahnya kemampuan ekonomi negara. Stagnasi ekonomi ini akan kembali melahirkan protes, ketidakstabilan politik yang mengancam negara itu.
Lanjut…
• Huntington dan Nelson
”akan munculnya represi politik dan otoritarianisme baru untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan kesemrawutan politik akibat keterbukaan. Siklus itu akan terus berputar menuju kembali ke ledakan sosial, kecuali ada kebijakan-kebijakan tambahan yang diambil rezim otoriter untuk menghentikan lingkaran itu.”
Yang dikatakan oleh Huntington dan Nelson di atas belum terjadi di Indonesia!!! masih sebatas kekhawatiran mengingat yang terjadi dengan rezim otoriter pembangunan di Korea Selatan dan Taiwan dianggap berhasil dalam hal ini sehingga social explosion bisa dicegah.
Lanjut…
• Jadi pandangan Huntington dan Nelson masih berlaku untuk rezim otoriter pembangunan beberapa dekade lalu ketika rezim-rezim itu masih menjadi model di Amerika Latin dan Asia.
• Namun, kondisi-kondisi yang bisa melahirkan siklus itu sepeertinya terindikasi di INdonesia. Ex: Ledakan sosial dan tuntutan perubahan, terutama, terjadi bila kesenjangan ekonomi kian besar meski pertumbuhan ekonomi baik.
Negara dengan tradisi rezim militer
Ex: - Pakistan, rezim militer yang dianggap sudah anakronis ternyata kembali berkuasa melalui kudeta terhadap pemerintahan sipil.
- Myanmar, rezim militer tetap bertahan hingga kini meski diisolasi negara-negara Barat.
- Thailand, baru beberapa tahun ini rezim pemerintahan sipil berkuasa cukup lama. Sebelumnya, Thailand terkenal dengan jatuh bangunnya pemerintahan karena kudeta. Godaan bagi militer untuk kembali ke pemerintahan mungkin masih besar di Thailand, tetapi sejalan dengan menguatnya pemerintahan sipil, kemungkinan kudeta militer makin kecil.
- Korea Selatan juga pernah dipegang penguasa militer, namun transisi ke pemerintahan sipil berjalan lancar.
Sejarah Politik Militer
(Effendy, Muhadjir, Profesional Militer: Profesionalisasi TNI, Malang: UMM Press, 2008)
• Bermula dari Eropa
• Menurut Muhadjir, Eropa tidak terlepas dari perang, baik perang dengan sesama Eropa, penolakan penyeragaman ideologi Eropa, maupun politik kolonialisme. Ex: PD I&PD II, Italia Etiopia, Inggris India, Malaysia, Argrntina & negara2 persemakmuran atau neg2. protektoratnya, France Korea, Amrik Vietnam
• Revolusi Eropa: Rusia 1905 dan 1917, Jerman 1918-1923, Spanyol 1936, Hongaria 1919 dan 1956, Portugal 1974.
• Intensitas perang dn revolusi yang tinggi membuat Eropa memiliki tradisi militer yg kuat.
SEDIKIT TTG REVOLUSI
Revolusi dalam konteks apapun selalu digunakan untuk menjelaskan sebuah lompatan radikal dari sebuah masa ke masa yang lain. Ada unsur perubahan, pendobrakan, perombakan, pembaharuan, dan terkadang diwarnai oleh friksi-friksi antara kelas/golongan.
Hal lain yang mencirikan sebuah revolusi adalah kesan mendadak dan seketika tanpa ada langkah-langkah bertahap layaknya “evolusi”. Antara revolusi dan evolusi sebenarnya memiliki keterkaitan. Revolusi dapat dimaknai lompatan terakhir atas rentetan tahapan yang telah dibangun secara evolutif.
Revolusi Multy interpretable. Output tekstual deterministik dengan kontekstulnya.
Inti revolusi: - perubahan mendasar
- ekonomi/sosial/politik/ budaya
- kelembagaan, kepemimpinan,
- Ideologi politik,
- nilai/norma
- kebijakan.
- secara paksa/ konsensus
Revolusi industri dan Penggunaan Mesiu
• Revolusi Industri Eropa
• Menurut Healton, Lima abad sesudah Zaman Pertengahan merupakan merupakan titik awal Zaman Modern yang ditengarai dengan penggunaan mesin uap dan berbagai mesin logam lain dalam dunia industri di Inggris.
• Berawal dari penemuan dan penggunaan mesin uap untuk pertambangan batu bara, penggunaan mesin-mesin logam mulai menyeruak diberbagai industri manufaktur di seluruh eropa.
• Penggunaan mesin dalam industri sekaligus menggantikan fungsi-fungsi tenaga kerja manusia. Lebih jauh, penggantian penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin dalam industri-industri manufaktur eropa akhir abad 18 kemudian disebut sebagai Revolusi Industri. Tidak hanya membawa dampak pada motivasi efisiensi dan efektifitas produksi, lebih lanjut, perubahan masif tersebut membawa dampak-dampak sosial ekonomi di eropa dan di dunia secara umum.
• Secara tdk langsung berdampak dengan dikenalnya bubuk mesiu yang akhirnya menciptakan revolusi militer.
Lanjut…
• Thomas Esper (dlm Muhadjir: 2008): sebelum revolusi militer Inggris berperang menggunakan busur sampai abad 16
• Rusia dan Swedia Kavalry (man on horseback)
• Polandia Szlachta( golongan keluarga baik2) pasukan berkudanya
• Wajib militer (Rota) yg identik dengan virtues
Revolusi Militer?
• Michael Robert dan Geoffrey Parker, “ adalah suatu rangkaian perubahan penggunaan taktik dan strategi (mengganti busur, lembing dengan senjata bubuk mesiu), skala peperangan (jumlah militer meningkat antara 1500-1700), serta dampak peperangan itu terhadap masyarakat (meningkatnya pajak, biaya perang, dan kerusakan yang diderita oleh cipil) yang dimulai di prov Enggris (belanda) pd akhir abad 16 dan mencapai puncaknya di Swedia (Gustavus Adolphus berkuasa pd spertiga abad 17)
Lanjut…
• Keterlibatan militer dalam wilayah politik Eropa sudah terjdi jauh sebelum kemunculan tentara profesional modern yang berkembang terutama sejak reformasi dlm tentara prancis. Pengaruhnya reformasi melahirkan istilah2 yang diadosi dr bahasa prancis hingga skrg: jenderal, kolonel, sersan, batalyon, parade, brigade, apel, etc.
Lanjut…
• Paul Kennedy, “ kebangkitan militer Eropa dipengaruhi oleh jatuhnya pusat2 kekuasaan di luar Eropa sekitar thn 1500: Cina jatuhnya Dinasti Ming, Turki Usmaniah, kekuasaan Islam di India, dinasti Mogul, dan dinasti Tokugawa di Jepang.
• Revolusi militermeningkatnya kapasitas militer dgn mengadopsi teknologi persenjataan terbaru dan pengembangan lingkungan interpreneur militer
Lanjut…
• Huntington memperkirakan abad 18-19 sebagai masa pergeseran militer pra profesional ke militer profesional. Ex: Prusia, Prancis, Inggris, Rusia, Austria.
• masa ini awal untuk menegaskan wilayah peran militer
• Kecenderungan sejarah peradaban besar: Ex: Ajaran HinduKsatria berada dibawah kasta Brahmana, Kong Hu Cu kedudukan Militer dibawah Mandarin, China modern (komunis) Militer dibawah kaum petani
• Etos keilmuwan Eropa Moral, etik, dan bajik Agama Kristen dan budaya filsafat Romawi dan Yunani. menghasilkan pemikiran untuk membatasi kecenderungan kekuasaan politik jatuh ke tangan kasta militer
Jerman
Jerman berbeda dengan Eropa pada umumnya.
Kerajaan Jerman-Prusia (abad XVIII) dominasi tentara sangat kuat. “Prusia bukanlah negara yang mempunyai tentara, tetapi tentara yang mempunyai negara”
Keadaan ini terbawa sampai jerman modern. Sebelum PD I (1914-1918) sampai PD II kebangkitan kembali militer Jerman (Kepemimpinan Nazi)
Inggris
• Tentara loyal kepada raja, negara dan rakyat tapi tidak berposisi sebagai pemilik negara spt Jerman.
• Pemikiran yang menegaskan tentang pemisahan sipil-militer Bill of Rights (1689)
• Bill of Rights : hak-hak asasi manusia dan kebebasan rakyat terjamin, kekuasaan rakyat semakin kuat, keabsolutan kekuasaan raja terbatas.
• Para perwira tidak banyak ikut campur dalam urusan politik dan mengabdi untuk kepentingan ingris raya dengan melakukan ekspansi dan koloni
Lanjut…
• Militer inggris kuat di angkatan laut mneyebabkan kurangnya ketertarikan militer akan kekuasaan politik dlm tugasnya tidak bersentuhan langsung dgn dunia daratan.
• Keadaan ini membawa Inggris maju dlm profesionalismenya dibanding eropa daratan Alutsista banyak ditemukn dan dikembangkan Inngris, Inggris yg pertma mengenalkan dan menggunakan gunpowder di Eropa, salah 1 negara yg punya divisi artileri
• Jendral Liddell Hart menemukan dan meprkenalkan tank sebagai kendaraan tempur lapis baja pendukung infantri
Rusia
• Rusia memiliki perkembangan yang lambat dalam revolusi militer dibanding dengan negara2 Eropa Barat
Faktor penyebab:
• Kemiskinan
• Kondisi geografis wilayah2 penting Rusia tandus menyebabkan sektor pertanian tidk mampu menrangsum makan pasukan infantri yang masif
• Kelangkaan bahan logam dan bahan mineral lain untuk produksi senjata
• Ancaman Rusia relativ simple dibanding ancaman Barat
• Bencana alama dan kekacauan politik Rusia (1560-1613)
• Tidak adanya PAN yg bersumber dr pajak
Lanjut…
• Tiga perempat abad 16 dewan militer dibentuk di Moskow u/ mengawasi usaha pemasokan barang, pabrik meriam, serbuk mesiu dan senjata dari Barat/ Asia Tengah/ Mongol
• Militer dalm ranah poltik terjadi ketika raja Ivan III diasingkan ke Novgorod, kekuasaan negara dipindahkan ke tentara kelas menengah Muscovit.
• Penggunaan bubuk Mesiu (1382) merupakan modernisasi persenjataan ketika Khan Tokhtamysh menyerang Moscow
Politik Militer Eropa
• Tindakan partisan tentara dlm kehidupan politik dan keinginan untuk melakukan tindakan militerisasi tidak selalu atas inisiatif tentara.
• Dlm kenyataannya militer secara periodik dipengaruhi dan diperalat masy (penguasa sipil)
• Secara struktural dan kultural militerisme dibangun bukan hanya atas kehendak tentara melainkan nilai yang dibangun oleh masy sebagai bagian dr praktek kekuasaan (virtues dan indoktrinasi ideologi utuk kepentingan penguasa)
• Pola rekrutmen. Ex: Citizen Army (Inggris), National Guard (Prancis) yang di dasarkan pada orientasi ideologi dlm masy dan kelas sosial.
• Hal ini menyebabkan terjadinya pengelompokan politik yng ddasarkan atas kelas2 sosial dan ideologi masing2 dlm tubuh tentara.
Lanjut…
• Dalam sejarah militer dan politik Inggris dan Prancis terjadi pengelompokan yang didasarkan kelas sosial dan ideologi menyebabkan keberpihakan citizen Army secara politik.
• krisis politik Thermidor di Prancis (1974) terjadi sikap politik partisan dan pengelompokan dlm tubuh militer
• Tentara lebih dikendali oleh pengusa sipil yang memanfaatkan tentara
lanjut….
• Namun tdk slamanya tentara memihak pemerintah yang berkuasa, yaitu ketika terjadi konflik antar kekuatan sipil
• Ex: Krisis Ultser di Inggris (1832-1914) sbg sebuah institusi tentara melakukan pembangkangan terhadap perintah pemerintah yang berkuasa
RELASI SIPIL MILITER DALAM KAJIAN TEORITIS
Tiga model kontrol sipil (Eric Nordinger, Soldiers in Politics):
• Tradisional
• Liberal
• Penetrasi
Model Tradisional
• Adalah model kontrol sipil di negara monarki. Bentuk pemerintahan sipil tradisional ini sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan kerajaan abad ke-17 dan abad ke-18 di Eropa. Hal itu terjadi karena golongan aristokrat Eropa merupakan elit sipil dan juga elit militer. Walaupun kedua golongan elit ini berbeda, akan tetapi dalam kepentingan dan pandangannya hampir sama karena keduanya berasal dari golongan aristokrat.
• Golongan bangsawan tidak bisa memanfaatkan kedudukan militer mereka untuk menentang raja karena raja masih sangat dihormati sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tindakan menentang raja justru akan melemahkan kedudukan politik, ekonomi, dan sosial mereka yang sangat bergantung kepada raja.
Lanjut….
• Dalam model ini biasanya tidak terjadi konflik antara sipil dan militer. Ketika terjadi konflik, mereka lebih memilih untuk mempertahankan statusnya sebagai sipil atau bangsawan yang memiliki previlege. Dalam model ini, militer dianggap sebagai golongan amatir. Model ini mulai runtuh di Eropa Barat setelah tahun 1800-an ketika pendidikan dan kemahiran dijadikan parameter utama dibandingkan status dan kekayaan warisan.
Model Liberal
• Dengan jelas mendasarkan pada diferensiasi tugas dan wewenang sipil dan militer. Militer hanya bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara. Selain itu, militer diberikan kemampuan manajemen militer yang mumpuni. Seluruh kebutuhan militer dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh sipil. Singkat kata, model ini berupaya melakukan depolitisasi semaksimal mungkin terhadap militer.
• Semua hak militer yang diberikan untuk sipil bukan berarti memberikan kewenangan yang seenaknya kepada sipil untuk melakukan apapun terhadap militer. Dalam hal ini, sipil dituntut untuk memiliki civilian ethic.
Lanjut…
Ada beberapa etika sipil yang harus dilakukan, antara lain:
• Sipil harus menghormati kehormatan militer, keahlian, dan otonomi, serta harus menunjukkan sikap netral.
• Sipil tidak boleh melakukan intervensi ke dalam profesi militer apalagi menyusupkan ide-ide politik bahkan menggunakan militer untuk kepentingan politik tertentu.
• Model liberal ini sebenarnya memiliki banyak kelebihan, tetapi segalanya bisa bermasalah ketika sipil tidak konsisten dalam setiap etika yang harus dipenuhi.
Model Panetrasi
• Adalah suatu model kontrol sipil yang melakukan penebaran ide-ide politik terhadap perwira militer yang masuk dalam partai-partai politik.
• Dalam hal ini, sipil dan militer adalah satu perangkat ideologi. Model ini hanya bisa diterapkan di suatu negara yang menerapkan sistem partai tunggal.
• Kontrol sipil terhadap militer dilakukan melalui dua struktur yaitu struktur militer itu sendiri dan struktur partai politik. Militer yang masuk dalam partai politik harus melepaskan semua aturan militernya dan masuk dalam aturan partai politik sehingga semua tunduk dalam aturan partai. Hal ini membuat tidak dominannya peran militer. Kalaupun ada dominasi militer dalam partai hanya mungkin terjadi sebatas faksi.
Lanjut…
• Model panetrasi ini biasanya diterapkan di negara komunis. Apabila model ini diterapkan, ia akan sangat memperlihatkan supremasi sipil.
• Akan tetapi dalam keadaan tertentu, pelaksanaan yang kurang baik akan menimbulkan resiko yang cukup tinggi.
• Sama seperti model liberal, dalam model panetrasi ini akan berakibat buruk ketika setiap aksi kelompok sipil mengganggu wilayah otonom militer.
Alasan Militer Enggan Masuk Wilayah Politik
1. Profesionalisme Militer.
Menurut Huntington, semakin tinggi tingkat profesionalisme perwira militer, maka semakin berkurang kecenderungan mereka untuk melakukan intervensi.
Dalam hal ini, militer diupayakan untuk merestrukturisasi dan mengarahkan kembali misi militer kepada penjagaan keamanan yang lebih bersifat dukungan terhadap perdamaian dunia. Militer Argentina pasca perang Malvinas, telah memerankan misi semacam itu.
Lanjut…
2. Tekanan Moral
Terdapat tekanan moral bagi pihak militer itu sendiri apabila ia menekan pemerintah yang sah. Faktor ini hanya berlaku pada negara-negara yang ikatan institusi sipilnya kuat.
Finer berpendapat bahwa tekanan moral ini sebenarnya telah menghalangi militer untuk merebut kekuasaan di seluruh dunia, walaupun mereka mempunyai kemampuan dan kelebihan organisasional, prestise, dan kekuasaan.
Jelaslah bahwa militer tidak berbeda dengan politikus lain, karena mereka juga membutuhkan dorongan dan bukan kecaman dari rakyat.
Lanjut….
3. Menguatnya kontrol sipil terhadap militer.
Dasar penting dari politik demokrasi ialah otoritas sipil terhadap militer.
Pengertian ini bermaksud menempatkan posisi pemerintahan sipil yang telah dipilih oleh rakyat dan mempunyai legitimasi dan akuntabel secara demokratis, di atas militer.
Faktor Keberhasilan Negara Demokrasi Baru Merestrukturisasi Hubungan Sipil-Militer
Menurut Huntington faktor yang memungkinkan negara demokrasi baru berhasil merestrukturisasi hubungan sipil-militer:
• Pertama, terdapat difusi dan pengakuan yang luas terhadap norma-norma profesionalisme militer dan kontrol sipil atas militer di seluruh dunia.
Lanjut.
• Kedua, gerakan menuju kontrol sipil obyektif telah menarik para pemimpin sipil dan militer untuk banyak belajar bahwa tidak ada solusi yang mudah untuk mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan politik yang mengancam martabat bangsa. Selain itu, timbul kesadaran bahwa keterlibatan yang berkelanjutan dalam politik telah mendatangkan efek yang berbahaya bagi koherensi, efisiensi, dan disiplin tentara.
Lanjut…
• Ketiga, berbeda dengan reformasi ekonomi, reformasi sipil-militer hanya memerlukan sedikit biaya dari masyarakat, dan menghasilkan keuntungan yang sangat luas, yaitu pengurangan anggaran militer, pengurangan pelanggaran HAM, dan pemindahan perusahaan yang dijalankan militer ke tangan swasta (publik).
Pretorianism
(Amos Perlmutter, Militer dan Politik, Jakarta : Rajawali Press, 1984)
• Pretorian dirumuskan Amos Perlmutter sebagai situasi dimana militer dalam suatu masyarakat tertentu melaksanakan kekuasaan politik yang otonom dalam masyarakat tersebut berkat penggunaan kekuatan aktual atau ancaman penggunaan kekuataan.
• Pretorian terbagi dalam dua jenis yaitu pretorian historis dan pretorian modern.
• Pretorian historis dimulai dari tentara ibukota Romawi yang selalu mendesakkan calon pemimpin negara untuk disetujui senat. Pretorianisme jenis ini kemudian berkembang subur di masyarakat feodal yang berciri patrimonial. Di dalam masyarakat ini tentara menjadi alat utama pendukung kekuasaan raja atau bangsawan. Hubungan antara tentara dengan penguasa didasarkan pada orientasi tradisi.
Lanjut…
• Dalam pretorianisme modern, tentara justru menentang penguasa dan menawarkan jenis kekuasaan baru. Tentara dalam pretorianisme modern cenderung campur tangan dalam pemerintahan dan mendominasi eksekutif sehingga terjadi pembusukan politik dan kekuasaan eksekutif menjadi tidak efektif.
3 Bentuk Pretorianisme Modern :
• Otokrasi militer
• Oligarki militer
• Pretorianisme otoriter.
• Dalam otokrasi militer, pimpinan pemerintahan dipegang oleh seorang perwira militer yang sekaligus menjadi penguasa tertinggi. Dalam rejim ini, pemilu ditiadakan.
Lanjut…
• Oligarki militer: Pemerintahan dijalankan oleh beberapa orang, dimana eksekutif terdiri dari para perwira militer sedangkan eksekutif utama diduduki oleh pensiunan perwira militer atau orang sipil yang didukung militer secara penuh.
• Rejim ini hanya bisa bertahan selama mendapat dukungan dari militer dan selalu melakukan mobilisasi dukungan. Rejim ini juga hanya kadang-kadang saja mengadakan pemilu.
Lanjut…
• Pretorianisme otoriter: Pemerintahannya merupakan fusi militer dan sipil dengan kontrol yang sangat sedikit atau tidak ekstrim.
• Kombinasi dari ketiga bentuk pretorianisme modern itu bisa berwujud rejim militer otoriter, dimana tentara, birokrat, manajer dan tehnokrat memainkan peranan yang penting.
Lanjut…
Ciri-Ciri:
• Birokrasi terdiri dari militer sipil
• Kepala pemerintahan dari sipil murni
• Dukungan rejim adalah lembaga militer
• Rejim ini juga mengusahakan dukungan politik dari luar negeri
• Pemilu diadakan dengan pembatasan-pembatasan dan masih bisa menolerir adanya struktur politik nasional yang tidak mendukung rejim.
Tentara Pretorian
• Tentara pretorian cenderung melakukan kudeta.
• Kudeta adalah aksi politik untuk menggantikan kelompok atau rejim yang menjadi saingannya dengan rejim sendiri atau rejim lain yang mereka dominasi.
• Kudeta ini dilakukan bila militer merupakan kelompok yang paling solid, paling terorganisir secara politik dan tidak ada oposisi yang kuat.
Orientasi
• Tentara menjadi pretorian bila segelintir perwira militer berhasil menggerakkan tentara karena politik.
• Dalam bentuknya yang paling ekstrim, tentara pretorian menjadi tentara penguasa dengan mendirikan lembaga eksekutif independen dan organisasi politik untuk mendominasi masyarakat dan politik.
• Dalam bentuknya yang kurang ekstrim, tentara pretorian menjadi tentara arbitrator dengan tidak memiliki organisasi politik dan tidak berminat menciptakan ideologi politik.
Ciri Tipe Tentara Arbitrator
• Penerimaan atas tata sosial yang ada dan tidak mengadakan perubahan fundamental di dalam rejim.
• Tentara ini juga berorientasi kepada sipil dan ingin agar keadaan segera normal sehingga mereka bisa kembali ke barak.
• Tentara tidak memiliki memiliki organisasi politik yang independen dan tidak berusaha memaksimalkan pemerintahan militer, bahkan membatasi waktu pemerintahan militer untuk kemudian menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil agar bisa segera memusatkan perhatian kepada profesionalisme militernya.
• Mereka cenderung beroperasi di belakang layar sebagai kelompok penekan dan sangat takut akan aksi balasan dari sipil.
Model Hubungan Sipil Militer Di Dunia Ketiga
1. Militer sebagai pelayan pemerintah sipil.
Artinya militer profesional dibawah kontrol sipil, dan pemerintahan sipil menghargai profesionalisme militer.
2. Ideologi artikulatif yang dipaksakan kepada militer.
Dalam hal ini, militer dipaksa tunduk kepada sipil. Untuk mencapai hubungan ini, cara-cara indoktrinasi yang dilakukan. Sehingga sipil-militer tampak asngat bemusuhan.
Lanjut…
3. Militer memerintah untuk militer.
Kategori ini seperti yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru, dimana militer semakin kuat, sedangkan masyarakat sipil dipaksa untu lemah.
Selain itu, masyarakat sipil tunduk karena kelebihan yang dimiliki oleh militer.
Lanjut…
4. Militer memerintah dengan ideologi artikulatif.
Militer mencari bentuk ideologinya melalui pemikiran akademisi. Hasil pemikiran para akademisi menjadi bahan pendidikan yang integral untuk tentara. Model ini dipakai oleh Turki dan Brasil.
5. Penguasa militer dan modernisasi tanpa ideologi artikulatif.
Militer mengontrol pemerintahan, tetapi tidak untuk membela suatu ideologi artikulatif ataupun doktrin. Selain itu, miiter tidak terlibat dlam mobilisasi politik. Meski demikian, militer mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan berdasarkan tujuan-tujuan yang sesuai dengan pandnagn militer profesional. Korea Selatan sebagai contoh model ini.
Lanjut…
• Dari kelima model hubungan tsb, model hubungan pertama jika diterapkan dalam sistem politik yang demokratis, maka kondisi hubungan ini menunjukkan seperti yang diidealkan banyak kalangan akademisi mengenai model hubungan sipil-militer.
MIL-POL Dunie Ketiga
• Dominasi militer dalam politik telah berakar kuat
• Model hubungan ini banyak terjadi di negara-negara dunia ketiga.
• Bahkan, hubungan sipil-militer di kawasan ini justru tetap menempatkan militer sebagai kekuatan utama yang menentukan bagi kebijakan politik nasional.
Lanjut…
Kenyataan ini bisa dijumpai di beberapa negara, ex:
• Militer mampu mengambil alih dan memveto kemenangan partai politik di Aljazair.
• Militer Pakistan di bawah Jenderal Musyarraf, tanpa kesulitan mengambil alih kekuasaan
dari tangan sipil.
• Militer Filipina makin menguatkan posisinya sebagai militer arbitrator.
• Model hubungan sipil-militer di negara-negara ini cenderung menempatkan militer sebagai "penjaga" atau "pengawal" yang tak kalah strategisnya dengan model militer pretorian.
Lima Tipe Hubungan Sipil-militer Di Negara-negara Dunia Ketiga
(Morris Janowitz dalam The Military in The Political Development ofm New Nations)
• Morris Janowitz melihat tingkat pengaruh militer terhadap posisi kekuasaan otoritas sipil
(1) Authoritarian personal control (kontrol personal-otoriter)
(2) Authoritarian mass-party (kontrol partai massa-otoriter)
(3) Democratic competetive and semi-competetive systems (demokratis-kompetetif dan sistem semikompetetif)
(4) Civil-military coalitions (koalisi sipil-militer); dan
(5) Military oligharchy (oligarki militer).
Lanjut…
• Democratic-competetive, dalam pola ini pemberlakuan prinsip civilian supremacy dibatasi oleh peran signifikan yang masih dimainkan militer.
• Persaingan politik militer aktif kembali ke politik praktis dengan cara masuk ke dalam blok politik tertentu.
• Model civil-military coalitions, militer biasanya terlibat aktif dalam men-suport salah satu kekuatan politik sipil (biasanya partai yang sedang berkuasa), dengan sejumlah syarat atau konsesi-konsesi tertentu.
• Survive-nya koalisi sipil-militer amat tergantung pada sejauh mana pemerintahan sipil mampu melindungi hak istimewa militer, terutama menyangkut persoalan budget dan perlindungan dari tuntutan hukum.
• Jadi, kokohnya kekuasaan sipil banyak dipengaruhi dukungan politik militer. Sebaliknya, rapuhnya kekuasaan sipil disebabkan penarikan dukungan politik militer.
Ruli I. Ramadhoan
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2009
Militer dan Politik
• Dalam kajian teoritis militer dan politik lebih dilihat sebgai relasi antara sipil dan militer dalam konteks demokrasi.
• Berakhirnya perang dingin di penghujung abad ke-20 merupakan awal dari berbagai perubahan besar pada ranah perpolitikan dunia. Secara global, akhir dari episode ini telah memberikan kesempatan yang seluasnya bagi banyak negara, terutama negara Dunia Ketiga, untuk menyelesaikan proses nation buiding dan demokrasi dunia yang berawal di Eropa 28 tahun lalu. Hingga tahun 1995, tercatat bahwa dari 191 total jumlah negara, 61,3 persennya adalah negara demokrasi. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi deligitimasi terhadap ortodoksi pemerintahan otoritarian yang ditopang oleh militer.
Prediksi Samuel Huntington
(Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Pustaka Grafiti: Jakarta, 1995)
”Bahwa gelombang demokratisasi dunia akan diikuti dengan arus baliknya, di mana sistem otoritarian akan kembali berjaya”
Gelombang Demokratisasi
Gelombang pertama demokrasi yang berlangsung hampir satu abad lamanya, yakni antara tahun 1828 hingga 1926
Menurut Jonathan Sunshine:
Ada dua kriteria utama standar minimal kualifikasi demokrasi pada konteks abad ke-19: 50 persen laki-laki dewasa berhak memberikan suara, dan seorang eksekutif yang bertanggungjawab harus mempertahankan dukungan mayoritas dalam suatu parlemen terpilih yang dipilih dalam pemilihan umum berjangka. Selanjutnya, menurut Sunshine, jika menggunakan kriteria tersebut dan menerapkannya secara agak longgar, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat sudah memulai demokratisasi pertama sekitar tahun 1828
Lanjut…
• Gelombang kedua demokratisasi muncul sebagai akibat berakhirnya masa kolonisasi di banyak negara Dunia Ketiga. Di negara-negara post-kolonial itu, pilihan demokrasi dianggap sebagai jalan terbaik, terutama ketika ingin melepaskan diri dari imperialisme Eropa. Demokrasi juga dianggap mampu memberikan jaminan terhadap pelaksanaan Hak Azasi Manusia (HAM) yang di dalamnya mengandung hak untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan
Militer- Sipil-Demokrasi
• Fondasi penting dari politik demokrasi yaitu adanya supremasi otoritas sipil terhadap militer.
• Supremasi sipil dianggap muncul di bawah simbol-simbol demokrasi jika persyaratan di bawah ini terpenuhi:
1. Kontrol sipil terhadap militer terpraktekkan dengan jelas dan merupakan bagian yang hidup dalam budaya politik selama beberapa tahun.
2. Tidak ada satu pun peluang untuk bersikap otoriter (baik yang diamankan oleh institusi maupun yang dijamin konstitusi) yang dapat digunakan pihak militer untuk mengabaikan otoritas sipil.
3. Tidak adanya demonstrasi kekuatan militer dengan tujuan represi terhadap pemerintah (misalnya dalam bentuk huru-hara atau pemberontakan) dalam tahun-tahun terakhir.
4. Tidak adanya kesiapan intervensi militer secara jelas, di mana ancaman kudeta muncul, seperti penekanan politis terhadap pemerintahan terpilih (misalnya melalui aliansi sipil-militer dengan kekuatan sosial-politik lain yang relevan).
5. Dalam sebuah situasi konflik yang konkret, pihak eksekutif berhasil melaksanakan perlawanan terhadap kepentingan-kepentingan militer, mana keputusan yang diambil kemudian diterima dan dianggap sesuai.
Lanjut…
• Pola ini membentuk suatu hubungan antara sipil dan militer secara demokratis, di mana institusional militer bertindak sebagai suatu lembaga yang bertugas sebagai aparat negara dan bukan sebagai komponen pemerintahan yang berkompetisi dengan sipil.
• Hal ini sesuai tujuan militer itu sendiri sebagai alat kekuatan pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu stabilitas dan integritas wilayah negara. Militer hanya berperan sebagai kliennya negara atau subordinat sipil, sebab pemerintahan demokratis mengharamkan campur tangan militer dalam proses politik yang merupakan bidang kekuasaan sipil.
Machiavelli
• Jauh sebelumnya di Eropa abad pertengahan Machiavelli telah memperkenalkan pemikiran politiknya mengenai kekuasaan politik dan ekspansi militer dalam buku The Prince, The Discourse dan The Art of War
• “Tindakan militer atau ekspansi militer merupakan jalan terakhir ketika negara taklukan memberontak atau negara lain menyerang negara protektoratnya“
Lanjut…
• Agar Florence menjadi besar, Machiavelli menasehatkan agar Paus Leo X segera mengambil alih kekuasaan di Florence. Karena masyarakatnya sudah terlanjur korup, Leo X diminta berkuasa sebagai seorang Raja atau Diktator dengan menggunakan kekerasan dan tipuan. Setelah itu, Leo X membentuk republik, membentuk pasukan sendiri dan melakukan ekspansi dengan tipuan. Machiavelli mengatakan Leo akan berhasil karena ia punya virtù dan fortune.
Back to… Politik Militer
• Umumnya terjadi di negara2 Dunia Ketiga, coz ada anggapan bahwa milter berjasa dalam masa perjuangan melepaskan diri dari masa kolonial.
• Karena jasa inilah yang menyebabkan terjadinya tarik ulur hubungan sipil militer di negra2 D3.
Faktor yang menyebabkan intervensi militer: (Amos Perlmutter, Militer dan Politik, CV Rajawali: Jakarta, 1994)
1. Karena sifat pretorianisme militer
Ciri: Menolak orde yang berlaku dan menentang legitimasinya, tidak mempercayai pemerintahan sipil, tidak mengharapkan akan kembali ke barak/tangsi, mempunyai organisasi politik yang cenderung memaksimalkan pemerintahan militer karena yakin bahwa pemerintahan militer merupakan satu-satunya alternatif yang dapat mengatasi kekacauan politik, mempolitisir profesionalisme, beroperasi secara terbuka, tidak takut akan aksi pembalasan sipil, serta tentara pretorian cenderung menggantikan kelompok-kelompok politik dan rezim-rezim yang lemah
• Motivasinya jelas adalah politik, bahkan bisa juga didorong oleh kondisi-kondisi sosial yang tidak dilembagakan.
2. Pelanggaran terhadap otonomi dan eksklusifitas militer oleh sipil.
Ex:
- Mesir-- Kasus penggulingan pemerintahan monarki di Mesir pada tahun 1952, faktor utama penyebabnya karena adanya campur tangan Raja dalam urusan militer, yaitu ada tahun 1948 Raja Farouk memerintahkan militer yang belum siaga untuk menyerang Israel tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata – yang sebenarnya telah memprediksikan akan kemungkinan kekalahan tentara Mesir secara total.
- Indonesia-- Era Gus Dur. (1) Seringnya pemerintahan Gus Dur menggonta-ganti para perwira militer telah mempercepat kejatuhannya dari kursi kepresidenan. (2). Cepatnya mutasi militer telah menyebabkan perpecahan di kalangan militer Indonesia.
TNI -> dua kubu: ‘orang Wiranto’ dan ‘kelompok 20.’ Jelas bahwa apabila pihak sipil mencampuri urusan militer, biasanya akan terjadi akibat yang tidak diharapkan terhadap kepentingan karir perwira pada umumnya, seperti mengurangi kecakapan mereka, menumpulkan efektivitas militer, dan mengancam kesatuan mereka.
Lanjut…
Otonomi militer menegaskan bahwa pihak sipil tidak dapat mencampuri urusan penyusunan kurikulum pendidikan dan latihan, mutasi perwira dalam posisi tertentu, promosi para perwira tinggi, dan pembentukan strategi pertahanan. Hakikat otonomi itu juga menegaskan bahwa percobaan untuk mempengaruhi prajurit dan perwira oleh pejabat sipil, akan selalu ditentang. Dengan demikian, campur tangan sipil selalu mempunyai pengaruh penting terhadap para perwira militer, yang nantinya justru dikhawatirkan akan menjadi blunder bagi pemerintahan sipil itu sendiri.
3. Ketakutan militer akan peran yg digantikan dgn tentara rakyat.
Ex: a. Indonesia Jatuhnya rezim Soekarno.
Ketika muncul gagasan pembentukan ‘Angkatan Kelima’ dari PKI, Presiden Soekarno tidak menunjukkan sikap menentang dan justru cenderung bersikap menyetujui gagasan tersebut seperti yang dinyatakannya dalam rapar KOTI (Komando Tinggi) dengan para Panglima Angkatan pada tanggal 20 Juni 1965. Di samping ide Angkatan Kelima, PKI juga sebelumnya telah mendirikan organisasi golongan fungsional dengan nama SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia) pada Desember 1962, yang menurut Daniel S. Lev merupakan army-encouraged organization. Kedekatan Soekarno dengan PKI (sebagai natural enemy TNI) telah memperburuk aliansi politik Soekarno-TNI yang telah tercipta sejak masa awal kemerdekaan, dan hal itu mempercepat pula runtuhnya rezim Soekarno di tahun 1966.
b. Chile Penggulingan Presiden Allende oleh angkatan bersenjata Chile pada tahun 1973 coz ia mempersenjatai pendukungnya yang paling radikal (Eric A. Nordlinger, Militer dalam Politik, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta, 1994, hal 81 )
4. Government Instability
• Kegagalan pemerintahan sipil dalam menjalankan roda pemerintahan seringkali mengundang adanya kudeta oleh Pretorianism.
• Claim pretorian bahwa pemerintah yang digulingkan sebagai pemerintah yang gagal menjalankan tugasnya menjadi alasan untuk melakukan intervensi
• Dianggap logis urgent pemerintah yang gagal mempertahankan keamanan digeser oleh militer seandainya pemerintah gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan.
• Kegagalan pemerintah untuk mempertahankan kestabilan umum juga mendorong perwira militer untuk bertindak berdasarkan motif-motif untuk campur tangan, terutama ketika mereka memandang rendah orang-orang yang memegang kekuasaan.
lanjutan;…
• Ada tiga kegagalan yang sering digunakan militer untuk menghalalkan tindakan mereka dalam menggulingkan pemerintahan sipil, menurut Nordlinger:
a. Pemerintah sipil melakukan tindakan yang tidak sah dan di luar kelembagaan terutama pada kasus kejahatan politik luas.
b. Pemerintah sipil dianggap bertanggung jawab atas kemerosotan ekonomi atau hiperinflasi
c.Pemerintah sipil tidak mampu mengendalikan perasaan kecewa dan penentangan politik tanpa menimbulkan kekerasan dan kekacauan.
Ex: Kudeta di Latin. Satu kajian atas 105 kudeta yang berhasil di Amerika Latin antara tahun 1907-1966, membuktikan tentang adanya kaitan erat antara kelemahan prestasi pemerintah dengan intervensi militer.
5. Menurunnya legitimasi pemerintah sipil.
• Merosotan citra pemerintah sipil di mata masyarakat karena kegagalan dalam menjalankan pemerintahan.
• Legitimasi pemerintah pada umumnya menurun apabila golongan non-elit merasa tidak senang dan tidak menaruh hormat kepada pemimpin yang memperkaya diri dengan mengorbankan kepentingan umum apabila rezim terkait dipenuhi dengan fungsi-fungsi eksklusif, serta apabila terdapat kesewenangan dalam menutup peluang suatu kelompok.
