SAP
PENGANTAR ILMU POLITIK
Ruli I. Ramadhoan
Email : ruli_pooh@yahoo.co.id
www.rully-anancuhi.blogspot.com
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FISIP – UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Deskripsi Mata Kuliah
Politik memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Bahkan banyak, para pakar yang menyatakan pendapat bahwa hampir sebagian besar kehidupan manusia ditentukan dan diatur oleh politik. Keadaan ini adalah salah satu konsekuensi logis atas eksistensi manusia yang disebut zoon politicon. Politik sebagai suatu ilmu, memiliki konsep, teori maupun metodologi tersendiri sebagaimana lazimnya ilmu-ilmu yang lain. Berdasarkan hal tersebut, system penyajian mata kuliah ini lebih bersifat general informatif dikarenakan mata kuliah ini sebagai dasar untuk pengenalan lebih jauh tentang apa dan bagaimana politik yang sebenarnya. Secara spesifik, dalam pengenalan terhadap mata kuliah ini akan dikaji perkembangan ilmu politik mulai dari awal munculnya pemikiran klasik hingga pemikiran kontemporer dan praksis politik, filsafat dan etika politik, institusi politik, proses politik, political behavioral dan post behavioral, perkembangan ilmu politik kontemporer, serta teori dan konsep analisis yang bersifat kritis terhadap 5 (lima) unsur pokok dalam politik, yaitu: negara, kekuasaan, kebijakan, authority of delegation, serta nilai-nilai politik.
Tujuan Pembelajaran Umum
Untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang politik baik sebagai suatu ilmu, sistem maupun proses kegiatan.
untuk mengenalkan mahasiswa pada ilmu politik, konsep-konsep dan komponen-komponen dasarnya, agar mampu mampu dan mengetahui dan memahami teori-teori politik lebih lanjut.
Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa agar dapat berpikir kritis, partisipasif dan responsif terhadap berbagai persoalan perpolitikan yang terjadi di Indonesia.
Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Mahasiswa mengetahui ruang lingkup teori-teori dasar Ilmu Politik serta substansi dari pada Ilmu Politik
Mahasiswa dapat menjelaskan arti dan makna politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Memahami pengaruh kekuasaan politik pada kelembagaan-kelembagaan politik yang ada serta dapat menjelaskan makna kewenangan dan legitimasi dalam proses politik di Indonesia.
Mampu menganalisa proses dan peristiwa-peristiwa politik kontemporer secara kritis serta dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan publik yang diakibatkan oleh pengaruh dan proses politik.
Mampu merumuskan proses penyelesaian konflik secara damai, etis dan demokratis serta merumuskan nilai-nilai politik yang demokratis dan berkeadaban
Dapat menjelaskan prinsip-prinsip partisipasi yang lebih bertanggung jawab dalam proses politik.
Mampu menganalisis peluang dan tantangan pembangunan di bidang politik
Parameter Kompetensi :
Memiliki kepekaan sosial terhadap situasi dan kondisi yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh perubahan kebiajakan politik.
Berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan politik yang menyangkut aspek-aspek kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.
Keterampilan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang dilandasi dengan nilai-nilai demokratis dan etis.
Ikut serta dalam menciptakan dan mengembangkan kultur demokratis.
Mampu berpartisipasi secara aktif dan proaktif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut publik yang disebabkan oleh kebijakan politik.
RENCANA JADUAL KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN
1. Kontrak Kuliah
a. Prosentasi penlilaian
b. Sistem Kuliah
c. Tugas
2. Definisi Ilmu Politik
a. Keragaman Definisi
b. 5 Pandangan tentang Politik: Klasik, Kelembagaan, Kekuasaan, Fungsionalisme, dan Konflik
c. Kata Kunci Ilmu Politik dalam politik internasional dewasa ini
3. Konsep Ilmu Politik
a. Negara dan kekuasaan
b. Kedaulatan
c. Kewenangan
d. Legitimasi
4. Ideologi-Ideologi
a. Politik definisi dan fungsi
b. Ideologi dan sistem politik
c. Liberalisme dan Kapitalisme
d. Sosialisme dan Komunisme
e. Nasionalisme dan Fasisme
f. Fundamentalisme dan Konservatisme
5. Konstitusi, Keputusan Politik dan Kebijakan Politik
a. Pembuatan Keputusan Politik
b. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan
c. Tahap-tahap Kebijakan
d. Bentuk dan Tipe Kebijakan
6. Negara, Pemerintah dan Pemerintahan
a. Bentuk Negara
b. Sistem Parlementer dan Presidensial
c. Fungsi Pemerintahan
d. Demokrasi dan Totalitarianisme
7. Birokrasi
a. Fungsi Politik Birokrasi
b. Birokrasi dan Politik
c. Birokrasi Oligarki
8. UJIAN TENGAH SEMESTER
9. Partai Politik, Sistem Kepartaian, Kemunculan Parpol*
a. Fungsi Parpol
b. Tipologi Parpol
c. Sistem Partai Tunggal, Dwi Partai dan Multi Partai
10. Sistem Perwakilan Kepentingan*
a. Pluralisme
b. Korporatisme Negara dan Masyarakat
c. Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan
d. Tipe dan Fungsi Kelompok Penekan
11. Konflik Politik, Proses Politik dan Konsensus
a. Pendekatan Konflik
b. Penyebab Konflik
c. Tipe, Struktur dan Tujuan Konflik
d. Konsensus dan Conflict Appeasement
12. Politik dan Ekonomi
a. Sistem Ekonomi
b. Fungsi Pemerintahan dalam Ekonomi
c. Politik dan Kebijakan Ekonomi
13. Budaya Politik*
a. Pengertian
b. Tiga tipe budaya politik: Parokial,Subyek, dan Partisipan
c. Politik Birokratik, Neopatrimonial dan Otoritarian Birokratik
d. Perubahan Politik: Suksesi
14. Partisipasi dan Perilaku Politik*
a. Model Perilaku Politik
b. Model dan Tipologi partisipasi Politik
c. Model perilaku Pemilih (Voting Behavior)
d. Sistem Pemilu
15. Politik dalam Islam
a. Perdebatan Eksistensi politik dalam Islam
16. UJIAN AKHIR SEMESTER
Keterangan: * = Dalam sesi-sesi ini, akan diadakan diskusi tematik sebagai bahan analisa mengenai contoh-contoh kasus dalam perpolitikan Indonesia maupun perpolitikan di negara-negara lain.
Evaluasi Penilaian
Kehadiran : Maksimal 3 kali absen, menentukan 20% nilai
Keaktivan kelas : Menentukan 10% nilai
Tugas : Menentukan 20%nilai, terdiri dari tugas individu dan kelompok
UTS : Menentukan 20% nilai
UAS : Menentukan 30% nilai
Sumber Bacaan :
• Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
• Aristoteles, Politik, terj., Bentang Budaya, Jogjakarta, 2004
• Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992
• David, A. Easton, Framework for Political Analysis, Prentice Hall Inc., New York, 1970.
• Affan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
• Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1988
• Ramage, E. Douglas, Politic in Indonesia: Democracy, Islam and The Ideology of Tolerance, Routledge, London and New York, 1995.
• Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Kita Mandul, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1997
• Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, Dewaruci Press, Jakarta, 1980
• Inu Kencana Syafe’I, Pengantar Ilmu Politik, Remaja Rosda Karya, bandung, 1998
• Inu Kencana Syafe’I, Ilmu Politik, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
• Franz Magnis- Suseno SJ, Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
• Piet Go, O. Carm, dkk, Etos dan Moralitas Politik, Kansius, Yogyakarta, 2004
• Dahlan Nasution, Perang Atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional, Remadja Karya, Bandung, 1984
• Abdul Aziz, David D. Arnold, Desentraliasasi Pemerintahan; Pengalaman Negara-Negara ASIA, Pondok Edukasi, Bantul, 2003
• William R. Liddle, Partisipasi dan Partai Politik, Grafiti, Jakarta, 1992.
• Gabriel Almond, dan Sidney Verba, 1990, Budaya Politik. Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara (Cetakan II), Alih Bahasa: Sahat Simamora, Jakarta, Bumi Kasara
Minggu, 27 September 2009
SYLLABUS POLITIK PEMBANGUNAN NEGARA DUNIA KETIGA
POLITIK PEMBANGUNAN NEGARA DUNIA KETIGA
Jumlah Kredit: 3 SKS
Syllabus
Ruli I. Ramadhoan, S.Sos
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2009
Standar Penilaian
Presensi : 20%
Keaktifan Kelas : 10%
Diskusi/ Penugasan/ Kuis : 20%
Ujian Middle : 20%
Ujian Final : 30%
Sistem kuliah adalah 50% materi dan 50% diskusi
Tugas terdiri dari kuis, tugas pribadi dan tugas kelompok
Materi Kuliah
I. Perkenalan kuliah
a. Pengenalan dosen dan mahasiswa
b. Kontrak Kuliah
c. Pengantar Politik dan Pembangunan Negara Dunia Ketiga
II. Definisi dan Kompleksitas negara dunia ketiga
a. Keragaman Definisi
b. Dua Kriteria Standar Definisi
c. Isu-Isu dan kompleksitas persoalan di Dunia ketiga
III. Struktur dan karakteristik negara dunia ketiga
a. Klasifikasi kelompok-kelompok ekonomi negara
b. Struktur Perekonomian Negara-negara Dunia Ketiga c. Karakteristik Umum Negara-negara Berkembang
IV. Dampak Kolonialisme Trhdp Masalah-Masalah Sosial Ekonomi Dunia Ketiga
a. Periode Kolonial
b. karakteristik pemerintahan kolonial
c. perkembangan dekolonisasi dunia
d. mentalitas kolonialisme tradisional dan modern
V. Masalah sosial dan Ekonomi negara dunia ketiga
a. masalah ketimpangan sosial ekonomi dunia
b. kajian teoritis ttg penyebab ketimpangan sosial ekonomi dunia
c. studi kasus dan diskusi
VI. Teori-Teori Pembangunan
a. definisi pembangunan
b. tujuan pembangunan
c. teori-teori pembangunan
d. kritik terhadap teori modernisasi
VII. Pembangunan ekonomi, ketergantungan dan keterbelakangan
a. modernisasi ekonomi global
b. konsep welfare state, menguak tanggung jawab negara
c. kebutuhan, strategi dan implikasi pembangunan ekonomi negara
UTS
VIII. Masalah dan strategi integrasi bangsa
a. persoalan integrasi di negara dunia ketiga (ekonomi, etnis, dan pembangunan politik)
b. disitegrasi dan masalah pembangunan
c. Desentralisasi kekuasaan dan ekonomi
IX. Perdagangan, modal asing dan ketergantungan (dependensi)
a. tata ekonomi dunia
b. urgensi perdagangan internasional dan investasi
c. political interest negara maju dalam perdagangan internasional
X. Partisipasi dan pembangunan politik
a. dimensi-dimensi partisipasi politik
b. pemilihan dan kekerasan dalam politik negara dunia ketiga
c. politik patron-client
d. pembangunan politik kelembagaan negara dunia ketiga
XI. Pendekatan terhadap studi politik luar negeri di negara-negara dunia ketiga
a. lima kerangka teoritis studi politik luar negeri
b. studi politik luar negeri negara dunia ketiga
XII. Membuat kebijakan pembangunan negara dunia ketiga
a. ukuran keberhasilan politik dan pembagunan negara dunia ketiga
b. reformasi struktur pemerintah (pemisahan kekuasaan dan indusirialisasi)
c. kontrol politik dan pembangunan
XIII. Dinamika Politik Negara-Negara Dunia Ketiga
Otoritaritarianieme Dalam Negara-negara Dunia ketiga
Political culture elite negara dunia ketiga
XIII. Penugasan dan Diskusi kelas
XIV. Overview dan diskusi
XV. Overview dan diskusi
XVI. UAS
Munculnya studi mengenai Pembangunan Politik (political development). Kajian ini menelaah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap masyarakat. Kajian ini banyak dikembangkan oleh para sarjana Barat yang bersikap etnosentrik dalam melihat perkembangan yang terjadi dinegara berkembang.