• Eric A. Nordlinger berpendapat bahwa legitimasi yang dinikmati oleh sebuah pemerintah lebih banyak mempengaruhi peranan politik angkatan bersenjata daripada faktor-faktor lingkungan lainnya
Claude Welch: 4 pola keterlibatan (intervensi) militer dalam politik
• Pengaruh. Pengaruh politik kaum militer berlangsung melalui saluran-saluran yang diatur dan diterima oleh semua pihak. Pada umumnya pengaruh militer bersifat politik strategis berdasarkan keahlian militer yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh semua pihak sipil.
• Partisipasi. Militer mungkin diberikan partisipasi yang cukup luas melalui legislasi dan lobbying intensif, dan prakarsa untuk varian ini dapat datang justru dari pihak sipil ketimbang militer.
• Pengendalian (tanpa mitra). Di sini kekuasaan sipil terhadap militer hilang. Pemerintah tidak mampu lagi mengendalikan militer dan menggariskan fungsi-fungsi beserta pelaksanaan fungsi tersebut. Segalanya ditentukan oleh militer. Siapa saja yang tidak setuju, apalagi menentang dalam hal-hal yang dianggap prerogatif militer, akan dilibas. Bentuk ini biasanya merupakan hasil dari kudeta militer.
• Pengendalian (dengan mitra). Dalam versi ini pihak militer dapat menempatkan golongan sipil pada kedudukan yang kurang penting. Militer juga dapat mengatur di belakang layar pejabat-pejabat sipil yang duduk dalam pemerintahan.
Lanjutan…
• Pola terakhir ini dikhawatrikan akan mengganggu stabilitas pembanguan demokrasi di negara2 dunia ketiga akibat munculnya supremasi militer atas sipil apabila perintahan militer kembali berkuasa dan memunculkan kembali otoritarianism. Dikhawatirkan ini akan menjadi awal dari gelombang balik demokratisasi.
Bagaimana dengan Indonesia era Soeharto dan SBY ??
Indonesia tidak secara langsng konsolidasi kekuasaan militer meski lewat para purnawirawan, di Indonesia dilakukan dengan melebur pada sistem dan mekanisme politik baru
Era Soeharto
• SIKLUS otoritarianisme demikian sudah diingatkan Samuel Huntington dan Joan Nelson. “Masalah utama demokrasi di dunia ketiga terletak pada pelembagaan dan partisipasi politik”
Kran Partisipasi tertutup titik jenuh ledakan sosial
- Tuntutan bagi partisipasi yang besar ini akan melahirkan pemerintahan yang terbuka, populis, dan pro-pemerataan ekonomi. Namun, suasana ini tidak akan bertahan lama karena melemahnya kemampuan ekonomi negara. Stagnasi ekonomi ini akan kembali melahirkan protes, ketidakstabilan politik yang mengancam negara itu.
Lanjut…
• Huntington dan Nelson
”akan munculnya represi politik dan otoritarianisme baru untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan kesemrawutan politik akibat keterbukaan. Siklus itu akan terus berputar menuju kembali ke ledakan sosial, kecuali ada kebijakan-kebijakan tambahan yang diambil rezim otoriter untuk menghentikan lingkaran itu.”
Yang dikatakan oleh Huntington dan Nelson di atas belum terjadi di Indonesia!!! masih sebatas kekhawatiran mengingat yang terjadi dengan rezim otoriter pembangunan di Korea Selatan dan Taiwan dianggap berhasil dalam hal ini sehingga social explosion bisa dicegah.
Lanjut…
• Jadi pandangan Huntington dan Nelson masih berlaku untuk rezim otoriter pembangunan beberapa dekade lalu ketika rezim-rezim itu masih menjadi model di Amerika Latin dan Asia.
• Namun, kondisi-kondisi yang bisa melahirkan siklus itu sepeertinya terindikasi di INdonesia. Ex: Ledakan sosial dan tuntutan perubahan, terutama, terjadi bila kesenjangan ekonomi kian besar meski pertumbuhan ekonomi baik.
Negara dengan tradisi rezim militer
Ex: - Pakistan, rezim militer yang dianggap sudah anakronis ternyata kembali berkuasa melalui kudeta terhadap pemerintahan sipil.
- Myanmar, rezim militer tetap bertahan hingga kini meski diisolasi negara-negara Barat.
- Thailand, baru beberapa tahun ini rezim pemerintahan sipil berkuasa cukup lama. Sebelumnya, Thailand terkenal dengan jatuh bangunnya pemerintahan karena kudeta. Godaan bagi militer untuk kembali ke pemerintahan mungkin masih besar di Thailand, tetapi sejalan dengan menguatnya pemerintahan sipil, kemungkinan kudeta militer makin kecil.
- Korea Selatan juga pernah dipegang penguasa militer, namun transisi ke pemerintahan sipil berjalan lancar.
Sejarah Politik Militer
(Effendy, Muhadjir, Profesional Militer: Profesionalisasi TNI, Malang: UMM Press, 2008)
• Bermula dari Eropa
• Menurut Muhadjir, Eropa tidak terlepas dari perang, baik perang dengan sesama Eropa, penolakan penyeragaman ideologi Eropa, maupun politik kolonialisme. Ex: PD I&PD II, Italia Etiopia, Inggris India, Malaysia, Argrntina & negara2 persemakmuran atau neg2. protektoratnya, France Korea, Amrik Vietnam
• Revolusi Eropa: Rusia 1905 dan 1917, Jerman 1918-1923, Spanyol 1936, Hongaria 1919 dan 1956, Portugal 1974.
• Intensitas perang dn revolusi yang tinggi membuat Eropa memiliki tradisi militer yg kuat.
SEDIKIT TTG REVOLUSI
Revolusi dalam konteks apapun selalu digunakan untuk menjelaskan sebuah lompatan radikal dari sebuah masa ke masa yang lain. Ada unsur perubahan, pendobrakan, perombakan, pembaharuan, dan terkadang diwarnai oleh friksi-friksi antara kelas/golongan.
Hal lain yang mencirikan sebuah revolusi adalah kesan mendadak dan seketika tanpa ada langkah-langkah bertahap layaknya “evolusi”. Antara revolusi dan evolusi sebenarnya memiliki keterkaitan. Revolusi dapat dimaknai lompatan terakhir atas rentetan tahapan yang telah dibangun secara evolutif.
Revolusi Multy interpretable. Output tekstual deterministik dengan kontekstulnya.
Inti revolusi: - perubahan mendasar
- ekonomi/sosial/politik/ budaya
- kelembagaan, kepemimpinan,
- Ideologi politik,
- nilai/norma
- kebijakan.
- secara paksa/ konsensus
Revolusi industri dan Penggunaan Mesiu
• Revolusi Industri Eropa
• Menurut Healton, Lima abad sesudah Zaman Pertengahan merupakan merupakan titik awal Zaman Modern yang ditengarai dengan penggunaan mesin uap dan berbagai mesin logam lain dalam dunia industri di Inggris.
• Berawal dari penemuan dan penggunaan mesin uap untuk pertambangan batu bara, penggunaan mesin-mesin logam mulai menyeruak diberbagai industri manufaktur di seluruh eropa.
• Penggunaan mesin dalam industri sekaligus menggantikan fungsi-fungsi tenaga kerja manusia. Lebih jauh, penggantian penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin dalam industri-industri manufaktur eropa akhir abad 18 kemudian disebut sebagai Revolusi Industri. Tidak hanya membawa dampak pada motivasi efisiensi dan efektifitas produksi, lebih lanjut, perubahan masif tersebut membawa dampak-dampak sosial ekonomi di eropa dan di dunia secara umum.
• Secara tdk langsung berdampak dengan dikenalnya bubuk mesiu yang akhirnya menciptakan revolusi militer.
Lanjut…
• Thomas Esper (dlm Muhadjir: 2008): sebelum revolusi militer Inggris berperang menggunakan busur sampai abad 16
• Rusia dan Swedia Kavalry (man on horseback)
• Polandia Szlachta( golongan keluarga baik2) pasukan berkudanya
• Wajib militer (Rota) yg identik dengan virtues
Revolusi Militer?
• Michael Robert dan Geoffrey Parker, “ adalah suatu rangkaian perubahan penggunaan taktik dan strategi (mengganti busur, lembing dengan senjata bubuk mesiu), skala peperangan (jumlah militer meningkat antara 1500-1700), serta dampak peperangan itu terhadap masyarakat (meningkatnya pajak, biaya perang, dan kerusakan yang diderita oleh cipil) yang dimulai di prov Enggris (belanda) pd akhir abad 16 dan mencapai puncaknya di Swedia (Gustavus Adolphus berkuasa pd spertiga abad 17)
Lanjut…
• Keterlibatan militer dalam wilayah politik Eropa sudah terjdi jauh sebelum kemunculan tentara profesional modern yang berkembang terutama sejak reformasi dlm tentara prancis. Pengaruhnya reformasi melahirkan istilah2 yang diadosi dr bahasa prancis hingga skrg: jenderal, kolonel, sersan, batalyon, parade, brigade, apel, etc.
Lanjut…
• Paul Kennedy, “ kebangkitan militer Eropa dipengaruhi oleh jatuhnya pusat2 kekuasaan di luar Eropa sekitar thn 1500: Cina jatuhnya Dinasti Ming, Turki Usmaniah, kekuasaan Islam di India, dinasti Mogul, dan dinasti Tokugawa di Jepang.
• Revolusi militermeningkatnya kapasitas militer dgn mengadopsi teknologi persenjataan terbaru dan pengembangan lingkungan interpreneur militer
Lanjut…
• Huntington memperkirakan abad 18-19 sebagai masa pergeseran militer pra profesional ke militer profesional. Ex: Prusia, Prancis, Inggris, Rusia, Austria.
• masa ini awal untuk menegaskan wilayah peran militer
• Kecenderungan sejarah peradaban besar: Ex: Ajaran HinduKsatria berada dibawah kasta Brahmana, Kong Hu Cu kedudukan Militer dibawah Mandarin, China modern (komunis) Militer dibawah kaum petani
• Etos keilmuwan Eropa Moral, etik, dan bajik Agama Kristen dan budaya filsafat Romawi dan Yunani. menghasilkan pemikiran untuk membatasi kecenderungan kekuasaan politik jatuh ke tangan kasta militer
Jerman
Jerman berbeda dengan Eropa pada umumnya.
Kerajaan Jerman-Prusia (abad XVIII) dominasi tentara sangat kuat. “Prusia bukanlah negara yang mempunyai tentara, tetapi tentara yang mempunyai negara”
Keadaan ini terbawa sampai jerman modern. Sebelum PD I (1914-1918) sampai PD II kebangkitan kembali militer Jerman (Kepemimpinan Nazi)
Inggris
• Tentara loyal kepada raja, negara dan rakyat tapi tidak berposisi sebagai pemilik negara spt Jerman.
• Pemikiran yang menegaskan tentang pemisahan sipil-militer Bill of Rights (1689)
• Bill of Rights : hak-hak asasi manusia dan kebebasan rakyat terjamin, kekuasaan rakyat semakin kuat, keabsolutan kekuasaan raja terbatas.
• Para perwira tidak banyak ikut campur dalam urusan politik dan mengabdi untuk kepentingan ingris raya dengan melakukan ekspansi dan koloni
Lanjut…
• Militer inggris kuat di angkatan laut mneyebabkan kurangnya ketertarikan militer akan kekuasaan politik dlm tugasnya tidak bersentuhan langsung dgn dunia daratan.
• Keadaan ini membawa Inggris maju dlm profesionalismenya dibanding eropa daratan Alutsista banyak ditemukn dan dikembangkan Inngris, Inggris yg pertma mengenalkan dan menggunakan gunpowder di Eropa, salah 1 negara yg punya divisi artileri
• Jendral Liddell Hart menemukan dan meprkenalkan tank sebagai kendaraan tempur lapis baja pendukung infantri
Rusia
• Rusia memiliki perkembangan yang lambat dalam revolusi militer dibanding dengan negara2 Eropa Barat
Faktor penyebab:
• Kemiskinan
• Kondisi geografis wilayah2 penting Rusia tandus menyebabkan sektor pertanian tidk mampu menrangsum makan pasukan infantri yang masif
• Kelangkaan bahan logam dan bahan mineral lain untuk produksi senjata
• Ancaman Rusia relativ simple dibanding ancaman Barat
• Bencana alama dan kekacauan politik Rusia (1560-1613)
• Tidak adanya PAN yg bersumber dr pajak
Lanjut…
• Tiga perempat abad 16 dewan militer dibentuk di Moskow u/ mengawasi usaha pemasokan barang, pabrik meriam, serbuk mesiu dan senjata dari Barat/ Asia Tengah/ Mongol
• Militer dalm ranah poltik terjadi ketika raja Ivan III diasingkan ke Novgorod, kekuasaan negara dipindahkan ke tentara kelas menengah Muscovit.
• Penggunaan bubuk Mesiu (1382) merupakan modernisasi persenjataan ketika Khan Tokhtamysh menyerang Moscow
Politik Militer Eropa
• Tindakan partisan tentara dlm kehidupan politik dan keinginan untuk melakukan tindakan militerisasi tidak selalu atas inisiatif tentara.
• Dlm kenyataannya militer secara periodik dipengaruhi dan diperalat masy (penguasa sipil)
• Secara struktural dan kultural militerisme dibangun bukan hanya atas kehendak tentara melainkan nilai yang dibangun oleh masy sebagai bagian dr praktek kekuasaan (virtues dan indoktrinasi ideologi utuk kepentingan penguasa)
• Pola rekrutmen. Ex: Citizen Army (Inggris), National Guard (Prancis) yang di dasarkan pada orientasi ideologi dlm masy dan kelas sosial.
• Hal ini menyebabkan terjadinya pengelompokan politik yng ddasarkan atas kelas2 sosial dan ideologi masing2 dlm tubuh tentara.
Lanjut…
• Dalam sejarah militer dan politik Inggris dan Prancis terjadi pengelompokan yang didasarkan kelas sosial dan ideologi menyebabkan keberpihakan citizen Army secara politik.
• krisis politik Thermidor di Prancis (1974) terjadi sikap politik partisan dan pengelompokan dlm tubuh militer
• Tentara lebih dikendali oleh pengusa sipil yang memanfaatkan tentara
lanjut….
• Namun tdk slamanya tentara memihak pemerintah yang berkuasa, yaitu ketika terjadi konflik antar kekuatan sipil
• Ex: Krisis Ultser di Inggris (1832-1914) sbg sebuah institusi tentara melakukan pembangkangan terhadap perintah pemerintah yang berkuasa
RELASI SIPIL MILITER DALAM KAJIAN TEORITIS
Tiga model kontrol sipil (Eric Nordinger, Soldiers in Politics):
• Tradisional
• Liberal
• Penetrasi
Model Tradisional
• Adalah model kontrol sipil di negara monarki. Bentuk pemerintahan sipil tradisional ini sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan kerajaan abad ke-17 dan abad ke-18 di Eropa. Hal itu terjadi karena golongan aristokrat Eropa merupakan elit sipil dan juga elit militer. Walaupun kedua golongan elit ini berbeda, akan tetapi dalam kepentingan dan pandangannya hampir sama karena keduanya berasal dari golongan aristokrat.
• Golongan bangsawan tidak bisa memanfaatkan kedudukan militer mereka untuk menentang raja karena raja masih sangat dihormati sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tindakan menentang raja justru akan melemahkan kedudukan politik, ekonomi, dan sosial mereka yang sangat bergantung kepada raja.
Lanjut….
• Dalam model ini biasanya tidak terjadi konflik antara sipil dan militer. Ketika terjadi konflik, mereka lebih memilih untuk mempertahankan statusnya sebagai sipil atau bangsawan yang memiliki previlege. Dalam model ini, militer dianggap sebagai golongan amatir. Model ini mulai runtuh di Eropa Barat setelah tahun 1800-an ketika pendidikan dan kemahiran dijadikan parameter utama dibandingkan status dan kekayaan warisan.
Model Liberal
• Dengan jelas mendasarkan pada diferensiasi tugas dan wewenang sipil dan militer. Militer hanya bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara. Selain itu, militer diberikan kemampuan manajemen militer yang mumpuni. Seluruh kebutuhan militer dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh sipil. Singkat kata, model ini berupaya melakukan depolitisasi semaksimal mungkin terhadap militer.
• Semua hak militer yang diberikan untuk sipil bukan berarti memberikan kewenangan yang seenaknya kepada sipil untuk melakukan apapun terhadap militer. Dalam hal ini, sipil dituntut untuk memiliki civilian ethic.
Lanjut…
Ada beberapa etika sipil yang harus dilakukan, antara lain:
• Sipil harus menghormati kehormatan militer, keahlian, dan otonomi, serta harus menunjukkan sikap netral.
• Sipil tidak boleh melakukan intervensi ke dalam profesi militer apalagi menyusupkan ide-ide politik bahkan menggunakan militer untuk kepentingan politik tertentu.
• Model liberal ini sebenarnya memiliki banyak kelebihan, tetapi segalanya bisa bermasalah ketika sipil tidak konsisten dalam setiap etika yang harus dipenuhi.
Model Panetrasi
• Adalah suatu model kontrol sipil yang melakukan penebaran ide-ide politik terhadap perwira militer yang masuk dalam partai-partai politik.
• Dalam hal ini, sipil dan militer adalah satu perangkat ideologi. Model ini hanya bisa diterapkan di suatu negara yang menerapkan sistem partai tunggal.
• Kontrol sipil terhadap militer dilakukan melalui dua struktur yaitu struktur militer itu sendiri dan struktur partai politik. Militer yang masuk dalam partai politik harus melepaskan semua aturan militernya dan masuk dalam aturan partai politik sehingga semua tunduk dalam aturan partai. Hal ini membuat tidak dominannya peran militer. Kalaupun ada dominasi militer dalam partai hanya mungkin terjadi sebatas faksi.
Lanjut…
• Model panetrasi ini biasanya diterapkan di negara komunis. Apabila model ini diterapkan, ia akan sangat memperlihatkan supremasi sipil.
• Akan tetapi dalam keadaan tertentu, pelaksanaan yang kurang baik akan menimbulkan resiko yang cukup tinggi.
• Sama seperti model liberal, dalam model panetrasi ini akan berakibat buruk ketika setiap aksi kelompok sipil mengganggu wilayah otonom militer.
Alasan Militer Enggan Masuk Wilayah Politik
1. Profesionalisme Militer.
Menurut Huntington, semakin tinggi tingkat profesionalisme perwira militer, maka semakin berkurang kecenderungan mereka untuk melakukan intervensi.
Dalam hal ini, militer diupayakan untuk merestrukturisasi dan mengarahkan kembali misi militer kepada penjagaan keamanan yang lebih bersifat dukungan terhadap perdamaian dunia. Militer Argentina pasca perang Malvinas, telah memerankan misi semacam itu.
Lanjut…
2. Tekanan Moral
Terdapat tekanan moral bagi pihak militer itu sendiri apabila ia menekan pemerintah yang sah. Faktor ini hanya berlaku pada negara-negara yang ikatan institusi sipilnya kuat.
Finer berpendapat bahwa tekanan moral ini sebenarnya telah menghalangi militer untuk merebut kekuasaan di seluruh dunia, walaupun mereka mempunyai kemampuan dan kelebihan organisasional, prestise, dan kekuasaan.
Jelaslah bahwa militer tidak berbeda dengan politikus lain, karena mereka juga membutuhkan dorongan dan bukan kecaman dari rakyat.
Lanjut….
3. Menguatnya kontrol sipil terhadap militer.
Dasar penting dari politik demokrasi ialah otoritas sipil terhadap militer.
Pengertian ini bermaksud menempatkan posisi pemerintahan sipil yang telah dipilih oleh rakyat dan mempunyai legitimasi dan akuntabel secara demokratis, di atas militer.
Faktor Keberhasilan Negara Demokrasi Baru Merestrukturisasi Hubungan Sipil-Militer
Menurut Huntington faktor yang memungkinkan negara demokrasi baru berhasil merestrukturisasi hubungan sipil-militer:
• Pertama, terdapat difusi dan pengakuan yang luas terhadap norma-norma profesionalisme militer dan kontrol sipil atas militer di seluruh dunia.
Lanjut.
• Kedua, gerakan menuju kontrol sipil obyektif telah menarik para pemimpin sipil dan militer untuk banyak belajar bahwa tidak ada solusi yang mudah untuk mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan politik yang mengancam martabat bangsa. Selain itu, timbul kesadaran bahwa keterlibatan yang berkelanjutan dalam politik telah mendatangkan efek yang berbahaya bagi koherensi, efisiensi, dan disiplin tentara.
Lanjut…
• Ketiga, berbeda dengan reformasi ekonomi, reformasi sipil-militer hanya memerlukan sedikit biaya dari masyarakat, dan menghasilkan keuntungan yang sangat luas, yaitu pengurangan anggaran militer, pengurangan pelanggaran HAM, dan pemindahan perusahaan yang dijalankan militer ke tangan swasta (publik).
Pretorianism
(Amos Perlmutter, Militer dan Politik, Jakarta : Rajawali Press, 1984)
• Pretorian dirumuskan Amos Perlmutter sebagai situasi dimana militer dalam suatu masyarakat tertentu melaksanakan kekuasaan politik yang otonom dalam masyarakat tersebut berkat penggunaan kekuatan aktual atau ancaman penggunaan kekuataan.
• Pretorian terbagi dalam dua jenis yaitu pretorian historis dan pretorian modern.
• Pretorian historis dimulai dari tentara ibukota Romawi yang selalu mendesakkan calon pemimpin negara untuk disetujui senat. Pretorianisme jenis ini kemudian berkembang subur di masyarakat feodal yang berciri patrimonial. Di dalam masyarakat ini tentara menjadi alat utama pendukung kekuasaan raja atau bangsawan. Hubungan antara tentara dengan penguasa didasarkan pada orientasi tradisi.
Lanjut…
• Dalam pretorianisme modern, tentara justru menentang penguasa dan menawarkan jenis kekuasaan baru. Tentara dalam pretorianisme modern cenderung campur tangan dalam pemerintahan dan mendominasi eksekutif sehingga terjadi pembusukan politik dan kekuasaan eksekutif menjadi tidak efektif.
3 Bentuk Pretorianisme Modern :
• Otokrasi militer
• Oligarki militer
• Pretorianisme otoriter.
• Dalam otokrasi militer, pimpinan pemerintahan dipegang oleh seorang perwira militer yang sekaligus menjadi penguasa tertinggi. Dalam rejim ini, pemilu ditiadakan.
Lanjut…
• Oligarki militer: Pemerintahan dijalankan oleh beberapa orang, dimana eksekutif terdiri dari para perwira militer sedangkan eksekutif utama diduduki oleh pensiunan perwira militer atau orang sipil yang didukung militer secara penuh.
• Rejim ini hanya bisa bertahan selama mendapat dukungan dari militer dan selalu melakukan mobilisasi dukungan. Rejim ini juga hanya kadang-kadang saja mengadakan pemilu.
Lanjut…
• Pretorianisme otoriter: Pemerintahannya merupakan fusi militer dan sipil dengan kontrol yang sangat sedikit atau tidak ekstrim.
• Kombinasi dari ketiga bentuk pretorianisme modern itu bisa berwujud rejim militer otoriter, dimana tentara, birokrat, manajer dan tehnokrat memainkan peranan yang penting.
Lanjut…
Ciri-Ciri:
• Birokrasi terdiri dari militer sipil
• Kepala pemerintahan dari sipil murni
• Dukungan rejim adalah lembaga militer
• Rejim ini juga mengusahakan dukungan politik dari luar negeri
• Pemilu diadakan dengan pembatasan-pembatasan dan masih bisa menolerir adanya struktur politik nasional yang tidak mendukung rejim.
Tentara Pretorian
• Tentara pretorian cenderung melakukan kudeta.
• Kudeta adalah aksi politik untuk menggantikan kelompok atau rejim yang menjadi saingannya dengan rejim sendiri atau rejim lain yang mereka dominasi.
• Kudeta ini dilakukan bila militer merupakan kelompok yang paling solid, paling terorganisir secara politik dan tidak ada oposisi yang kuat.
Orientasi
• Tentara menjadi pretorian bila segelintir perwira militer berhasil menggerakkan tentara karena politik.
• Dalam bentuknya yang paling ekstrim, tentara pretorian menjadi tentara penguasa dengan mendirikan lembaga eksekutif independen dan organisasi politik untuk mendominasi masyarakat dan politik.
• Dalam bentuknya yang kurang ekstrim, tentara pretorian menjadi tentara arbitrator dengan tidak memiliki organisasi politik dan tidak berminat menciptakan ideologi politik.
Ciri Tipe Tentara Arbitrator
• Penerimaan atas tata sosial yang ada dan tidak mengadakan perubahan fundamental di dalam rejim.
• Tentara ini juga berorientasi kepada sipil dan ingin agar keadaan segera normal sehingga mereka bisa kembali ke barak.
• Tentara tidak memiliki memiliki organisasi politik yang independen dan tidak berusaha memaksimalkan pemerintahan militer, bahkan membatasi waktu pemerintahan militer untuk kemudian menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil agar bisa segera memusatkan perhatian kepada profesionalisme militernya.
• Mereka cenderung beroperasi di belakang layar sebagai kelompok penekan dan sangat takut akan aksi balasan dari sipil.
Model Hubungan Sipil Militer Di Dunia Ketiga
1. Militer sebagai pelayan pemerintah sipil.
Artinya militer profesional dibawah kontrol sipil, dan pemerintahan sipil menghargai profesionalisme militer.
2. Ideologi artikulatif yang dipaksakan kepada militer.
Dalam hal ini, militer dipaksa tunduk kepada sipil. Untuk mencapai hubungan ini, cara-cara indoktrinasi yang dilakukan. Sehingga sipil-militer tampak asngat bemusuhan.
Lanjut…
3. Militer memerintah untuk militer.
Kategori ini seperti yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru, dimana militer semakin kuat, sedangkan masyarakat sipil dipaksa untu lemah.
Selain itu, masyarakat sipil tunduk karena kelebihan yang dimiliki oleh militer.
Lanjut…
4. Militer memerintah dengan ideologi artikulatif.
Militer mencari bentuk ideologinya melalui pemikiran akademisi. Hasil pemikiran para akademisi menjadi bahan pendidikan yang integral untuk tentara. Model ini dipakai oleh Turki dan Brasil.
5. Penguasa militer dan modernisasi tanpa ideologi artikulatif.
Militer mengontrol pemerintahan, tetapi tidak untuk membela suatu ideologi artikulatif ataupun doktrin. Selain itu, miiter tidak terlibat dlam mobilisasi politik. Meski demikian, militer mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan berdasarkan tujuan-tujuan yang sesuai dengan pandnagn militer profesional. Korea Selatan sebagai contoh model ini.
Lanjut…
• Dari kelima model hubungan tsb, model hubungan pertama jika diterapkan dalam sistem politik yang demokratis, maka kondisi hubungan ini menunjukkan seperti yang diidealkan banyak kalangan akademisi mengenai model hubungan sipil-militer.
MIL-POL Dunie Ketiga
• Dominasi militer dalam politik telah berakar kuat
• Model hubungan ini banyak terjadi di negara-negara dunia ketiga.
• Bahkan, hubungan sipil-militer di kawasan ini justru tetap menempatkan militer sebagai kekuatan utama yang menentukan bagi kebijakan politik nasional.
Lanjut…
Kenyataan ini bisa dijumpai di beberapa negara, ex:
• Militer mampu mengambil alih dan memveto kemenangan partai politik di Aljazair.
• Militer Pakistan di bawah Jenderal Musyarraf, tanpa kesulitan mengambil alih kekuasaan
dari tangan sipil.
• Militer Filipina makin menguatkan posisinya sebagai militer arbitrator.
• Model hubungan sipil-militer di negara-negara ini cenderung menempatkan militer sebagai "penjaga" atau "pengawal" yang tak kalah strategisnya dengan model militer pretorian.
Lima Tipe Hubungan Sipil-militer Di Negara-negara Dunia Ketiga
(Morris Janowitz dalam The Military in The Political Development ofm New Nations)
• Morris Janowitz melihat tingkat pengaruh militer terhadap posisi kekuasaan otoritas sipil
(1) Authoritarian personal control (kontrol personal-otoriter)
(2) Authoritarian mass-party (kontrol partai massa-otoriter)
(3) Democratic competetive and semi-competetive systems (demokratis-kompetetif dan sistem semikompetetif)
(4) Civil-military coalitions (koalisi sipil-militer); dan
(5) Military oligharchy (oligarki militer).
Lanjut…
• Democratic-competetive, dalam pola ini pemberlakuan prinsip civilian supremacy dibatasi oleh peran signifikan yang masih dimainkan militer.
• Persaingan politik militer aktif kembali ke politik praktis dengan cara masuk ke dalam blok politik tertentu.
• Model civil-military coalitions, militer biasanya terlibat aktif dalam men-suport salah satu kekuatan politik sipil (biasanya partai yang sedang berkuasa), dengan sejumlah syarat atau konsesi-konsesi tertentu.
• Survive-nya koalisi sipil-militer amat tergantung pada sejauh mana pemerintahan sipil mampu melindungi hak istimewa militer, terutama menyangkut persoalan budget dan perlindungan dari tuntutan hukum.
• Jadi, kokohnya kekuasaan sipil banyak dipengaruhi dukungan politik militer. Sebaliknya, rapuhnya kekuasaan sipil disebabkan penarikan dukungan politik militer.
Materi Slide PPNDK
Struktur dan Karakteristik Negara Dunia Ketiga
Klasifikasi Menurut PBB:
1. Kelompok 44 negara paling miskin, yaitu negara: negara paling terbelakang (least developed), sering juga disebut negara-negara dunia keempat.
Least Developed Countries (LDCs)Negara-negara Terbelakang
Negara-negara berkembang yang paling miskin, yang menurut ukuran Bank Dunia sekitar tahun 1997 hanya memiliki pendapatan per kapita kurang dari US$785 per tahun
2. Kelompok 88negara yang sedang berkembang (developing nations) yang bukan pengekspor minyak.
3. Kelompok 13 negara kaya yang merupakan pengekspor minyak anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)
Kalsifikasi Menurut Bank Dunia, berdasarkan GNP/kapita:
1. Low Income Countries:
Kelompok ini sering disebut Negara-negara maju atau negara-negara Dunia Pertama
World Bank (Bank Dunia)????
Sebuah lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh 181 negara anggotanya, dan bermarkas besar di Washington, D.C., Amerika Serikat.
Salah satu tujuan utama pembentukannya adalah menyediakan dana-dana pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara Dunia Ketiga (khususnya yang tergolong paling miskin).
Bantuan yang diberikan oleh Bank Dunia biasanya berupa pinjaman-pinjaman dana lunak yang berbunga rendah dan bantuan teknik. Sebenarnya, dana-dana yang disalurkan oleh Bank Dunia tersebut merupakan pinjaman dari pihak-pihak lain
Klasifikasi Menurut UNDP:
Berdasarkan Human Development index (HDI)/ (Indeks Pembangunan Manusia)
adalah sebuah indeks yang mencoba mengukur tingkat kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi nasional di suatu negara, yang antara lain berdasarkan pada:
a. tolok ukur usia harapan hidup,
b. tingkat pencapaian pendidikan, dan
c. tingkat pendapatan per kapita riil yang telah diperhitungkan terhadap daya beli mata uang lokal
Klasifikasi Menurut The Physical Quality of Life index:
Physical Quality of Life index (PQLI)/ (Indeks kualitas hidup secara fisik):
Himpunan indikator sosial yang mencerminkan dan merangkum ketiga indeks penting yang lebih rinci, yakni:
1. indeks usia harapan hidup (life expectancy at birth),
2. tingkat melek huruf (literacy rate), dan
3. tingkat kematian bayi (infant mortality rate).
Menurut The OECD’s system (Organization for Economic Cooperation and Development) atau kelompok negara-negara industri paling maju di dunia ini, yang bermarkas di Paris.
Sering disebut kelompok ParisNegara-negara industri barat penyandang dana(kredit) u/ negara berkembang since 1956
OECD membagi negara-negara Dunia Ketiga, termasuk yang bukan atau belum menjadi anggota PBB, menjadi empat kelompok besar…
Lanjutan…
1. Kelompok 61. LICs( low-income countries) negara yang berpenghasilan rendah yakni negara- negara yang pendapatan nasionalnya kurang dari US$650 per tahun. Termasuk pula dalam kelompok pertama ini, dua puluh sembilan negara paling terbelakang (LDCs, least-developed countries).
2. Kelompok 73 negara yang berpenghasilan menengah (MICs, middle-income countries), yaitu negara-negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan per kapita antara US$785 hingga US$9.655 per tahun, menurut kriteria Bank Dunia pada tahun 1997.
Lanjutan…
3. Kelompok negara industri baru (NICs, newly industrializing countries), yaitu sekelompok kecil negara berkembang yang sudah berhasil meraih kemajuan yang pesat atas usaha-usaha pembangunan ekonominya, dengan penekanan pada sektor industrinya yang sudah tumbuh besar dan dinamis serta mempunyai keterkaitan yang erat dengan sistem perdagangan, keuangan dan investasi internasional.
Beberapa contoh negara industri baru adalah Argentina, Brasil, Yunani, Korea Selatan, Meksiko, Cina, Portugal, Singapura, Spanyol, dan Taiwan.
4. Kelompok 13. Yaitu negara-negara pengekspor minyak anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), antara lain: Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela, Qatar, Indonesia, Abu Dhabi, Libia, Uni Emirat Arab, Aljazair, Nigeria, Ekuador, dll.
Struktur Perekonomian Negara-negara Dunia Ketiga
Dilihat dari:
Ukuran dan Tingkat Pendapatan.
Latar Belakang Sejarah.
Karunia Sumber Daya Fisik dan Manusia.
Komposisi Etnik dan Agama.
Arti Penting Relatif Sektor Pemerintah dan Swasta.
Struktur Industri.
Ketergantungan Eksternal: Ekonomi, Politik, dan
Kultural. Struktur Politik, Kekuasaan, dan Kelompok
Kepentingan
1. Ukuran dan Tingkat Pendapatan
Luas wilayah suatu negara, jumlah penduduknya, dan tingkat pendapatan per kapita nasionalnya merupakan determinan (faktor penentu) atas besar-kecilnya potensi ekonomi negara yang bersangkutan, sekaligus merupakan faktor-faktor yang membedakan suatu negara berkembang dengan negara-negara Dunia Ketiga yang lain
2. Latar Belakang Sejarah
Hampir semua negara di Asia dan Afrika pernah dijajah oleh kekuatan kolonial Eropa Barat, bukan hanya Inggris dan Perancis, tetapi juga Belgia, Belanda, Jerman, Portugal, dan Spanyol.
Struktur perekonomian, pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di negara-negara jajahan tersebut biasanya dibentuk oleh bekas negara penjajahnya. Tentu saja pertimbangan utamanya adalah kepentingan si penjajah sendiri, bukannya negara-negara berkembang yang terjajah. Sebagai akibatnya, struktur warisan kolonial biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan khas dari negara- negara berkembang itu sendiri.
Lanjutan…
Ex: Negara-negara di Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaannya harus menyisihkan waktu dan usaha yang begitu besar hanya untuk menangani masalah- masalah konsolidasi dan mengembangkan apa yang diwariskan oleh penjajah secara bertahap untuk memupuk perekonomian nasional serta struktur politik mereka sendiri. Konsekuensinya, mereka tidak sempat memberi perhatian yang memadai untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi secara cepat.
Lanjutan…
Selama ini, kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan lebih bersifat politis, yang antara lain dilakukan dalam rangka menyembuhkan luka-luka akibat penjajahan (sebagai salah satu contohnya adalah program "Afrikanisasi" secara cepat terhadap keseluruhan jajaran pegawai pemerintah, sipil maupun militer, di banyak negara Afrika).
Kekuatan-kekuatan kolonial Eropa telah meninggalkan dampak abadi yang begitu dramatis terhadap struktur perekonomian dan politik atau institusional di bekas daerah- daerah jajahannya di Afrika dan Asia.
Lanjutan…
Hal itu terjadi melalui pengenalan tiga gagasan yang kemudian terbukti menimbulkan pengaruh yang begitu luas dan kuat, yaitu: kepemilikan pribadi, pajak perseorangan, dan keharusan bahwa pajak itu harus dibayar dengan uang, bukannya dengan barang atau sesuatu yang lain. Ketiga gagasan dasar khas Barat tersebut telah mengikis sendi-sendi otonomi masyarakat lokal dan membuat para warganya begitu rapuh terhadap berbagai bentuk eksploitasi.
Lanjutan…
Negara-negara Amerika Latin, karena memiliki sejarah kemerdekaan politik yang lebih lama serta warisan penjajahan yang lebih seragam (karena semua negara di Amerika Latin tersebut dahulu sama-sama dijajah Spanyol dan Portugal), maka walaupun terpisah secara geografis dan demografis, mereka memiliki banyak persamaan ciri ekonomi, sosial, serta institusional kulturalnya. Cakupan masalah yang mereka hadapi juga memiliki banyak persamaannya.
Lanjutan…
Sementara itu, negara-negara berkembang di Asia dijajah oleh banyak pihak. Padahal, kebudayaan asli dari penduduk pribuminya sendiri sudah sangat bervariasi. Oleh karena itu, di kawasan ini, struktur kelembagaan dan pola sosial di satu negara sangat berlainan dengan yang ada di negara-negara lainnya. Keragaman yang diakibatkan oleh variasi penjajahan ini, dalam banyak hal menyulitkan usaha kerja sama antar negara dalam berbagai bidang pembangunan ekonomi. Kondisi dan ciri-ciri ekonomi, sosial dan politik di India (dahulu dijajah oleh Inggris), jauh berbeda dengan yang ada di Filipina (pernah dijajah Spanyol dan Amerika Serikat), Vietnam (pernah dikuasai oleh Perancis), maupun Indonesia (Belanda).
3. Karunia Sumber Daya Fisik dan Manusia
Besar-kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara jelas sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas dari sumber daya yang dimilikinya, yang berupa:
a. Sumber daya fisik (physical resources) atau kekayaan alam berupa tanah yang subur, kandungan mineral berharga dan bahan mentah bernilai ekonomis lainnya.
Physical Resources (Sumber Daya Fisik) Faktor-faktor produksi non manusia (yakni, tanah dan modal) yang digunakan untuk menghasilkan berbagai macam barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia
b. Sumber daya manusia (human resources), yaitu jumlah serta tingkat keterampilan atau tingkat pendidikannya.