Artinya, mereka mempergunakan standar dan tradisi Barat untuk menilai suatu peristiwa di negara berkembang. Dengan kata lain, perkembangan di negara berkembang dipandang harus melewati tahapan yang pernah dilalui oleh negara-negara maju.
Jumlah Kredit: 3 SKS
Syllabus
Ruli I. Ramadhoan, S.Sos
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2009
Standar Penilaian
Presensi : 20%
Keaktifan Kelas : 10%
Diskusi/ Penugasan/ Kuis : 20%
Ujian Middle : 20%
Ujian Final : 30%
Sistem kuliah adalah 50% materi dan 50% diskusi
Tugas terdiri dari kuis, tugas pribadi dan tugas kelompok
Materi Kuliah
I. Perkenalan kuliah
a. Pengenalan dosen dan mahasiswa
b. Kontrak Kuliah
c. Pengantar Politik dan Pembangunan Negara Dunia Ketiga
II. Definisi dan Kompleksitas negara dunia ketiga
a. Keragaman Definisi
b. Dua Kriteria Standar Definisi
c. Isu-Isu dan kompleksitas persoalan di Dunia ketiga
III. Struktur dan karakteristik negara dunia ketiga
a. Klasifikasi kelompok-kelompok ekonomi negara
b. Struktur Perekonomian Negara-negara Dunia Ketiga c. Karakteristik Umum Negara-negara Berkembang
IV. Dampak Kolonialisme Trhdp Masalah-Masalah Sosial Ekonomi Dunia Ketiga
a. Periode Kolonial
b. karakteristik pemerintahan kolonial
c. perkembangan dekolonisasi dunia
d. mentalitas kolonialisme tradisional dan modern
V. Masalah sosial dan Ekonomi negara dunia ketiga
a. masalah ketimpangan sosial ekonomi dunia
b. kajian teoritis ttg penyebab ketimpangan sosial ekonomi dunia
c. studi kasus dan diskusi
VI. Teori-Teori Pembangunan
a. definisi pembangunan
b. tujuan pembangunan
c. teori-teori pembangunan
d. kritik terhadap teori modernisasi
VII. Pembangunan ekonomi, ketergantungan dan keterbelakangan
a. modernisasi ekonomi global
b. konsep welfare state, menguak tanggung jawab negara
c. kebutuhan, strategi dan implikasi pembangunan ekonomi negara
UTS
VIII. Masalah dan strategi integrasi bangsa
a. persoalan integrasi di negara dunia ketiga (ekonomi, etnis, dan pembangunan politik)
b. disitegrasi dan masalah pembangunan
c. Desentralisasi kekuasaan dan ekonomi
IX. Perdagangan, modal asing dan ketergantungan (dependensi)
a. tata ekonomi dunia
b. urgensi perdagangan internasional dan investasi
c. political interest negara maju dalam perdagangan internasional
X. Partisipasi dan pembangunan politik
a. dimensi-dimensi partisipasi politik
b. pemilihan dan kekerasan dalam politik negara dunia ketiga
c. politik patron-client
d. pembangunan politik kelembagaan negara dunia ketiga
XI. Pendekatan terhadap studi politik luar negeri di negara-negara dunia ketiga
a. lima kerangka teoritis studi politik luar negeri
b. studi politik luar negeri negara dunia ketiga
XII. Membuat kebijakan pembangunan negara dunia ketiga
a. ukuran keberhasilan politik dan pembagunan negara dunia ketiga
b. reformasi struktur pemerintah (pemisahan kekuasaan dan indusirialisasi)
c. kontrol politik dan pembangunan
XIII. Dinamika Politik Negara-Negara Dunia Ketiga
Otoritaritarianieme Dalam Negara-negara Dunia ketiga
Political culture elite negara dunia ketiga
XIII. Penugasan dan Diskusi kelas
XIV. Overview dan diskusi
XV. Overview dan diskusi
XVI. UAS
Munculnya studi mengenai Pembangunan Politik (political development). Kajian ini menelaah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap masyarakat. Kajian ini banyak dikembangkan oleh para sarjana Barat yang bersikap etnosentrik dalam melihat perkembangan yang terjadi dinegara berkembang.
Artinya, mereka mempergunakan standar dan tradisi Barat untuk menilai suatu peristiwa di negara berkembang. Dengan kata lain, perkembangan di negara berkembang dipandang harus melewati tahapan yang pernah dilalui oleh negara-negara maju.
Slide Materi Pertemuan I PEIPOL
PENGANTAR ILMU POLITIK
Kode Mata Kuliah : 010 – 026201
Jumlah Kredit: 3 SKS
Ruli I. Ramadhoan, S.Sos
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2009
POLITIK???
Pendapat Umum:
Politik itu kotor! Bahkan masyarakat mengklaim setiap individu yang telah berbaju politik terkesan kotor, koruptor dan dianggap kaum munafik.
Pemikiran- pemikiran seperti ini telah tertanam pada setiap masyarakat, pria atau wanita, anak- anak bahkan remaja- remaja pada umumnya.
Penyebab:
-Pernyataan Ini merupakan akibat dari terlalu seringnya politik dijadikan ajang homo homini lupus, serigala bagi sesama. Atau sekurang-kurangnya politik telah dijadikan ajang perebutan kuasa dan uang, yang terkadang dengan memeras hak orang lain.
-kurangnya bimbingan dan pendidikan politik/ ilmu politik terhadap masyarakat.
Pencegahan: Diperlukan beberapa pemahaman melalui ilmu tersebut dengan bimbingan dan pendidikan politik.
Beberapa definisi yang diberikan oleh para philosophy tentang ilmu politik, diantaranya:
1. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
2. Sedangkan pendapat Seely dan Stephen leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan.
3. Di lain pihak pemikir francis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
4. Di sisi lain, Lasswell menyetujui ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan.
Dari beberapa definisi diatas:
jelas bahwa ilmu politik sangat diperlukan didalam satu Negara, dimana perbedaan pendapat hampir terkesan sama. Tapi perlu diketahui pendapat yang paling utama merupakan paling luas dan tepat, yang mana dikatakan bahwa ilmu politik, ilmu yang mempelajari tentang Negara, dimana berartikan luas dan mencakup secara keseluruhan
Setiap ilmu pada dasarnya murni dan baik.