Human Resources (Sumber Daya Manusia) Tenaga kerja sebagai salah satu bentuk dari faktor-faktor produksi (factors of production) yang digunakan untuk menghasilkan berbagai macam produk, baik itu yang berupa barang-barang (goods) maupun jasa-jasa (services) demi memenuhi kebutuhan dan atau kepuasan konsumen.
Lanjutan…
Kasus ekstrem yang membuktikan pentingnya sumber daya alam (resource endowment) bagi mereka yang beruntung memilikinya dapat dilihat pada kasus negara-negara penghasil minyak seperti yang berada di kawasan Teluk Persia. Hanya dalam waktu beberapa tahun, negara-negara yang semula hanya memiliki unta dan padang pasir langsung berubah menjadi pusat-pusat kemakmuran yang mencengangkan.
Lanjutan…
Kasus ekstrem yang memperlihatkan betapa sengsaranya mereka yang kurang beruntung karena tidak dikaruniai sumber daya alam, bisa dilihat pada sejumlah negara yang bisa dikatakan paling melarat di dunia seperti halnya Chad, Yaman, Haiti, dan Bangladesh. Negara-negara ini hanya memiliki sedikit sekali sumber daya bahan baku dan mineral yang berharga, sedangkan tanahnya pun kurang subur untuk digarap.
Lanjutan…
Geografi dan iklim juga dapat memainkan peranan penting dalam keberhasilan atau kegagalan usaha- usaha pembangunan.
Negara kepulauan seperti Taiwan nampaknya dapat melakukan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan negara yang terkurung oleh kepulauan. Negara-negara beriklim sedang dapat melakukan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tropis.
Lanjutan…
Sumber daya manusia tidak hanya jumlah penduduk dan tingkat pendidikannya saja, namun juga meliputi pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan, sikap atau penilaian mereka terhadap pekerjaan, dan besar-kecilnya keinginan untuk memperbaiki diri secara kreatif dan otonom.
Tingkat kecakapan administratif juga merupakan salah satu bentuk sumber daya manusia yang penting karena hal tersebut sering kali menentukan kemampuan dan ketepatan waktu pemerintah dalam memperbaiki struktur produksi secara keseluruhan. Termasuk juga hubungan antara berbagai macam faktor seperti kebudayaan, tradisi, agama, suku-suku bangsa, dan aneka faktor primordial lainnya
Lanjutan…
Dengan demikian, jelas kiranya bahwa kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di dalam suatu negara merupakan salah satu determinan yang paling penting atas keandalan struktur perekonomiannya.
Besar-kecilnya pengaruh faktor-faktor primordial itu terhadap struktur perekonomian nasional tidak bisa dipukul rata, karena pengaruh tersebut memang berbeda antara satu negara dengan negara-negara yang lainnya.
4. Komposisi Etnik dan Agama
Dengan berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sudah berlangsung selama 45 tahun, maka kehadiran politik dan militer mereka di berbagai belahan negara-negara Dunia Ketiga berkurang dengan drastis.
Hal ini ternyata juga menimbulkan kerugian tidak langsung, yakni bangkitnya persaingan atau bahkan konflik antar etnik, antar suku, dan antar agama di berbagai wilayah negara-negara Dunia Ketiga.
Meskipun ketegangan antar etnik dan antar agama, yang terkadang pecah menjadi kekerasan, selalu ada di hampir semua tempat di negara-negara Dunia Ketiga, namun penarikan dari kekuatan adidaya tidak dipungkiri merupakan pemicu bangkit dan meningkatnya ketegangan dan konflik semacam itu, yang adakalanya akan meluas menjadi insiden diskriminasi politik dan ekonomi.
Lanjutan…
Etnik dan agama jelas memainkan peran penting bagi berhasil atau gagalnya usaha-usaha pembangunan. Secara umum, semakin besar keragaman etnik dan agama di suatu negara, akan kian besar kemungkinan gejolak internal dan instabilitas politiknya. Tidaklah mengherankan kalau hampir semua negara atau unit politik yang begitu cepat meraih keberhasilan dalam usaha-usaha pembangunan adalah yang masyarakatnya relatif homogen seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong.
5. Arti Penting Relatif Sektor Pemerintah dan Swasta
Hampir semua negara-negara Dunia Ketiga menganut sistem ekonomi "campuran" (mixed economy system) yaitu suatu sistem yang membiarkan beroperasinya mekanisme pasar bebas (memungkinkan partisipasi aktif oleh pihak atau sektor swasta), akan tetapi sektor pemerintah juga aktif melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mengelola perekonomian nasional pada umumnya, dan mengatur pengalokasian sumber- sumber daya. Secara umum, peran sektor swasta di negara-negara Amerika Latin dan Asia Tenggara lebih besar apabila dibandingkan dengan sektor swasta yang terdapat di negara-negara Asia Selatan, apalagi jika dibandingkan dengan yang ada di negara-negara Afrika.
Lanjutan…
Dalam perekonomian yang didominasi oleh sektor pemerintah, kegiatan investasi berupa pengadaan proyek-proyek serta aneka program pembangunan di pedesaan pasti akan dilakukan sendiri secara langsung oleh pemerintah. Sedangkan di negara-negara yang sektor swastanya kuat, pemerintahnya hanya akan berperan secara terbatas, yakni sekedar menyediakan insentif seperti keringanan pajak guna mendorong kaum pengusaha untuk lebih meningkatkan penyerapan dan pendayagunaan tenaga kerja. Dengan demikian, walaupun hampir semua negara- negara berkembang sama-sama menghadapi masalah pengangguran, namun cara-cara pemecahannya ternyata berbeda satu sama lain, dan ini juga tergantung pada besar kecilnya peranan atau arti penting relatif sektor pemerintah dan sektor swastanya.
6. Struktur Industri
Sebagian besar negara-negara berkembang adalah negara agraris, baik itu ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial dan budayanya. Pertanian, baik itu pertanian subsisten maupun komersial, merupakan aktivitas ekonomi yang utama, baik itu ditinjau dari jumlah atau persentase angkatan kerja yang diserapnya, maupun ditinjau dari proporsi sumbangannya kepada GNP. Bagi sebagian besar penduduk di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, pertanian bukan saja merupakan pekerjaan, namun juga suatu cara hidup. Walaupun demikian, ternyata terdapat perbedaan yang sangat mencolok atas struktur sistem pertanian dan pola kepemilikan tanah di Amerika Latin dan Afrika. Pola pemilikan tanah di Asia hampir sama dengan yang ada di Amerika Latin, namun perbedaan kultural yang mencolok cenderung menipiskan persamaan tersebut.
Lanjutan…
Peranan sektor manufaktur dan jasa di antara negara-negara berkembang memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok. Sebagian besar negara di Amerika Latin, yang sudah lebih lama menikmati kemerdekaan dan memiliki tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rekan- rekannya di Asia atau di Afrika, memiliki sektor industri yang relatif lebih maju. Namun, sejak dekade 1970-an dan dekade 1980-an, beberapa negara di Asia, yakni Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura berhasil mempercepat pertumbuhan output manufaktur mereka sehingga dalam waktu singkat mereka menjadi negara industri baru yang bahkan mampu mengungguli negara-negara Amerika Latin pada umumnya. India juga memiliki sektor manufaktur yang terbesar di negara-negara Dunia Ketiga, namun karena jumlah penduduknya yang begitu besar, maka arti penting dan kemajuan sektor manufaktur di India tersebut terkesan tidak begitu besar.
7. Ketergantungan Eksternal: Ekonomi, Politik, dan Kultural
Sejauh mana tingkat ketergantungan suatu negara terhadap pihak luar, baik itu di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, ternyata berkaitan erat dengan luas wilayah, karunia sumber daya alam, serta perjalanan sejarah politik dari negara yang bersangkutan. Suka atau tidak kita harus menghadapi kenyataan yang sangat memprihatinkan bahwasanya sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga masih diliputi oleh ketergantungan yang cukup besar kepada pihak-pihak luar.
Lanjutan…
Kebanyakan negara-negara berkembang yang berukuran kecil sangat tergantung kepada hubungan perdagangan luar negerinya dengan negara-negara maju. Hampir semua negara kecil tersebut benar-benar tergantung kepada negara-negara maju (biasanya bekas negara penjajahnya) untuk memperoleh pasokan teknologi produksi yang sebenarnya tidak begitu cocok dengan kondisi dasar yang ada di negara-negara berkembang itu sendiri.
Dari fakta sekilas ini saja kita sudah dapat memaklumi betapa besarnya pengaruh yang dapat dimainkan oleh negara-negara maju itu terhadap proses pertumbuhan negara-negara berkembang yang tergantung kepada mereka itu.
Lanjutan…
Di balik manifestasi ketergantungan negara-negara sedang berkembang kepada negara-negara maju di bidang ekonomi yang sedemikian tinggi, berlangsung pula transmisi berupa:
– transmisi kelembagaan atau institusional (pada umumnya adalah institusi-institusi yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan pemerintahan),
– nilai-nilai,
– pola konsumsi,
– sikap terhadap pekerjaan,
– sikap dan penilaian terhadap diri sendiri, serta
– sikap terhadap kehidupan secara keseluruhan.
Lanjutan…
Transmisi tersebut selain membawa manfaat ternyata juga menimbulkan malapetaka bagi negara-negara berkembang. Yang lebih berpeluang untuk memetik manfaatnya adalah negara-negara berkembang yang cukup besar sehingga cukup punya potensi untuk bersuara, menentukan sikapnya sendiri, dan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kemampuan suatu negara untuk menentukan sendiri tujuan-tujuan ekonomi dan sosialnya jelas sangat dipengaruhi oleh tingkat ketergantungannya terhadap kekuatan-kekuatan dari luar.
8. Struktur Politik, Kekuasaan, dan Kelompok Kepentingan
Sering kali bukan hanya ketepatan rangkaian kebijakan ekonomi saja yang menentukan hasil-hasil yang akan dibuahkan oleh usaha nasional dalam rangka mengatasi suatu masalah pembangunan. Struktur politik, aneka kepentingan yang bersifat sepihak dan tersembunyi (vested interests) serta persekongkolan di kalangan elemen-elemen kelas elit (para tuan tanah, kaum industrialis perkotaan, kalangan bankir, pengusaha asing, perwira-perwira angkatan bersenjata, dan para pengurus serikat buruh) turut menentukan strategi-strategi apa saja yang bisa dijalankan sekaligus menentukan letak dan intensitas hambatan terhadap proses perubahan- perubahan ekonomi dan sosial yang sedang dan akan dilaksanakan.
Lanjutan…
Setiap perubahan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang senantiasa memerlukan dukungan dari kelompok- kelompok elit, baik melalui persuasi maupun paksaan. Jika mereka tidak bisa dibujuk, maka demi melaksanakan suatu perubahan yang memang diperlukan, mereka harus disingkirkan. Terlepas dari cara mana yang hendak ditempuh, pembangunan ekonomi dan sosial tidak mungkin dilakukan di suatu negara Dunia Ketiga tanpa mengubah lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang ada di negara yang bersangkutan (misalnya, pembenahan menyeluruh terhadap sistem-sistem pemanfaatan tanah, bentuk-bentuk pemerintahan, struktur pendidikan, hubungan majikan-pekerja, undang-undang hak milik, distribusi maupun kontrol terhadap aset-aset keuangan dan harta fisik milik negara, undang-undang perpajakan dan warisan, serta transparansi tata cara penyaluran kredit).
Karakteristik Umum Negara-negara Berkembang
1. Standar hidup yang rendah.
2. Produktivitas yang rendah.
3. Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang terlampau tinggi.
4. Tingkat pengangguran penuh dan tersembunyi yang terlalu tinggi dan terus melonjak.
5. Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor barang-barang primer.
6.Pasar yang tidak sempurna dan informasi yang tidak memadai.
7. Dominasi, ketergantungan dan kerapuhan dalam hubungan internasional.
Masalah Sosial dan Ekonomi Negara Dunia Ketiga
Ruli I. Ramadhoan
• HI adalah Interseksi dari Disiplin Ilmu-Ilmu Lain… Ex: Sosiologi, Politik, Ekonomi, Komunikasi, etc.
• Pada pembahasan teori dan konsep negara di negara berkembang sebenarnya terletak pada bagaimana negara menjelmakan dirinya dalam sebuah keadaan atau kondisi yang spesifik, yakni keadaan dunia ketiga, yang karena kondisinya yang spesifik menghasilkan juga sifat-sifat spesifik.
• Jadi yang dibahas bukanlah sebuah teori baru tentang negara di Dunia Ketiga karena pada dasarnya tidak ada teori tersendiri tentang Dunia Ketiga (Arief Budiman, Teori Negara, 1996, hal 107).
• Teori2 makro Sosiologi bisa digunakan sebagai alat analisa Masalah HI…
Max Weber dan Karl Marx
Max Weber adalah teoritisi Sosiologi yang hidup setelah era Karl Marx. Ia dilahirkan pada 21 April 1864 di Erfurt, propinsi Thuringia, Jerman, pada saat yang sama Karl Marx yang berusia 46 tahun telah beremigrasi ke Inggris.
Dalam konteks waktu ini, orang seringkali membandingkan pemikiran Weber dengan Marx. Sosiologi Weberian dipandang sebagai salah satu alternatif pemikiran tentang kelas yang sebelumnya didominasi oleh arus pemikiran Marxian.
Walaupun mempunyai beberapa concern yang sama terhadap fenomena kelas dan struktur dalam masyarakat namun Weber dan Marx menghasilkan dua aras pemikiran yang berbeda.
Lanjut…
Bila Marx lebih dikenali dengan karakter utama reduksionis dan deterministik dalam pemikirannya, Weber justru memperlihatkan kompleksitas dan pluralisme dalam memandang fenomena sosial di masyarakat.
Namun, secara garis besar, dalam keseluruhan tulisannya dapat dikatakan bahwa Max Weber sangat dipengaruhi oleh Marx dalam karya-karyanya.
Lanjut…
Weber mengembangkan analisis sosial yang jauh lebih luas dari Marx yang selalu berawal dan berakhir dalam dimensi ekonomi. Perhatian Weber terhadap faktor-faktor pembentuk struktur masyarakat diluar ekonomi meliputi nilai, religi, ide dan budaya yang dianggapnya mempunyai peran yang sejajar dengan faktor ekonomi.
Inilah titik tolak yang menjadi pembeda antara Marx dan Weber dimana Marx menganggap ekonomi adalah dasar utama bagi pembentukan struktur dalam masyarakat.
Lanjut…
Perbedaan diantara dua pemikir besar ini sangat mungkin disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah konteks sosial yang dihadapi keduanya sangat berbeda, Weber hidup setelah Marx ketika kapitalisme telah jauh berkembang dan menunjukkan eksisitensi bentuk dan pola produksi yang telah berubah dengan bentuk awal yang di eksaminasi oleh Marx.
Sedangkan yang kedua, bila Marx menjadikan Inggris, khususnya, dan Eropa Barat pada umumnya, sebagai pijakan pengamatan realitas sosial, Weber justru mengalami fase penting perkembangan intelektualnya di Amerika yang struktur dan kostruksi masyarakatnya jauh berbeda dengan Inggris.
Konsep-konsep Social Inequality Weber
Kelas-Kelas dalam Kapitalisme
Tema tentang social inequality dalam pemikiran Weber terdapat dalam konsepnya tentang kelas, yang juga menjadi konsep sentral dalam bahasan Marx.
Persamaan mendasar antara Weber dan Marx adalah titik tolak dari konsep kelas mereka adalah ekonomi. Perbedaannya adalah, bila Marx lebih banyak menekankan hubungan antar kelas dalam konteks moda produksi, terutama relasi dominatif dan eksploitatif yang menjadi pola utama hubungan sedangkan distribusi ekonomi cenderung diabaikan, Weber, justru menekankan pada sisi tersebut dalam membangun konsepsinya tentang kelas.
Lanjut…
Pada dasarnya Weber juga membahas tentang pertentangan kelas dan dominasi didalamnya, namun, sekali lagi, concern utama Weber adalah dalam hal bagaimana distribusi kekayaan menjadikan seseorang dalam masyarakat lebih kaya dari yang lain.
Lanjut…
Analogi untuk memahami kelas dalam masyarakat pada pemikiran Weber adalah Pasar. Kategorisasi masyarakat secara ekonomis terbentuk dalam model pasar, yang merupakan sistem pertukaran kompetitif yang memungkinkan individu untuk saling bertukar untuk memenuhi kebutuhannya dan mengejar kepentingannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep ini adalah apa yang disebut Weber sebagai “kegunaan”, yang menyangkut juga nilai material seperti properti dan kepemilikan dan kemampuan kerja manusia seperti ketrampilan individual dan tenaga kerja.
Jadi kelas, dalam konsepsi Weber adalah agregasi pemaknaan bersama masyarakat terhadap “situasi” di dalam pasar yang sama-sama menyediakan kepentingan ekonomi dan kesempatan untuk mencapai kepentingan.
Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa Weber memulai bahasannya tentang struktur ekonomi dalam masyarakat pada titik yang sama dengan Marx yaitu tentang mereka yang memiliki properti dan mereka yang hanya memiliki tenaga kerja untuk dipertukarkan dalam pasar.
Namun Weber menempuh jalan yang berbeda dengan Marx dengan menunjukkan kompleksitas tentang jenis properti yang menajdi modal individual serta keteranpilan macam apa yang ditawarkan.
Lanjut…
Perbedaan ini akan menciptakan berbagai macam kelas dalam kelas sederhana yang dimaksud oleh Marx. Kelas pemodal masih terbagi berdasarkan berbagai macam modal yang dimiliki serta kelas pekerja sendiri yang masih terbagai oleh berbagai macam keterampilan yang dimiliki oleh pekerja tersebut.
Definisi ini membawa kita pada kerumitan tersendiri karena setiap definisi akan menciptakan berbagai kelas dalam masyarakat jadi setiap individu dalam sistem ekonomi kapitalisme modern yang sangat kompleks dapat mewakili kelas yang berbeda-beda sehingga konsep kelas tersebut dengan sendirinya tidak berguna.
Indusrialisasi Kapitalime Akar dari Kesenjangan Sosial
"Mengambil dari setiap manusia sesuai dengan kemampuannya, dan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya."
Kutipan di atas merupakan prinsip masyarakat komunis yang dicita-citakan oleh Karl Marx.
Semenjak Marx mengembangkan teori-teori sosialisnya, banyak para teoritisi sosial yang menganggap hal ini sebagai sebuah khayalan belaka.
Menurut para teoritisi, insentif materiil adalah motivasi pokok setiap orang. Banyak orang yang menerima pendapat ini Jika kita melihat disekeliling, setiap orang tampaknya termotivasi karena uang. Siapa yang akan bekerja jika kalau tidak karena uang? Namun tata laku masyarakat saat ini merupakan hasil dari perkembangan sejarah yang bersifat khusus.
Lanjut…
Dalam sejarah manusia, tidak terdapat cukup kekayaan untuk menyediakan setiap orang agar hidup layak. Sehingga kehidupan yang bersifat barbar, dimana yang kuat memakan yang lemah, tidak bisa dihindarkan. Sedangkan orang yang paling kejam hanya memperhatikan diri sendiri, mengangkat diri sendiri diatas masayarakat kebanyakan, dan menjadi kelas yang berkuasa.
Hal ini tidak hanya tidak bisa terhindarkan, melainkan ini juga sebuah proses yang penting. Hanya melalui timbulnya kelas yang berkuasa, sedikit surplus kekayaan dapat dikumpulkan ke dalam sejumlah tangan. Kelas yang berkuasa tidak hanya menggunakan surplus ini untuk konsumsi pribadi, tapi juga untuk mengembangkan produksi.
Lanjut….
Serupa dengan kesimpulannya mengenai kesenjangan sosial adalah berada pada posisi di tengah-tengah, seperti sebuah pertentangan.
Lenski mengungkapkan sintesis bahwa beberapa tingkat kesenjangan sosial tak dapat dielakkan, sebagaimana pandangan konservatif, bahwa karena manusia berbeda dalam usaha, kekuatan, kecerdasan, dan sebagainya maka mereka akan terbagi dalam kelompok-kelompok dimana memang seharusnya mereka berada.
Lanjut…
Namun, menurut Lenksi juga, hal seperti diatas bukan berarti semua kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hasil dari pembedaan “natural endowment”, karena pada kenyataannya tidak demikian.
Manusia juga ‘dilengkapi’ dengan keinginan-keinginan dan orientasi-orientasi yang berbeda seperti ditekankan oleh Marx dan tokoh “radikal” yang lainnya. Lenski bertahan pada pendiriannya bahwa strata sosial adalah hal yang tidak terelakkan, karena selalu ada kepentingan pribadi. Hirarki dalam suatu masyarakat sepertinya tidak akan dapat dihindari, karena adanya perbedaan kekuatan dan kekuasaan.
Lanjut…
Maka, pengurangan kesenjangan dalam bidang politik maupun ekonomi seharusnya tetap dilanjutkan dalam jangka waktu yang panjang dan akan dihasilkan suatu masyarakat yang ideal, jika kekuasaan dan hak-hak khusus tersebut dapat dibagikan secara merata pada seluruh lapisan masyarakat.
LANJUT….
Seperti yang dikemukakan oleh Marx, kapitalisme adalah bentuk masyarakat berkelas yang tertinggi, karena kapitalisme adalah bentuk yang paling efisien untuk mengumpulkan surplus ekonomi ke beberapa tangan, dan kemudian memprosesnya kembali ke dalam bentuk pengembangan produksi.
Proses ini bersifat brutal dan opresif. Meskipun demikian kapitalisme dapat menimbulkan industri moderen yang dahsyat.
Lanjut….
Akibatnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, di tingkat global alat-alat industri yang ada mampu untuk menciptakan kekayaan yang cukup untuk memberi setiap orang kehidupan yang layak.
Lanjut….
Kapitalisme, seiring dengan waktu lambat laut pun melakukan metamorfosis dan akhirnya menemukan konsep sejatinya.
Dengan berbagai kecaman dan kritikan, kapitalisme tampil dengan berbagai macam konsep baru yang menutupi dan mengaburkan adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan yang ditimbulkanya.
Lanjut…
Kapitalisme tentunya tidak menggunakan kekuatan produksinya untuk itu. Penguasa-penguasa kita menggunakan kekuatan produksi tersebut untuk menghasilkan persenjataan atom, sementara jutaan manusia dilanda kelaparan dan ketimpangan sosial terjadi dimana-mana.
Hal inilah yang membuat Karl Marx geram, jika hal tersebut terjadi pada masa ia masih hidup maka mungkin Marx akan “berteriak” melihat ironi bahwa penguasa-penguasa menggunakan kekuatan produksi untuk menciptakan senjata pemusnah massal.
Lanjut…
Apa yang sangat mengganggu dari kapitalisme menurut Marx adalah begitu banyak surplus yang dihasilkan oleh sistem ini, baik di Inggris atau dimanapun juga, dan hanya didistribusikan pada sekelompok kecil masyarakat. Ketika kapitalis, pemilik perusahaan besar dan tanah pertanian yang luas, hidup dalam kemakmuran, kaum buruh yng menghabiskan tenaganya untuk menghasilkan kemakmuran tersebut hidup dalam kemiskinan yang menyedihkan.
Kesenjangan antara kaya dan miskin sangat mencolok pada era tersebut, dengan pekerja yang bekerja bahkan sampai 18 jam sehari. Enam hari kerja dan anak-anak bahkan juga dipekerjakan di usia yang sangat muda. Kondisi tempat kerja juga sangat kotor, kumuh dan tidak sehat.
Lanjut…
Dalam masyarakat berkelas, kebanyakan masyarakat harus berjuang untuk hidup. Kebanyakan pekerjaan tidaklah nyaman, dan seringkali menghebohkan, selama revolusi industri saat anak-anak bekerja sampai 16 jam sehari.
Hal ini juga terjadi di Indonesia moderen, misalnya banyak anak yang dipekerjakan di pabrik-pabrik melebihi jam kerja yang semestinya. Misalnya di pabrik Nike di Tangerang, kenyataan serupa masih bisa dijumpai.
Lanjut….
Di bawah kapitalisme, kita tidak memiliki kontrol terhadap produksi yang berasal dari tenaga kita. Kita hanya memperkaya orang lain.
Apakah mengherankan jika masyarakat bersikap sinis terhadap pekerjaan? Apakah mengherankan jika kita hanya melakukan pekerjaan jika seseorang menawarkan penghargaan materi yang cukup? Apakah mengherankan jika Marx bersikap sinis terhadap kapitalisme?
Lanjut…
Tetapi dunia kapitalis ini penuh dengan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa jika diberi separuh kesempatan, orang akan bertindak berbeda. Umpamanya para sukarelawan yang bekerja tanpa upah untuk yayasan sosial, atau aktivist-aktivis LSM yang memberikan waktu luang mereka secara cuma-cuma, dan bekerja secara tekun untuk perubahan-perubahan sosial atau politik.
Potensi ini termanifestasikan dalam jumlah yang besar diantara kelas buruh di waktu revolusi. Di Russia, di bawah Lenin, para buruh sering bekerja secara sukarela tanpa mendapatkan upah agar menjaga ekonomi tetap berjalan selama blokade dari negara-negera imperialis.
Hal serupa juga terjadi di Indonesia selama Revolusi, misalnya para pejuang tanpa pamrih memobilisasi massa untuk memerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan.
Gerakan revolusi --- (dalam contoh kasus)
Gerakan-gerakan revolusi juga menciptak an sebuah antusias baru untuk mentransformasikan teknik-teknik produksi.
Ex: gerakan perlawanan di Spanyol saat dimulainya perang sipil tahun 30-an. Meningkatnya fasisme telah menghancurkan industri lokal di Catalonia sebelum kemenangan pekerja merebut kekuasaan ke tangan mereka. Para buruh ini mendirikan kontrol industri mereka.
Mereka kemudian membangun kembali ekonomi yang telah hancur itu. Kondisi yang sulit seperti ini, berarti mereka hanya ditawari sedikit penghargaan. Namun mereka termotivasi, karena merekalah yang mengontrol produksi. Salah seorang pengamat mengatakan:
"Para ahli sangat terkejut terhadap keahlian para buruh dalam membangun mesin baru. Dalam waktu yang singkat, 200 hidraulik penekan yang berbeda dengan tekanan sampai 250 ton, 178 mesin bubut berputar, beratus-ratus mesin penggilingan dan beberapa mesin yang membosankan dibangun."
Lanjut…
Kejadian yang sama juga terjadi di Nikaragua tahun 80-an. Amerika Serikat memblokade alat-alat industri Nikaragua yang sebetulnya sangat tergantung dari alat-alat buatan AS itu. Para pekerja meresponnya dengan gerakan-gerakan yang bersifat inovatif. Mereka memikirkan cara-cara untuk mengganti alat-alat itu, contohnya peralatan kedokteran.
Para pekerja itu telah menunjukkan kepandaian yang luar biasa, dan tentunya mereka bekerja bukan semata-mata kerena uang. Karena kondisi ekonomi yang sulit saat itu, nilai upah di industri Nikaragua jatuh.
Orang bisa mendapatkan uang berlebih dengan berjualan di pasar gelap. Motivasi mereka adalah politik: mempertahankan revolusi Sandinista.
Prediksi Dahrendorf
Ini serupa dengan kritik Ralf Dahrendorf mengenai struktur kelas modern meliputi diversifikasi dalam kelas pekerja.
Dahrendorf mengkritik pandangan Marx dan menyebut bahwa proletariat akan menjadi kumpulan operator mesin yang homogen. Ia mengusulkan pembatasan antara pekerja berdasarkan keahlian, kesempatan kerja, dan prestise, yang mana memerlukan personel yang lebih ahli.
Hasilnya adalah pluralitas status dan keahlian kelompok yang memiliki minat berbeda pula.
Di bawah kapitalisme, hal seperti ini merupakan pengecualian. Tetapi kalau manusia diberi ekonomi yang bersifat kolektif sehingga mereka tidak khwatir secara terus menerus tentang masa depan dan masa depan anak-anak mereka, kalau mereka sendiri menjadi pengontrol proses produksi, maka semua kehidupan di tempat kerja bisa ditransformasikan dan ketimpangan sosial tentu akan bisa dipecahkan.
Ini adalah inti dari perspektif sosialis. Ketika para pekerja memiliki hubungan baru dengan produksi, industri berada dibawah kontrol mereka, bukan hanya sebagai penggeraknya, kreatifitas mereka juga akan muncul.
Produksi kekayaan akan melonjak. Jam kerja akan dikurangi dan dikurangi lagi, dan tempat-tempat kerja akan layak untuk manusia. Training akan diperbaiki dan pekerjaan menjadi jauh lebih bervariasi dan merangsang.
Teori Strukturasi Anthony Giddens
Selama 30 tahun kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di bawah kekuasaan Presiden Suharto, kekuasan negara telah menjadi lembaga yang memasung dan menghambat kemajuan-kemajuan partisipasi rakyat dalam proses menentukan jalannya kehidupan bernegara.
Kekuasaan eksekutif menjadi sedemikian besar, menindas, tidak terkendali dan melampaui kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif.
Sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya adalah sejarah perjuangan rakyat yang terkenal gigih dalam melawan segala jenis penghisapan/penindasan dalam upaya untuk menghargai kemanusian dan perdamaian. Namun Rejim Orde Baru telah membuat langkah mundur --bila terbanding ke masa tahun 1950 - 1959-- dalam kehidupan politik. Jika kita menggunakan perspektif strukturasi Anthony Giddens
Klasifikasi Menurut PBB:
1. Kelompok 44 negara paling miskin, yaitu negara: negara paling terbelakang (least developed), sering juga disebut negara-negara dunia keempat.
Least Developed Countries (LDCs)Negara-negara Terbelakang
Negara-negara berkembang yang paling miskin, yang menurut ukuran Bank Dunia sekitar tahun 1997 hanya memiliki pendapatan per kapita kurang dari US$785 per tahun
2. Kelompok 88negara yang sedang berkembang (developing nations) yang bukan pengekspor minyak.
3. Kelompok 13 negara kaya yang merupakan pengekspor minyak anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)
Kalsifikasi Menurut Bank Dunia, berdasarkan GNP/kapita:
1. Low Income Countries:
Kelompok ini sering disebut Negara-negara maju atau negara-negara Dunia Pertama
World Bank (Bank Dunia)????
Sebuah lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh 181 negara anggotanya, dan bermarkas besar di Washington, D.C., Amerika Serikat.
Salah satu tujuan utama pembentukannya adalah menyediakan dana-dana pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara Dunia Ketiga (khususnya yang tergolong paling miskin).
Bantuan yang diberikan oleh Bank Dunia biasanya berupa pinjaman-pinjaman dana lunak yang berbunga rendah dan bantuan teknik. Sebenarnya, dana-dana yang disalurkan oleh Bank Dunia tersebut merupakan pinjaman dari pihak-pihak lain
Klasifikasi Menurut UNDP:
Berdasarkan Human Development index (HDI)/ (Indeks Pembangunan Manusia)
adalah sebuah indeks yang mencoba mengukur tingkat kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi nasional di suatu negara, yang antara lain berdasarkan pada:
a. tolok ukur usia harapan hidup,
b. tingkat pencapaian pendidikan, dan
c. tingkat pendapatan per kapita riil yang telah diperhitungkan terhadap daya beli mata uang lokal
Klasifikasi Menurut The Physical Quality of Life index:
Physical Quality of Life index (PQLI)/ (Indeks kualitas hidup secara fisik):
Himpunan indikator sosial yang mencerminkan dan merangkum ketiga indeks penting yang lebih rinci, yakni:
1. indeks usia harapan hidup (life expectancy at birth),
2. tingkat melek huruf (literacy rate), dan
3. tingkat kematian bayi (infant mortality rate).
Menurut The OECD’s system (Organization for Economic Cooperation and Development) atau kelompok negara-negara industri paling maju di dunia ini, yang bermarkas di Paris.
Sering disebut kelompok ParisNegara-negara industri barat penyandang dana(kredit) u/ negara berkembang since 1956
OECD membagi negara-negara Dunia Ketiga, termasuk yang bukan atau belum menjadi anggota PBB, menjadi empat kelompok besar…
Lanjutan…
1. Kelompok 61. LICs( low-income countries) negara yang berpenghasilan rendah yakni negara- negara yang pendapatan nasionalnya kurang dari US$650 per tahun. Termasuk pula dalam kelompok pertama ini, dua puluh sembilan negara paling terbelakang (LDCs, least-developed countries).
2. Kelompok 73 negara yang berpenghasilan menengah (MICs, middle-income countries), yaitu negara-negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan per kapita antara US$785 hingga US$9.655 per tahun, menurut kriteria Bank Dunia pada tahun 1997.
Lanjutan…
3. Kelompok negara industri baru (NICs, newly industrializing countries), yaitu sekelompok kecil negara berkembang yang sudah berhasil meraih kemajuan yang pesat atas usaha-usaha pembangunan ekonominya, dengan penekanan pada sektor industrinya yang sudah tumbuh besar dan dinamis serta mempunyai keterkaitan yang erat dengan sistem perdagangan, keuangan dan investasi internasional.
Beberapa contoh negara industri baru adalah Argentina, Brasil, Yunani, Korea Selatan, Meksiko, Cina, Portugal, Singapura, Spanyol, dan Taiwan.
4. Kelompok 13. Yaitu negara-negara pengekspor minyak anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), antara lain: Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela, Qatar, Indonesia, Abu Dhabi, Libia, Uni Emirat Arab, Aljazair, Nigeria, Ekuador, dll.
Struktur Perekonomian Negara-negara Dunia Ketiga
Dilihat dari:
Ukuran dan Tingkat Pendapatan.
Latar Belakang Sejarah.
Karunia Sumber Daya Fisik dan Manusia.
Komposisi Etnik dan Agama.
Arti Penting Relatif Sektor Pemerintah dan Swasta.
Struktur Industri.
Ketergantungan Eksternal: Ekonomi, Politik, dan
Kultural. Struktur Politik, Kekuasaan, dan Kelompok
Kepentingan
1. Ukuran dan Tingkat Pendapatan
Luas wilayah suatu negara, jumlah penduduknya, dan tingkat pendapatan per kapita nasionalnya merupakan determinan (faktor penentu) atas besar-kecilnya potensi ekonomi negara yang bersangkutan, sekaligus merupakan faktor-faktor yang membedakan suatu negara berkembang dengan negara-negara Dunia Ketiga yang lain
2. Latar Belakang Sejarah
Hampir semua negara di Asia dan Afrika pernah dijajah oleh kekuatan kolonial Eropa Barat, bukan hanya Inggris dan Perancis, tetapi juga Belgia, Belanda, Jerman, Portugal, dan Spanyol.
Struktur perekonomian, pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di negara-negara jajahan tersebut biasanya dibentuk oleh bekas negara penjajahnya. Tentu saja pertimbangan utamanya adalah kepentingan si penjajah sendiri, bukannya negara-negara berkembang yang terjajah. Sebagai akibatnya, struktur warisan kolonial biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan khas dari negara- negara berkembang itu sendiri.
Lanjutan…
Ex: Negara-negara di Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaannya harus menyisihkan waktu dan usaha yang begitu besar hanya untuk menangani masalah- masalah konsolidasi dan mengembangkan apa yang diwariskan oleh penjajah secara bertahap untuk memupuk perekonomian nasional serta struktur politik mereka sendiri. Konsekuensinya, mereka tidak sempat memberi perhatian yang memadai untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi secara cepat.
Lanjutan…
Selama ini, kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan lebih bersifat politis, yang antara lain dilakukan dalam rangka menyembuhkan luka-luka akibat penjajahan (sebagai salah satu contohnya adalah program "Afrikanisasi" secara cepat terhadap keseluruhan jajaran pegawai pemerintah, sipil maupun militer, di banyak negara Afrika).
Kekuatan-kekuatan kolonial Eropa telah meninggalkan dampak abadi yang begitu dramatis terhadap struktur perekonomian dan politik atau institusional di bekas daerah- daerah jajahannya di Afrika dan Asia.
Lanjutan…
Hal itu terjadi melalui pengenalan tiga gagasan yang kemudian terbukti menimbulkan pengaruh yang begitu luas dan kuat, yaitu: kepemilikan pribadi, pajak perseorangan, dan keharusan bahwa pajak itu harus dibayar dengan uang, bukannya dengan barang atau sesuatu yang lain. Ketiga gagasan dasar khas Barat tersebut telah mengikis sendi-sendi otonomi masyarakat lokal dan membuat para warganya begitu rapuh terhadap berbagai bentuk eksploitasi.
Lanjutan…
Negara-negara Amerika Latin, karena memiliki sejarah kemerdekaan politik yang lebih lama serta warisan penjajahan yang lebih seragam (karena semua negara di Amerika Latin tersebut dahulu sama-sama dijajah Spanyol dan Portugal), maka walaupun terpisah secara geografis dan demografis, mereka memiliki banyak persamaan ciri ekonomi, sosial, serta institusional kulturalnya. Cakupan masalah yang mereka hadapi juga memiliki banyak persamaannya.
Lanjutan…
Sementara itu, negara-negara berkembang di Asia dijajah oleh banyak pihak. Padahal, kebudayaan asli dari penduduk pribuminya sendiri sudah sangat bervariasi. Oleh karena itu, di kawasan ini, struktur kelembagaan dan pola sosial di satu negara sangat berlainan dengan yang ada di negara-negara lainnya. Keragaman yang diakibatkan oleh variasi penjajahan ini, dalam banyak hal menyulitkan usaha kerja sama antar negara dalam berbagai bidang pembangunan ekonomi. Kondisi dan ciri-ciri ekonomi, sosial dan politik di India (dahulu dijajah oleh Inggris), jauh berbeda dengan yang ada di Filipina (pernah dijajah Spanyol dan Amerika Serikat), Vietnam (pernah dikuasai oleh Perancis), maupun Indonesia (Belanda).
3. Karunia Sumber Daya Fisik dan Manusia
Besar-kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara jelas sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas dari sumber daya yang dimilikinya, yang berupa:
a. Sumber daya fisik (physical resources) atau kekayaan alam berupa tanah yang subur, kandungan mineral berharga dan bahan mentah bernilai ekonomis lainnya.
Physical Resources (Sumber Daya Fisik) Faktor-faktor produksi non manusia (yakni, tanah dan modal) yang digunakan untuk menghasilkan berbagai macam barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia
b. Sumber daya manusia (human resources), yaitu jumlah serta tingkat keterampilan atau tingkat pendidikannya.
Human Resources (Sumber Daya Manusia) Tenaga kerja sebagai salah satu bentuk dari faktor-faktor produksi (factors of production) yang digunakan untuk menghasilkan berbagai macam produk, baik itu yang berupa barang-barang (goods) maupun jasa-jasa (services) demi memenuhi kebutuhan dan atau kepuasan konsumen.
Lanjutan…
Kasus ekstrem yang membuktikan pentingnya sumber daya alam (resource endowment) bagi mereka yang beruntung memilikinya dapat dilihat pada kasus negara-negara penghasil minyak seperti yang berada di kawasan Teluk Persia. Hanya dalam waktu beberapa tahun, negara-negara yang semula hanya memiliki unta dan padang pasir langsung berubah menjadi pusat-pusat kemakmuran yang mencengangkan.
Lanjutan…
Kasus ekstrem yang memperlihatkan betapa sengsaranya mereka yang kurang beruntung karena tidak dikaruniai sumber daya alam, bisa dilihat pada sejumlah negara yang bisa dikatakan paling melarat di dunia seperti halnya Chad, Yaman, Haiti, dan Bangladesh. Negara-negara ini hanya memiliki sedikit sekali sumber daya bahan baku dan mineral yang berharga, sedangkan tanahnya pun kurang subur untuk digarap.
Lanjutan…
Geografi dan iklim juga dapat memainkan peranan penting dalam keberhasilan atau kegagalan usaha- usaha pembangunan.
Negara kepulauan seperti Taiwan nampaknya dapat melakukan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan negara yang terkurung oleh kepulauan. Negara-negara beriklim sedang dapat melakukan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tropis.
Lanjutan…
Sumber daya manusia tidak hanya jumlah penduduk dan tingkat pendidikannya saja, namun juga meliputi pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan, sikap atau penilaian mereka terhadap pekerjaan, dan besar-kecilnya keinginan untuk memperbaiki diri secara kreatif dan otonom.
Tingkat kecakapan administratif juga merupakan salah satu bentuk sumber daya manusia yang penting karena hal tersebut sering kali menentukan kemampuan dan ketepatan waktu pemerintah dalam memperbaiki struktur produksi secara keseluruhan. Termasuk juga hubungan antara berbagai macam faktor seperti kebudayaan, tradisi, agama, suku-suku bangsa, dan aneka faktor primordial lainnya
Lanjutan…
Dengan demikian, jelas kiranya bahwa kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di dalam suatu negara merupakan salah satu determinan yang paling penting atas keandalan struktur perekonomiannya.
Besar-kecilnya pengaruh faktor-faktor primordial itu terhadap struktur perekonomian nasional tidak bisa dipukul rata, karena pengaruh tersebut memang berbeda antara satu negara dengan negara-negara yang lainnya.
4. Komposisi Etnik dan Agama
Dengan berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sudah berlangsung selama 45 tahun, maka kehadiran politik dan militer mereka di berbagai belahan negara-negara Dunia Ketiga berkurang dengan drastis.
Hal ini ternyata juga menimbulkan kerugian tidak langsung, yakni bangkitnya persaingan atau bahkan konflik antar etnik, antar suku, dan antar agama di berbagai wilayah negara-negara Dunia Ketiga.
Meskipun ketegangan antar etnik dan antar agama, yang terkadang pecah menjadi kekerasan, selalu ada di hampir semua tempat di negara-negara Dunia Ketiga, namun penarikan dari kekuatan adidaya tidak dipungkiri merupakan pemicu bangkit dan meningkatnya ketegangan dan konflik semacam itu, yang adakalanya akan meluas menjadi insiden diskriminasi politik dan ekonomi.
Lanjutan…
Etnik dan agama jelas memainkan peran penting bagi berhasil atau gagalnya usaha-usaha pembangunan. Secara umum, semakin besar keragaman etnik dan agama di suatu negara, akan kian besar kemungkinan gejolak internal dan instabilitas politiknya. Tidaklah mengherankan kalau hampir semua negara atau unit politik yang begitu cepat meraih keberhasilan dalam usaha-usaha pembangunan adalah yang masyarakatnya relatif homogen seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong.
5. Arti Penting Relatif Sektor Pemerintah dan Swasta
Hampir semua negara-negara Dunia Ketiga menganut sistem ekonomi "campuran" (mixed economy system) yaitu suatu sistem yang membiarkan beroperasinya mekanisme pasar bebas (memungkinkan partisipasi aktif oleh pihak atau sektor swasta), akan tetapi sektor pemerintah juga aktif melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mengelola perekonomian nasional pada umumnya, dan mengatur pengalokasian sumber- sumber daya. Secara umum, peran sektor swasta di negara-negara Amerika Latin dan Asia Tenggara lebih besar apabila dibandingkan dengan sektor swasta yang terdapat di negara-negara Asia Selatan, apalagi jika dibandingkan dengan yang ada di negara-negara Afrika.
Lanjutan…
Dalam perekonomian yang didominasi oleh sektor pemerintah, kegiatan investasi berupa pengadaan proyek-proyek serta aneka program pembangunan di pedesaan pasti akan dilakukan sendiri secara langsung oleh pemerintah. Sedangkan di negara-negara yang sektor swastanya kuat, pemerintahnya hanya akan berperan secara terbatas, yakni sekedar menyediakan insentif seperti keringanan pajak guna mendorong kaum pengusaha untuk lebih meningkatkan penyerapan dan pendayagunaan tenaga kerja. Dengan demikian, walaupun hampir semua negara- negara berkembang sama-sama menghadapi masalah pengangguran, namun cara-cara pemecahannya ternyata berbeda satu sama lain, dan ini juga tergantung pada besar kecilnya peranan atau arti penting relatif sektor pemerintah dan sektor swastanya.
6. Struktur Industri
Sebagian besar negara-negara berkembang adalah negara agraris, baik itu ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial dan budayanya. Pertanian, baik itu pertanian subsisten maupun komersial, merupakan aktivitas ekonomi yang utama, baik itu ditinjau dari jumlah atau persentase angkatan kerja yang diserapnya, maupun ditinjau dari proporsi sumbangannya kepada GNP. Bagi sebagian besar penduduk di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, pertanian bukan saja merupakan pekerjaan, namun juga suatu cara hidup. Walaupun demikian, ternyata terdapat perbedaan yang sangat mencolok atas struktur sistem pertanian dan pola kepemilikan tanah di Amerika Latin dan Afrika. Pola pemilikan tanah di Asia hampir sama dengan yang ada di Amerika Latin, namun perbedaan kultural yang mencolok cenderung menipiskan persamaan tersebut.
Lanjutan…
Peranan sektor manufaktur dan jasa di antara negara-negara berkembang memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok. Sebagian besar negara di Amerika Latin, yang sudah lebih lama menikmati kemerdekaan dan memiliki tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rekan- rekannya di Asia atau di Afrika, memiliki sektor industri yang relatif lebih maju. Namun, sejak dekade 1970-an dan dekade 1980-an, beberapa negara di Asia, yakni Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura berhasil mempercepat pertumbuhan output manufaktur mereka sehingga dalam waktu singkat mereka menjadi negara industri baru yang bahkan mampu mengungguli negara-negara Amerika Latin pada umumnya. India juga memiliki sektor manufaktur yang terbesar di negara-negara Dunia Ketiga, namun karena jumlah penduduknya yang begitu besar, maka arti penting dan kemajuan sektor manufaktur di India tersebut terkesan tidak begitu besar.
7. Ketergantungan Eksternal: Ekonomi, Politik, dan Kultural
Sejauh mana tingkat ketergantungan suatu negara terhadap pihak luar, baik itu di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, ternyata berkaitan erat dengan luas wilayah, karunia sumber daya alam, serta perjalanan sejarah politik dari negara yang bersangkutan. Suka atau tidak kita harus menghadapi kenyataan yang sangat memprihatinkan bahwasanya sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga masih diliputi oleh ketergantungan yang cukup besar kepada pihak-pihak luar.
Lanjutan…
Kebanyakan negara-negara berkembang yang berukuran kecil sangat tergantung kepada hubungan perdagangan luar negerinya dengan negara-negara maju. Hampir semua negara kecil tersebut benar-benar tergantung kepada negara-negara maju (biasanya bekas negara penjajahnya) untuk memperoleh pasokan teknologi produksi yang sebenarnya tidak begitu cocok dengan kondisi dasar yang ada di negara-negara berkembang itu sendiri.
Dari fakta sekilas ini saja kita sudah dapat memaklumi betapa besarnya pengaruh yang dapat dimainkan oleh negara-negara maju itu terhadap proses pertumbuhan negara-negara berkembang yang tergantung kepada mereka itu.
Lanjutan…
Di balik manifestasi ketergantungan negara-negara sedang berkembang kepada negara-negara maju di bidang ekonomi yang sedemikian tinggi, berlangsung pula transmisi berupa:
– transmisi kelembagaan atau institusional (pada umumnya adalah institusi-institusi yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan pemerintahan),
– nilai-nilai,
– pola konsumsi,
– sikap terhadap pekerjaan,
– sikap dan penilaian terhadap diri sendiri, serta
– sikap terhadap kehidupan secara keseluruhan.
Lanjutan…
Transmisi tersebut selain membawa manfaat ternyata juga menimbulkan malapetaka bagi negara-negara berkembang. Yang lebih berpeluang untuk memetik manfaatnya adalah negara-negara berkembang yang cukup besar sehingga cukup punya potensi untuk bersuara, menentukan sikapnya sendiri, dan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kemampuan suatu negara untuk menentukan sendiri tujuan-tujuan ekonomi dan sosialnya jelas sangat dipengaruhi oleh tingkat ketergantungannya terhadap kekuatan-kekuatan dari luar.
8. Struktur Politik, Kekuasaan, dan Kelompok Kepentingan
Sering kali bukan hanya ketepatan rangkaian kebijakan ekonomi saja yang menentukan hasil-hasil yang akan dibuahkan oleh usaha nasional dalam rangka mengatasi suatu masalah pembangunan. Struktur politik, aneka kepentingan yang bersifat sepihak dan tersembunyi (vested interests) serta persekongkolan di kalangan elemen-elemen kelas elit (para tuan tanah, kaum industrialis perkotaan, kalangan bankir, pengusaha asing, perwira-perwira angkatan bersenjata, dan para pengurus serikat buruh) turut menentukan strategi-strategi apa saja yang bisa dijalankan sekaligus menentukan letak dan intensitas hambatan terhadap proses perubahan- perubahan ekonomi dan sosial yang sedang dan akan dilaksanakan.
Lanjutan…
Setiap perubahan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang senantiasa memerlukan dukungan dari kelompok- kelompok elit, baik melalui persuasi maupun paksaan. Jika mereka tidak bisa dibujuk, maka demi melaksanakan suatu perubahan yang memang diperlukan, mereka harus disingkirkan. Terlepas dari cara mana yang hendak ditempuh, pembangunan ekonomi dan sosial tidak mungkin dilakukan di suatu negara Dunia Ketiga tanpa mengubah lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang ada di negara yang bersangkutan (misalnya, pembenahan menyeluruh terhadap sistem-sistem pemanfaatan tanah, bentuk-bentuk pemerintahan, struktur pendidikan, hubungan majikan-pekerja, undang-undang hak milik, distribusi maupun kontrol terhadap aset-aset keuangan dan harta fisik milik negara, undang-undang perpajakan dan warisan, serta transparansi tata cara penyaluran kredit).
Karakteristik Umum Negara-negara Berkembang
1. Standar hidup yang rendah.
2. Produktivitas yang rendah.
3. Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang terlampau tinggi.
4. Tingkat pengangguran penuh dan tersembunyi yang terlalu tinggi dan terus melonjak.
5. Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor barang-barang primer.
6.Pasar yang tidak sempurna dan informasi yang tidak memadai.
7. Dominasi, ketergantungan dan kerapuhan dalam hubungan internasional.
Masalah Sosial dan Ekonomi Negara Dunia Ketiga
Ruli I. Ramadhoan
• HI adalah Interseksi dari Disiplin Ilmu-Ilmu Lain… Ex: Sosiologi, Politik, Ekonomi, Komunikasi, etc.
• Pada pembahasan teori dan konsep negara di negara berkembang sebenarnya terletak pada bagaimana negara menjelmakan dirinya dalam sebuah keadaan atau kondisi yang spesifik, yakni keadaan dunia ketiga, yang karena kondisinya yang spesifik menghasilkan juga sifat-sifat spesifik.
• Jadi yang dibahas bukanlah sebuah teori baru tentang negara di Dunia Ketiga karena pada dasarnya tidak ada teori tersendiri tentang Dunia Ketiga (Arief Budiman, Teori Negara, 1996, hal 107).
• Teori2 makro Sosiologi bisa digunakan sebagai alat analisa Masalah HI…
Max Weber dan Karl Marx
Max Weber adalah teoritisi Sosiologi yang hidup setelah era Karl Marx. Ia dilahirkan pada 21 April 1864 di Erfurt, propinsi Thuringia, Jerman, pada saat yang sama Karl Marx yang berusia 46 tahun telah beremigrasi ke Inggris.
Dalam konteks waktu ini, orang seringkali membandingkan pemikiran Weber dengan Marx. Sosiologi Weberian dipandang sebagai salah satu alternatif pemikiran tentang kelas yang sebelumnya didominasi oleh arus pemikiran Marxian.
Walaupun mempunyai beberapa concern yang sama terhadap fenomena kelas dan struktur dalam masyarakat namun Weber dan Marx menghasilkan dua aras pemikiran yang berbeda.
Lanjut…
Bila Marx lebih dikenali dengan karakter utama reduksionis dan deterministik dalam pemikirannya, Weber justru memperlihatkan kompleksitas dan pluralisme dalam memandang fenomena sosial di masyarakat.
Namun, secara garis besar, dalam keseluruhan tulisannya dapat dikatakan bahwa Max Weber sangat dipengaruhi oleh Marx dalam karya-karyanya.
Lanjut…
Weber mengembangkan analisis sosial yang jauh lebih luas dari Marx yang selalu berawal dan berakhir dalam dimensi ekonomi. Perhatian Weber terhadap faktor-faktor pembentuk struktur masyarakat diluar ekonomi meliputi nilai, religi, ide dan budaya yang dianggapnya mempunyai peran yang sejajar dengan faktor ekonomi.
Inilah titik tolak yang menjadi pembeda antara Marx dan Weber dimana Marx menganggap ekonomi adalah dasar utama bagi pembentukan struktur dalam masyarakat.
Lanjut…
Perbedaan diantara dua pemikir besar ini sangat mungkin disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah konteks sosial yang dihadapi keduanya sangat berbeda, Weber hidup setelah Marx ketika kapitalisme telah jauh berkembang dan menunjukkan eksisitensi bentuk dan pola produksi yang telah berubah dengan bentuk awal yang di eksaminasi oleh Marx.
Sedangkan yang kedua, bila Marx menjadikan Inggris, khususnya, dan Eropa Barat pada umumnya, sebagai pijakan pengamatan realitas sosial, Weber justru mengalami fase penting perkembangan intelektualnya di Amerika yang struktur dan kostruksi masyarakatnya jauh berbeda dengan Inggris.
Konsep-konsep Social Inequality Weber
Kelas-Kelas dalam Kapitalisme
Tema tentang social inequality dalam pemikiran Weber terdapat dalam konsepnya tentang kelas, yang juga menjadi konsep sentral dalam bahasan Marx.
Persamaan mendasar antara Weber dan Marx adalah titik tolak dari konsep kelas mereka adalah ekonomi. Perbedaannya adalah, bila Marx lebih banyak menekankan hubungan antar kelas dalam konteks moda produksi, terutama relasi dominatif dan eksploitatif yang menjadi pola utama hubungan sedangkan distribusi ekonomi cenderung diabaikan, Weber, justru menekankan pada sisi tersebut dalam membangun konsepsinya tentang kelas.
Lanjut…
Pada dasarnya Weber juga membahas tentang pertentangan kelas dan dominasi didalamnya, namun, sekali lagi, concern utama Weber adalah dalam hal bagaimana distribusi kekayaan menjadikan seseorang dalam masyarakat lebih kaya dari yang lain.
Lanjut…
Analogi untuk memahami kelas dalam masyarakat pada pemikiran Weber adalah Pasar. Kategorisasi masyarakat secara ekonomis terbentuk dalam model pasar, yang merupakan sistem pertukaran kompetitif yang memungkinkan individu untuk saling bertukar untuk memenuhi kebutuhannya dan mengejar kepentingannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep ini adalah apa yang disebut Weber sebagai “kegunaan”, yang menyangkut juga nilai material seperti properti dan kepemilikan dan kemampuan kerja manusia seperti ketrampilan individual dan tenaga kerja.
Jadi kelas, dalam konsepsi Weber adalah agregasi pemaknaan bersama masyarakat terhadap “situasi” di dalam pasar yang sama-sama menyediakan kepentingan ekonomi dan kesempatan untuk mencapai kepentingan.
Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa Weber memulai bahasannya tentang struktur ekonomi dalam masyarakat pada titik yang sama dengan Marx yaitu tentang mereka yang memiliki properti dan mereka yang hanya memiliki tenaga kerja untuk dipertukarkan dalam pasar.
Namun Weber menempuh jalan yang berbeda dengan Marx dengan menunjukkan kompleksitas tentang jenis properti yang menajdi modal individual serta keteranpilan macam apa yang ditawarkan.
Lanjut…
Perbedaan ini akan menciptakan berbagai macam kelas dalam kelas sederhana yang dimaksud oleh Marx. Kelas pemodal masih terbagi berdasarkan berbagai macam modal yang dimiliki serta kelas pekerja sendiri yang masih terbagai oleh berbagai macam keterampilan yang dimiliki oleh pekerja tersebut.
Definisi ini membawa kita pada kerumitan tersendiri karena setiap definisi akan menciptakan berbagai kelas dalam masyarakat jadi setiap individu dalam sistem ekonomi kapitalisme modern yang sangat kompleks dapat mewakili kelas yang berbeda-beda sehingga konsep kelas tersebut dengan sendirinya tidak berguna.
Indusrialisasi Kapitalime Akar dari Kesenjangan Sosial
"Mengambil dari setiap manusia sesuai dengan kemampuannya, dan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya."
Kutipan di atas merupakan prinsip masyarakat komunis yang dicita-citakan oleh Karl Marx.
Semenjak Marx mengembangkan teori-teori sosialisnya, banyak para teoritisi sosial yang menganggap hal ini sebagai sebuah khayalan belaka.
Menurut para teoritisi, insentif materiil adalah motivasi pokok setiap orang. Banyak orang yang menerima pendapat ini Jika kita melihat disekeliling, setiap orang tampaknya termotivasi karena uang. Siapa yang akan bekerja jika kalau tidak karena uang? Namun tata laku masyarakat saat ini merupakan hasil dari perkembangan sejarah yang bersifat khusus.
Lanjut…
Dalam sejarah manusia, tidak terdapat cukup kekayaan untuk menyediakan setiap orang agar hidup layak. Sehingga kehidupan yang bersifat barbar, dimana yang kuat memakan yang lemah, tidak bisa dihindarkan. Sedangkan orang yang paling kejam hanya memperhatikan diri sendiri, mengangkat diri sendiri diatas masayarakat kebanyakan, dan menjadi kelas yang berkuasa.
Hal ini tidak hanya tidak bisa terhindarkan, melainkan ini juga sebuah proses yang penting. Hanya melalui timbulnya kelas yang berkuasa, sedikit surplus kekayaan dapat dikumpulkan ke dalam sejumlah tangan. Kelas yang berkuasa tidak hanya menggunakan surplus ini untuk konsumsi pribadi, tapi juga untuk mengembangkan produksi.
Lanjut….
Serupa dengan kesimpulannya mengenai kesenjangan sosial adalah berada pada posisi di tengah-tengah, seperti sebuah pertentangan.
Lenski mengungkapkan sintesis bahwa beberapa tingkat kesenjangan sosial tak dapat dielakkan, sebagaimana pandangan konservatif, bahwa karena manusia berbeda dalam usaha, kekuatan, kecerdasan, dan sebagainya maka mereka akan terbagi dalam kelompok-kelompok dimana memang seharusnya mereka berada.
Lanjut…
Namun, menurut Lenksi juga, hal seperti diatas bukan berarti semua kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hasil dari pembedaan “natural endowment”, karena pada kenyataannya tidak demikian.
Manusia juga ‘dilengkapi’ dengan keinginan-keinginan dan orientasi-orientasi yang berbeda seperti ditekankan oleh Marx dan tokoh “radikal” yang lainnya. Lenski bertahan pada pendiriannya bahwa strata sosial adalah hal yang tidak terelakkan, karena selalu ada kepentingan pribadi. Hirarki dalam suatu masyarakat sepertinya tidak akan dapat dihindari, karena adanya perbedaan kekuatan dan kekuasaan.
Lanjut…
Maka, pengurangan kesenjangan dalam bidang politik maupun ekonomi seharusnya tetap dilanjutkan dalam jangka waktu yang panjang dan akan dihasilkan suatu masyarakat yang ideal, jika kekuasaan dan hak-hak khusus tersebut dapat dibagikan secara merata pada seluruh lapisan masyarakat.
LANJUT….
Seperti yang dikemukakan oleh Marx, kapitalisme adalah bentuk masyarakat berkelas yang tertinggi, karena kapitalisme adalah bentuk yang paling efisien untuk mengumpulkan surplus ekonomi ke beberapa tangan, dan kemudian memprosesnya kembali ke dalam bentuk pengembangan produksi.
Proses ini bersifat brutal dan opresif. Meskipun demikian kapitalisme dapat menimbulkan industri moderen yang dahsyat.
Lanjut….
Akibatnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, di tingkat global alat-alat industri yang ada mampu untuk menciptakan kekayaan yang cukup untuk memberi setiap orang kehidupan yang layak.
Lanjut….
Kapitalisme, seiring dengan waktu lambat laut pun melakukan metamorfosis dan akhirnya menemukan konsep sejatinya.
Dengan berbagai kecaman dan kritikan, kapitalisme tampil dengan berbagai macam konsep baru yang menutupi dan mengaburkan adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan yang ditimbulkanya.
Lanjut…
Kapitalisme tentunya tidak menggunakan kekuatan produksinya untuk itu. Penguasa-penguasa kita menggunakan kekuatan produksi tersebut untuk menghasilkan persenjataan atom, sementara jutaan manusia dilanda kelaparan dan ketimpangan sosial terjadi dimana-mana.
Hal inilah yang membuat Karl Marx geram, jika hal tersebut terjadi pada masa ia masih hidup maka mungkin Marx akan “berteriak” melihat ironi bahwa penguasa-penguasa menggunakan kekuatan produksi untuk menciptakan senjata pemusnah massal.
Lanjut…
Apa yang sangat mengganggu dari kapitalisme menurut Marx adalah begitu banyak surplus yang dihasilkan oleh sistem ini, baik di Inggris atau dimanapun juga, dan hanya didistribusikan pada sekelompok kecil masyarakat. Ketika kapitalis, pemilik perusahaan besar dan tanah pertanian yang luas, hidup dalam kemakmuran, kaum buruh yng menghabiskan tenaganya untuk menghasilkan kemakmuran tersebut hidup dalam kemiskinan yang menyedihkan.
Kesenjangan antara kaya dan miskin sangat mencolok pada era tersebut, dengan pekerja yang bekerja bahkan sampai 18 jam sehari. Enam hari kerja dan anak-anak bahkan juga dipekerjakan di usia yang sangat muda. Kondisi tempat kerja juga sangat kotor, kumuh dan tidak sehat.
Lanjut…
Dalam masyarakat berkelas, kebanyakan masyarakat harus berjuang untuk hidup. Kebanyakan pekerjaan tidaklah nyaman, dan seringkali menghebohkan, selama revolusi industri saat anak-anak bekerja sampai 16 jam sehari.
Hal ini juga terjadi di Indonesia moderen, misalnya banyak anak yang dipekerjakan di pabrik-pabrik melebihi jam kerja yang semestinya. Misalnya di pabrik Nike di Tangerang, kenyataan serupa masih bisa dijumpai.
Lanjut….
Di bawah kapitalisme, kita tidak memiliki kontrol terhadap produksi yang berasal dari tenaga kita. Kita hanya memperkaya orang lain.
Apakah mengherankan jika masyarakat bersikap sinis terhadap pekerjaan? Apakah mengherankan jika kita hanya melakukan pekerjaan jika seseorang menawarkan penghargaan materi yang cukup? Apakah mengherankan jika Marx bersikap sinis terhadap kapitalisme?
Lanjut…
Tetapi dunia kapitalis ini penuh dengan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa jika diberi separuh kesempatan, orang akan bertindak berbeda. Umpamanya para sukarelawan yang bekerja tanpa upah untuk yayasan sosial, atau aktivist-aktivis LSM yang memberikan waktu luang mereka secara cuma-cuma, dan bekerja secara tekun untuk perubahan-perubahan sosial atau politik.
Potensi ini termanifestasikan dalam jumlah yang besar diantara kelas buruh di waktu revolusi. Di Russia, di bawah Lenin, para buruh sering bekerja secara sukarela tanpa mendapatkan upah agar menjaga ekonomi tetap berjalan selama blokade dari negara-negera imperialis.
Hal serupa juga terjadi di Indonesia selama Revolusi, misalnya para pejuang tanpa pamrih memobilisasi massa untuk memerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan.
Gerakan revolusi --- (dalam contoh kasus)
Gerakan-gerakan revolusi juga menciptak an sebuah antusias baru untuk mentransformasikan teknik-teknik produksi.
Ex: gerakan perlawanan di Spanyol saat dimulainya perang sipil tahun 30-an. Meningkatnya fasisme telah menghancurkan industri lokal di Catalonia sebelum kemenangan pekerja merebut kekuasaan ke tangan mereka. Para buruh ini mendirikan kontrol industri mereka.
Mereka kemudian membangun kembali ekonomi yang telah hancur itu. Kondisi yang sulit seperti ini, berarti mereka hanya ditawari sedikit penghargaan. Namun mereka termotivasi, karena merekalah yang mengontrol produksi. Salah seorang pengamat mengatakan:
"Para ahli sangat terkejut terhadap keahlian para buruh dalam membangun mesin baru. Dalam waktu yang singkat, 200 hidraulik penekan yang berbeda dengan tekanan sampai 250 ton, 178 mesin bubut berputar, beratus-ratus mesin penggilingan dan beberapa mesin yang membosankan dibangun."
Lanjut…
Kejadian yang sama juga terjadi di Nikaragua tahun 80-an. Amerika Serikat memblokade alat-alat industri Nikaragua yang sebetulnya sangat tergantung dari alat-alat buatan AS itu. Para pekerja meresponnya dengan gerakan-gerakan yang bersifat inovatif. Mereka memikirkan cara-cara untuk mengganti alat-alat itu, contohnya peralatan kedokteran.
Para pekerja itu telah menunjukkan kepandaian yang luar biasa, dan tentunya mereka bekerja bukan semata-mata kerena uang. Karena kondisi ekonomi yang sulit saat itu, nilai upah di industri Nikaragua jatuh.
Orang bisa mendapatkan uang berlebih dengan berjualan di pasar gelap. Motivasi mereka adalah politik: mempertahankan revolusi Sandinista.
Prediksi Dahrendorf
Ini serupa dengan kritik Ralf Dahrendorf mengenai struktur kelas modern meliputi diversifikasi dalam kelas pekerja.
Dahrendorf mengkritik pandangan Marx dan menyebut bahwa proletariat akan menjadi kumpulan operator mesin yang homogen. Ia mengusulkan pembatasan antara pekerja berdasarkan keahlian, kesempatan kerja, dan prestise, yang mana memerlukan personel yang lebih ahli.
Hasilnya adalah pluralitas status dan keahlian kelompok yang memiliki minat berbeda pula.
Di bawah kapitalisme, hal seperti ini merupakan pengecualian. Tetapi kalau manusia diberi ekonomi yang bersifat kolektif sehingga mereka tidak khwatir secara terus menerus tentang masa depan dan masa depan anak-anak mereka, kalau mereka sendiri menjadi pengontrol proses produksi, maka semua kehidupan di tempat kerja bisa ditransformasikan dan ketimpangan sosial tentu akan bisa dipecahkan.
Ini adalah inti dari perspektif sosialis. Ketika para pekerja memiliki hubungan baru dengan produksi, industri berada dibawah kontrol mereka, bukan hanya sebagai penggeraknya, kreatifitas mereka juga akan muncul.
Produksi kekayaan akan melonjak. Jam kerja akan dikurangi dan dikurangi lagi, dan tempat-tempat kerja akan layak untuk manusia. Training akan diperbaiki dan pekerjaan menjadi jauh lebih bervariasi dan merangsang.
Teori Strukturasi Anthony Giddens
Selama 30 tahun kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di bawah kekuasaan Presiden Suharto, kekuasan negara telah menjadi lembaga yang memasung dan menghambat kemajuan-kemajuan partisipasi rakyat dalam proses menentukan jalannya kehidupan bernegara.
Kekuasaan eksekutif menjadi sedemikian besar, menindas, tidak terkendali dan melampaui kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif.
Sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya adalah sejarah perjuangan rakyat yang terkenal gigih dalam melawan segala jenis penghisapan/penindasan dalam upaya untuk menghargai kemanusian dan perdamaian. Namun Rejim Orde Baru telah membuat langkah mundur --bila terbanding ke masa tahun 1950 - 1959-- dalam kehidupan politik. Jika kita menggunakan perspektif strukturasi Anthony Giddens
Materi Slide PIPOL
PENGANTAR ILMU POLITIK
Kode Mata Kuliah : 010 – 026201
Jumlah Kredit: 3 SKS
Ruli I. Ramadhoan, S.Sos
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2008
Politik???
Pendapat Umum:
Politik itu kotor! Bahkan masyarakat mengklaim setiap individu yang telah berbaju politik terkesan kotor, koruptor dan dianggap kaum munafik.
Pemikiran- pemikiran seperti ini telah tertanam pada setiap masyarakat, pria atau wanita, anak- anak bahkan remaja- remaja pada umumnya.
Penyebab:
-Pernyataan Ini merupakan akibat dari terlalu seringnya politik dijadikan ajang homo homini lupus, serigala bagi sesama. Atau sekurang-kurangnya politik telah dijadikan ajang perebutan kuasa dan uang, yang terkadang dengan memeras hak orang lain.
-kurangnya bimbingan dan pendidikan politik/ ilmu politik terhadap masyarakat.
Pencegahan: Diperlukan beberapa pemahaman melalui ilmu tersebut dengan bimbingan dan pendidikan politik.
Beberapa definisi yang diberikan oleh para philosophy tentang ilmu politik, diantaranya:
1. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
2. Sedangkan pendapat Seely dan Stephen leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan.
3. Di lain pihak pemikir francis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
4. Di sisi lain, Lasswell menyetujui ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan.
Dari beberapa definisi diatas:
jelas bahwa ilmu politik sangat diperlukan didalam satu Negara, dimana perbedaan pendapat hampir terkesan sama. Tapi perlu diketahui pendapat yang paling utama merupakan paling luas dan tepat, yang mana dikatakan bahwa ilmu politik, ilmu yang mempelajari tentang Negara, dimana berartikan luas dan mencakup secara keseluruhan
Setiap ilmu pada dasarnya murni dan baik.
Ilmu politik dibentuk oleh para ilmuwan philosophy, jelas memiliki banyak mamfaat.
Intisarinya Ilmu politik berbeda dengan para pelakonnya (Actor), yang mana aktor politik berlakon layaknya alunan musik, mereka tidak mau tau apakah itu benar atau salah yang jelas dramanya selesai!
Politik berasal dari polis (negara kota/ City State: bhs Yunani: 450 SM), artinya kegiatan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat.
POLITIKA (POLITIKE TECHNE): yaitu segala aktifitas yang dijalankan untuk melestarikan dan perkembangannya.
Maka: Politik pada hakikatnya adalah The art and science of government.
Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes: Politik adalah Power (kekuasaan). Cenderung menuju diktator.
Kekuasaan tidak identik dengan politik. Kekuasaan hanya salah satu unsur politik.
Poltik: Unsur Ilmu (science) dan Seni (Art) untuk berbagai macam kegiatan
Btw, POWER…
Dalam THI, konsep POWER (kekuasaan, kekuatan) menempati posisi istimewa dalam studi HI. Ilmuwan dibidang ini, sejak Yunani Kuno menganggap Power adalah unsur utama tindakan politik.
Definisi Hans J. Morgenthau: Politik dalam negeri/ Int’l adlh sebagai perjuangan memperoleh kekuasaan.
Coloumbis dan Wolfe:
- Power dipandang sebagai sekumpulan atribut atau sifat ssorang, suatu kelompok atau suatu negara?atau;
- Sbg suatu hubungan antara dua aktor politik dengan kehendak yang berbeda?
Ex: karakteristik neg. yang bisa diukur: ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk, kekuatan militer?/ sekumpulan hubungan manusia yang selalu berubah yg bertumpu pd kombinasi kekuatan (strength), reputasi,&kemampuan manipulatif?
Kautilya (realisme. Negarawan India kuno), Power sbg kepemilikan kekuatan (atribut) yang berasal dr unsur: pengetahuan, kekuatan militer, dan keberanian.
Morgenthau: Power sbg suatu hubungan antara dua aktor politik, dimana aktor A memiliki kemampuan utuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B.
“ bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hub. psikologi yang plng halus yang dipakai oleh pikiran seseorang utk mengendaliakan pikiran orang lain” (Hans Morgenthau, Politic Among Nations, dalam Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hub. Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES)
Ex: Petinju/ Negara maju dan Negara berkembng
Tapi…
Tidak berarti mengabaikan kenyataan bahwa politik jg meliputi dimensi lain yang mencerminkan kerja sama, kompromi, solidaritas, dan keuntungan timbal balik.
Couloumbis dan Wolfe mengusulkan definisi Power secara luas, yang merujuk pada apa saja yang menciptakan dan memprtahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B.
Power memiliki 3 unsur:
a. Daya paksa (force) à penggunaan kekuatan militer, ekonomi, etc oleh aktor A trhdp aktor B demi mencapai tujuan politik A.
b. Pengaruh (influence)à penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku B sesuai keinginan aktor A
c. Wewenang (Authority)à sikap tunduk, sukarela aktor B pd arahan (nasehat, perintah) dari aktor A. à Akibat dari persepsi B terhadap A. ex: penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinn, pengetahuan, keahlian, wibawa.
POLITIK
Plato (427-347 SM), politik merupakan suatu sistem kekuasaan pemerintahan yang dijalankan dan dipegang oleh kaum aristokrat (kaum bijak) yang dipilih lewat proses keputusan bersama dan didalamnya tidak ada kediktatoran.
Aristoteles, politik adalah suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat
Newton dan Descartes, Politik terjadi karena adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan secara Check and Balance
Montesquieu, Politik adalah bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan bisa dimasukkan ke dalam kategori legislatif,eksekutif, dan Yudikatif
5. Harold D. Laswel& Abraham kaplan (Power and Society), Poltik adalah:
- mengenai pengaruh dan kekuasaan sebagaimana alat dari sebuah integrasi,
- Politik berhubungan dengan kekuasaan secara umum dengan semua bentuk dalam hal kejadiannya,
- mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.
6. David Easton, Politik adalah satu bentuk tertentu dari tindakan sosial, yakni tindakan yang menjamin pengambilan dan pelaksanaan keputusan sarta definisi atas bidang penerapannya
Karl Marx, Politik adalah suatu sistem kekuasaan yang didalamnya terdapat suatu sistem kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak (kediktatoran), satu-satunya jalan untuk mencapai sistem kekuasaan tersebut dengan cara melakukan Revolusi.
Moh. Yamin, Politik adalah masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara, maka mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat.
Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit.
Secara luas berarti ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau,
Secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis.
Sejarah secara luas
Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya berikut :
a. Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan Aristoteles.
b. India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra.
c. Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzu
d. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyah
e. Indonesia. Pemikiran tentang negara dan pemerintahan ditemukan pada abad 13 M.
- Kitab Pararaton (Kitab karangan Prapanca, berisi kisah kehidupan para tokoh-tokoh sejarah yang sangat menentukan maju mundurnya suatu negara, misalnya Ken Arok, R. Wijaya, Rangga Lawe, Gajah Mada,dsb).
- Kitab Negarakertagama (melukiskan kemegahan kerajaan Majapahit semasa pemerintahan Hayam Wuruk (Rajasanagara). Kitab ini awalnya bernama Desyawarnana yang berarti cerita-cerita tentang negeri).
- Babad Tanah Jawi.
Sejarah secara sempit
- Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi hukum dan negara.
- Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah
- Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies
- Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of Economic and Political Science
- Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar Sejarah dan Ilmu politik di columbia College.
- Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science Assosiation (APSA)
- Unesco. Lembaga PBB tahun 1948 melahirkan buku Contemporary Political Science
Dalam Buku Contemporary Political Science, terdapat 4 bidang ilmu politik, yaitu:
Teori Politik yang menguraikan perkembangan ide-ide dan teori politik.
Lembaga-lembaga Politik, baik dalam pengertian struktur organisasi pemerintahan Pusat dan daerah beserta fungsi-fungsinya maupun dalam pengertian pranata politik termasuk konstitusi atau UUD.
Partai, Golongan, Pendapat Umum atau Partisipasi Masyarakat.
Hubungan Internasional, yang dewasa ini telah berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri, terlepas dari Ilmu Politik.
Perkembangan lain dari ilmu politik:
Munculnya studi mengenai Pembangunan Politik (political development). Kajian ini menelaah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap masyarakat. Kajian ini banyak dikembangkan oleh para sarjana Barat yang bersikap etnosentrik dalam melihat perkembangan yang terjadi dinegara berkembang.
Artinya, mereka mempergunakan standar dan tradisi Barat untuk menilai suatu peristiwa di negara berkembang. Dengan kata lain, perkembangan di negara berkembang dipandang harus melewati tahapan yang pernah dilalui oleh negara-negara maju.
Politik: bagaimana cara mengatur masyarakat (mikro) yang berkembang secara dinamis, bagaimana mengatur hubungan antara negara (makro) yang syarat dengan konflik, kepentingan (politik internasional)
Untuk mempelajari konflik antara negara pada PD I dan penciptaan perdamaian studi HI munncul di Eropa dan AS.