Ilmu politik dibentuk oleh para ilmuwan philosophy, jelas memiliki banyak mamfaat.
Intisarinya Ilmu politik berbeda dengan para pelakonnya (Actor), yang mana aktor politik berlakon layaknya alunan musik, mereka tidak mau tau apakah itu benar atau salah yang jelas dramanya selesai!
- Politik berasal dari polis (negara kota/ City State: bhs Yunani: 450 SM), artinya kegiatan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat.
- POLITIKA (POLITIKE TECHNE): yaitu segala aktifitas yang dijalankan untuk melestarikan dan perkembangannya.
Maka: Politik pada hakikatnya adalah The art and science of government.
- Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes: Politik adalah Power (kekuasaan) Cenderung menuju diktator.
Kekuasaan tidak identik dengan politik. Kekuasaan hanya salah satu unsur politik.
Politik: Unsur Ilmu (science) dan Seni (Art) untuk berbagai macam kegiatan
Btw, POWER…
Dalam THI, konsep POWER (kekuasaan, kekuatan) menempati posisi istimewa dalam studi HI. Ilmuwan dibidang ini, sejak Yunani Kuno menganggap Power adalah unsur utama tindakan politik.
Definisi Hans J. Morgenthau: Politik dalam negeri/ Int’l adlh sebagai perjuangan memperoleh kekuasaan.
Coloumbis dan Wolfe:
- Power dipandang sebagai sekumpulan atribut atau sifat ssorang, suatu kelompok atau suatu negara?atau;
- Sbg suatu hubungan antara dua aktor politik dengan kehendak yang berbeda?
Ex: karakteristik neg. yang bisa diukur: ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk, kekuatan militer?/ sekumpulan hubungan manusia yang selalu berubah yg bertumpu pd kombinasi kekuatan (strength), reputasi,&kemampuan manipulatif?
Kautilya (realisme. Negarawan India kuno), Power sbg kepemilikan kekuatan (atribut) yang berasal dr unsur: pengetahuan, kekuatan militer, dan keberanian.
Morgenthau: Power sbg suatu hubungan antara dua aktor politik, dimana aktor A memiliki kemampuan utuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B.
“ bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hub. psikologi yang plng halus yang dipakai oleh pikiran seseorang utk mengendaliakan pikiran orang lain” (Hans Morgenthau, Politic Among Nations, dalam Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hub. Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES)
Ex: Petinju/ Negara maju dan Negara berkembng
Tapi…
Tidak berarti mengabaikan kenyataan bahwa politik jg meliputi dimensi lain yang mencerminkan kerja sama, kompromi, solidaritas, dan keuntungan timbal balik.
Couloumbis dan Wolfe mengusulkan definisi Power secara luas, yang merujuk pada apa saja yang menciptakan dan memprtahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B.
Power memiliki 3 unsur:
Daya paksa (force) à penggunaan kekuatan militer, ekonomi, etc oleh aktor A trhdp aktor B demi mencapai tujuan politik A.
Pengaruh (influence)à penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku B sesuai keinginan aktor A
Wewenang (Authority)à sikap tunduk, sukarela aktor B pd arahan (nasehat, perintah) dari aktor A. à Akibat dari persepsi B terhadap A. ex: penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinn, pengetahuan, keahlian, wibawa.
POLITIK
Plato (427-347 SM), politik merupakan suatu sistem kekuasaan pemerintahan yang dijalankan dan dipegang oleh kaum aristokrat (kaum bijak) yang dipilih lewat proses keputusan bersama dan didalamnya tidak ada kediktatoran.
Aristoteles, politik adalah suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat
Newton dan Descartes, Politik terjadi karena adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan secara Check and Balance
Montesquieu, Politik adalah bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan bisa dimasukkan ke dalam kategori legislatif,eksekutif, dan Yudikat
Harold D. Laswel& Abraham kaplan (Power and Society), Poltik adalah:
- Mengenai pengaruh dan kekuasaan sebagaimana alat dari sebuah integrasi,
- Politik berhubungan dengan kekuasaan secara umum dengan semua bentuk dalam hal kejadiannya,
- Mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.
David Easton, Politik adalah satu bentuk tertentu dari tindakan sosial, yakni tindakan yang menjamin pengambilan dan pelaksanaan keputusan sarta definisi atas bidang penerapannya
Karl Marx, Politik adalah suatu sistem kekuasaan yang didalamnya terdapat suatu sistem kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak (kediktatoran), satu-satunya jalan untuk mencapai sistem kekuasaan tersebut dengan cara melakukan Revolusi.
Moh. Yamin, Politik adalah masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara, maka mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat.
Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit.
-Secara luas berarti ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau,
-Secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis.
Sejarah secara luas
Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya berikut:
a. Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan Aristoteles.
b. India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra.
c. Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzu
d. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyah
e. Indonesia. Pemikiran tentang negara dan pemerintahan ditemukan pada abad 13 M.
- Kitab Pararaton (Kitab karangan Prapanca, berisi kisah kehidupan para tokoh-tokoh sejarah yang sangat menentukan maju mundurnya suatu negara, misalnya Ken Arok, R. Wijaya, Rangga Lawe, Gajah Mada,dsb).
- Kitab Negarakertagama (melukiskan kemegahan kerajaan Majapahit semasa pemerintahan Hayam Wuruk (Rajasanagara). Kitab ini awalnya bernama Desyawarnana yang berarti cerita-cerita tentang negeri).
- Babad Tanah Jawi.
Sejarah secara sempit
Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi hukum dan negara.
- Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah
- Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies
- Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of Economic and Political Science
- Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar Sejarah dan Ilmu politik di columbia College.
- Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science Assosiation (APSA)
- Unesco. Lembaga PBB tahun 1948 melahirkan buku Contemporary Political Science
Dalam Buku Contemporary Political Science, terdapat 4 bidang ilmu politik, yaitu:
1. Teori Politik yang menguraikan perkembangan ide-ide dan teori politik.
2. Lembaga-lembaga Politik, baik dalam pengertian struktur organisasi pemerintahan Pusat dan daerah beserta fungsi-fungsinya maupun dalam pengertian pranata politik termasuk konstitusi atau UUD.
3. Partai, Golongan, Pendapat Umum atau Partisipasi Masyarakat.
4. Hubungan Internasional, yang dewasa ini telah berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri, terlepas dari Ilmu Politik.
Perkembangan lain dari ilmu politik:
- Munculnya studi mengenai Pembangunan Politik (political development). Kajian ini menelaah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap masyarakat. Kajian ini banyak dikembangkan oleh para sarjana Barat yang bersikap etnosentrik dalam melihat perkembangan yang terjadi dinegara berkembang.
- Artinya, mereka mempergunakan standar dan tradisi Barat untuk menilai suatu peristiwa di negara berkembang. Dengan kata lain, perkembangan di negara berkembang dipandang harus melewati tahapan yang pernah dilalui oleh negara-negara maju.
- Politik: bagaimana cara mengatur masyarakat (mikro) yang berkembang secara dinamis, bagaimana mengatur hubungan antara negara (makro) yang syarat dengan konflik, kepentingan (politik internasional)
- Untuk mempelajari konflik antara negara pada PD I dan penciptaan perdamaian studi HI munncul di Eropa dan AS.
- Paradigma yang berkembang adalah idealis, dimana perdamaian dunia dapat dijaga dengan membentuk aturan main
So…
PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI POLITIK
1. ISTITUSIONAL (Kelembagaan)
2. FUNGSIONAL (fungsi-fungsi lembaga)
3. SISTEM (jaringan/ mekanisme unit-unit)
4. PERILAKU POLITIK (Aktifitas > Radikal, dll)
5. HAKIKAT POLITIK (Model, Implementasi)
6. NORMA HUKUM ( etika, Norma)
7. HISTORIS ( metode perbandingan sejarah)
8. FILSAFAT ( kerangka/ proses berfikir, ide-ide)
9. SOSIOLOGI ( proses-proses, struktur sosial)
10. KONSTRUKSIONAL ( Kegiatan/ Format politik)
Lima Pandangan Tentang Politik:
1. Klasik: Usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicara dan mewujudkan kebaikan bersama.politik sebagai suatu asosiasi wrga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelnggarakan hal ihwal yg menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masy. (aspek idea dan etik)
Aritoteles: Manusia adlh mahluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia utk hidup lm polis. Hanya dlm polis manusia dpt memperoleh sifat moral yang plng tinggi, coz segala urusan dgn masyarakat dibicarakan&diperdebatkan, dan tindakan perwujudan kept. bersama akan diambil.
-Etika Nikomakea
Etika Nikomakea adalah karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles
”memusatkan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku baik dan mengembangkan watak yang baik pula. Aristoteles menekankan pentingnya konteks dalam perilaku etis, dan kemampuan dari orang yang bajik untuk mengenali langkah terbaik yang perlu diambil”
2. Kelembagaan: Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. àMax Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksa fisik yang sah dlm wilayah tertentu.
Bagi Weber: Politikàpersaingan utk membagi kekuasaan/ persaingan utk mempengaruhi pembagian kekuasaan antr negera maupun antr kelompok dlm suatu negara.
3. Kekuasaan: Politik ialah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Fungsionalisme: Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
5. Konflik: Politik sebagai konflik dlm rangka mencari dan/ atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Referensi :
1. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
2. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992
3. Affan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
4. Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1988
5. Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Kita Mandul, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1997
6. Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, Dewaruci Press, Jakarta, 1980
7. Inu Kencana Syafe’I, Pengantar Ilmu Politik, Remaja Rosda Karya, bandung, 1998
Kode Mata Kuliah : 010 – 026201
Jumlah Kredit: 3 SKS
Ruli I. Ramadhoan, S.Sos
Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
2009
POLITIK???
Pendapat Umum:
Politik itu kotor! Bahkan masyarakat mengklaim setiap individu yang telah berbaju politik terkesan kotor, koruptor dan dianggap kaum munafik.
Pemikiran- pemikiran seperti ini telah tertanam pada setiap masyarakat, pria atau wanita, anak- anak bahkan remaja- remaja pada umumnya.
Penyebab:
-Pernyataan Ini merupakan akibat dari terlalu seringnya politik dijadikan ajang homo homini lupus, serigala bagi sesama. Atau sekurang-kurangnya politik telah dijadikan ajang perebutan kuasa dan uang, yang terkadang dengan memeras hak orang lain.
-kurangnya bimbingan dan pendidikan politik/ ilmu politik terhadap masyarakat.
Pencegahan: Diperlukan beberapa pemahaman melalui ilmu tersebut dengan bimbingan dan pendidikan politik.
Beberapa definisi yang diberikan oleh para philosophy tentang ilmu politik, diantaranya:
1. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
2. Sedangkan pendapat Seely dan Stephen leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan.
3. Di lain pihak pemikir francis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
4. Di sisi lain, Lasswell menyetujui ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan.
Dari beberapa definisi diatas:
jelas bahwa ilmu politik sangat diperlukan didalam satu Negara, dimana perbedaan pendapat hampir terkesan sama. Tapi perlu diketahui pendapat yang paling utama merupakan paling luas dan tepat, yang mana dikatakan bahwa ilmu politik, ilmu yang mempelajari tentang Negara, dimana berartikan luas dan mencakup secara keseluruhan
Setiap ilmu pada dasarnya murni dan baik.
Ilmu politik dibentuk oleh para ilmuwan philosophy, jelas memiliki banyak mamfaat.
Intisarinya Ilmu politik berbeda dengan para pelakonnya (Actor), yang mana aktor politik berlakon layaknya alunan musik, mereka tidak mau tau apakah itu benar atau salah yang jelas dramanya selesai!
- Politik berasal dari polis (negara kota/ City State: bhs Yunani: 450 SM), artinya kegiatan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat.
- POLITIKA (POLITIKE TECHNE): yaitu segala aktifitas yang dijalankan untuk melestarikan dan perkembangannya.
Maka: Politik pada hakikatnya adalah The art and science of government.
- Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes: Politik adalah Power (kekuasaan) Cenderung menuju diktator.