Paradigma yang berkembang adalah idealis, dimana perdamaian dunia dapat dijaga dengan membentuk aturan main
So…
PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI POLITIK
ISTITUSIONAL (Kelembagaan)
FUNGSIONAL (fungsi-fungsi lembaga)
SISTEM (jaringan/ mekanisme unit-unit)
PERILAKU POLITIK (Aktifitas > Radikal, dll)
HAKIKAT POLITIK (Model, Implementasi)
NORMA HUKUM ( etika, Norma)
HISTORIS ( metode perbandingan sejarah)
FILSAFAT ( kerangka/ proses berfikir, ide-ide)
SOSIOLOGI ( proses-proses, struktur sosial)
KONSTRUKSIONAL ( Kegiatan/ Format politik)
Lanjutan pertemuan yang lalu...
a. Negara
b. Kekuatan
c. Pengambilan keputusan (membuat pilihan diantara alternatif)
d. Kebijakan (keputusan yang memiliki tujuan dan cara mencapainya)
e. Pembagian atau alokasi sumber
Lima Pandangan Tentang Politik:
1. Klasik: Usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicara dan mewujudkan kebaikan bersama.politik sebagai suatu asosiasi wrga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelnggarakan hal ihwal yg menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masy. (aspek idea dan etik)
- Nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, kesejahteraan, dll.
- Keinginan orang banyak atau keinginan golongan mayoritas
Pandangan politik klasik ini terlalu bersifat filosofis sehingga tidak membumi, tidak melihat realitas
Aritoteles: Manusia adlh mahluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia utk hidup dlm polis. Hanya dlm polis manusia dpt memperoleh sifat moral yang plng tinggi, coz segala urusan dgn masyarakat dibicarakan&diperdebatkan, dan tindakan perwujudan kept. bersama akan diambil.
Etika Nikomakea adalah karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles
”memusatkan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku baik dan mengembangkan watak yang baik pula. Aristoteles menekankan pentingnya konteks dalam perilaku etis, dan kemampuan dari orang yang bajik untuk mengenali langkah terbaik yang perlu diambil”
Aritoteles: Manusia adlh mahluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia utk hidup dlm polis. Hanya dlm polis manusia dpt memperoleh sifat moral yang plng tinggi, coz segala urusan dgn masyarakat dibicarakan&diperdebatkan, dan tindakan perwujudan kept. bersama akan diambil.
2. Kelembagaan: Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksa fisik yang sah dlm wilayah tertentu.
Bagi Weber: Politikpersaingan utk membagi kekuasaan/ persaingan utk mempengaruhi pembagian kekuasaan antr negera maupun antr kelompok dlm suatu negara.
3. Kekuasaan: Politik ialah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
Pandangan ini dikemukakan oleh Robson, menurutnya politik adalah usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuiai dengan kehendak yang mempengaruhi.
Kelemahan pandangan ini tidak membedakan aspek politik dengan aspek lain, seperti tokoh agama yang punya pengaruh tidak berarti dia sedang berpolitik.
Selain itu dalam politik terdapat konsep lain selain kekuasaan seperti kewenangan, legitimasi, konflik, dll.
4. Fungsionalisme: Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
Politik dalam pandangan ini berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum.
David Easton “The Authoritative allocation of values for a society”
Artinya alokasi nilai-nilai berdasarkan kewenangan mengikat suatu masyarakat.
Harold Lasswell “Who gets what, when, how”.(Siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana)
- Siapa: bisa orang, lembaga, kelompok, atau bangsa
- Apa: berati nilai, bisa abstrak seperti keadilan dll, bisa juga konkrit seperti kedudukan, kekayaan dll.
- When: ukuran orang yang mendapatkan kekuasaan pada waktu tertentu
- How: cara untuk mendapatkan kekuasaan seperti persuasif atau koersif.
Kelemahan pandangan ini menganggap pemerintah sebagai wasit kepentingan masyarakat, padahal pemerintah sendiri memiliki kepentingan tersendiri.
5. Konflik: Politik sebagai konflik dlm rangka mencari dan/ atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Dalam mendapatkan kekuasaan selalu terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan pertentangan maka lahirlah konflik.
Pandangan ini terlalu menekankan aspek konflik padahal dalam politik ada juga konsensus, kerjasama maupun integrasi.
Konsep-Konsep Ilmu Politik
NEGARA DAN KEKUASAAN
Negara
Teori-teori:
1. Teori Spekulatif:
a. Teori Ketuhanan, menyatakan bahwa negara terbentuk secara langsung, negara adalah ciptaan Tuhan yang melalui raja.
b. Teori Kekuatan, menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya kekuatan fisik seperti perang dan kekuatan ekonomi.
c. Teori Yuridis, menyatakan bahwa negara terbentuk karena Patriarchal (garis bapak), Matriarchal (Garis Ibu), perjanjian masyarakat, hukum adat.
2. Teori Historis/ Evolusi, yakni adanya tahapan tertentu dalam pembentukan negara,ex: Teori Ketuhanan bisa menciptakan teokrasi atau sekularisme; Teori Kekuatan> manusia sebagai penakluk manusia lain (Bellum Omnium Contra Omnes) atau menghalalkan segala cara (menurut Nicollo Machiavelli).
3. Teori Socrates, bahwa suatu negara akan terjadi dari keharusan obyektif, yakni adanya keinginan budi pekerti manusia.
4. Teori Plato, bahwa suatu negara terjadi karena adanya kebutuhan manusia yang beraneka ragam> Teori kebutuhan Maslow (kebutuhan fisik dan non fisik (status, harga diri, kepuasan)þ
5. Teori Alamiah Aristoteles, bahwa suatu negara terjadi karena untuk kepentingan warga negara agar mereka bisa hidup baik dan bahagia dan prosesnya secara alamiah atas kodrat manusia dan adanya alam
Bentuk Negara dan Pemerintahan
Negara Kesatuan, yakni negara yang mempunyai pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal (daerah).
> Sentalistik
> Desentralistik
• Negara Serikat (Federal), yakni negara bagian mempunyai hak pemerintahan
• Negara Protektorat, yakni negara yang berada pada lindungan negara lain
• Negara Uni, Yakni gabungan beberapa negara merdeka dan berdaulat yang bergabung menjadi satu uni
• Negara Dominion, ex: The British Commonwealth of nation (negara-negara persemakmuran)
Negara dari Sisi Ideologi
Negara teokrasi, yakni negara yang didomiasi oleh aliran agama
Negara Sekuler, yakni negara yang menagbaikan aspek keagamaan
Negara Komunis, Negara yang didominasi oleh aliran komunis
Negara Liberalis Kapitalisme (demokrasi), yakni negara yang didominasi paham kebebesan dan ekonomi terbuka/ bebas
Negara Islam, yakni negara yang didominasi paham Islam
Negara Yuridis/ Hukum, yaitu negara yang didominasi oleh penyelenggaraan peraturan-peraturan hukum
Negara Pancasila, Indonesia mengklaim pancasila merupakan suatu paham/ azas penyelenggaraan negara
Kekuasaan Berdasarkan Pada Bentuk Pemerintahan
1.Pemerintahan Monarkhi
a. Monarkhi Absolut
b. Monarkhi Konstitusional (MalaysiaRaja Bergilir)þ
c. Monarkhi Parlemen
Jika dicermati umumnya negara-negara maju terbentuk secara monarkhi
2. Pemerintahan Republik
a. Republik Absolut
b. Republik Konstitusional
c. Republik Parlemen
Jika dicermati negara-negara republik merupakan negara yang menganut paham Demokrasi
KEKUASAAN
Kekuasaan adalah gejala yang selalu ada dalam proses politik
Politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu berkaitannya antara keduanya.
Konsep-konsep yang berkaitan dengan kekuasaan:
- Influence atau pengaruh, yaitu bagimana seseorang mampu mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela.
- Persuasi yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan argumentasi
- Manipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun yang dipengaurhi tidak menyadari
- Coersion adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan.
- Force yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini biasanya dilengkapi dengan sejata, sehingga orang lain mengalami ketakutan.
Robert Dahl
Kekuasaan (dilihat dari ilmu social modern/ studi perilaku) mengacu pada bagian perangkat hubungan diantara satuan-satuan social, perilaku satu atau lebih bagian yang dalam keadaan tertentu tergantung pada perilaku satuan-satuan atau bagian-bagian yang lain. Ex: A mempunyai kekuasaan atas B atau perilaku A menyebabkan perilaku B
Roderick Martia
Kekuasaan adalah kata-kata atau istilah yang terkait dengan kepatuhan, paksaan, otoritas, dan pengaruh.
Kekuasaan merupakan pola hub. dominasi X subordinasi.
Kepatuhan mengacu pada sikap dan perilaku yang disebabkan oleh kekuasaan atau tindakan-tindakan yang mengesampingkan dirinya sendiri karena sumpah pada orang lain.
Etzioni
Kepatuhan: - Penyesuaian tindakan
- Arah Dukungan
- Orientasi para pelaku yang dikuasai
Pemaksaan - Pengenaan (kontak fisik)þ
- Ancaman Fisik
Otoritas - Keabsahan
- Hak untuk berharap dengan ketaaatan perintah
Pemaksaan, otoritas, dan pengaruh adalah produk dari hubungan ketergantungan yang timpang.
Weber: kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada, termasuk dengan kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu.
Lewin: kekuasaan adalah kemampuan potensional dari seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi yang lainnya di dalam sistem yang ada.
Dahrendorf: kekuasaan adalah milik kelompok, milik indv-indv dari pada milik struktur sosial
Kekuasaan : 1. Melekat pd kepribadian indv
2. Hubungan factual
Otoritas : 1. Sll dikaitkan dgn posisi/ peranan sosial
2. Hub. yang logis
3. Merupakan bagian dari struktur sosial
Kekuasaan yang menghilangkan hubungan sosial menyebabkan konflik sosial
Blau: kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan keinginannya pada yang lain meski dgn kekuatan penangkal, baik dlm bentuk pengurangan secara tetap ganjaran-ganjaran yg disediakan maupu dalam bentuk hukuman, keduanya sama bersifat negatif.
Parson: kekuasaan sebagai suatu sumber sistem, suatu kemampuan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban yang mengikat, sehingga perlu mengalakan sanksi-sanksi situasional yg bersifat negatif.
Kekuasaan dlm konteks konsensus dan legitimas.
Ramelan Surbakti: kekuasaan ditinjau dari 6 dimensi:
1. Potencial dan aktual
2. Positif negatif
3. Konsensus dan paksaan
4. Jabatan dan pribadi
5. Implisit dan eksplisit
6.Langsung dan tidak langsung
Kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat secara umum.
Unsur kekuasaan terdiri dari ;
Tujuan
Cara
Hasil
Oleh karena agar kekuasaan tidak disalahartikan maka perlu difahami makna kekuasaan, yaitu :
1. Kekuasaan adalah hubungan antara manusia
2. Pemegang kekuasaan punya kemampuan mempengaruhi orang lain
3. Pemegang kekuasaaan bisa individu, kelompok, organisasi atau pemerintah
4. Sasaran kekuasaan dapat individu, kelompok, organisasi atau pemerintah
5. Pihak yang mempunyai sumber kekuasaan belum tentu punya kekuasaan, bergantung pada kemampuannya untuk menggunakan sumber kekuasaan itu.
6. Penggunaan sumber kekuasaan dapat dengan paksaan, konsensus atau kombinasi dari keduanaya.
7. Kekuasaan bisa memiliki tujuan yang baik atau juga buruk
8. Berkaitan pula dengan distribusi kekuasaan
9. Kekuasaan digunakan untuk masyarakat umum
10. Sumber pengaruh digunakan mempengaruhi proses politik
Jadi kekuasaan bukan hanya paksaan atau kekerasan atau manipulasi tetapi bisa juga konsensus dan kerelaan
Kekuasaan harus dilihat dari dimensi yang saling melengkapinya, yaitu :
• Potensial – aktual artinya sumber kekuasaan bila belum digunakan maka masih bersifat potensial bila sudah digunakan berarti sudah aktual.
• Positif – negatif maksudnya kekuasaan apakah untuk mencapai tujuan tertentu (positif) atau untuk mencegah pihak lain (negatif)
c. Konsensus – paksaan kekuasaan bisa berupa kesadaran dan persetujuan (konsensus) bisa juga dengan ketakutan (paksaan) seperti ketakuatan secara fisik, ekonomi dan psikologis.
d. Jabatan – pribadi, kekuasaan di masyarakat modern adalah kekuasaan karena jabatan sedangkan, bila kekuasaan pribadi itu karena kualitas pribadi seseorang.
e. Implisit – eksplisit kekuasaan bisa secara kasat mata dirasakan atau tidak dirasakan
f. Langsung – tidak langsung, maksudnya seberapa besar efektivitas kekuasaan.
Jadi kekuasaan biasanya berkaitan dengan ;
- Bagaimana dilaksanakan
- Bagaimana didistribusikan
- Mengapa ada yang punya kekuasaan lebih dari yang lain
Sumber kekuasaan terdiri dari ;
1.Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi dll
2. kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha dll
3. Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah yang diakui.
4. Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola.
5. jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan.
6. massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru dll.
7. informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk opini publik.
Sumber kekuasaan dapat digunakan untuk dua hal :
a. Non politik seperti untuk usaha, berbelanja, memberi bantuan dll.
b. Mempegaruhi proses politik dengan syarat :
- Kuat motivasi untuk mencapai tujuan
- Mempunyai harapan untuk berhasil
- Punya persepsi mengenai biaya dan resiko
- Punya pengetahuan tentang cara mencapainya.
Hasil penggunaan sumber kekuasaan bisa dilihat dari :
1. Jumlah individu yang dikendalikan
2. Bidang kehidupan yang dikendalikan
3. Kedalaman pengaruh kekuasaan
Cara Distribusi Kekuasaan ;
a. Model elit memerintah
b. Model pluralis
c. Model populis
B. Kedaulatan
1. Makna Kedaulatan
Secara Sempit
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu Negara
Secara Luas
Kedaulatan hak khusus untuk menajlankan kewenagnan tertingi atas suatu wilayah atau suatu kelompok orang, seperti Negara atau daerah tertentu. Istilah kedaulatan dalam bahasa Indonesia berarti kekuasaana atau dinasti pemerintahan.Kedaulana umumnya dijalankan oleh pemerintah atau lembaga politik sebuah negara.
Kedaulatan negara dasarnya tidak bersifat mutlak (absolute) karena ada sejumlah faktor lain yang membatasinya.
Kedaulatan memiliki empat sifat dasar, yaitu:
1. Permanen
Kedaulatan itu tetap ada selama negara tetap berdiri.
2. Asli
Hukum kedaulatan itu tdak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi.
3. Bulat
Tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya bahwa kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara.
4. Tidak Terbatas
Kedaulatan itu tidak di batasi oleh siapa pun sebab apabila kedaulatan ini terbatas, tentusaja bahwa ini merupakan kekuasaan yang tertinggi akan lenyap
Definisi:
Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi
Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik
Prinsip moral - menentukan siapa yang berhak memerintah
- mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang
Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuanKegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugasHak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenanganTugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara disebut fungsi
Sumber Kewenangan:
1. Tradisi – keluarga atau darah biru
2. Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan
3. Kualitas pribadi seperti atlit, artis
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat menjadi pemimpin
5. Instrumental yaitu kekayaan dan keahlian iptek
Tipe Kewenangan
1. Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan
2. Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental
Setiap masyarakat pasti memakai kedua tipe kewenangan ini hanya yang satu dijadikan sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap
Peralihan Kewenangan:
a. a. Turun temurun – keturunan atau keluarga
b. Pemilihan – langsung atau perwakilan
c. Paksaan – revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan.
Sikap Terhadap Kewenangan:
1) Menerima
2) Mempertanyakan (skeptis)
3) Menolak
4) Kombinasi
Definisi:
Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.
Persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi karena ketiganya berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau masyarakat.
Perbedaannya kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan politik, sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik (bersifat top down), adapun legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin (bersifat bottom up)
Legitimasi mempunyai posisi fundamental karena menyangkut “kelanggengan” dan keberlangsungan suatu kepemimpinan atau kekuasaan suatu pemerintahan (institusi state). Seperti yang dikatakan oleh Larry Diamond dan Prezeworski bahwa demokrasi kita terkonsolidasi apabila ia “mendapatkan legitimasi yang luas dan kuat dari warga sehingga sangat kecil kemungkinannya ia akan ambruk”. (Larry Diamond, Developping Democracy: to Ward Concolidation, Yoyakarta: iRE Press, 2000)
Adanya legitimasi yang kuat dari warga, atau adanya penerimaan sebagai satu-satunya aturan main dalam membangun dan melaksanakan pemerintahan ini ditandai dengan tidak signifikannya perilaku menentang demokrasi dari kekuatan-kekuatan yang ada, tumbuhnya keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik, dan berfungsinya negara secara efektif dalam penegakan hukum. (Saiful Mujani, Mengkonsolidasikan Demokrasi Indonesia: Refleksi Satu Windu Reformasi, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Mei 2006)
Objek Legitimasi:
1. Masyarakat politik - krisis identitas
2. Hukum - krisis konstitusi
3. lembaga politik - krisis kelembagaan
4. pemimpin politik - krisis kepemimpinan
5. kebijakan - krisis kebijakan
Krisis ini terjadi secara berurutan ketika sudah mencapai krisis kebijakan maka sebenarnya sudah terlewati krisis identitas, krisis konstitusi, krisis kelembagaan dan krisis kepemimpinan. Maka bila semuanya sudah mengalami krisis disebutlah krisis legitimasi.
Kadar Legitimasi
a. Pra legitimasi, ada dalam pemerintahan yang baru terbentuk yang meyakini memiliki kewenangan tapi sebagian kelompok masyarakat belum mengakuinya
b. Berlegitimasi, yaitu ketika pemerintah bisa meyakinkan masyarakat dan masyarakat menerima dan mengakuinya.
c. Tak berlegitimasi, ketika pemimpin atau pemerintah gagal mendapat pengakuan dari masyarakat tapi pemimpin tersebut menolak untuk mengundurkan diri, akhirnya muncul tak berlegitimasi. Untuk mempertahankan kewenangannya biasanya digunakan cara-cara kekerasan.
d. Pasca legitimasi, yaitu ketika dasar legitimasi sudah berubah.
Cara Mendapat Legitimasi
1. Simbolis, yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dilakukan secara ritualistik seperti upacara kenegaraan, parade tentara atau pemberian penghargaan.
2. Materiil/instumental yaitu menjanjikan dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) seperti sembako, pendidikan, kesehatan dll.
3. Pemilu untuk memilih orang atau referendum untuk menentukan kebijakan umum.
Tipe Legitimasi:
1.Tradisional–tradisi yang dipelihara dan dilembagakan contoh kerajaan
2.Ideologi–penafsir dan pelaksana ideologi, untuk mendapat dan mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya juga menyingkirkan pihak yang membangkan terhadap kewenangannya.
3.Kualitas pribadi–kharisma, penampilan pribadi, atau prestasi
4.Prosedural – peraturan perundang-undangan
5.Instrumental – menjanjikan dan menjamin kesejahteraan materiil.
Pemimpin yang mendapatkan legitimasi berdasarkan prinsip tradisional, ideologi dan kualitas pribadi menggunakan metode simbolis. Sedangkan pemimpin hasil dari prinsip prosedural dan instrumental menggunakan metode prosedural dan metode intrumental.
Max Weber Membagi Dasar Legitimasi Menjadi Tiga:
Tradisi. Yaitu sebuah legitimasi yang berasal dari masyarakat yang lebih didasari oleh tradisi yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat.
Biasanya legitimasi yang berdasarkan pada tradisi ini kita kenal atau ada dalam masyarakat feodal atau dalam masyarakat dengan sistem monarki. Legitimasi yang telah terjadi dengan cara memberi kewenangan kepada pemimpin tradisional atau raja secara turun temurun tanpa melalui proses pemilihan.
Biasanya kita mendengar istilah putra mahkota yaitu seorang anak raja yang menjadi bakal calon pemimpin yang nantinya akan menggantikan posisi raja apabila sudah mati dan berlanjut secara turun temurun. Sistem ini relatif efektif dan tidak memakan biaya dan waktu yang begitu besar, serta tidak memiliki standard kemampuan kepemimipinan dan lain-lain. Meskipun tidak adanya jaminan bahwa seorang pemimpin mampu atau tidak memimpin dan mengatasi permasalahan pemerintahan, namun tradisi ini dipandang baik.
Kharisma. Dukungan penuh bisa didapat oleh seseorang hanya dengan mengandalkan kharisma yang dimilikinya. Bahkan kharisma ini bisa terjadi secara turun-temurun atau mewarisi keturunan-keturunan setelahnya seperti pada masyarakat feodal.
Kharisma yang berasal dari keturunan (warisan) misalnya kharisma yang dimiliki oleh pendiri Nahdatul Ulama KH. Hasyim Ashari yang turun kepada keturunan-keturunan (Gusdur misalnya) dipercaya oleh masyarakat Nahdatul Ulama memiliki kemampuan memimpin dan dapat memimpin negara dengan baik seperti generasi sebalumnya yang beasal dari Nahdatul Ulama.
Selain itu legitimasi yang didasari atas kharisma dapat juga berasal dari jasa baik yang pernah dilakukan oleh seorang pemimpin yang dikenang dalam masyarakat.
Misalnya:
Masa kepemimpinan Soekarno. Sosok yang dikenal Bapak proklamator ini adalah pemimpin pertama, yang dianggap sebagai pahlawan yang telah berjasa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Oleh karena jasa baik tersebut maka masyarakat Indonesia memberikan legitimasi yang sangat besar kepada Soekarno. Kharisma yang dimiliki oleh Soekarno ini menetes dan menjadi semacam yurisprudensi bagi Megawati ketika mencalonkan diri baik sebagai ketua PDIP maupun saat menjadi Presiden RI. Megawati dianggap sebagai reinkarnasi dari pada kepemimpinan Soekarno.
Contoh lain misalnya seperti pemimpin Kuba Fidel Castro, pemimpin Bolivia Hugo Chaves, dll.
Rasional. Legitimasi yang berasal dari tradisi dan kharisma adalah legitimasi yang cenderung tidak rasional dan tidak memiliki jaminan atas kecakapannya dalam memimpin, karena ketika publik atau masyarakat menyerahkan dukungannya secara penuh dan memberikan segala kewenangan untuk mengatur kepada seorang pemimpin lebih didasarkan oleh kekaguman terhadap sang tokoh.
Rasa kagum yang begitu dalam dapat membuat seorang menjadi tidak rasional serta tidak mengindahkan kekurangan/ kelemahan lain yang dimiliki oleh seorang calon pemimpin tersebut.
Legitimasi Rasional adalah dukungan yang diberikan kepada seorang pemimpin berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasioanal.
Legitimasi rasional biasanya terdapat dalam masyarakat modern, demokratis dan berpendidikan, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam masyarakat modern dan berpendidikan masih ada publik atau masyarakat yang memberikan dukungannya berdasarkan faktor tradisi dan kharisma.
Dalam masyarakat modern, demokratis, dan berpendidikan, dalam memberi dukungan cenderung melihat kualitas dan kualifikasi pribadi seorang tokoh dalam memahami, mengendalikan, mengatur, memimpin, dan lain-lain dalam kerjanya. Selain itu dalam masyarakat modern, demokratis, dan berpendidikan lebih kritis dalam memantau serta kritis dalam kontrol terhadap kinerja pemerintahan.
Manfaat Legitimasi
1. menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial
2. mengatasi masalah lebih cepat
3. mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik
4. memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualita kesejahteraan
Krisis Legitimasi
1. peralihan prinsip kewenangan
2. persaingan yang tajam dan tidak sehat
3. pemerintah tidak memenuhi janjinya
4. sosialisasi kewenangan berubah
timbullah kekecewaan dan keresahan yang menimbulkan krisis legitimasi.
Ideologi-Ideologi
Ruli I. Ramadhoan
Ideologies?
Ideologi, beberapa definisi:
* sekumpulan Doktrin, mitos, kepercayaan, dll, yang menuntun individu, gerakan sosial, institusi, golongan, atau kelompok yang besar.
* sekumpulan doktrin, mitos, dll., yang mengacu pada beberapa tujuan politik dan sosial, seperti fasisme, bersama dengan perangkat-perangkat yang mendukung pemakaiannya.
* sekumpulan ide yang merefleksikan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi sosial dari individu, kelompok, golongan, atau budaya.
Lanjutan…
* sekumpulan doktrin atau kepercayaan yang membentuk dasar-dasar politik, ekonomi, dan sistem-sistem lain.
* sebuah sistem kepercayaan atau teori yang biasanya bersifat politis, yang dipegang oleh seseorang atau kelompok. kapitalisme, komunisme, dan sosialisme biasanya disebut sebagai ideologi.
1796, ‘ilmu mengenai ide”, yang semula merupakan filsafat akal yang memperoleh ide atau gagasan dari akal (sebagai lawan dari metafisika), dari bahasa francis “ideologie” , studi atau ilmu mengenai ide-ide. dikemukakan oleh filsuf Prancis Antoine Destutt de Tracy (1754-1836).
Kata ini berasal dari ideo- “mengenai ide”. makna ideologi sebagai “sekumpulan ide, doktrin yang sistematis” tercatat pertama kali pada tahun 1909. sedangkan ideologue pertama kali tercatat pada 1815, yang berhubungan dengan Revolusi Prancis.
(The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition)
Louis Althusser:
1. is something specific, histories, and differing. Ex: ideologi Kristen, Ideologi Islam, Ideologi demokratik, ideologi feminis, ideologi marxis, etc.
2. Structuralis a everlasting structure
Marxis: a part from superstructur
Karena ideologi adalah suatu struktur, maka isi struktur itu dapat berubah-ubah, kita dapat mengisi struktur itu dengan hgal yang kita inginkan, namun bentuknya, seperti halnya struktur dari kesadaran adalah selalu sama.
Ideologi works unconsciously
Seperti halnya bahasa, Ideologi merupakan struktur atau sistem dimana kita semua mempergunakannya, serta memberikan ilusi kepada kita, bahwa kita secara bebas memilih untuk percaya pada sesuatu hal yang kita percaya, ataupun kita dapat menemukan banyak alasan kenapa kita mempercayai hal itu semua.
“ideology…biasanya dimaknai sebagai sebuah doktrin yang bersifat preskriptif yang tidak didukung oleh argumentasi rasional,”
[D.D. Raphael, "Problems of Political Philosophy," 1970]
Liberalism and Capitalism
A. Liberalism= faham kebebasan
Tumbuh dari masyarakat konteks masy Eropa pada abad pertengahan.
Menggusur pola feodalism abad pertengahan:
Tuan tanah/ aristokrat, bangsawan, hak-hak istimewa gereja (patron)
Perbudakan (client)
Penindasan trhdp kaum petani kecil (serfdom)
Lanjutan…
Liberalisme tdk diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan tercipta dari keresahan ilmiah golongan intelektual
Feodalisme=Liberalisme Dominasi atas indv. Bedanya pada skalanya yaitu kelompok/ lembaga pada feodal dan indiv pada liberalism.
Ciri Liberalism
(John Stuart Mill)
1. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang terbaik
2. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebsan beragama, dan kebebasan pers
3. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yg dibuat hnya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk dirinya sendiri.
Lanjutan…
4. Kekuasaan dari seorang terhadap orang lain merupakan hal yg buruk. Oleh karena itu pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah.
Kekuasaan dicurigai sebagai cenderung disalahgunakan, dan sejauh mungkin dibatasi.
5. Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap indiv atau sebagian terbesar indiv berbahagia. Kalau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagiaan sebagian besar indv blm tentu maksimal.
Negara-negara penganut: Inggris dan koloni-koloninya termasuk Amerika.
B. Capitalism?
sebuah kepanjangan tangan dari liberalism.
By product dari filsafat politik liberalism
berkembang di zaman enlightenment abad 18.
Pandangan marxian
Kapitalisme, adalah sebuah nama yang diberikan terhadap sistem sosial dimana alat-alat produksi, tanah, pabrik-pabrik dan lain-lain dikuasai oleh segelintir orang yaitu kelas kapitalis (pemilik modal).
lanjutan
Jadi kelas ini hidup dari kepemilikannya atas alat-alat produksi. Sementara kelas lain (buruh) yang tidak menguasai alat produksi, hidup dengan bekerja (menjual tenaga kerjanya) kepada kelas kapitalis untuk mendapatkan upah.
Kepemilikan alat-alat produksi kemudian dipergunakan untuk menghasilkan barang-barang untuk dijual ke pasaran untuk mendapatkan untung. Keuntungan ini kemudian dipergunakan kembali untuk menambah modal mereka untuk produksi barang kembali, jual ke pasar, dapat untung. Begitu seterusnya. Inilah yang kemudian sering dikatakan bahwa tujuan dari kapitalis adalah untuk mengakumulasi kapital (modal) secara terus menerus.
Adam Smith adalah peletak dasar pemikiran kapitalisme yang menjelaskan bekerjanya mekanisme hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan pribadi karena kompetisi dan kekuatan individualisme dalam menciptakan keteraturan ekonomi
kapitalisme melakukan klasifikasi antara nilai guna dengan nilai tukar yang ada pada setiap komoditi
Ukuran riil dari nilai tukar komoditi, harus dilihat dari kondisi pertukaran, dimana 'ukuran riil' dari nilai komoditi adalah kuantitas dari kerja yang berada dalam barang-barang lain yang dapat dipertukarkan di pasar
Pernyataan yang dekat dengan anda??
“Dengan modal yang minim untuk menghasilkan laba yang maksimal”
Pengusaha yang pandai adalah seorang yang membayar sekecil mungkin terhadap apa yang dibelinya dan menerima sebanyak mungkin terhadap apa yang dijualnya.
Tahap awal menuju keuntungan yang tinggi = menurunkan biaya-biaya produksi. Salah satu biaya produksi adalah upah buruh. Oleh karena itulah kepentingan pengusaha untuk membayar upah serendah mungkin. Selain itu pengusaha juga berkepentingan untuk mendapatkan hasil kerja buruhnya sebanyak mungkin.
Bagaimana pendapat anda?
"Bukanlah dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir atau tukang roti', kita mengharapkan mendapat makanan; melainkan dari penghargaan mereka atas kepentingan diri mereka masing-masing. Kita camkan dalam diri kita, bahwa bukanlah dari rasa kemanusiaan, melainkan dan rasa cinta terhadap diri-sendiri; dan tak akan kita berbicara pada mereka mengenai kebutuhan-kebutuhan kita bersama, melainkan atas dasar laba yang bisa mereka raih‘.(Adam Smith, dalam Bonnie Setiawan, Peralihan Kapitalisme Di Dunia Ketiga, Insist Press, 1999)
Individualis….
Kompetisi….
Tidak ada sesuatu yang gratis (Materialistis)….
Serakah…
Kerusakan ekologi
Lanjutan…
David Ricardo
Melakukan kritik terhadap Adam Smith, terutama yang berkaitan dengan nilai komoditi.
Menurutnya, nilai komoditi terdapat pada kerja manusia berikut bahan-bahan mentah dan alat-alat kerja.
Ricardo menemukan bahwa komoditi yang dijual pada harganya, kira-kira akan setara dengan jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinnya.
Asumsinya satu-satunya nilai tukar, berawal dari jumlah kerja yang digunakan untuk memproduksi, Karenanya dari Ricardo-lah sifat parasit dari seluruh pendapatan yang tidak diperoleh dari kerja terbongkar, sebab darinya, kelak akan ditemukan apa yang dinamai dengan nilai lebih dan kerja lebih.
Lanjutan…
Kedua ilmuwan ini menjadi peletak dasar bagi ideologi kapitalisme awal dan mereka hidup pada masa transisi dari ekonomi subsisten menuju pada sistem ekonomi pasar, yang mengandalkan pada laba.
Paul Baran menyatakan bahwa kapitalisme terbentuk ketika terjadi akumulasi modal dalam bentuk modal dagang yang kemudian menjadi dasar ekspansi Eropa dimana negara memberikan dukungan terhadap kompetisi.
Semangat capitalismpd dasarnya manusia tidaklah jahat, dan sejarah umat manusia dapat disimpulkan sebagai sejarah progress yang menuju pada suatu tatanan rasional dalam kehidupan, sehingga tunutunan spritual dr lembaga keagamaan tidak perlu (Perspektif Kantian)
Kapitalisme merujuk pada sejumlah prinsip struktural yang mendasari praktik akumulasi modal dalam konteks pasar produksi dan tenaga kerja yang kompetitif.
Kapitalisme membawa dunia pada sistem perekonomian yang tunduk pada norma serta aturan pasar. Terobosan kapitalisme adalah membentuk sistem pasar yang hegemonik dimana kekuasaan privat juga memiliki kemampuan untuk mencipta pengaruh pada kawasan publik.
Sosialisme dan Komunisme
Muncul awal abad 19 sosialis utopia.
Sosialisme ini didasarkan pada pandangan kemanusiaan (humanitarian) dan meyakini kesempurnaan watak manusia.
Pencetus: Karl Marx atas pemikiran Hegel dan Darwin dan diteruskan Engel.
Pada pekembanganya analisa sosialnya menjadi jelas:
Kemanjuan manusia dan keadilan terhalang oleh lembaga hak milik atas sarana produksi
lanjutan
Pemecahannya:
Membatasi/ menghapus kepemilikan pribadi (private property) dan menggantinya dgn kepemilikan bersama atas sarana produksi.
Dgn cara ini, ketimpangan distribusi kekayaan (social inequality) dri lembaga kepemilikan pribadi dibawah kapitalis dpt ditiadakan.
Sosialisme dan komunisme adalah sama. Bercita-cita untuk menggusur sistem capitalism dan mewujudkan masyarakat yang adil dan merata dengan merebut alat produksi dan kepemilikan pribadi menjadi kepemiliksn bersma (utopis)
Apa perbedaannya?
Inti dari sosialisme dan komunisme adalah sama. Yang membedakan adalah method and tool dalam mengubah capitalism dengan sosialism.
Paham sosialis:
yakin bahwa perubahan dpt dicapai dgn cara-cara yang damai dan demokratis
Lebih luwes dlm memperjuangkan perbaikan nasib buruh secara bertahap
Bersedia berperan serta dlm pemerintahan yang belum seluruhnya menganut sosialis. Banyak diterapkan negara-negara Eropa Barat
Paham Komunis:
mperubahan harus diraih dengan cara revolusi.
Pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada tahap transisi. Coz, pada masa transisi dengan bantuan negara dibawah diktator proletariat , semua hak milik pribadi dihapuskan, diambil alih dan dilanjutkan dalam kontrol negara.
Uni Soviet dan Eropa Timur, Cina, Vietnam
Komunis Uni Soviet (Lenin-Stalin) dan Cina (Mao) berbeda berdasarkan pandangan dan penafsirannya atas ajaran Marxisme, letak geografis dan sosiologis masykatnya.
Nasionalisme dan Fasisme
A. Nasionalisme
Berakhirnya Perang Dingin dan semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat akseleratif, tidak dengan serta-merta membawa lagu kematian bagi nasionalisme.
Lanjutan…
Sebaliknya, narasi-narasi nasionalisme menjadi semakin intensif dalam berbagai interaksi dan transaksi sosial, politik, dan ekonomi internasional, baik di kalangan negara maju, seperti Amerika Serikat (khususnya pascatragedi WTC), Jerman, dan Perancis, maupun di kalangan negara Dunia Ketiga, seperti India, China, Brasil, dan Indonesia.
Studi semantik Guido Zernatto (1944), kata nation berasal dari kata Latin natio yang berakar pada kata nascor = “saya lahir”
Merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.
B. Fasisme
Ideologi yang berakar di Eropa.
Pondasi fasisme dibangun oleh sejumlah pemikir Eropa pada abad ke-19, dan dipraktikkan pada abad ke-20 oleh negara-negara seperti Italia dan Jerman.
Fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dengan kata lain, fasisme adalah suatu sikap nasionalisme yang berlebihan. nasionalisme dalam versi dan kapasitas yang lebay… (“,)
Fasisme dapat menghambat proses multikulturalisme karena bersifat :
- Ultra Nasionalis
- Rasis
- Militeris
- Imperialis
Unsur-unsur pokok dalam ideologi fasisme
1. Ketidakpercayaan pada kemampuan nalar.
Keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatic adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. Terutama pemusnahan nalar digunakan dalam rangka “tabu” terhadap masalah ras, kerajaan atau pemimpin.
2. pengingkaran derajat kemanusiaan
Manusia tidaklah sama, justru pertidaksamaanlah yang mendorong munculnya idealisme mereka. Bagi fasisme, pria melampaui wanita, militer melampaui sipil, anggota partai melampaui bukan anggota partai, bangsa yang satu melampaui bangsa yang lain dan yang kuat harus melampaui yang lemah.
3. kode prilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan
Negara adalah satu sehingga tidak dikenal istilah “oposan”. Jika ada yang bertentangan dengan kehendak negara, maka mereka adalah musuh yang harus dimusnahkan. Dalam pendidikan mental, mereka mengenal adanya indoktrinasi pada kamp-kamp konsentrasi. Setiap orang akan dipaksa dengan jalan apapun untuk mengakui kebenaran doktrin pemerintah. Hitler konon pernah mengatakan, bahwa “kebenaran terletak pada perkataan yang berulang-ulang”. Jadi, bukan terletak pada nilai obyektif kebenarannya.
4. pemerintahan oleh kelompok elit
Pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tahu keinginan seluruh anggota masyarakat. Jika ada pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah keinginan si-elit.
5.totaliterisme
Fasisme bersifat total dalam meminggirkan sesuatu yang dianggap “kaum pinggiran”. Hal inilah yang dialami kaum wanita, dimana mereka hanya ditempatkan pada wilayah 3 K yaitu: kinder (anak-anak), kuche (dapur) dan kirche (gereja).
6. Rasialisme dan imperialisme
Dalam suatu negara kaum elit lebih unggul dari dukungan massa dan karenanya dapat memaksakan kekerasan kepada rakyatnya. Dalam pergaulan antar negara maka mereka melihat bahwa bangsa elit, yaitu mereka lebih berhak memerintah atas bangsa lainnya. Fasisme juga merambah jalur keabsahan secara rasialis, bahwa ras mereka lebih unggul dari pada lainnya, sehingga yang lain harus tunduk atau dikuasai. Dengan demikian hal ini memunculkan semangat imperialisme.