Kekuasaan tidak identik dengan politik. Kekuasaan hanya salah satu unsur politik.
Politik: Unsur Ilmu (science) dan Seni (Art) untuk berbagai macam kegiatan
Btw, POWER…
Dalam THI, konsep POWER (kekuasaan, kekuatan) menempati posisi istimewa dalam studi HI. Ilmuwan dibidang ini, sejak Yunani Kuno menganggap Power adalah unsur utama tindakan politik.
Definisi Hans J. Morgenthau: Politik dalam negeri/ Int’l adlh sebagai perjuangan memperoleh kekuasaan.
Coloumbis dan Wolfe:
- Power dipandang sebagai sekumpulan atribut atau sifat ssorang, suatu kelompok atau suatu negara?atau;
- Sbg suatu hubungan antara dua aktor politik dengan kehendak yang berbeda?
Ex: karakteristik neg. yang bisa diukur: ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk, kekuatan militer?/ sekumpulan hubungan manusia yang selalu berubah yg bertumpu pd kombinasi kekuatan (strength), reputasi,&kemampuan manipulatif?
Kautilya (realisme. Negarawan India kuno), Power sbg kepemilikan kekuatan (atribut) yang berasal dr unsur: pengetahuan, kekuatan militer, dan keberanian.
Morgenthau: Power sbg suatu hubungan antara dua aktor politik, dimana aktor A memiliki kemampuan utuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B.
“ bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hub. psikologi yang plng halus yang dipakai oleh pikiran seseorang utk mengendaliakan pikiran orang lain” (Hans Morgenthau, Politic Among Nations, dalam Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hub. Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES)
Ex: Petinju/ Negara maju dan Negara berkembng
Tapi…
Tidak berarti mengabaikan kenyataan bahwa politik jg meliputi dimensi lain yang mencerminkan kerja sama, kompromi, solidaritas, dan keuntungan timbal balik.
Couloumbis dan Wolfe mengusulkan definisi Power secara luas, yang merujuk pada apa saja yang menciptakan dan memprtahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B.
Power memiliki 3 unsur:
Daya paksa (force) à penggunaan kekuatan militer, ekonomi, etc oleh aktor A trhdp aktor B demi mencapai tujuan politik A.
Pengaruh (influence)à penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku B sesuai keinginan aktor A
Wewenang (Authority)à sikap tunduk, sukarela aktor B pd arahan (nasehat, perintah) dari aktor A. à Akibat dari persepsi B terhadap A. ex: penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinn, pengetahuan, keahlian, wibawa.
POLITIK
Plato (427-347 SM), politik merupakan suatu sistem kekuasaan pemerintahan yang dijalankan dan dipegang oleh kaum aristokrat (kaum bijak) yang dipilih lewat proses keputusan bersama dan didalamnya tidak ada kediktatoran.
Aristoteles, politik adalah suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat
Newton dan Descartes, Politik terjadi karena adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan secara Check and Balance
Montesquieu, Politik adalah bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan bisa dimasukkan ke dalam kategori legislatif,eksekutif, dan Yudikat
Harold D. Laswel& Abraham kaplan (Power and Society), Poltik adalah:
- Mengenai pengaruh dan kekuasaan sebagaimana alat dari sebuah integrasi,
- Politik berhubungan dengan kekuasaan secara umum dengan semua bentuk dalam hal kejadiannya,
- Mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.
David Easton, Politik adalah satu bentuk tertentu dari tindakan sosial, yakni tindakan yang menjamin pengambilan dan pelaksanaan keputusan sarta definisi atas bidang penerapannya
Karl Marx, Politik adalah suatu sistem kekuasaan yang didalamnya terdapat suatu sistem kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak (kediktatoran), satu-satunya jalan untuk mencapai sistem kekuasaan tersebut dengan cara melakukan Revolusi.
Moh. Yamin, Politik adalah masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara, maka mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat.
Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit.
-Secara luas berarti ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau,
-Secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis.
Sejarah secara luas
Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya berikut:
a. Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan Aristoteles.
b. India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra.
c. Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzu
d. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyah
e. Indonesia. Pemikiran tentang negara dan pemerintahan ditemukan pada abad 13 M.
- Kitab Pararaton (Kitab karangan Prapanca, berisi kisah kehidupan para tokoh-tokoh sejarah yang sangat menentukan maju mundurnya suatu negara, misalnya Ken Arok, R. Wijaya, Rangga Lawe, Gajah Mada,dsb).
- Kitab Negarakertagama (melukiskan kemegahan kerajaan Majapahit semasa pemerintahan Hayam Wuruk (Rajasanagara). Kitab ini awalnya bernama Desyawarnana yang berarti cerita-cerita tentang negeri).
- Babad Tanah Jawi.
Sejarah secara sempit
Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi hukum dan negara.
- Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah
- Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies
- Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of Economic and Political Science
- Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar Sejarah dan Ilmu politik di columbia College.
- Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science Assosiation (APSA)
- Unesco. Lembaga PBB tahun 1948 melahirkan buku Contemporary Political Science
Dalam Buku Contemporary Political Science, terdapat 4 bidang ilmu politik, yaitu:
1. Teori Politik yang menguraikan perkembangan ide-ide dan teori politik.
2. Lembaga-lembaga Politik, baik dalam pengertian struktur organisasi pemerintahan Pusat dan daerah beserta fungsi-fungsinya maupun dalam pengertian pranata politik termasuk konstitusi atau UUD.
3. Partai, Golongan, Pendapat Umum atau Partisipasi Masyarakat.
4. Hubungan Internasional, yang dewasa ini telah berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri, terlepas dari Ilmu Politik.
Perkembangan lain dari ilmu politik:
- Munculnya studi mengenai Pembangunan Politik (political development). Kajian ini menelaah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap masyarakat. Kajian ini banyak dikembangkan oleh para sarjana Barat yang bersikap etnosentrik dalam melihat perkembangan yang terjadi dinegara berkembang.
- Artinya, mereka mempergunakan standar dan tradisi Barat untuk menilai suatu peristiwa di negara berkembang. Dengan kata lain, perkembangan di negara berkembang dipandang harus melewati tahapan yang pernah dilalui oleh negara-negara maju.