7. menentang hukum dan ketertiban internasional.
Fasisme mengangkat perang sebagai derajat tertinggi bagi peradaban manusia
Fundamentalis dan Konservatisme
Fundamentalis
Fundamentalisme berasal dari agama Protestan. Pemeluk agama Kristen Protestan inilah yang pertama kali memakai istilah fundamentalisme, yaitu mereka ingin kembali ke dasar-dasar ajaran agama dengan keinginan menafsirkan Kitab Suci secara harfiah dan menganggap Kitab Suci tidak pernah salah.
Dalam perekembangan selanjutnya, pengertian fundamentalisme merujuk kepada semua pemeluk agama.
Lanjutan…
Gerakan-gerakan yang menunjukkan fanatisme agama dan militansi terhadap ajaran-ajaran kitab suci.
Islam: Fundamentalisme adalah sikap yang ingin kembali ke ajaran Kitab Suci dan perilaku para nabi yang di dalam agama Islam disebut sunnah atau hadits
Prototipe pemikiran yang menjadi ciri khas fundamentalisme ini adalah penafsiran Injil dan seluruh teks agama secara literal dan menolak secara utuh seluruh bentuk penakwilan atas teks-teks manapun, walaupun teks-teks itu berisikan metafor-metafor rohani dan simbol-simbol sufistik, serta memusuhi kajian-kajian kritis yang ditulis atas Injil dan Kitab Suci
B. Konservatisme
Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional
Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin, conservāre, melestarikan; "menjaga, memelihara, mengamalkan".
Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda, kaum konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula. Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan status quo, sementara yang lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampau, the status quo ante.
Lanjutan…
Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai “bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya yang dilembagakan.”[1] Roger Scruton menyebutnya sebagai “pelestarian ekologi sosial” dan “politik penundaan, yang tujuannya adalah mempertahankan, selama mungkin, keberadaan sebagai kehidupan dan kesehatan dari suatu organisme sosial.
Konstitusi, Keputusan Politik dan Kebijakan Publik
Ruli I. Ramadhoan
Constitution...?
Constitution: “the basic principles and laws of a nation, state, or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it”
Definisi Konstitusi
Thaibet. al.(2004): segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (UDD dan sebagainya), atau UUD suatu negara.
Assidhiqie(2006: 35): hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.
Thompson dalamAssidhiqie(2006: 19): a document which contains the rulers for the operation of organization.
Hubungan Konstitusi dengan Negara
Konstitusi sbg Hukum Dasar Penyelenggaraan Negara
Konstitusi sbg Kontrak/ Konsensus (Andrews 1968).
1. Kesepakatan tentang tujuan/cita-cita bersama
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai pemerintahan dan landasan penyelenggaraan negara
3. Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusidan prosedur-prosedur ketatanegaraan.
Fungsi Konstitusi (HC. Maarseveen)
- Transformation –convert power into law
- Information –constitution contains information; from the political sub-system to society
- Regulation –information has a regulatory effect
- Canalization –constitutions provide indications of how legal and political problems should be solved.
ISI KONSTITUSI:
Aspek substansial/materiil
- bentuk negara –kesatuan/federal
- bentuk pemerintahan –republik/ kerajaan
- sistem pemerintahan –presidensial/ parlementer
- sistem perwakilan –unikameral/ bikameral
- sistem pembagian/ pemisahan kekuasaan
- sistem kekuasaan kehakiman
- hubungan negara dengan rakyat (hak warga negara/HAM)
- berbagai sistem kehidupan negara (ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, agama dll)
Membuat Keputusan…
Berarti memilih alternatif terbaik dari berbagai altrnatif yang ada, sedangkan alternatif-alternatif tsb tdk selalu semua mengandug akibat-akibat yang positif (pelik).
Decisive factor:
- Personal Intelegency (skill and knowledge)
- Psycology (kematangan berpikir, tngkt kedewasaan)
- Goals
- Risk analyze Capability (estimate)
- Type of case (to find the problem solving)
- Information available about decision object
Bagaimanakah keputusan dpt dikategorikan keputusan politic?
Ciri khas politik:keputusan yg keluar dari proses politic yang mengikat (otoritatif) dan dimaksudkan utk kebaikan bersama masyarakat umum.
Dengan demikian…
Keputusan Politik adlh keputusan yang mengikat, menyangkut, dan mempengaruhi msyarakat umum dan biasanya diurus dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah
Bidang-bidang kehidupan masy yang menjadi kewenangan pemerintah biasanya ditentukan secara umum dalam konstitusi (UU) negara.
Indonesia dan Amerika berbeda dlm tanggung jwb bidang kehidupan masy, coz perbedaan sis-pol sis-pem dan sis-eko.
Ex: Olahraga, KB, Pers di AS bkn urusan pemerintah, tp tnggung jwb pribadi&swasta.
Di Indo menjdi tnggung jwb pemerintah.
Negara totaliter: semua bidng mnjd urusan pemrinth.
Selain itu tergantung pembagian tugas dan wewenang pusat dan daerah.
Sentralisasi semua urusan negara dlm kontitusi menjadi urusan pemerintah pusat
Desentralisasi otonomi daerah
Dekonsentrasi segala urusan menjadi lingkup kewenangan pusat, tp penyelenggaraan diserahkan pd pemrinth lokal
Patokan Pengambilan Keputusan Politik:
Ideology and Constitution (UU/PERPU/ UUD)
Budget
Human Resources available
Efectivity and eficiency
Moral and Ethics as The rule in Society
Religy
Alternatif Keputusan Politic
Program-program prilaku utk mencapai tujuan masyarakat- negara (Public Policy)
Orang-orang yang akan menyelenggarakn kebijakan umum (pejabat pemerintah)
So…Kebijakan umum merupakan bagian dari keputusan politic…
But… Keputusan Tidak selalu menyangkut politic. (keputusan diri sendiri, keluarga, kelompok, pembangunan eko, pengembangan pendidikan, penembangan SDM, etc)
Pengambilan keputusan berhubungan dengan kebijakan…
Kebijakan (Policy)?
Heclo ( 1972 )
Heclo menggunakan istilah kebijakan secara luas, yakni sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah.
Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making yaitu apa yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik, baik dengan cara melakukan suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan. (Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003, hal 3.)
(Henz Eulau dan Kenneth Previt ( 1973 )
Kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya.
Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making yaitu ketika pemerintah memilih utk membuat suatu keputusan ( to do) dan harus dilaksanakan oleh semua masyarakat.
Carl Friedrich
Ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
…Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah ( intervensi sosio kultural ) dengan mendayagunakan berbagai instrumen ( baik kelompok, individu maupu pemerintah ) untuk mengatasi persoalan publik.
James Anderson
Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.
…Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah ( intervensi sosio kultural ) yaitu dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik.
Komponen-Komponen Kebijakan :
Menurut Charles O. Jones ( 1977 ) terdiri dari:
Goal atau tujuan yang diinginkan.
Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).
Kebijakan yang dihasilkan merupakan produk dari serangkaian interaksi elit kunci dalam setiap detil proses pembuatan kebijakan termasuk tarik-menarik kepentingan antara aktor, interaksi kekuasaan, alokasi sumber daya dan bargaining position diantara elit yang terlibat. (Carol Barker, The Health Care Policy Process, Sage Publications Ltd, London. 1996:16)
Proses pembentukan kebijakan tidak dapat menghindar dari upaya individual atau kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan agar suatu kebijakan dapat lebih menguntungkan pihaknya.
Semua itu, merupakan manifestasi dari kekuatan politik (power) untuk mempertahankan stabilitas dan kepentingan masing-masing aktor. Bahkan tak jarang terjadi pula intervensi kekuasaan dan tarik-menarik kepentingan politis dari pemegang kekuasaan atau aktor yang memiliki pengaruh dalam posisi politik.
Siapa?
Elite?
Elit formal (menurut PERPU berwenang membuat keputusan)
Orang yang berpengaruh (memiliki dan memanfaatkan sumber kuasa. Ex: kekayaan, IPTEK, Senjata, massa terorganisir,etc)sesuai kehendak orang yg berpengaruh)
Penguasa (orang yg secara nyata membuat keputusan)
Faktor yang mempengaruhi kebijakan (proses dan isi):
Proses:
Lingkungan (fakta empiris/kontekstual, lingkungan struktural, pengaruh kebijakn sebelmnya)
Persepsi pembuat kebijakan ttg lingkungan
Aktifitas pemerintah mengenai kebijakan (pelaksanaan kebijakan)
Aktifitas masyarakat mengenai kebijakan (pemanfaatan kebijakan dan hasil/ dampak)
Lanjutan….
Isi/ corak/ arak keputusan (kebijakan umum):
Ideologi
Konstitusi
Latar belakang pribadi si pembuat
Available Information
Golongan pendukung pembuat keputusan& keputusan yang telah ada.
Tahap- Tahap Kebijakan
Politisasi suatu permasalahan (penyusunan agenda)
Perumusan (pengumpulan info, penggodokan, diskusi, agar lengkap dan akurat)
Pengesahan tujuan dan Program
Pelaksanaan program
Monitoring
Evaluasi pelaksanaan Program
Bentuk Keputusan (Kebijakan)
Keputusan Komprehensif (perubahan menyeluruh dan dalam)
Keputusan Marginal/ Incremental (perubahan di permukaan saja)
Tipe Kebijakan (Keputusan)
Keputusan Rutin
Keputusan darurat
Keputusan bukan keputusan (tdk ada konsekwensi secara hukum, verbal dan sebagai penenang (persuasif)
Proses Kebijakan Publik dan Proses Analisis kebijakan Publik
So How…?
Case In Foreign Policy
Politik Luar negeri adalah kebijaksanaan dan tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya untuk mencapai kepentingan nasionalnya (national interest) berdasarkan kekuatan nasionalnya (national power), atau berdasarkan pada dinamika politik dalam negerinya (domestic Structure).
Politik luar negeri mengandung pandangan hidup, kepentingan nasional, kewajiban, tujuan, sasaran, prinsip-prinsip dan strategi.
Prinsip ofensif, defensif, imperialis, isolasionis, intervensionis, aligned(bersekutu), non aligned, netral, dsb.
Strategi prioritas
Decision Making Process
Decision Making Process dipengaruhi oleh:
- international influences,
- state or internal influences,
- individual influences.
State/internal influences = state’s attributes (ex: military capabilities, level of economic development, type of government, etc.)
Decision Making Process
Kemampuan mengenal dan menganalisis masalah
Kemampuan menentukan prioritas
Kemampuan menentukan alternatif-alternatif kebijakan
Kemampuan menggaitkan analisis dengan sumber management (man, money, material, method)
The concentric circles of power in Foreign Policy making:
President and key advisers (ex:loby Yahudi, Para Mullah)
Lower level bureaucrats, the armed services, scientist
Congress, political parties, interest groups
Public opinion, the media
Kode Mata Kuliah : 010 – 026201
Jumlah Kredit: 3 SKS
Ruli I. Ramadhoan, S.Sos
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2008
Politik???
Pendapat Umum:
Politik itu kotor! Bahkan masyarakat mengklaim setiap individu yang telah berbaju politik terkesan kotor, koruptor dan dianggap kaum munafik.
Pemikiran- pemikiran seperti ini telah tertanam pada setiap masyarakat, pria atau wanita, anak- anak bahkan remaja- remaja pada umumnya.
Penyebab:
-Pernyataan Ini merupakan akibat dari terlalu seringnya politik dijadikan ajang homo homini lupus, serigala bagi sesama. Atau sekurang-kurangnya politik telah dijadikan ajang perebutan kuasa dan uang, yang terkadang dengan memeras hak orang lain.
-kurangnya bimbingan dan pendidikan politik/ ilmu politik terhadap masyarakat.
Pencegahan: Diperlukan beberapa pemahaman melalui ilmu tersebut dengan bimbingan dan pendidikan politik.
Beberapa definisi yang diberikan oleh para philosophy tentang ilmu politik, diantaranya:
1. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
2. Sedangkan pendapat Seely dan Stephen leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan.
3. Di lain pihak pemikir francis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
4. Di sisi lain, Lasswell menyetujui ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan.
Dari beberapa definisi diatas:
jelas bahwa ilmu politik sangat diperlukan didalam satu Negara, dimana perbedaan pendapat hampir terkesan sama. Tapi perlu diketahui pendapat yang paling utama merupakan paling luas dan tepat, yang mana dikatakan bahwa ilmu politik, ilmu yang mempelajari tentang Negara, dimana berartikan luas dan mencakup secara keseluruhan
Setiap ilmu pada dasarnya murni dan baik.
Ilmu politik dibentuk oleh para ilmuwan philosophy, jelas memiliki banyak mamfaat.
Intisarinya Ilmu politik berbeda dengan para pelakonnya (Actor), yang mana aktor politik berlakon layaknya alunan musik, mereka tidak mau tau apakah itu benar atau salah yang jelas dramanya selesai!
Politik berasal dari polis (negara kota/ City State: bhs Yunani: 450 SM), artinya kegiatan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat.
POLITIKA (POLITIKE TECHNE): yaitu segala aktifitas yang dijalankan untuk melestarikan dan perkembangannya.
Maka: Politik pada hakikatnya adalah The art and science of government.
Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes: Politik adalah Power (kekuasaan). Cenderung menuju diktator.
Kekuasaan tidak identik dengan politik. Kekuasaan hanya salah satu unsur politik.
Poltik: Unsur Ilmu (science) dan Seni (Art) untuk berbagai macam kegiatan
Btw, POWER…
Dalam THI, konsep POWER (kekuasaan, kekuatan) menempati posisi istimewa dalam studi HI. Ilmuwan dibidang ini, sejak Yunani Kuno menganggap Power adalah unsur utama tindakan politik.
Definisi Hans J. Morgenthau: Politik dalam negeri/ Int’l adlh sebagai perjuangan memperoleh kekuasaan.
Coloumbis dan Wolfe:
- Power dipandang sebagai sekumpulan atribut atau sifat ssorang, suatu kelompok atau suatu negara?atau;
- Sbg suatu hubungan antara dua aktor politik dengan kehendak yang berbeda?
Ex: karakteristik neg. yang bisa diukur: ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk, kekuatan militer?/ sekumpulan hubungan manusia yang selalu berubah yg bertumpu pd kombinasi kekuatan (strength), reputasi,&kemampuan manipulatif?
Kautilya (realisme. Negarawan India kuno), Power sbg kepemilikan kekuatan (atribut) yang berasal dr unsur: pengetahuan, kekuatan militer, dan keberanian.
Morgenthau: Power sbg suatu hubungan antara dua aktor politik, dimana aktor A memiliki kemampuan utuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B.
“ bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hub. psikologi yang plng halus yang dipakai oleh pikiran seseorang utk mengendaliakan pikiran orang lain” (Hans Morgenthau, Politic Among Nations, dalam Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hub. Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES)
Ex: Petinju/ Negara maju dan Negara berkembng
Tapi…
Tidak berarti mengabaikan kenyataan bahwa politik jg meliputi dimensi lain yang mencerminkan kerja sama, kompromi, solidaritas, dan keuntungan timbal balik.
Couloumbis dan Wolfe mengusulkan definisi Power secara luas, yang merujuk pada apa saja yang menciptakan dan memprtahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B.
Power memiliki 3 unsur:
a. Daya paksa (force) à penggunaan kekuatan militer, ekonomi, etc oleh aktor A trhdp aktor B demi mencapai tujuan politik A.
b. Pengaruh (influence)à penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku B sesuai keinginan aktor A
c. Wewenang (Authority)à sikap tunduk, sukarela aktor B pd arahan (nasehat, perintah) dari aktor A. à Akibat dari persepsi B terhadap A. ex: penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinn, pengetahuan, keahlian, wibawa.
POLITIK
Plato (427-347 SM), politik merupakan suatu sistem kekuasaan pemerintahan yang dijalankan dan dipegang oleh kaum aristokrat (kaum bijak) yang dipilih lewat proses keputusan bersama dan didalamnya tidak ada kediktatoran.
Aristoteles, politik adalah suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat
Newton dan Descartes, Politik terjadi karena adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan secara Check and Balance
Montesquieu, Politik adalah bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan bisa dimasukkan ke dalam kategori legislatif,eksekutif, dan Yudikatif
5. Harold D. Laswel& Abraham kaplan (Power and Society), Poltik adalah:
- mengenai pengaruh dan kekuasaan sebagaimana alat dari sebuah integrasi,
- Politik berhubungan dengan kekuasaan secara umum dengan semua bentuk dalam hal kejadiannya,
- mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.
6. David Easton, Politik adalah satu bentuk tertentu dari tindakan sosial, yakni tindakan yang menjamin pengambilan dan pelaksanaan keputusan sarta definisi atas bidang penerapannya
Karl Marx, Politik adalah suatu sistem kekuasaan yang didalamnya terdapat suatu sistem kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak (kediktatoran), satu-satunya jalan untuk mencapai sistem kekuasaan tersebut dengan cara melakukan Revolusi.
Moh. Yamin, Politik adalah masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara, maka mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat.
Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit.
Secara luas berarti ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau,
Secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis.
Sejarah secara luas
Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya berikut :
a. Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan Aristoteles.
b. India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra.
c. Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzu
d. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyah
e. Indonesia. Pemikiran tentang negara dan pemerintahan ditemukan pada abad 13 M.
- Kitab Pararaton (Kitab karangan Prapanca, berisi kisah kehidupan para tokoh-tokoh sejarah yang sangat menentukan maju mundurnya suatu negara, misalnya Ken Arok, R. Wijaya, Rangga Lawe, Gajah Mada,dsb).
- Kitab Negarakertagama (melukiskan kemegahan kerajaan Majapahit semasa pemerintahan Hayam Wuruk (Rajasanagara). Kitab ini awalnya bernama Desyawarnana yang berarti cerita-cerita tentang negeri).
- Babad Tanah Jawi.
Sejarah secara sempit
- Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi hukum dan negara.
- Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah
- Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies
- Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of Economic and Political Science
- Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar Sejarah dan Ilmu politik di columbia College.
- Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science Assosiation (APSA)
- Unesco. Lembaga PBB tahun 1948 melahirkan buku Contemporary Political Science
Dalam Buku Contemporary Political Science, terdapat 4 bidang ilmu politik, yaitu:
Teori Politik yang menguraikan perkembangan ide-ide dan teori politik.
Lembaga-lembaga Politik, baik dalam pengertian struktur organisasi pemerintahan Pusat dan daerah beserta fungsi-fungsinya maupun dalam pengertian pranata politik termasuk konstitusi atau UUD.
Partai, Golongan, Pendapat Umum atau Partisipasi Masyarakat.
Hubungan Internasional, yang dewasa ini telah berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri, terlepas dari Ilmu Politik.
Perkembangan lain dari ilmu politik:
Munculnya studi mengenai Pembangunan Politik (political development). Kajian ini menelaah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap masyarakat. Kajian ini banyak dikembangkan oleh para sarjana Barat yang bersikap etnosentrik dalam melihat perkembangan yang terjadi dinegara berkembang.
Artinya, mereka mempergunakan standar dan tradisi Barat untuk menilai suatu peristiwa di negara berkembang. Dengan kata lain, perkembangan di negara berkembang dipandang harus melewati tahapan yang pernah dilalui oleh negara-negara maju.
Politik: bagaimana cara mengatur masyarakat (mikro) yang berkembang secara dinamis, bagaimana mengatur hubungan antara negara (makro) yang syarat dengan konflik, kepentingan (politik internasional)
Untuk mempelajari konflik antara negara pada PD I dan penciptaan perdamaian studi HI munncul di Eropa dan AS.
Paradigma yang berkembang adalah idealis, dimana perdamaian dunia dapat dijaga dengan membentuk aturan main
So…
PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI POLITIK
ISTITUSIONAL (Kelembagaan)
FUNGSIONAL (fungsi-fungsi lembaga)
SISTEM (jaringan/ mekanisme unit-unit)
PERILAKU POLITIK (Aktifitas > Radikal, dll)
HAKIKAT POLITIK (Model, Implementasi)
NORMA HUKUM ( etika, Norma)
HISTORIS ( metode perbandingan sejarah)
FILSAFAT ( kerangka/ proses berfikir, ide-ide)
SOSIOLOGI ( proses-proses, struktur sosial)
KONSTRUKSIONAL ( Kegiatan/ Format politik)
Lanjutan pertemuan yang lalu...
a. Negara
b. Kekuatan
c. Pengambilan keputusan (membuat pilihan diantara alternatif)
d. Kebijakan (keputusan yang memiliki tujuan dan cara mencapainya)
e. Pembagian atau alokasi sumber
Lima Pandangan Tentang Politik:
1. Klasik: Usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicara dan mewujudkan kebaikan bersama.politik sebagai suatu asosiasi wrga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelnggarakan hal ihwal yg menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masy. (aspek idea dan etik)
- Nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, kesejahteraan, dll.
- Keinginan orang banyak atau keinginan golongan mayoritas
Pandangan politik klasik ini terlalu bersifat filosofis sehingga tidak membumi, tidak melihat realitas
Aritoteles: Manusia adlh mahluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia utk hidup dlm polis. Hanya dlm polis manusia dpt memperoleh sifat moral yang plng tinggi, coz segala urusan dgn masyarakat dibicarakan&diperdebatkan, dan tindakan perwujudan kept. bersama akan diambil.
Etika Nikomakea adalah karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles
”memusatkan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku baik dan mengembangkan watak yang baik pula. Aristoteles menekankan pentingnya konteks dalam perilaku etis, dan kemampuan dari orang yang bajik untuk mengenali langkah terbaik yang perlu diambil”
Aritoteles: Manusia adlh mahluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia utk hidup dlm polis. Hanya dlm polis manusia dpt memperoleh sifat moral yang plng tinggi, coz segala urusan dgn masyarakat dibicarakan&diperdebatkan, dan tindakan perwujudan kept. bersama akan diambil.
2. Kelembagaan: Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksa fisik yang sah dlm wilayah tertentu.
Bagi Weber: Politikpersaingan utk membagi kekuasaan/ persaingan utk mempengaruhi pembagian kekuasaan antr negera maupun antr kelompok dlm suatu negara.
3. Kekuasaan: Politik ialah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
Pandangan ini dikemukakan oleh Robson, menurutnya politik adalah usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuiai dengan kehendak yang mempengaruhi.
Kelemahan pandangan ini tidak membedakan aspek politik dengan aspek lain, seperti tokoh agama yang punya pengaruh tidak berarti dia sedang berpolitik.
Selain itu dalam politik terdapat konsep lain selain kekuasaan seperti kewenangan, legitimasi, konflik, dll.
4. Fungsionalisme: Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
Politik dalam pandangan ini berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum.
David Easton “The Authoritative allocation of values for a society”
Artinya alokasi nilai-nilai berdasarkan kewenangan mengikat suatu masyarakat.
Harold Lasswell “Who gets what, when, how”.(Siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana)
- Siapa: bisa orang, lembaga, kelompok, atau bangsa
- Apa: berati nilai, bisa abstrak seperti keadilan dll, bisa juga konkrit seperti kedudukan, kekayaan dll.
- When: ukuran orang yang mendapatkan kekuasaan pada waktu tertentu
- How: cara untuk mendapatkan kekuasaan seperti persuasif atau koersif.
Kelemahan pandangan ini menganggap pemerintah sebagai wasit kepentingan masyarakat, padahal pemerintah sendiri memiliki kepentingan tersendiri.
5. Konflik: Politik sebagai konflik dlm rangka mencari dan/ atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Dalam mendapatkan kekuasaan selalu terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan pertentangan maka lahirlah konflik.
Pandangan ini terlalu menekankan aspek konflik padahal dalam politik ada juga konsensus, kerjasama maupun integrasi.
Konsep-Konsep Ilmu Politik
NEGARA DAN KEKUASAAN
Negara
Teori-teori:
1. Teori Spekulatif:
a. Teori Ketuhanan, menyatakan bahwa negara terbentuk secara langsung, negara adalah ciptaan Tuhan yang melalui raja.
b. Teori Kekuatan, menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya kekuatan fisik seperti perang dan kekuatan ekonomi.
c. Teori Yuridis, menyatakan bahwa negara terbentuk karena Patriarchal (garis bapak), Matriarchal (Garis Ibu), perjanjian masyarakat, hukum adat.
2. Teori Historis/ Evolusi, yakni adanya tahapan tertentu dalam pembentukan negara,ex: Teori Ketuhanan bisa menciptakan teokrasi atau sekularisme; Teori Kekuatan> manusia sebagai penakluk manusia lain (Bellum Omnium Contra Omnes) atau menghalalkan segala cara (menurut Nicollo Machiavelli).
3. Teori Socrates, bahwa suatu negara akan terjadi dari keharusan obyektif, yakni adanya keinginan budi pekerti manusia.
4. Teori Plato, bahwa suatu negara terjadi karena adanya kebutuhan manusia yang beraneka ragam> Teori kebutuhan Maslow (kebutuhan fisik dan non fisik (status, harga diri, kepuasan)þ
5. Teori Alamiah Aristoteles, bahwa suatu negara terjadi karena untuk kepentingan warga negara agar mereka bisa hidup baik dan bahagia dan prosesnya secara alamiah atas kodrat manusia dan adanya alam
Bentuk Negara dan Pemerintahan
Negara Kesatuan, yakni negara yang mempunyai pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal (daerah).
> Sentalistik
> Desentralistik
• Negara Serikat (Federal), yakni negara bagian mempunyai hak pemerintahan
• Negara Protektorat, yakni negara yang berada pada lindungan negara lain
• Negara Uni, Yakni gabungan beberapa negara merdeka dan berdaulat yang bergabung menjadi satu uni
• Negara Dominion, ex: The British Commonwealth of nation (negara-negara persemakmuran)
Negara dari Sisi Ideologi
Negara teokrasi, yakni negara yang didomiasi oleh aliran agama
Negara Sekuler, yakni negara yang menagbaikan aspek keagamaan
Negara Komunis, Negara yang didominasi oleh aliran komunis
Negara Liberalis Kapitalisme (demokrasi), yakni negara yang didominasi paham kebebesan dan ekonomi terbuka/ bebas
Negara Islam, yakni negara yang didominasi paham Islam
Negara Yuridis/ Hukum, yaitu negara yang didominasi oleh penyelenggaraan peraturan-peraturan hukum
Negara Pancasila, Indonesia mengklaim pancasila merupakan suatu paham/ azas penyelenggaraan negara
Kekuasaan Berdasarkan Pada Bentuk Pemerintahan
1.Pemerintahan Monarkhi
a. Monarkhi Absolut
b. Monarkhi Konstitusional (MalaysiaRaja Bergilir)þ
c. Monarkhi Parlemen
Jika dicermati umumnya negara-negara maju terbentuk secara monarkhi
2. Pemerintahan Republik
a. Republik Absolut
b. Republik Konstitusional
c. Republik Parlemen
Jika dicermati negara-negara republik merupakan negara yang menganut paham Demokrasi
KEKUASAAN
Kekuasaan adalah gejala yang selalu ada dalam proses politik
Politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu berkaitannya antara keduanya.
Konsep-konsep yang berkaitan dengan kekuasaan:
- Influence atau pengaruh, yaitu bagimana seseorang mampu mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela.
- Persuasi yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan argumentasi
- Manipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun yang dipengaurhi tidak menyadari
- Coersion adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan.
- Force yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini biasanya dilengkapi dengan sejata, sehingga orang lain mengalami ketakutan.
Robert Dahl
Kekuasaan (dilihat dari ilmu social modern/ studi perilaku) mengacu pada bagian perangkat hubungan diantara satuan-satuan social, perilaku satu atau lebih bagian yang dalam keadaan tertentu tergantung pada perilaku satuan-satuan atau bagian-bagian yang lain. Ex: A mempunyai kekuasaan atas B atau perilaku A menyebabkan perilaku B
Roderick Martia
Kekuasaan adalah kata-kata atau istilah yang terkait dengan kepatuhan, paksaan, otoritas, dan pengaruh.
Kekuasaan merupakan pola hub. dominasi X subordinasi.
Kepatuhan mengacu pada sikap dan perilaku yang disebabkan oleh kekuasaan atau tindakan-tindakan yang mengesampingkan dirinya sendiri karena sumpah pada orang lain.
Etzioni
Kepatuhan: - Penyesuaian tindakan
- Arah Dukungan
- Orientasi para pelaku yang dikuasai
Pemaksaan - Pengenaan (kontak fisik)þ
- Ancaman Fisik
Otoritas - Keabsahan
- Hak untuk berharap dengan ketaaatan perintah
Pemaksaan, otoritas, dan pengaruh adalah produk dari hubungan ketergantungan yang timpang.
Weber: kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada, termasuk dengan kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu.
Lewin: kekuasaan adalah kemampuan potensional dari seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi yang lainnya di dalam sistem yang ada.
Dahrendorf: kekuasaan adalah milik kelompok, milik indv-indv dari pada milik struktur sosial
Kekuasaan : 1. Melekat pd kepribadian indv
2. Hubungan factual
Otoritas : 1. Sll dikaitkan dgn posisi/ peranan sosial
2. Hub. yang logis
3. Merupakan bagian dari struktur sosial
Kekuasaan yang menghilangkan hubungan sosial menyebabkan konflik sosial
Blau: kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan keinginannya pada yang lain meski dgn kekuatan penangkal, baik dlm bentuk pengurangan secara tetap ganjaran-ganjaran yg disediakan maupu dalam bentuk hukuman, keduanya sama bersifat negatif.
Parson: kekuasaan sebagai suatu sumber sistem, suatu kemampuan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban yang mengikat, sehingga perlu mengalakan sanksi-sanksi situasional yg bersifat negatif.
Kekuasaan dlm konteks konsensus dan legitimas.
Ramelan Surbakti: kekuasaan ditinjau dari 6 dimensi:
1. Potencial dan aktual
2. Positif negatif
3. Konsensus dan paksaan
4. Jabatan dan pribadi
5. Implisit dan eksplisit
6.Langsung dan tidak langsung
Kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat secara umum.
Unsur kekuasaan terdiri dari ;
Tujuan
Cara
Hasil
Oleh karena agar kekuasaan tidak disalahartikan maka perlu difahami makna kekuasaan, yaitu :
1. Kekuasaan adalah hubungan antara manusia
2. Pemegang kekuasaan punya kemampuan mempengaruhi orang lain
3. Pemegang kekuasaaan bisa individu, kelompok, organisasi atau pemerintah
4. Sasaran kekuasaan dapat individu, kelompok, organisasi atau pemerintah
5. Pihak yang mempunyai sumber kekuasaan belum tentu punya kekuasaan, bergantung pada kemampuannya untuk menggunakan sumber kekuasaan itu.
6. Penggunaan sumber kekuasaan dapat dengan paksaan, konsensus atau kombinasi dari keduanaya.
7. Kekuasaan bisa memiliki tujuan yang baik atau juga buruk
8. Berkaitan pula dengan distribusi kekuasaan
9. Kekuasaan digunakan untuk masyarakat umum
10. Sumber pengaruh digunakan mempengaruhi proses politik
Jadi kekuasaan bukan hanya paksaan atau kekerasan atau manipulasi tetapi bisa juga konsensus dan kerelaan
Kekuasaan harus dilihat dari dimensi yang saling melengkapinya, yaitu :
• Potensial – aktual artinya sumber kekuasaan bila belum digunakan maka masih bersifat potensial bila sudah digunakan berarti sudah aktual.
• Positif – negatif maksudnya kekuasaan apakah untuk mencapai tujuan tertentu (positif) atau untuk mencegah pihak lain (negatif)
c. Konsensus – paksaan kekuasaan bisa berupa kesadaran dan persetujuan (konsensus) bisa juga dengan ketakutan (paksaan) seperti ketakuatan secara fisik, ekonomi dan psikologis.
d. Jabatan – pribadi, kekuasaan di masyarakat modern adalah kekuasaan karena jabatan sedangkan, bila kekuasaan pribadi itu karena kualitas pribadi seseorang.
e. Implisit – eksplisit kekuasaan bisa secara kasat mata dirasakan atau tidak dirasakan
f. Langsung – tidak langsung, maksudnya seberapa besar efektivitas kekuasaan.
Jadi kekuasaan biasanya berkaitan dengan ;
- Bagaimana dilaksanakan
- Bagaimana didistribusikan
- Mengapa ada yang punya kekuasaan lebih dari yang lain
Sumber kekuasaan terdiri dari ;
1.Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi dll
2. kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha dll
3. Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah yang diakui.
4. Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola.
5. jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan.
6. massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru dll.
7. informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk opini publik.
Sumber kekuasaan dapat digunakan untuk dua hal :
a. Non politik seperti untuk usaha, berbelanja, memberi bantuan dll.
b. Mempegaruhi proses politik dengan syarat :
- Kuat motivasi untuk mencapai tujuan
- Mempunyai harapan untuk berhasil
- Punya persepsi mengenai biaya dan resiko
- Punya pengetahuan tentang cara mencapainya.
Hasil penggunaan sumber kekuasaan bisa dilihat dari :
1. Jumlah individu yang dikendalikan
2. Bidang kehidupan yang dikendalikan
3. Kedalaman pengaruh kekuasaan
Cara Distribusi Kekuasaan ;
a. Model elit memerintah
b. Model pluralis
c. Model populis
B. Kedaulatan
1. Makna Kedaulatan
Secara Sempit
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu Negara
Secara Luas
Kedaulatan hak khusus untuk menajlankan kewenagnan tertingi atas suatu wilayah atau suatu kelompok orang, seperti Negara atau daerah tertentu. Istilah kedaulatan dalam bahasa Indonesia berarti kekuasaana atau dinasti pemerintahan.Kedaulana umumnya dijalankan oleh pemerintah atau lembaga politik sebuah negara.
Kedaulatan negara dasarnya tidak bersifat mutlak (absolute) karena ada sejumlah faktor lain yang membatasinya.
Kedaulatan memiliki empat sifat dasar, yaitu:
1. Permanen
Kedaulatan itu tetap ada selama negara tetap berdiri.
2. Asli
Hukum kedaulatan itu tdak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi.
3. Bulat
Tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya bahwa kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara.
4. Tidak Terbatas
Kedaulatan itu tidak di batasi oleh siapa pun sebab apabila kedaulatan ini terbatas, tentusaja bahwa ini merupakan kekuasaan yang tertinggi akan lenyap
Definisi:
Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi
Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik
Prinsip moral - menentukan siapa yang berhak memerintah
- mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang
Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuanKegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugasHak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenanganTugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara disebut fungsi
Sumber Kewenangan:
1. Tradisi – keluarga atau darah biru
2. Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan
3. Kualitas pribadi seperti atlit, artis
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat menjadi pemimpin
5. Instrumental yaitu kekayaan dan keahlian iptek
Tipe Kewenangan
1. Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan
2. Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental
Setiap masyarakat pasti memakai kedua tipe kewenangan ini hanya yang satu dijadikan sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap
Peralihan Kewenangan:
a. a. Turun temurun – keturunan atau keluarga
b. Pemilihan – langsung atau perwakilan
c. Paksaan – revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan.
Sikap Terhadap Kewenangan:
1) Menerima
2) Mempertanyakan (skeptis)
3) Menolak
4) Kombinasi
Definisi:
Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.
Persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi karena ketiganya berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau masyarakat.
Perbedaannya kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan politik, sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik (bersifat top down), adapun legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin (bersifat bottom up)
Legitimasi mempunyai posisi fundamental karena menyangkut “kelanggengan” dan keberlangsungan suatu kepemimpinan atau kekuasaan suatu pemerintahan (institusi state). Seperti yang dikatakan oleh Larry Diamond dan Prezeworski bahwa demokrasi kita terkonsolidasi apabila ia “mendapatkan legitimasi yang luas dan kuat dari warga sehingga sangat kecil kemungkinannya ia akan ambruk”. (Larry Diamond, Developping Democracy: to Ward Concolidation, Yoyakarta: iRE Press, 2000)
Adanya legitimasi yang kuat dari warga, atau adanya penerimaan sebagai satu-satunya aturan main dalam membangun dan melaksanakan pemerintahan ini ditandai dengan tidak signifikannya perilaku menentang demokrasi dari kekuatan-kekuatan yang ada, tumbuhnya keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik, dan berfungsinya negara secara efektif dalam penegakan hukum. (Saiful Mujani, Mengkonsolidasikan Demokrasi Indonesia: Refleksi Satu Windu Reformasi, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Mei 2006)
Objek Legitimasi:
1. Masyarakat politik - krisis identitas
2. Hukum - krisis konstitusi
3. lembaga politik - krisis kelembagaan
4. pemimpin politik - krisis kepemimpinan
5. kebijakan - krisis kebijakan
Krisis ini terjadi secara berurutan ketika sudah mencapai krisis kebijakan maka sebenarnya sudah terlewati krisis identitas, krisis konstitusi, krisis kelembagaan dan krisis kepemimpinan. Maka bila semuanya sudah mengalami krisis disebutlah krisis legitimasi.
Kadar Legitimasi
a. Pra legitimasi, ada dalam pemerintahan yang baru terbentuk yang meyakini memiliki kewenangan tapi sebagian kelompok masyarakat belum mengakuinya
b. Berlegitimasi, yaitu ketika pemerintah bisa meyakinkan masyarakat dan masyarakat menerima dan mengakuinya.
c. Tak berlegitimasi, ketika pemimpin atau pemerintah gagal mendapat pengakuan dari masyarakat tapi pemimpin tersebut menolak untuk mengundurkan diri, akhirnya muncul tak berlegitimasi. Untuk mempertahankan kewenangannya biasanya digunakan cara-cara kekerasan.
d. Pasca legitimasi, yaitu ketika dasar legitimasi sudah berubah.
Cara Mendapat Legitimasi
1. Simbolis, yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dilakukan secara ritualistik seperti upacara kenegaraan, parade tentara atau pemberian penghargaan.
2. Materiil/instumental yaitu menjanjikan dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) seperti sembako, pendidikan, kesehatan dll.
3. Pemilu untuk memilih orang atau referendum untuk menentukan kebijakan umum.
Tipe Legitimasi:
1.Tradisional–tradisi yang dipelihara dan dilembagakan contoh kerajaan
2.Ideologi–penafsir dan pelaksana ideologi, untuk mendapat dan mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya juga menyingkirkan pihak yang membangkan terhadap kewenangannya.