- Politik: bagaimana cara mengatur masyarakat (mikro) yang berkembang secara dinamis, bagaimana mengatur hubungan antara negara (makro) yang syarat dengan konflik, kepentingan (politik internasional)
- Untuk mempelajari konflik antara negara pada PD I dan penciptaan perdamaian studi HI munncul di Eropa dan AS.
- Paradigma yang berkembang adalah idealis, dimana perdamaian dunia dapat dijaga dengan membentuk aturan main
So…
PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI POLITIK
1. ISTITUSIONAL (Kelembagaan)
2. FUNGSIONAL (fungsi-fungsi lembaga)
3. SISTEM (jaringan/ mekanisme unit-unit)
4. PERILAKU POLITIK (Aktifitas > Radikal, dll)
5. HAKIKAT POLITIK (Model, Implementasi)
6. NORMA HUKUM ( etika, Norma)
7. HISTORIS ( metode perbandingan sejarah)
8. FILSAFAT ( kerangka/ proses berfikir, ide-ide)
9. SOSIOLOGI ( proses-proses, struktur sosial)
10. KONSTRUKSIONAL ( Kegiatan/ Format politik)
Lima Pandangan Tentang Politik:
1. Klasik: Usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicara dan mewujudkan kebaikan bersama.politik sebagai suatu asosiasi wrga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelnggarakan hal ihwal yg menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masy. (aspek idea dan etik)
Aritoteles: Manusia adlh mahluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia utk hidup lm polis. Hanya dlm polis manusia dpt memperoleh sifat moral yang plng tinggi, coz segala urusan dgn masyarakat dibicarakan&diperdebatkan, dan tindakan perwujudan kept. bersama akan diambil.
-Etika Nikomakea
Etika Nikomakea adalah karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles
”memusatkan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku baik dan mengembangkan watak yang baik pula. Aristoteles menekankan pentingnya konteks dalam perilaku etis, dan kemampuan dari orang yang bajik untuk mengenali langkah terbaik yang perlu diambil”
2. Kelembagaan: Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. àMax Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksa fisik yang sah dlm wilayah tertentu.
Bagi Weber: Politikàpersaingan utk membagi kekuasaan/ persaingan utk mempengaruhi pembagian kekuasaan antr negera maupun antr kelompok dlm suatu negara.
3. Kekuasaan: Politik ialah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Fungsionalisme: Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
5. Konflik: Politik sebagai konflik dlm rangka mencari dan/ atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Referensi :
1. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
2. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992
3. Affan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
4. Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1988
5. Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Kita Mandul, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1997
6. Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, Dewaruci Press, Jakarta, 1980
7. Inu Kencana Syafe’I, Pengantar Ilmu Politik, Remaja Rosda Karya, bandung, 1998
Minggu, 04 Januari 2009
Karya spontan gara-gara BT mulu...
Tahun baru, aku bersenang-senang, bergembira, berbahagia, serasa aku lupa akan utang-utangku di warung sebelah kos-kosanku. Aku lupa, seakan aku menyalip waktu, terbang menembus awan, aku tak perduli apa awan itu sedang lindap atau sedang bersiap akan menjatuhkan durja ke bumi. Menyapa kabut yang sedang menyesuaikan diri dengan tidur sambil memeluk melingkar ke badan bukit. Bernyanyi bersama angin, padahal aku tahu dia sedang bersiap-siap bersekutu dengan awan untuk menunjukkan betapa perkasanya persekutuan mereka dalam bulan-bulan kemenangan mereka. Mereka sedang ber-euforia. Hatiku sedang senang, tak perduli aku pada dunia karena aku sedang bahagia ada dia di sampingku, menemaniku.
Dia, ya dia yang selalu mengagumiku, selalu ada ketika aku terseok-terseok dalam perjalanan pencarianku, menjadi tempatku untuk kembali setelah gagal dan ingin menangis. Kemarin dia berkata; "Apa yang tak ada padamu? pinter, jago musik with amazing voice, seksi (ehem!), penyair, care banget ma aku, makasih sayang untuk sayangmu padaku, I love you".
Aku tahu, pujian itu agak lebay memang, tapi mungkin itu yang dirasakannya. Aku bangga sekaligus haru, hanya dia yang sanggup menahan reaksi tubuh dan psikologinya untuk tidak melototkan mata dan bermimik seperti seorang ingin muntah ketika memujiku. Hanya dia, dan hanya dia memang! karena aku memang "ngepas" tanpa kembalian jelasnya.
Tidak ada yang kekal di dunia ini, semua hanya sementara, termasuk untuk hari ini. Aku akan kembali pada dunia yang sebenarnya, nyata, menunjukan dengan tegas bahwa aku akan kembali dirajam sepi. BT gua jadinya! Dia pulang, dihantar rindunya padaku... dan aku aan kembali pada habitat asliku, kamar yang sepi dan pengap.
Hari ini, hari kedua setelah kemarin seluruh dunia merayakan kedatangannya. dunia bersuka cita menyambutnya, karena akan meninggalkan lembar kenangan yang entah akan menjadi sejarah atau akan menguap bersama waktu. Tahukah kalian, sejarah, akan menjadi bermakna dan berarti jika manusia menganggapnya dan menjadi refleksi untuk hidup kedepan. Sebaliknya sejarah akan tinggal sejarah dan terlupakan jika ia terhempaskan begitu saja karena tidak ada yang memaknainya. Eeeeemmmmm, cukuplah untuk menjelaskan ini, karena cukup mbulet untuk dipahami, apa lagi aku sendiri. Hehehehe berlagak berfilsafat aja, padahal aku sendiri tidak tahu maksudnya.
Inilah intinya. Intinya, seharusnya hari ini menjadi hari yang berbahagia, karena dunia sedang bersuka, meski ada banyak yang berduka. Gila, aku telah gila!