3.Kualitas pribadi–kharisma, penampilan pribadi, atau prestasi
4.Prosedural – peraturan perundang-undangan
5.Instrumental – menjanjikan dan menjamin kesejahteraan materiil.
Pemimpin yang mendapatkan legitimasi berdasarkan prinsip tradisional, ideologi dan kualitas pribadi menggunakan metode simbolis. Sedangkan pemimpin hasil dari prinsip prosedural dan instrumental menggunakan metode prosedural dan metode intrumental.
Max Weber Membagi Dasar Legitimasi Menjadi Tiga:
Tradisi. Yaitu sebuah legitimasi yang berasal dari masyarakat yang lebih didasari oleh tradisi yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat.
Biasanya legitimasi yang berdasarkan pada tradisi ini kita kenal atau ada dalam masyarakat feodal atau dalam masyarakat dengan sistem monarki. Legitimasi yang telah terjadi dengan cara memberi kewenangan kepada pemimpin tradisional atau raja secara turun temurun tanpa melalui proses pemilihan.
Biasanya kita mendengar istilah putra mahkota yaitu seorang anak raja yang menjadi bakal calon pemimpin yang nantinya akan menggantikan posisi raja apabila sudah mati dan berlanjut secara turun temurun. Sistem ini relatif efektif dan tidak memakan biaya dan waktu yang begitu besar, serta tidak memiliki standard kemampuan kepemimipinan dan lain-lain. Meskipun tidak adanya jaminan bahwa seorang pemimpin mampu atau tidak memimpin dan mengatasi permasalahan pemerintahan, namun tradisi ini dipandang baik.
Kharisma. Dukungan penuh bisa didapat oleh seseorang hanya dengan mengandalkan kharisma yang dimilikinya. Bahkan kharisma ini bisa terjadi secara turun-temurun atau mewarisi keturunan-keturunan setelahnya seperti pada masyarakat feodal.
Kharisma yang berasal dari keturunan (warisan) misalnya kharisma yang dimiliki oleh pendiri Nahdatul Ulama KH. Hasyim Ashari yang turun kepada keturunan-keturunan (Gusdur misalnya) dipercaya oleh masyarakat Nahdatul Ulama memiliki kemampuan memimpin dan dapat memimpin negara dengan baik seperti generasi sebalumnya yang beasal dari Nahdatul Ulama.
Selain itu legitimasi yang didasari atas kharisma dapat juga berasal dari jasa baik yang pernah dilakukan oleh seorang pemimpin yang dikenang dalam masyarakat.
Misalnya:
Masa kepemimpinan Soekarno. Sosok yang dikenal Bapak proklamator ini adalah pemimpin pertama, yang dianggap sebagai pahlawan yang telah berjasa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Oleh karena jasa baik tersebut maka masyarakat Indonesia memberikan legitimasi yang sangat besar kepada Soekarno. Kharisma yang dimiliki oleh Soekarno ini menetes dan menjadi semacam yurisprudensi bagi Megawati ketika mencalonkan diri baik sebagai ketua PDIP maupun saat menjadi Presiden RI. Megawati dianggap sebagai reinkarnasi dari pada kepemimpinan Soekarno.
Contoh lain misalnya seperti pemimpin Kuba Fidel Castro, pemimpin Bolivia Hugo Chaves, dll.
Rasional. Legitimasi yang berasal dari tradisi dan kharisma adalah legitimasi yang cenderung tidak rasional dan tidak memiliki jaminan atas kecakapannya dalam memimpin, karena ketika publik atau masyarakat menyerahkan dukungannya secara penuh dan memberikan segala kewenangan untuk mengatur kepada seorang pemimpin lebih didasarkan oleh kekaguman terhadap sang tokoh.
Rasa kagum yang begitu dalam dapat membuat seorang menjadi tidak rasional serta tidak mengindahkan kekurangan/ kelemahan lain yang dimiliki oleh seorang calon pemimpin tersebut.
Legitimasi Rasional adalah dukungan yang diberikan kepada seorang pemimpin berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasioanal.
Legitimasi rasional biasanya terdapat dalam masyarakat modern, demokratis dan berpendidikan, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam masyarakat modern dan berpendidikan masih ada publik atau masyarakat yang memberikan dukungannya berdasarkan faktor tradisi dan kharisma.
Dalam masyarakat modern, demokratis, dan berpendidikan, dalam memberi dukungan cenderung melihat kualitas dan kualifikasi pribadi seorang tokoh dalam memahami, mengendalikan, mengatur, memimpin, dan lain-lain dalam kerjanya. Selain itu dalam masyarakat modern, demokratis, dan berpendidikan lebih kritis dalam memantau serta kritis dalam kontrol terhadap kinerja pemerintahan.
Manfaat Legitimasi
1. menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial
2. mengatasi masalah lebih cepat
3. mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik
4. memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualita kesejahteraan
Krisis Legitimasi
1. peralihan prinsip kewenangan
2. persaingan yang tajam dan tidak sehat
3. pemerintah tidak memenuhi janjinya
4. sosialisasi kewenangan berubah
timbullah kekecewaan dan keresahan yang menimbulkan krisis legitimasi.
Ideologi-Ideologi
Ruli I. Ramadhoan
Ideologies?
Ideologi, beberapa definisi:
* sekumpulan Doktrin, mitos, kepercayaan, dll, yang menuntun individu, gerakan sosial, institusi, golongan, atau kelompok yang besar.
* sekumpulan doktrin, mitos, dll., yang mengacu pada beberapa tujuan politik dan sosial, seperti fasisme, bersama dengan perangkat-perangkat yang mendukung pemakaiannya.
* sekumpulan ide yang merefleksikan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi sosial dari individu, kelompok, golongan, atau budaya.
Lanjutan…
* sekumpulan doktrin atau kepercayaan yang membentuk dasar-dasar politik, ekonomi, dan sistem-sistem lain.
* sebuah sistem kepercayaan atau teori yang biasanya bersifat politis, yang dipegang oleh seseorang atau kelompok. kapitalisme, komunisme, dan sosialisme biasanya disebut sebagai ideologi.
1796, ‘ilmu mengenai ide”, yang semula merupakan filsafat akal yang memperoleh ide atau gagasan dari akal (sebagai lawan dari metafisika), dari bahasa francis “ideologie” , studi atau ilmu mengenai ide-ide. dikemukakan oleh filsuf Prancis Antoine Destutt de Tracy (1754-1836).
Kata ini berasal dari ideo- “mengenai ide”. makna ideologi sebagai “sekumpulan ide, doktrin yang sistematis” tercatat pertama kali pada tahun 1909. sedangkan ideologue pertama kali tercatat pada 1815, yang berhubungan dengan Revolusi Prancis.
(The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition)
Louis Althusser:
1. is something specific, histories, and differing. Ex: ideologi Kristen, Ideologi Islam, Ideologi demokratik, ideologi feminis, ideologi marxis, etc.
2. Structuralis a everlasting structure
Marxis: a part from superstructur
Karena ideologi adalah suatu struktur, maka isi struktur itu dapat berubah-ubah, kita dapat mengisi struktur itu dengan hgal yang kita inginkan, namun bentuknya, seperti halnya struktur dari kesadaran adalah selalu sama.
Ideologi works unconsciously
Seperti halnya bahasa, Ideologi merupakan struktur atau sistem dimana kita semua mempergunakannya, serta memberikan ilusi kepada kita, bahwa kita secara bebas memilih untuk percaya pada sesuatu hal yang kita percaya, ataupun kita dapat menemukan banyak alasan kenapa kita mempercayai hal itu semua.
“ideology…biasanya dimaknai sebagai sebuah doktrin yang bersifat preskriptif yang tidak didukung oleh argumentasi rasional,”
[D.D. Raphael, "Problems of Political Philosophy," 1970]
Liberalism and Capitalism
A. Liberalism= faham kebebasan
Tumbuh dari masyarakat konteks masy Eropa pada abad pertengahan.
Menggusur pola feodalism abad pertengahan:
Tuan tanah/ aristokrat, bangsawan, hak-hak istimewa gereja (patron)
Perbudakan (client)
Penindasan trhdp kaum petani kecil (serfdom)
Lanjutan…
Liberalisme tdk diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan tercipta dari keresahan ilmiah golongan intelektual
Feodalisme=Liberalisme Dominasi atas indv. Bedanya pada skalanya yaitu kelompok/ lembaga pada feodal dan indiv pada liberalism.
Ciri Liberalism
(John Stuart Mill)
1. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang terbaik
2. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebsan beragama, dan kebebasan pers
3. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yg dibuat hnya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk dirinya sendiri.
Lanjutan…
4. Kekuasaan dari seorang terhadap orang lain merupakan hal yg buruk. Oleh karena itu pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah.
Kekuasaan dicurigai sebagai cenderung disalahgunakan, dan sejauh mungkin dibatasi.
5. Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap indiv atau sebagian terbesar indiv berbahagia. Kalau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagiaan sebagian besar indv blm tentu maksimal.
Negara-negara penganut: Inggris dan koloni-koloninya termasuk Amerika.
B. Capitalism?
sebuah kepanjangan tangan dari liberalism.
By product dari filsafat politik liberalism
berkembang di zaman enlightenment abad 18.
Pandangan marxian
Kapitalisme, adalah sebuah nama yang diberikan terhadap sistem sosial dimana alat-alat produksi, tanah, pabrik-pabrik dan lain-lain dikuasai oleh segelintir orang yaitu kelas kapitalis (pemilik modal).
lanjutan
Jadi kelas ini hidup dari kepemilikannya atas alat-alat produksi. Sementara kelas lain (buruh) yang tidak menguasai alat produksi, hidup dengan bekerja (menjual tenaga kerjanya) kepada kelas kapitalis untuk mendapatkan upah.
Kepemilikan alat-alat produksi kemudian dipergunakan untuk menghasilkan barang-barang untuk dijual ke pasaran untuk mendapatkan untung. Keuntungan ini kemudian dipergunakan kembali untuk menambah modal mereka untuk produksi barang kembali, jual ke pasar, dapat untung. Begitu seterusnya. Inilah yang kemudian sering dikatakan bahwa tujuan dari kapitalis adalah untuk mengakumulasi kapital (modal) secara terus menerus.
Adam Smith adalah peletak dasar pemikiran kapitalisme yang menjelaskan bekerjanya mekanisme hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan pribadi karena kompetisi dan kekuatan individualisme dalam menciptakan keteraturan ekonomi
kapitalisme melakukan klasifikasi antara nilai guna dengan nilai tukar yang ada pada setiap komoditi
Ukuran riil dari nilai tukar komoditi, harus dilihat dari kondisi pertukaran, dimana 'ukuran riil' dari nilai komoditi adalah kuantitas dari kerja yang berada dalam barang-barang lain yang dapat dipertukarkan di pasar
Pernyataan yang dekat dengan anda??
“Dengan modal yang minim untuk menghasilkan laba yang maksimal”
Pengusaha yang pandai adalah seorang yang membayar sekecil mungkin terhadap apa yang dibelinya dan menerima sebanyak mungkin terhadap apa yang dijualnya.
Tahap awal menuju keuntungan yang tinggi = menurunkan biaya-biaya produksi. Salah satu biaya produksi adalah upah buruh. Oleh karena itulah kepentingan pengusaha untuk membayar upah serendah mungkin. Selain itu pengusaha juga berkepentingan untuk mendapatkan hasil kerja buruhnya sebanyak mungkin.
Bagaimana pendapat anda?
"Bukanlah dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir atau tukang roti', kita mengharapkan mendapat makanan; melainkan dari penghargaan mereka atas kepentingan diri mereka masing-masing. Kita camkan dalam diri kita, bahwa bukanlah dari rasa kemanusiaan, melainkan dan rasa cinta terhadap diri-sendiri; dan tak akan kita berbicara pada mereka mengenai kebutuhan-kebutuhan kita bersama, melainkan atas dasar laba yang bisa mereka raih‘.(Adam Smith, dalam Bonnie Setiawan, Peralihan Kapitalisme Di Dunia Ketiga, Insist Press, 1999)
Individualis….
Kompetisi….
Tidak ada sesuatu yang gratis (Materialistis)….
Serakah…
Kerusakan ekologi
Lanjutan…
David Ricardo
Melakukan kritik terhadap Adam Smith, terutama yang berkaitan dengan nilai komoditi.
Menurutnya, nilai komoditi terdapat pada kerja manusia berikut bahan-bahan mentah dan alat-alat kerja.
Ricardo menemukan bahwa komoditi yang dijual pada harganya, kira-kira akan setara dengan jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinnya.
Asumsinya satu-satunya nilai tukar, berawal dari jumlah kerja yang digunakan untuk memproduksi, Karenanya dari Ricardo-lah sifat parasit dari seluruh pendapatan yang tidak diperoleh dari kerja terbongkar, sebab darinya, kelak akan ditemukan apa yang dinamai dengan nilai lebih dan kerja lebih.
Lanjutan…
Kedua ilmuwan ini menjadi peletak dasar bagi ideologi kapitalisme awal dan mereka hidup pada masa transisi dari ekonomi subsisten menuju pada sistem ekonomi pasar, yang mengandalkan pada laba.
Paul Baran menyatakan bahwa kapitalisme terbentuk ketika terjadi akumulasi modal dalam bentuk modal dagang yang kemudian menjadi dasar ekspansi Eropa dimana negara memberikan dukungan terhadap kompetisi.
Semangat capitalismpd dasarnya manusia tidaklah jahat, dan sejarah umat manusia dapat disimpulkan sebagai sejarah progress yang menuju pada suatu tatanan rasional dalam kehidupan, sehingga tunutunan spritual dr lembaga keagamaan tidak perlu (Perspektif Kantian)
Kapitalisme merujuk pada sejumlah prinsip struktural yang mendasari praktik akumulasi modal dalam konteks pasar produksi dan tenaga kerja yang kompetitif.
Kapitalisme membawa dunia pada sistem perekonomian yang tunduk pada norma serta aturan pasar. Terobosan kapitalisme adalah membentuk sistem pasar yang hegemonik dimana kekuasaan privat juga memiliki kemampuan untuk mencipta pengaruh pada kawasan publik.
Sosialisme dan Komunisme
Muncul awal abad 19 sosialis utopia.
Sosialisme ini didasarkan pada pandangan kemanusiaan (humanitarian) dan meyakini kesempurnaan watak manusia.
Pencetus: Karl Marx atas pemikiran Hegel dan Darwin dan diteruskan Engel.
Pada pekembanganya analisa sosialnya menjadi jelas:
Kemanjuan manusia dan keadilan terhalang oleh lembaga hak milik atas sarana produksi
lanjutan
Pemecahannya:
Membatasi/ menghapus kepemilikan pribadi (private property) dan menggantinya dgn kepemilikan bersama atas sarana produksi.
Dgn cara ini, ketimpangan distribusi kekayaan (social inequality) dri lembaga kepemilikan pribadi dibawah kapitalis dpt ditiadakan.
Sosialisme dan komunisme adalah sama. Bercita-cita untuk menggusur sistem capitalism dan mewujudkan masyarakat yang adil dan merata dengan merebut alat produksi dan kepemilikan pribadi menjadi kepemiliksn bersma (utopis)
Apa perbedaannya?
Inti dari sosialisme dan komunisme adalah sama. Yang membedakan adalah method and tool dalam mengubah capitalism dengan sosialism.
Paham sosialis:
yakin bahwa perubahan dpt dicapai dgn cara-cara yang damai dan demokratis
Lebih luwes dlm memperjuangkan perbaikan nasib buruh secara bertahap
Bersedia berperan serta dlm pemerintahan yang belum seluruhnya menganut sosialis. Banyak diterapkan negara-negara Eropa Barat
Paham Komunis:
mperubahan harus diraih dengan cara revolusi.
Pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada tahap transisi. Coz, pada masa transisi dengan bantuan negara dibawah diktator proletariat , semua hak milik pribadi dihapuskan, diambil alih dan dilanjutkan dalam kontrol negara.
Uni Soviet dan Eropa Timur, Cina, Vietnam
Komunis Uni Soviet (Lenin-Stalin) dan Cina (Mao) berbeda berdasarkan pandangan dan penafsirannya atas ajaran Marxisme, letak geografis dan sosiologis masykatnya.
Nasionalisme dan Fasisme
A. Nasionalisme
Berakhirnya Perang Dingin dan semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat akseleratif, tidak dengan serta-merta membawa lagu kematian bagi nasionalisme.
Lanjutan…
Sebaliknya, narasi-narasi nasionalisme menjadi semakin intensif dalam berbagai interaksi dan transaksi sosial, politik, dan ekonomi internasional, baik di kalangan negara maju, seperti Amerika Serikat (khususnya pascatragedi WTC), Jerman, dan Perancis, maupun di kalangan negara Dunia Ketiga, seperti India, China, Brasil, dan Indonesia.
Studi semantik Guido Zernatto (1944), kata nation berasal dari kata Latin natio yang berakar pada kata nascor = “saya lahir”
Merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.
B. Fasisme
Ideologi yang berakar di Eropa.
Pondasi fasisme dibangun oleh sejumlah pemikir Eropa pada abad ke-19, dan dipraktikkan pada abad ke-20 oleh negara-negara seperti Italia dan Jerman.
Fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dengan kata lain, fasisme adalah suatu sikap nasionalisme yang berlebihan. nasionalisme dalam versi dan kapasitas yang lebay… (“,)
Fasisme dapat menghambat proses multikulturalisme karena bersifat :
- Ultra Nasionalis
- Rasis
- Militeris
- Imperialis
Unsur-unsur pokok dalam ideologi fasisme
1. Ketidakpercayaan pada kemampuan nalar.
Keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatic adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. Terutama pemusnahan nalar digunakan dalam rangka “tabu” terhadap masalah ras, kerajaan atau pemimpin.
2. pengingkaran derajat kemanusiaan
Manusia tidaklah sama, justru pertidaksamaanlah yang mendorong munculnya idealisme mereka. Bagi fasisme, pria melampaui wanita, militer melampaui sipil, anggota partai melampaui bukan anggota partai, bangsa yang satu melampaui bangsa yang lain dan yang kuat harus melampaui yang lemah.
3. kode prilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan
Negara adalah satu sehingga tidak dikenal istilah “oposan”. Jika ada yang bertentangan dengan kehendak negara, maka mereka adalah musuh yang harus dimusnahkan. Dalam pendidikan mental, mereka mengenal adanya indoktrinasi pada kamp-kamp konsentrasi. Setiap orang akan dipaksa dengan jalan apapun untuk mengakui kebenaran doktrin pemerintah. Hitler konon pernah mengatakan, bahwa “kebenaran terletak pada perkataan yang berulang-ulang”. Jadi, bukan terletak pada nilai obyektif kebenarannya.
4. pemerintahan oleh kelompok elit
Pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tahu keinginan seluruh anggota masyarakat. Jika ada pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah keinginan si-elit.
5.totaliterisme
Fasisme bersifat total dalam meminggirkan sesuatu yang dianggap “kaum pinggiran”. Hal inilah yang dialami kaum wanita, dimana mereka hanya ditempatkan pada wilayah 3 K yaitu: kinder (anak-anak), kuche (dapur) dan kirche (gereja).
6. Rasialisme dan imperialisme
Dalam suatu negara kaum elit lebih unggul dari dukungan massa dan karenanya dapat memaksakan kekerasan kepada rakyatnya. Dalam pergaulan antar negara maka mereka melihat bahwa bangsa elit, yaitu mereka lebih berhak memerintah atas bangsa lainnya. Fasisme juga merambah jalur keabsahan secara rasialis, bahwa ras mereka lebih unggul dari pada lainnya, sehingga yang lain harus tunduk atau dikuasai. Dengan demikian hal ini memunculkan semangat imperialisme.
7. menentang hukum dan ketertiban internasional.
Fasisme mengangkat perang sebagai derajat tertinggi bagi peradaban manusia
Fundamentalis dan Konservatisme
Fundamentalis
Fundamentalisme berasal dari agama Protestan. Pemeluk agama Kristen Protestan inilah yang pertama kali memakai istilah fundamentalisme, yaitu mereka ingin kembali ke dasar-dasar ajaran agama dengan keinginan menafsirkan Kitab Suci secara harfiah dan menganggap Kitab Suci tidak pernah salah.
Dalam perekembangan selanjutnya, pengertian fundamentalisme merujuk kepada semua pemeluk agama.
Lanjutan…
Gerakan-gerakan yang menunjukkan fanatisme agama dan militansi terhadap ajaran-ajaran kitab suci.
Islam: Fundamentalisme adalah sikap yang ingin kembali ke ajaran Kitab Suci dan perilaku para nabi yang di dalam agama Islam disebut sunnah atau hadits
Prototipe pemikiran yang menjadi ciri khas fundamentalisme ini adalah penafsiran Injil dan seluruh teks agama secara literal dan menolak secara utuh seluruh bentuk penakwilan atas teks-teks manapun, walaupun teks-teks itu berisikan metafor-metafor rohani dan simbol-simbol sufistik, serta memusuhi kajian-kajian kritis yang ditulis atas Injil dan Kitab Suci
B. Konservatisme
Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional
Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin, conservāre, melestarikan; "menjaga, memelihara, mengamalkan".
Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda, kaum konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula. Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan status quo, sementara yang lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampau, the status quo ante.
Lanjutan…
Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai “bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya yang dilembagakan.”[1] Roger Scruton menyebutnya sebagai “pelestarian ekologi sosial” dan “politik penundaan, yang tujuannya adalah mempertahankan, selama mungkin, keberadaan sebagai kehidupan dan kesehatan dari suatu organisme sosial.
Konstitusi, Keputusan Politik dan Kebijakan Publik
Ruli I. Ramadhoan
Constitution...?
Constitution: “the basic principles and laws of a nation, state, or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it”
Definisi Konstitusi
Thaibet. al.(2004): segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (UDD dan sebagainya), atau UUD suatu negara.
Assidhiqie(2006: 35): hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.
Thompson dalamAssidhiqie(2006: 19): a document which contains the rulers for the operation of organization.
Hubungan Konstitusi dengan Negara
Konstitusi sbg Hukum Dasar Penyelenggaraan Negara
Konstitusi sbg Kontrak/ Konsensus (Andrews 1968).
1. Kesepakatan tentang tujuan/cita-cita bersama
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai pemerintahan dan landasan penyelenggaraan negara
3. Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusidan prosedur-prosedur ketatanegaraan.
Fungsi Konstitusi (HC. Maarseveen)
- Transformation –convert power into law
- Information –constitution contains information; from the political sub-system to society
- Regulation –information has a regulatory effect
- Canalization –constitutions provide indications of how legal and political problems should be solved.
ISI KONSTITUSI:
Aspek substansial/materiil
- bentuk negara –kesatuan/federal
- bentuk pemerintahan –republik/ kerajaan
- sistem pemerintahan –presidensial/ parlementer
- sistem perwakilan –unikameral/ bikameral
- sistem pembagian/ pemisahan kekuasaan
- sistem kekuasaan kehakiman
- hubungan negara dengan rakyat (hak warga negara/HAM)
- berbagai sistem kehidupan negara (ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, agama dll)
Membuat Keputusan…
Berarti memilih alternatif terbaik dari berbagai altrnatif yang ada, sedangkan alternatif-alternatif tsb tdk selalu semua mengandug akibat-akibat yang positif (pelik).
Decisive factor:
- Personal Intelegency (skill and knowledge)
- Psycology (kematangan berpikir, tngkt kedewasaan)
- Goals
- Risk analyze Capability (estimate)
- Type of case (to find the problem solving)
- Information available about decision object
Bagaimanakah keputusan dpt dikategorikan keputusan politic?
Ciri khas politik:keputusan yg keluar dari proses politic yang mengikat (otoritatif) dan dimaksudkan utk kebaikan bersama masyarakat umum.
Dengan demikian…
Keputusan Politik adlh keputusan yang mengikat, menyangkut, dan mempengaruhi msyarakat umum dan biasanya diurus dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah
Bidang-bidang kehidupan masy yang menjadi kewenangan pemerintah biasanya ditentukan secara umum dalam konstitusi (UU) negara.
Indonesia dan Amerika berbeda dlm tanggung jwb bidang kehidupan masy, coz perbedaan sis-pol sis-pem dan sis-eko.
Ex: Olahraga, KB, Pers di AS bkn urusan pemerintah, tp tnggung jwb pribadi&swasta.
Di Indo menjdi tnggung jwb pemerintah.
Negara totaliter: semua bidng mnjd urusan pemrinth.
Selain itu tergantung pembagian tugas dan wewenang pusat dan daerah.
Sentralisasi semua urusan negara dlm kontitusi menjadi urusan pemerintah pusat
Desentralisasi otonomi daerah
Dekonsentrasi segala urusan menjadi lingkup kewenangan pusat, tp penyelenggaraan diserahkan pd pemrinth lokal
Patokan Pengambilan Keputusan Politik:
Ideology and Constitution (UU/PERPU/ UUD)
Budget
Human Resources available
Efectivity and eficiency
Moral and Ethics as The rule in Society
Religy
Alternatif Keputusan Politic
Program-program prilaku utk mencapai tujuan masyarakat- negara (Public Policy)
Orang-orang yang akan menyelenggarakn kebijakan umum (pejabat pemerintah)
So…Kebijakan umum merupakan bagian dari keputusan politic…
But… Keputusan Tidak selalu menyangkut politic. (keputusan diri sendiri, keluarga, kelompok, pembangunan eko, pengembangan pendidikan, penembangan SDM, etc)
Pengambilan keputusan berhubungan dengan kebijakan…
Kebijakan (Policy)?
Heclo ( 1972 )
Heclo menggunakan istilah kebijakan secara luas, yakni sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah.
Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making yaitu apa yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik, baik dengan cara melakukan suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan. (Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003, hal 3.)
(Henz Eulau dan Kenneth Previt ( 1973 )
Kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya.
Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making yaitu ketika pemerintah memilih utk membuat suatu keputusan ( to do) dan harus dilaksanakan oleh semua masyarakat.
Carl Friedrich
Ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
…Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah ( intervensi sosio kultural ) dengan mendayagunakan berbagai instrumen ( baik kelompok, individu maupu pemerintah ) untuk mengatasi persoalan publik.
James Anderson
Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.
…Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah ( intervensi sosio kultural ) yaitu dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik.
Komponen-Komponen Kebijakan :
Menurut Charles O. Jones ( 1977 ) terdiri dari:
Goal atau tujuan yang diinginkan.
Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).
Kebijakan yang dihasilkan merupakan produk dari serangkaian interaksi elit kunci dalam setiap detil proses pembuatan kebijakan termasuk tarik-menarik kepentingan antara aktor, interaksi kekuasaan, alokasi sumber daya dan bargaining position diantara elit yang terlibat. (Carol Barker, The Health Care Policy Process, Sage Publications Ltd, London. 1996:16)
Proses pembentukan kebijakan tidak dapat menghindar dari upaya individual atau kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan agar suatu kebijakan dapat lebih menguntungkan pihaknya.
Semua itu, merupakan manifestasi dari kekuatan politik (power) untuk mempertahankan stabilitas dan kepentingan masing-masing aktor. Bahkan tak jarang terjadi pula intervensi kekuasaan dan tarik-menarik kepentingan politis dari pemegang kekuasaan atau aktor yang memiliki pengaruh dalam posisi politik.
Siapa?
Elite?
Elit formal (menurut PERPU berwenang membuat keputusan)
Orang yang berpengaruh (memiliki dan memanfaatkan sumber kuasa. Ex: kekayaan, IPTEK, Senjata, massa terorganisir,etc)sesuai kehendak orang yg berpengaruh)
Penguasa (orang yg secara nyata membuat keputusan)
Faktor yang mempengaruhi kebijakan (proses dan isi):
Proses:
Lingkungan (fakta empiris/kontekstual, lingkungan struktural, pengaruh kebijakn sebelmnya)
Persepsi pembuat kebijakan ttg lingkungan
Aktifitas pemerintah mengenai kebijakan (pelaksanaan kebijakan)
Aktifitas masyarakat mengenai kebijakan (pemanfaatan kebijakan dan hasil/ dampak)
Lanjutan….
Isi/ corak/ arak keputusan (kebijakan umum):
Ideologi
Konstitusi
Latar belakang pribadi si pembuat
Available Information
Golongan pendukung pembuat keputusan& keputusan yang telah ada.
Tahap- Tahap Kebijakan
Politisasi suatu permasalahan (penyusunan agenda)
Perumusan (pengumpulan info, penggodokan, diskusi, agar lengkap dan akurat)
Pengesahan tujuan dan Program
Pelaksanaan program
Monitoring
Evaluasi pelaksanaan Program
Bentuk Keputusan (Kebijakan)
Keputusan Komprehensif (perubahan menyeluruh dan dalam)
Keputusan Marginal/ Incremental (perubahan di permukaan saja)
Tipe Kebijakan (Keputusan)
Keputusan Rutin
Keputusan darurat
Keputusan bukan keputusan (tdk ada konsekwensi secara hukum, verbal dan sebagai penenang (persuasif)
Proses Kebijakan Publik dan Proses Analisis kebijakan Publik
So How…?
Case In Foreign Policy
Politik Luar negeri adalah kebijaksanaan dan tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya untuk mencapai kepentingan nasionalnya (national interest) berdasarkan kekuatan nasionalnya (national power), atau berdasarkan pada dinamika politik dalam negerinya (domestic Structure).
Politik luar negeri mengandung pandangan hidup, kepentingan nasional, kewajiban, tujuan, sasaran, prinsip-prinsip dan strategi.
Prinsip ofensif, defensif, imperialis, isolasionis, intervensionis, aligned(bersekutu), non aligned, netral, dsb.
Strategi prioritas
Decision Making Process
Decision Making Process dipengaruhi oleh:
- international influences,
- state or internal influences,
- individual influences.
State/internal influences = state’s attributes (ex: military capabilities, level of economic development, type of government, etc.)
Decision Making Process
Kemampuan mengenal dan menganalisis masalah
Kemampuan menentukan prioritas
Kemampuan menentukan alternatif-alternatif kebijakan
Kemampuan menggaitkan analisis dengan sumber management (man, money, material, method)
The concentric circles of power in Foreign Policy making:
President and key advisers (ex:loby Yahudi, Para Mullah)
Lower level bureaucrats, the armed services, scientist
Congress, political parties, interest groups
Public opinion, the media
Minggu, 27 September 2009
SYLLABUS Pengantar Ilmu Politik
SAP
PENGANTAR ILMU POLITIK
Ruli I. Ramadhoan
Email : ruli_pooh@yahoo.co.id
www.rully-anancuhi.blogspot.com
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FISIP – UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Deskripsi Mata Kuliah
Politik memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Bahkan banyak, para pakar yang menyatakan pendapat bahwa hampir sebagian besar kehidupan manusia ditentukan dan diatur oleh politik. Keadaan ini adalah salah satu konsekuensi logis atas eksistensi manusia yang disebut zoon politicon. Politik sebagai suatu ilmu, memiliki konsep, teori maupun metodologi tersendiri sebagaimana lazimnya ilmu-ilmu yang lain. Berdasarkan hal tersebut, system penyajian mata kuliah ini lebih bersifat general informatif dikarenakan mata kuliah ini sebagai dasar untuk pengenalan lebih jauh tentang apa dan bagaimana politik yang sebenarnya. Secara spesifik, dalam pengenalan terhadap mata kuliah ini akan dikaji perkembangan ilmu politik mulai dari awal munculnya pemikiran klasik hingga pemikiran kontemporer dan praksis politik, filsafat dan etika politik, institusi politik, proses politik, political behavioral dan post behavioral, perkembangan ilmu politik kontemporer, serta teori dan konsep analisis yang bersifat kritis terhadap 5 (lima) unsur pokok dalam politik, yaitu: negara, kekuasaan, kebijakan, authority of delegation, serta nilai-nilai politik.
Tujuan Pembelajaran Umum
Untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang politik baik sebagai suatu ilmu, sistem maupun proses kegiatan.
untuk mengenalkan mahasiswa pada ilmu politik, konsep-konsep dan komponen-komponen dasarnya, agar mampu mampu dan mengetahui dan memahami teori-teori politik lebih lanjut.
Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa agar dapat berpikir kritis, partisipasif dan responsif terhadap berbagai persoalan perpolitikan yang terjadi di Indonesia.
Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Mahasiswa mengetahui ruang lingkup teori-teori dasar Ilmu Politik serta substansi dari pada Ilmu Politik
Mahasiswa dapat menjelaskan arti dan makna politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Memahami pengaruh kekuasaan politik pada kelembagaan-kelembagaan politik yang ada serta dapat menjelaskan makna kewenangan dan legitimasi dalam proses politik di Indonesia.
Mampu menganalisa proses dan peristiwa-peristiwa politik kontemporer secara kritis serta dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan publik yang diakibatkan oleh pengaruh dan proses politik.
Mampu merumuskan proses penyelesaian konflik secara damai, etis dan demokratis serta merumuskan nilai-nilai politik yang demokratis dan berkeadaban
Dapat menjelaskan prinsip-prinsip partisipasi yang lebih bertanggung jawab dalam proses politik.
Mampu menganalisis peluang dan tantangan pembangunan di bidang politik
Parameter Kompetensi :
Memiliki kepekaan sosial terhadap situasi dan kondisi yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh perubahan kebiajakan politik.
Berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan politik yang menyangkut aspek-aspek kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.
Keterampilan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang dilandasi dengan nilai-nilai demokratis dan etis.
Ikut serta dalam menciptakan dan mengembangkan kultur demokratis.
Mampu berpartisipasi secara aktif dan proaktif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut publik yang disebabkan oleh kebijakan politik.
RENCANA JADUAL KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN
1. Kontrak Kuliah
a. Prosentasi penlilaian
b. Sistem Kuliah
c. Tugas
2. Definisi Ilmu Politik
a. Keragaman Definisi
b. 5 Pandangan tentang Politik: Klasik, Kelembagaan, Kekuasaan, Fungsionalisme, dan Konflik
c. Kata Kunci Ilmu Politik dalam politik internasional dewasa ini
3. Konsep Ilmu Politik
a. Negara dan kekuasaan
b. Kedaulatan
c. Kewenangan
d. Legitimasi
4. Ideologi-Ideologi
a. Politik definisi dan fungsi
b. Ideologi dan sistem politik
c. Liberalisme dan Kapitalisme
d. Sosialisme dan Komunisme
e. Nasionalisme dan Fasisme
f. Fundamentalisme dan Konservatisme
5. Konstitusi, Keputusan Politik dan Kebijakan Politik
a. Pembuatan Keputusan Politik
b. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan
c. Tahap-tahap Kebijakan
d. Bentuk dan Tipe Kebijakan
6. Negara, Pemerintah dan Pemerintahan
a. Bentuk Negara
b. Sistem Parlementer dan Presidensial
c. Fungsi Pemerintahan
d. Demokrasi dan Totalitarianisme
7. Birokrasi
a. Fungsi Politik Birokrasi
b. Birokrasi dan Politik
c. Birokrasi Oligarki
8. UJIAN TENGAH SEMESTER
9. Partai Politik, Sistem Kepartaian, Kemunculan Parpol*
a. Fungsi Parpol
b. Tipologi Parpol
c. Sistem Partai Tunggal, Dwi Partai dan Multi Partai
10. Sistem Perwakilan Kepentingan*
a. Pluralisme
b. Korporatisme Negara dan Masyarakat
c. Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan
d. Tipe dan Fungsi Kelompok Penekan
11. Konflik Politik, Proses Politik dan Konsensus
a. Pendekatan Konflik
b. Penyebab Konflik
c. Tipe, Struktur dan Tujuan Konflik
d. Konsensus dan Conflict Appeasement
12. Politik dan Ekonomi
a. Sistem Ekonomi
b. Fungsi Pemerintahan dalam Ekonomi
c. Politik dan Kebijakan Ekonomi
13. Budaya Politik*
a. Pengertian
b. Tiga tipe budaya politik: Parokial,Subyek, dan Partisipan
c. Politik Birokratik, Neopatrimonial dan Otoritarian Birokratik
d. Perubahan Politik: Suksesi
14. Partisipasi dan Perilaku Politik*
a. Model Perilaku Politik
b. Model dan Tipologi partisipasi Politik
c. Model perilaku Pemilih (Voting Behavior)
d. Sistem Pemilu
15. Politik dalam Islam
a. Perdebatan Eksistensi politik dalam Islam
16. UJIAN AKHIR SEMESTER
Keterangan: * = Dalam sesi-sesi ini, akan diadakan diskusi tematik sebagai bahan analisa mengenai contoh-contoh kasus dalam perpolitikan Indonesia maupun perpolitikan di negara-negara lain.
Evaluasi Penilaian
Kehadiran : Maksimal 3 kali absen, menentukan 20% nilai
Keaktivan kelas : Menentukan 10% nilai
Tugas : Menentukan 20%nilai, terdiri dari tugas individu dan kelompok
UTS : Menentukan 20% nilai
UAS : Menentukan 30% nilai
Sumber Bacaan :
• Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
• Aristoteles, Politik, terj., Bentang Budaya, Jogjakarta, 2004
• Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992
• David, A. Easton, Framework for Political Analysis, Prentice Hall Inc., New York, 1970.
• Affan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
• Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1988
• Ramage, E. Douglas, Politic in Indonesia: Democracy, Islam and The Ideology of Tolerance, Routledge, London and New York, 1995.
• Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Kita Mandul, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1997
• Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, Dewaruci Press, Jakarta, 1980
• Inu Kencana Syafe’I, Pengantar Ilmu Politik, Remaja Rosda Karya, bandung, 1998
• Inu Kencana Syafe’I, Ilmu Politik, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
• Franz Magnis- Suseno SJ, Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
• Piet Go, O. Carm, dkk, Etos dan Moralitas Politik, Kansius, Yogyakarta, 2004
• Dahlan Nasution, Perang Atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional, Remadja Karya, Bandung, 1984
• Abdul Aziz, David D. Arnold, Desentraliasasi Pemerintahan; Pengalaman Negara-Negara ASIA, Pondok Edukasi, Bantul, 2003
• William R. Liddle, Partisipasi dan Partai Politik, Grafiti, Jakarta, 1992.
• Gabriel Almond, dan Sidney Verba, 1990, Budaya Politik. Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara (Cetakan II), Alih Bahasa: Sahat Simamora, Jakarta, Bumi Kasara
PENGANTAR ILMU POLITIK
Ruli I. Ramadhoan
Email : ruli_pooh@yahoo.co.id
www.rully-anancuhi.blogspot.com
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FISIP – UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Deskripsi Mata Kuliah
Politik memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Bahkan banyak, para pakar yang menyatakan pendapat bahwa hampir sebagian besar kehidupan manusia ditentukan dan diatur oleh politik. Keadaan ini adalah salah satu konsekuensi logis atas eksistensi manusia yang disebut zoon politicon. Politik sebagai suatu ilmu, memiliki konsep, teori maupun metodologi tersendiri sebagaimana lazimnya ilmu-ilmu yang lain. Berdasarkan hal tersebut, system penyajian mata kuliah ini lebih bersifat general informatif dikarenakan mata kuliah ini sebagai dasar untuk pengenalan lebih jauh tentang apa dan bagaimana politik yang sebenarnya. Secara spesifik, dalam pengenalan terhadap mata kuliah ini akan dikaji perkembangan ilmu politik mulai dari awal munculnya pemikiran klasik hingga pemikiran kontemporer dan praksis politik, filsafat dan etika politik, institusi politik, proses politik, political behavioral dan post behavioral, perkembangan ilmu politik kontemporer, serta teori dan konsep analisis yang bersifat kritis terhadap 5 (lima) unsur pokok dalam politik, yaitu: negara, kekuasaan, kebijakan, authority of delegation, serta nilai-nilai politik.
Tujuan Pembelajaran Umum
Untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang politik baik sebagai suatu ilmu, sistem maupun proses kegiatan.
untuk mengenalkan mahasiswa pada ilmu politik, konsep-konsep dan komponen-komponen dasarnya, agar mampu mampu dan mengetahui dan memahami teori-teori politik lebih lanjut.
Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa agar dapat berpikir kritis, partisipasif dan responsif terhadap berbagai persoalan perpolitikan yang terjadi di Indonesia.
Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Mahasiswa mengetahui ruang lingkup teori-teori dasar Ilmu Politik serta substansi dari pada Ilmu Politik
Mahasiswa dapat menjelaskan arti dan makna politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Memahami pengaruh kekuasaan politik pada kelembagaan-kelembagaan politik yang ada serta dapat menjelaskan makna kewenangan dan legitimasi dalam proses politik di Indonesia.
Mampu menganalisa proses dan peristiwa-peristiwa politik kontemporer secara kritis serta dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan publik yang diakibatkan oleh pengaruh dan proses politik.
Mampu merumuskan proses penyelesaian konflik secara damai, etis dan demokratis serta merumuskan nilai-nilai politik yang demokratis dan berkeadaban
Dapat menjelaskan prinsip-prinsip partisipasi yang lebih bertanggung jawab dalam proses politik.
Mampu menganalisis peluang dan tantangan pembangunan di bidang politik
Parameter Kompetensi :
Memiliki kepekaan sosial terhadap situasi dan kondisi yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh perubahan kebiajakan politik.
Berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan politik yang menyangkut aspek-aspek kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.
Keterampilan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang dilandasi dengan nilai-nilai demokratis dan etis.
Ikut serta dalam menciptakan dan mengembangkan kultur demokratis.
Mampu berpartisipasi secara aktif dan proaktif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut publik yang disebabkan oleh kebijakan politik.
RENCANA JADUAL KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN
1. Kontrak Kuliah
a. Prosentasi penlilaian
b. Sistem Kuliah
c. Tugas
2. Definisi Ilmu Politik
a. Keragaman Definisi
b. 5 Pandangan tentang Politik: Klasik, Kelembagaan, Kekuasaan, Fungsionalisme, dan Konflik
c. Kata Kunci Ilmu Politik dalam politik internasional dewasa ini
3. Konsep Ilmu Politik
a. Negara dan kekuasaan
b. Kedaulatan
c. Kewenangan
d. Legitimasi
4. Ideologi-Ideologi
a. Politik definisi dan fungsi
b. Ideologi dan sistem politik
c. Liberalisme dan Kapitalisme
d. Sosialisme dan Komunisme
e. Nasionalisme dan Fasisme
f. Fundamentalisme dan Konservatisme
5. Konstitusi, Keputusan Politik dan Kebijakan Politik
a. Pembuatan Keputusan Politik
b. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan
c. Tahap-tahap Kebijakan
d. Bentuk dan Tipe Kebijakan
6. Negara, Pemerintah dan Pemerintahan
a. Bentuk Negara
b. Sistem Parlementer dan Presidensial
c. Fungsi Pemerintahan
d. Demokrasi dan Totalitarianisme
7. Birokrasi
a. Fungsi Politik Birokrasi
b. Birokrasi dan Politik
c. Birokrasi Oligarki
8. UJIAN TENGAH SEMESTER
9. Partai Politik, Sistem Kepartaian, Kemunculan Parpol*
a. Fungsi Parpol
b. Tipologi Parpol
c. Sistem Partai Tunggal, Dwi Partai dan Multi Partai
10. Sistem Perwakilan Kepentingan*
a. Pluralisme
b. Korporatisme Negara dan Masyarakat
c. Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan
d. Tipe dan Fungsi Kelompok Penekan
11. Konflik Politik, Proses Politik dan Konsensus
a. Pendekatan Konflik
b. Penyebab Konflik
c. Tipe, Struktur dan Tujuan Konflik
d. Konsensus dan Conflict Appeasement
12. Politik dan Ekonomi
a. Sistem Ekonomi
b. Fungsi Pemerintahan dalam Ekonomi
c. Politik dan Kebijakan Ekonomi
13. Budaya Politik*
a. Pengertian
b. Tiga tipe budaya politik: Parokial,Subyek, dan Partisipan
c. Politik Birokratik, Neopatrimonial dan Otoritarian Birokratik
d. Perubahan Politik: Suksesi
14. Partisipasi dan Perilaku Politik*
a. Model Perilaku Politik
b. Model dan Tipologi partisipasi Politik
c. Model perilaku Pemilih (Voting Behavior)
d. Sistem Pemilu
15. Politik dalam Islam
a. Perdebatan Eksistensi politik dalam Islam
16. UJIAN AKHIR SEMESTER
Keterangan: * = Dalam sesi-sesi ini, akan diadakan diskusi tematik sebagai bahan analisa mengenai contoh-contoh kasus dalam perpolitikan Indonesia maupun perpolitikan di negara-negara lain.
Evaluasi Penilaian
Kehadiran : Maksimal 3 kali absen, menentukan 20% nilai
Keaktivan kelas : Menentukan 10% nilai
Tugas : Menentukan 20%nilai, terdiri dari tugas individu dan kelompok
UTS : Menentukan 20% nilai
UAS : Menentukan 30% nilai
Sumber Bacaan :
• Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
• Aristoteles, Politik, terj., Bentang Budaya, Jogjakarta, 2004
• Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992
• David, A. Easton, Framework for Political Analysis, Prentice Hall Inc., New York, 1970.
• Affan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
• Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1988
• Ramage, E. Douglas, Politic in Indonesia: Democracy, Islam and The Ideology of Tolerance, Routledge, London and New York, 1995.
• Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Kita Mandul, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1997
• Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, Dewaruci Press, Jakarta, 1980
• Inu Kencana Syafe’I, Pengantar Ilmu Politik, Remaja Rosda Karya, bandung, 1998
• Inu Kencana Syafe’I, Ilmu Politik, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
• Franz Magnis- Suseno SJ, Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
• Piet Go, O. Carm, dkk, Etos dan Moralitas Politik, Kansius, Yogyakarta, 2004
• Dahlan Nasution, Perang Atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional, Remadja Karya, Bandung, 1984
• Abdul Aziz, David D. Arnold, Desentraliasasi Pemerintahan; Pengalaman Negara-Negara ASIA, Pondok Edukasi, Bantul, 2003
• William R. Liddle, Partisipasi dan Partai Politik, Grafiti, Jakarta, 1992.
• Gabriel Almond, dan Sidney Verba, 1990, Budaya Politik. Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara (Cetakan II), Alih Bahasa: Sahat Simamora, Jakarta, Bumi Kasara
SYLLABUS POLITIK PEMBANGUNAN NEGARA DUNIA KETIGA
POLITIK PEMBANGUNAN NEGARA DUNIA KETIGA
Jumlah Kredit: 3 SKS
Syllabus
Ruli I. Ramadhoan, S.Sos
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2009
Standar Penilaian
Presensi : 20%
Keaktifan Kelas : 10%
Diskusi/ Penugasan/ Kuis : 20%
Ujian Middle : 20%
Ujian Final : 30%
Sistem kuliah adalah 50% materi dan 50% diskusi
Tugas terdiri dari kuis, tugas pribadi dan tugas kelompok
Materi Kuliah
I. Perkenalan kuliah
a. Pengenalan dosen dan mahasiswa
b. Kontrak Kuliah
c. Pengantar Politik dan Pembangunan Negara Dunia Ketiga
II. Definisi dan Kompleksitas negara dunia ketiga
a. Keragaman Definisi
b. Dua Kriteria Standar Definisi
c. Isu-Isu dan kompleksitas persoalan di Dunia ketiga
III. Struktur dan karakteristik negara dunia ketiga
a. Klasifikasi kelompok-kelompok ekonomi negara
b. Struktur Perekonomian Negara-negara Dunia Ketiga c. Karakteristik Umum Negara-negara Berkembang
IV. Dampak Kolonialisme Trhdp Masalah-Masalah Sosial Ekonomi Dunia Ketiga
a. Periode Kolonial
b. karakteristik pemerintahan kolonial
c. perkembangan dekolonisasi dunia
d. mentalitas kolonialisme tradisional dan modern
V. Masalah sosial dan Ekonomi negara dunia ketiga
a. masalah ketimpangan sosial ekonomi dunia
b. kajian teoritis ttg penyebab ketimpangan sosial ekonomi dunia
c. studi kasus dan diskusi
VI. Teori-Teori Pembangunan
a. definisi pembangunan
b. tujuan pembangunan
c. teori-teori pembangunan
d. kritik terhadap teori modernisasi
VII. Pembangunan ekonomi, ketergantungan dan keterbelakangan
a. modernisasi ekonomi global
b. konsep welfare state, menguak tanggung jawab negara
c. kebutuhan, strategi dan implikasi pembangunan ekonomi negara
UTS
VIII. Masalah dan strategi integrasi bangsa
a. persoalan integrasi di negara dunia ketiga (ekonomi, etnis, dan pembangunan politik)
b. disitegrasi dan masalah pembangunan
c. Desentralisasi kekuasaan dan ekonomi
IX. Perdagangan, modal asing dan ketergantungan (dependensi)
a. tata ekonomi dunia
b. urgensi perdagangan internasional dan investasi
c. political interest negara maju dalam perdagangan internasional
X. Partisipasi dan pembangunan politik
a. dimensi-dimensi partisipasi politik
b. pemilihan dan kekerasan dalam politik negara dunia ketiga
c. politik patron-client
d. pembangunan politik kelembagaan negara dunia ketiga
XI. Pendekatan terhadap studi politik luar negeri di negara-negara dunia ketiga
a. lima kerangka teoritis studi politik luar negeri
b. studi politik luar negeri negara dunia ketiga
XII. Membuat kebijakan pembangunan negara dunia ketiga
a. ukuran keberhasilan politik dan pembagunan negara dunia ketiga
b. reformasi struktur pemerintah (pemisahan kekuasaan dan indusirialisasi)
c. kontrol politik dan pembangunan
XIII. Dinamika Politik Negara-Negara Dunia Ketiga
Otoritaritarianieme Dalam Negara-negara Dunia ketiga
Political culture elite negara dunia ketiga
XIII. Penugasan dan Diskusi kelas
XIV. Overview dan diskusi
XV. Overview dan diskusi
XVI. UAS
Munculnya studi mengenai Pembangunan Politik (political development). Kajian ini menelaah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap masyarakat. Kajian ini banyak dikembangkan oleh para sarjana Barat yang bersikap etnosentrik dalam melihat perkembangan yang terjadi dinegara berkembang.
Artinya, mereka mempergunakan standar dan tradisi Barat untuk menilai suatu peristiwa di negara berkembang. Dengan kata lain, perkembangan di negara berkembang dipandang harus melewati tahapan yang pernah dilalui oleh negara-negara maju.
Jumlah Kredit: 3 SKS
Syllabus
Ruli I. Ramadhoan, S.Sos
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2009
Standar Penilaian
Presensi : 20%
Keaktifan Kelas : 10%
Diskusi/ Penugasan/ Kuis : 20%
Ujian Middle : 20%
Ujian Final : 30%
Sistem kuliah adalah 50% materi dan 50% diskusi
Tugas terdiri dari kuis, tugas pribadi dan tugas kelompok
Materi Kuliah
I. Perkenalan kuliah
a. Pengenalan dosen dan mahasiswa
b. Kontrak Kuliah
c. Pengantar Politik dan Pembangunan Negara Dunia Ketiga
II. Definisi dan Kompleksitas negara dunia ketiga
a. Keragaman Definisi
b. Dua Kriteria Standar Definisi
c. Isu-Isu dan kompleksitas persoalan di Dunia ketiga
III. Struktur dan karakteristik negara dunia ketiga
a. Klasifikasi kelompok-kelompok ekonomi negara
b. Struktur Perekonomian Negara-negara Dunia Ketiga c. Karakteristik Umum Negara-negara Berkembang
IV. Dampak Kolonialisme Trhdp Masalah-Masalah Sosial Ekonomi Dunia Ketiga
a. Periode Kolonial
b. karakteristik pemerintahan kolonial
c. perkembangan dekolonisasi dunia
d. mentalitas kolonialisme tradisional dan modern
V. Masalah sosial dan Ekonomi negara dunia ketiga
a. masalah ketimpangan sosial ekonomi dunia
b. kajian teoritis ttg penyebab ketimpangan sosial ekonomi dunia
c. studi kasus dan diskusi
VI. Teori-Teori Pembangunan
a. definisi pembangunan
b. tujuan pembangunan
c. teori-teori pembangunan
d. kritik terhadap teori modernisasi
VII. Pembangunan ekonomi, ketergantungan dan keterbelakangan
a. modernisasi ekonomi global
b. konsep welfare state, menguak tanggung jawab negara
c. kebutuhan, strategi dan implikasi pembangunan ekonomi negara
UTS
VIII. Masalah dan strategi integrasi bangsa
a. persoalan integrasi di negara dunia ketiga (ekonomi, etnis, dan pembangunan politik)
b. disitegrasi dan masalah pembangunan
c. Desentralisasi kekuasaan dan ekonomi
IX. Perdagangan, modal asing dan ketergantungan (dependensi)
a. tata ekonomi dunia
b. urgensi perdagangan internasional dan investasi
c. political interest negara maju dalam perdagangan internasional
X. Partisipasi dan pembangunan politik
a. dimensi-dimensi partisipasi politik
b. pemilihan dan kekerasan dalam politik negara dunia ketiga
c. politik patron-client
d. pembangunan politik kelembagaan negara dunia ketiga
XI. Pendekatan terhadap studi politik luar negeri di negara-negara dunia ketiga
a. lima kerangka teoritis studi politik luar negeri
b. studi politik luar negeri negara dunia ketiga
XII. Membuat kebijakan pembangunan negara dunia ketiga
a. ukuran keberhasilan politik dan pembagunan negara dunia ketiga
b. reformasi struktur pemerintah (pemisahan kekuasaan dan indusirialisasi)
c. kontrol politik dan pembangunan
XIII. Dinamika Politik Negara-Negara Dunia Ketiga
Otoritaritarianieme Dalam Negara-negara Dunia ketiga
Political culture elite negara dunia ketiga
XIII. Penugasan dan Diskusi kelas
XIV. Overview dan diskusi
XV. Overview dan diskusi
XVI. UAS
Munculnya studi mengenai Pembangunan Politik (political development). Kajian ini menelaah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap masyarakat. Kajian ini banyak dikembangkan oleh para sarjana Barat yang bersikap etnosentrik dalam melihat perkembangan yang terjadi dinegara berkembang.
Artinya, mereka mempergunakan standar dan tradisi Barat untuk menilai suatu peristiwa di negara berkembang. Dengan kata lain, perkembangan di negara berkembang dipandang harus melewati tahapan yang pernah dilalui oleh negara-negara maju.
Slide Materi Pertemuan I PEIPOL
PENGANTAR ILMU POLITIK
Kode Mata Kuliah : 010 – 026201
Jumlah Kredit: 3 SKS
Ruli I. Ramadhoan, S.Sos
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2009
POLITIK???
Pendapat Umum:
Politik itu kotor! Bahkan masyarakat mengklaim setiap individu yang telah berbaju politik terkesan kotor, koruptor dan dianggap kaum munafik.
Pemikiran- pemikiran seperti ini telah tertanam pada setiap masyarakat, pria atau wanita, anak- anak bahkan remaja- remaja pada umumnya.
Penyebab:
-Pernyataan Ini merupakan akibat dari terlalu seringnya politik dijadikan ajang homo homini lupus, serigala bagi sesama. Atau sekurang-kurangnya politik telah dijadikan ajang perebutan kuasa dan uang, yang terkadang dengan memeras hak orang lain.
-kurangnya bimbingan dan pendidikan politik/ ilmu politik terhadap masyarakat.
Pencegahan: Diperlukan beberapa pemahaman melalui ilmu tersebut dengan bimbingan dan pendidikan politik.
Beberapa definisi yang diberikan oleh para philosophy tentang ilmu politik, diantaranya:
1. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
2. Sedangkan pendapat Seely dan Stephen leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan.
3. Di lain pihak pemikir francis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
4. Di sisi lain, Lasswell menyetujui ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan.
Dari beberapa definisi diatas:
jelas bahwa ilmu politik sangat diperlukan didalam satu Negara, dimana perbedaan pendapat hampir terkesan sama. Tapi perlu diketahui pendapat yang paling utama merupakan paling luas dan tepat, yang mana dikatakan bahwa ilmu politik, ilmu yang mempelajari tentang Negara, dimana berartikan luas dan mencakup secara keseluruhan
Setiap ilmu pada dasarnya murni dan baik.
Ilmu politik dibentuk oleh para ilmuwan philosophy, jelas memiliki banyak mamfaat.
Intisarinya Ilmu politik berbeda dengan para pelakonnya (Actor), yang mana aktor politik berlakon layaknya alunan musik, mereka tidak mau tau apakah itu benar atau salah yang jelas dramanya selesai!
- Politik berasal dari polis (negara kota/ City State: bhs Yunani: 450 SM), artinya kegiatan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat.
- POLITIKA (POLITIKE TECHNE): yaitu segala aktifitas yang dijalankan untuk melestarikan dan perkembangannya.
Maka: Politik pada hakikatnya adalah The art and science of government.
- Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes: Politik adalah Power (kekuasaan) Cenderung menuju diktator.
Kekuasaan tidak identik dengan politik. Kekuasaan hanya salah satu unsur politik.
Politik: Unsur Ilmu (science) dan Seni (Art) untuk berbagai macam kegiatan
Btw, POWER…
Dalam THI, konsep POWER (kekuasaan, kekuatan) menempati posisi istimewa dalam studi HI. Ilmuwan dibidang ini, sejak Yunani Kuno menganggap Power adalah unsur utama tindakan politik.
Definisi Hans J. Morgenthau: Politik dalam negeri/ Int’l adlh sebagai perjuangan memperoleh kekuasaan.
Coloumbis dan Wolfe:
- Power dipandang sebagai sekumpulan atribut atau sifat ssorang, suatu kelompok atau suatu negara?atau;
- Sbg suatu hubungan antara dua aktor politik dengan kehendak yang berbeda?
Ex: karakteristik neg. yang bisa diukur: ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk, kekuatan militer?/ sekumpulan hubungan manusia yang selalu berubah yg bertumpu pd kombinasi kekuatan (strength), reputasi,&kemampuan manipulatif?
Kautilya (realisme. Negarawan India kuno), Power sbg kepemilikan kekuatan (atribut) yang berasal dr unsur: pengetahuan, kekuatan militer, dan keberanian.
Morgenthau: Power sbg suatu hubungan antara dua aktor politik, dimana aktor A memiliki kemampuan utuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B.
“ bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hub. psikologi yang plng halus yang dipakai oleh pikiran seseorang utk mengendaliakan pikiran orang lain” (Hans Morgenthau, Politic Among Nations, dalam Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hub. Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES)
Ex: Petinju/ Negara maju dan Negara berkembng
Tapi…
Tidak berarti mengabaikan kenyataan bahwa politik jg meliputi dimensi lain yang mencerminkan kerja sama, kompromi, solidaritas, dan keuntungan timbal balik.
Couloumbis dan Wolfe mengusulkan definisi Power secara luas, yang merujuk pada apa saja yang menciptakan dan memprtahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B.
Power memiliki 3 unsur:
Daya paksa (force) à penggunaan kekuatan militer, ekonomi, etc oleh aktor A trhdp aktor B demi mencapai tujuan politik A.
Pengaruh (influence)à penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku B sesuai keinginan aktor A
Wewenang (Authority)à sikap tunduk, sukarela aktor B pd arahan (nasehat, perintah) dari aktor A. à Akibat dari persepsi B terhadap A. ex: penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinn, pengetahuan, keahlian, wibawa.
POLITIK
Plato (427-347 SM), politik merupakan suatu sistem kekuasaan pemerintahan yang dijalankan dan dipegang oleh kaum aristokrat (kaum bijak) yang dipilih lewat proses keputusan bersama dan didalamnya tidak ada kediktatoran.
Aristoteles, politik adalah suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat
Newton dan Descartes, Politik terjadi karena adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan secara Check and Balance
Montesquieu, Politik adalah bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan bisa dimasukkan ke dalam kategori legislatif,eksekutif, dan Yudikat
Harold D. Laswel& Abraham kaplan (Power and Society), Poltik adalah:
- Mengenai pengaruh dan kekuasaan sebagaimana alat dari sebuah integrasi,
- Politik berhubungan dengan kekuasaan secara umum dengan semua bentuk dalam hal kejadiannya,
- Mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.
David Easton, Politik adalah satu bentuk tertentu dari tindakan sosial, yakni tindakan yang menjamin pengambilan dan pelaksanaan keputusan sarta definisi atas bidang penerapannya
Karl Marx, Politik adalah suatu sistem kekuasaan yang didalamnya terdapat suatu sistem kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak (kediktatoran), satu-satunya jalan untuk mencapai sistem kekuasaan tersebut dengan cara melakukan Revolusi.
Moh. Yamin, Politik adalah masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara, maka mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat.
Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit.
-Secara luas berarti ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau,
-Secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis.
Sejarah secara luas
Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya berikut:
a. Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan Aristoteles.
b. India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra.
c. Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzu
d. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyah
e. Indonesia. Pemikiran tentang negara dan pemerintahan ditemukan pada abad 13 M.
- Kitab Pararaton (Kitab karangan Prapanca, berisi kisah kehidupan para tokoh-tokoh sejarah yang sangat menentukan maju mundurnya suatu negara, misalnya Ken Arok, R. Wijaya, Rangga Lawe, Gajah Mada,dsb).
- Kitab Negarakertagama (melukiskan kemegahan kerajaan Majapahit semasa pemerintahan Hayam Wuruk (Rajasanagara). Kitab ini awalnya bernama Desyawarnana yang berarti cerita-cerita tentang negeri).
- Babad Tanah Jawi.
Sejarah secara sempit
Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi hukum dan negara.
- Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah
- Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies
- Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of Economic and Political Science
- Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar Sejarah dan Ilmu politik di columbia College.
- Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science Assosiation (APSA)
- Unesco. Lembaga PBB tahun 1948 melahirkan buku Contemporary Political Science
Dalam Buku Contemporary Political Science, terdapat 4 bidang ilmu politik, yaitu:
1. Teori Politik yang menguraikan perkembangan ide-ide dan teori politik.
2. Lembaga-lembaga Politik, baik dalam pengertian struktur organisasi pemerintahan Pusat dan daerah beserta fungsi-fungsinya maupun dalam pengertian pranata politik termasuk konstitusi atau UUD.
3. Partai, Golongan, Pendapat Umum atau Partisipasi Masyarakat.
4. Hubungan Internasional, yang dewasa ini telah berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri, terlepas dari Ilmu Politik.
Perkembangan lain dari ilmu politik:
- Munculnya studi mengenai Pembangunan Politik (political development). Kajian ini menelaah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap masyarakat. Kajian ini banyak dikembangkan oleh para sarjana Barat yang bersikap etnosentrik dalam melihat perkembangan yang terjadi dinegara berkembang.
- Artinya, mereka mempergunakan standar dan tradisi Barat untuk menilai suatu peristiwa di negara berkembang. Dengan kata lain, perkembangan di negara berkembang dipandang harus melewati tahapan yang pernah dilalui oleh negara-negara maju.
- Politik: bagaimana cara mengatur masyarakat (mikro) yang berkembang secara dinamis, bagaimana mengatur hubungan antara negara (makro) yang syarat dengan konflik, kepentingan (politik internasional)
- Untuk mempelajari konflik antara negara pada PD I dan penciptaan perdamaian studi HI munncul di Eropa dan AS.
- Paradigma yang berkembang adalah idealis, dimana perdamaian dunia dapat dijaga dengan membentuk aturan main
So…
PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI POLITIK
1. ISTITUSIONAL (Kelembagaan)
2. FUNGSIONAL (fungsi-fungsi lembaga)
3. SISTEM (jaringan/ mekanisme unit-unit)
4. PERILAKU POLITIK (Aktifitas > Radikal, dll)
5. HAKIKAT POLITIK (Model, Implementasi)
6. NORMA HUKUM ( etika, Norma)
7. HISTORIS ( metode perbandingan sejarah)
8. FILSAFAT ( kerangka/ proses berfikir, ide-ide)
9. SOSIOLOGI ( proses-proses, struktur sosial)
10. KONSTRUKSIONAL ( Kegiatan/ Format politik)
Lima Pandangan Tentang Politik:
1. Klasik: Usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicara dan mewujudkan kebaikan bersama.politik sebagai suatu asosiasi wrga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelnggarakan hal ihwal yg menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masy. (aspek idea dan etik)
Aritoteles: Manusia adlh mahluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia utk hidup lm polis. Hanya dlm polis manusia dpt memperoleh sifat moral yang plng tinggi, coz segala urusan dgn masyarakat dibicarakan&diperdebatkan, dan tindakan perwujudan kept. bersama akan diambil.
-Etika Nikomakea
Etika Nikomakea adalah karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles
”memusatkan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku baik dan mengembangkan watak yang baik pula. Aristoteles menekankan pentingnya konteks dalam perilaku etis, dan kemampuan dari orang yang bajik untuk mengenali langkah terbaik yang perlu diambil”
2. Kelembagaan: Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. àMax Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksa fisik yang sah dlm wilayah tertentu.
Bagi Weber: Politikàpersaingan utk membagi kekuasaan/ persaingan utk mempengaruhi pembagian kekuasaan antr negera maupun antr kelompok dlm suatu negara.
3. Kekuasaan: Politik ialah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Fungsionalisme: Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
5. Konflik: Politik sebagai konflik dlm rangka mencari dan/ atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Referensi :
1. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
2. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992
3. Affan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
4. Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1988
5. Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Kita Mandul, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1997
6. Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, Dewaruci Press, Jakarta, 1980
7. Inu Kencana Syafe’I, Pengantar Ilmu Politik, Remaja Rosda Karya, bandung, 1998
Kode Mata Kuliah : 010 – 026201
Jumlah Kredit: 3 SKS
Ruli I. Ramadhoan, S.Sos
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2009
POLITIK???
Pendapat Umum:
Politik itu kotor! Bahkan masyarakat mengklaim setiap individu yang telah berbaju politik terkesan kotor, koruptor dan dianggap kaum munafik.
Pemikiran- pemikiran seperti ini telah tertanam pada setiap masyarakat, pria atau wanita, anak- anak bahkan remaja- remaja pada umumnya.
Penyebab:
-Pernyataan Ini merupakan akibat dari terlalu seringnya politik dijadikan ajang homo homini lupus, serigala bagi sesama. Atau sekurang-kurangnya politik telah dijadikan ajang perebutan kuasa dan uang, yang terkadang dengan memeras hak orang lain.
-kurangnya bimbingan dan pendidikan politik/ ilmu politik terhadap masyarakat.
Pencegahan: Diperlukan beberapa pemahaman melalui ilmu tersebut dengan bimbingan dan pendidikan politik.
Beberapa definisi yang diberikan oleh para philosophy tentang ilmu politik, diantaranya:
1. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
2. Sedangkan pendapat Seely dan Stephen leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan.
3. Di lain pihak pemikir francis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
4. Di sisi lain, Lasswell menyetujui ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan.
Dari beberapa definisi diatas:
jelas bahwa ilmu politik sangat diperlukan didalam satu Negara, dimana perbedaan pendapat hampir terkesan sama. Tapi perlu diketahui pendapat yang paling utama merupakan paling luas dan tepat, yang mana dikatakan bahwa ilmu politik, ilmu yang mempelajari tentang Negara, dimana berartikan luas dan mencakup secara keseluruhan
Setiap ilmu pada dasarnya murni dan baik.
Ilmu politik dibentuk oleh para ilmuwan philosophy, jelas memiliki banyak mamfaat.
Intisarinya Ilmu politik berbeda dengan para pelakonnya (Actor), yang mana aktor politik berlakon layaknya alunan musik, mereka tidak mau tau apakah itu benar atau salah yang jelas dramanya selesai!
- Politik berasal dari polis (negara kota/ City State: bhs Yunani: 450 SM), artinya kegiatan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat.
- POLITIKA (POLITIKE TECHNE): yaitu segala aktifitas yang dijalankan untuk melestarikan dan perkembangannya.
Maka: Politik pada hakikatnya adalah The art and science of government.
- Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes: Politik adalah Power (kekuasaan) Cenderung menuju diktator.
Kekuasaan tidak identik dengan politik. Kekuasaan hanya salah satu unsur politik.
Politik: Unsur Ilmu (science) dan Seni (Art) untuk berbagai macam kegiatan
Btw, POWER…
Dalam THI, konsep POWER (kekuasaan, kekuatan) menempati posisi istimewa dalam studi HI. Ilmuwan dibidang ini, sejak Yunani Kuno menganggap Power adalah unsur utama tindakan politik.
Definisi Hans J. Morgenthau: Politik dalam negeri/ Int’l adlh sebagai perjuangan memperoleh kekuasaan.
Coloumbis dan Wolfe:
- Power dipandang sebagai sekumpulan atribut atau sifat ssorang, suatu kelompok atau suatu negara?atau;
- Sbg suatu hubungan antara dua aktor politik dengan kehendak yang berbeda?
Ex: karakteristik neg. yang bisa diukur: ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk, kekuatan militer?/ sekumpulan hubungan manusia yang selalu berubah yg bertumpu pd kombinasi kekuatan (strength), reputasi,&kemampuan manipulatif?
Kautilya (realisme. Negarawan India kuno), Power sbg kepemilikan kekuatan (atribut) yang berasal dr unsur: pengetahuan, kekuatan militer, dan keberanian.
Morgenthau: Power sbg suatu hubungan antara dua aktor politik, dimana aktor A memiliki kemampuan utuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B.
“ bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hub. psikologi yang plng halus yang dipakai oleh pikiran seseorang utk mengendaliakan pikiran orang lain” (Hans Morgenthau, Politic Among Nations, dalam Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hub. Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES)
Ex: Petinju/ Negara maju dan Negara berkembng
Tapi…
Tidak berarti mengabaikan kenyataan bahwa politik jg meliputi dimensi lain yang mencerminkan kerja sama, kompromi, solidaritas, dan keuntungan timbal balik.
Couloumbis dan Wolfe mengusulkan definisi Power secara luas, yang merujuk pada apa saja yang menciptakan dan memprtahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B.
Power memiliki 3 unsur:
Daya paksa (force) à penggunaan kekuatan militer, ekonomi, etc oleh aktor A trhdp aktor B demi mencapai tujuan politik A.
Pengaruh (influence)à penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku B sesuai keinginan aktor A
Wewenang (Authority)à sikap tunduk, sukarela aktor B pd arahan (nasehat, perintah) dari aktor A. à Akibat dari persepsi B terhadap A. ex: penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinn, pengetahuan, keahlian, wibawa.
POLITIK
Plato (427-347 SM), politik merupakan suatu sistem kekuasaan pemerintahan yang dijalankan dan dipegang oleh kaum aristokrat (kaum bijak) yang dipilih lewat proses keputusan bersama dan didalamnya tidak ada kediktatoran.
Aristoteles, politik adalah suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat
Newton dan Descartes, Politik terjadi karena adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan secara Check and Balance
Montesquieu, Politik adalah bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan bisa dimasukkan ke dalam kategori legislatif,eksekutif, dan Yudikat
Harold D. Laswel& Abraham kaplan (Power and Society), Poltik adalah:
- Mengenai pengaruh dan kekuasaan sebagaimana alat dari sebuah integrasi,
- Politik berhubungan dengan kekuasaan secara umum dengan semua bentuk dalam hal kejadiannya,
- Mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.
David Easton, Politik adalah satu bentuk tertentu dari tindakan sosial, yakni tindakan yang menjamin pengambilan dan pelaksanaan keputusan sarta definisi atas bidang penerapannya
Karl Marx, Politik adalah suatu sistem kekuasaan yang didalamnya terdapat suatu sistem kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak (kediktatoran), satu-satunya jalan untuk mencapai sistem kekuasaan tersebut dengan cara melakukan Revolusi.
Moh. Yamin, Politik adalah masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara, maka mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat.
Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit.
-Secara luas berarti ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau,
-Secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis.
Sejarah secara luas
Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya berikut:
a. Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan Aristoteles.
b. India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra.
c. Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzu
d. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyah
e. Indonesia. Pemikiran tentang negara dan pemerintahan ditemukan pada abad 13 M.
- Kitab Pararaton (Kitab karangan Prapanca, berisi kisah kehidupan para tokoh-tokoh sejarah yang sangat menentukan maju mundurnya suatu negara, misalnya Ken Arok, R. Wijaya, Rangga Lawe, Gajah Mada,dsb).
- Kitab Negarakertagama (melukiskan kemegahan kerajaan Majapahit semasa pemerintahan Hayam Wuruk (Rajasanagara). Kitab ini awalnya bernama Desyawarnana yang berarti cerita-cerita tentang negeri).
- Babad Tanah Jawi.
Sejarah secara sempit
Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi hukum dan negara.
- Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah
- Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies
- Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of Economic and Political Science
- Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar Sejarah dan Ilmu politik di columbia College.
- Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science Assosiation (APSA)
- Unesco. Lembaga PBB tahun 1948 melahirkan buku Contemporary Political Science
Dalam Buku Contemporary Political Science, terdapat 4 bidang ilmu politik, yaitu:
1. Teori Politik yang menguraikan perkembangan ide-ide dan teori politik.
2. Lembaga-lembaga Politik, baik dalam pengertian struktur organisasi pemerintahan Pusat dan daerah beserta fungsi-fungsinya maupun dalam pengertian pranata politik termasuk konstitusi atau UUD.
3. Partai, Golongan, Pendapat Umum atau Partisipasi Masyarakat.
4. Hubungan Internasional, yang dewasa ini telah berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri, terlepas dari Ilmu Politik.
Perkembangan lain dari ilmu politik:
- Munculnya studi mengenai Pembangunan Politik (political development). Kajian ini menelaah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap masyarakat. Kajian ini banyak dikembangkan oleh para sarjana Barat yang bersikap etnosentrik dalam melihat perkembangan yang terjadi dinegara berkembang.
- Artinya, mereka mempergunakan standar dan tradisi Barat untuk menilai suatu peristiwa di negara berkembang. Dengan kata lain, perkembangan di negara berkembang dipandang harus melewati tahapan yang pernah dilalui oleh negara-negara maju.
- Politik: bagaimana cara mengatur masyarakat (mikro) yang berkembang secara dinamis, bagaimana mengatur hubungan antara negara (makro) yang syarat dengan konflik, kepentingan (politik internasional)
- Untuk mempelajari konflik antara negara pada PD I dan penciptaan perdamaian studi HI munncul di Eropa dan AS.
- Paradigma yang berkembang adalah idealis, dimana perdamaian dunia dapat dijaga dengan membentuk aturan main
So…
PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI POLITIK
1. ISTITUSIONAL (Kelembagaan)
2. FUNGSIONAL (fungsi-fungsi lembaga)
3. SISTEM (jaringan/ mekanisme unit-unit)
4. PERILAKU POLITIK (Aktifitas > Radikal, dll)
5. HAKIKAT POLITIK (Model, Implementasi)
6. NORMA HUKUM ( etika, Norma)
7. HISTORIS ( metode perbandingan sejarah)
8. FILSAFAT ( kerangka/ proses berfikir, ide-ide)
9. SOSIOLOGI ( proses-proses, struktur sosial)
10. KONSTRUKSIONAL ( Kegiatan/ Format politik)
Lima Pandangan Tentang Politik:
1. Klasik: Usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicara dan mewujudkan kebaikan bersama.politik sebagai suatu asosiasi wrga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelnggarakan hal ihwal yg menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masy. (aspek idea dan etik)
Aritoteles: Manusia adlh mahluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia utk hidup lm polis. Hanya dlm polis manusia dpt memperoleh sifat moral yang plng tinggi, coz segala urusan dgn masyarakat dibicarakan&diperdebatkan, dan tindakan perwujudan kept. bersama akan diambil.
-Etika Nikomakea
Etika Nikomakea adalah karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles
”memusatkan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku baik dan mengembangkan watak yang baik pula. Aristoteles menekankan pentingnya konteks dalam perilaku etis, dan kemampuan dari orang yang bajik untuk mengenali langkah terbaik yang perlu diambil”
2. Kelembagaan: Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. àMax Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksa fisik yang sah dlm wilayah tertentu.
Bagi Weber: Politikàpersaingan utk membagi kekuasaan/ persaingan utk mempengaruhi pembagian kekuasaan antr negera maupun antr kelompok dlm suatu negara.
3. Kekuasaan: Politik ialah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Fungsionalisme: Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
5. Konflik: Politik sebagai konflik dlm rangka mencari dan/ atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Referensi :
1. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
2. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992
3. Affan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
4. Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1988
5. Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Kita Mandul, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1997
6. Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, Dewaruci Press, Jakarta, 1980
7. Inu Kencana Syafe’I, Pengantar Ilmu Politik, Remaja Rosda Karya, bandung, 1998
Langgan:
Entri (Atom)