BT, tidak ada secuilpun semangat yang tersisa di badanku. Cucianku menumpuk, celana dalam pun tak tersisa. Aku terkapar di atas ranjang tipisku nan lusuh. Gairah menguap begitu saja, melayang-layang, berputar-putar menjauhi badanku, entah akan hinggap ke badan siapa. Ujung mataku, dipenuhi sesuatu yang ganjil, wungkul dan kering. Malas aku mengusirnya, kubiarkan dan mungkin akan aku pelihara hingga segede biji jagung. Jidat, pipiku basah dan licin berminyak. Untuk menggoreng sepuluh biji pisang tak perlu lah aku membeli minyak sayur di warung sebelah, bukan karena aku meyuling minyak dari wajahku sendiri, tapi karena memang tidak sedang berduit.
Bu Sutik, demikian ku memanggilnya, seorang janda genit oportunis pragmatis beranak satu. Umurnya sekitar empat puluh tahun. Bahenol jika dilihat dari belakang, tapi tidak cantik jika memandang dari depan, bagaikan dua dimensi yang berbeda memang. Jika tanggal muda, baiknya minta ampun. Ingin mengambil nasi dan sayur hingga piringmu seperti gunung semeru sebelum meletus, tak jadi masalah. Tentu kalian tahulah musababnya. Tapi, jika tanggal merambat hingga hitungan puluhan, jangan harap dapat membuat gunung di atas piringmu, mendapat senyum darinya pun nihil. Tak ada lagi tatapan genit dan binar diikuti pertanyaan setengah pernyataan bahwa dia bertambah langsing dan cantik seperti Mulan jamilah. Rautnya bermetamorfosis menjadi raut macan siap=siap menerjang musuh, rambutnya menyala, berapi seperti Megaloman dan sutil yang selalu dipeluk jemarinya merubag menjadi pedang matahari Ksatria Baja Hitam. Buku bon-nya ditempel di dinding papan warungnya, terteralah tumpukan namaku, panjang dan berakhir dengan garis bawah, Ndolo= Rp. 150. 075,00. Entah ekor angka 75 itu datang dari mana, aku tak tahu menahu, tugasku hanya melaporkan apa aja yang kulahap sebelum itu. Cukup untuk ceritera tentang Bu Sutik dan daftar bon-ku, karena sebenarnya itu adalah aib yang tak seharusnya diceritakan.
Sebelum menaiki Bis malam yang akan mengantarnya pulang, dia menyerahkan bingkisan berbungkus kertas kado bergambar hati. Sebelumnya aku mengantarnya ke terminal, karena sudah pukul sebelas malam, bis malam langsung yang biasa ditumpanginya telah berangkat, terminal sepi, gelap dan menakutkan, bulu tengkukku berdiri. Aku agak trauma dengan yang namanya terminal, karena aku punya kisah tragis dengan tempat yang menjadi sarang kriminil dan orang-orang bar-bar itu. Tapi nanti sajalah kuceritakan musababnya, ijinkan aku melanjutkan kisahku.
Hanya tinggal minibus putih reok yang nangkring disana. Terpaksa harus memilihnya, dan aku ikut setelah menitip sepeda bututku di tempat penitipan sepeda untuk mengantar dan memastikan dia pulang dengan bis malam langsung yang baik dan mendingan di terminal Surabaya. Dijaga ya... Karena dia yang akan menggantikannku menemanimu, mengusir sepimu, menghimpun kembali mood-mu yang liar tak bisa diatur untuk tidak pisah dari ragamu, digembala pun tidak nurut, serunya kepadaku dengan tatapan yang mengesankan "betapa tampannya dirimu...". Konyol juga dia rupanya. Bukalah setelah aku sampai di terminal kotaku, lanjutnya berpesan.
Barang apa pula dalam bingkisan ini, pikirku dalam perjalanan pulang. Bukankah Ultahku telah lewat? Penasaran aku dengan bingkisan itu. Sempat aku berpikir, jangan-jangan isinya bom...
Dia, ya dia yang selalu mengagumiku, selalu ada ketika aku terseok-terseok dalam perjalanan pencarianku, menjadi tempatku untuk kembali setelah gagal dan ingin menangis. Kemarin dia berkata; "Apa yang tak ada padamu? pinter, jago musik with amazing voice, seksi (ehem!), penyair, care banget ma aku, makasih sayang untuk sayangmu padaku, I love you".
Aku tahu, pujian itu agak lebay memang, tapi mungkin itu yang dirasakannya. Aku bangga sekaligus haru, hanya dia yang sanggup menahan reaksi tubuh dan psikologinya untuk tidak melototkan mata dan bermimik seperti seorang ingin muntah ketika memujiku. Hanya dia, dan hanya dia memang! karena aku memang "ngepas" tanpa kembalian jelasnya.
Tidak ada yang kekal di dunia ini, semua hanya sementara, termasuk untuk hari ini. Aku akan kembali pada dunia yang sebenarnya, nyata, menunjukan dengan tegas bahwa aku akan kembali dirajam sepi. BT gua jadinya! Dia pulang, dihantar rindunya padaku... dan aku aan kembali pada habitat asliku, kamar yang sepi dan pengap.
Hari ini, hari kedua setelah kemarin seluruh dunia merayakan kedatangannya. dunia bersuka cita menyambutnya, karena akan meninggalkan lembar kenangan yang entah akan menjadi sejarah atau akan menguap bersama waktu. Tahukah kalian, sejarah, akan menjadi bermakna dan berarti jika manusia menganggapnya dan menjadi refleksi untuk hidup kedepan. Sebaliknya sejarah akan tinggal sejarah dan terlupakan jika ia terhempaskan begitu saja karena tidak ada yang memaknainya. Eeeeemmmmm, cukuplah untuk menjelaskan ini, karena cukup mbulet untuk dipahami, apa lagi aku sendiri. Hehehehe berlagak berfilsafat aja, padahal aku sendiri tidak tahu maksudnya.
Inilah intinya. Intinya, seharusnya hari ini menjadi hari yang berbahagia, karena dunia sedang bersuka, meski ada banyak yang berduka. Gila, aku telah gila!
BT, tidak ada secuilpun semangat yang tersisa di badanku. Cucianku menumpuk, celana dalam pun tak tersisa. Aku terkapar di atas ranjang tipisku nan lusuh. Gairah menguap begitu saja, melayang-layang, berputar-putar menjauhi badanku, entah akan hinggap ke badan siapa. Ujung mataku, dipenuhi sesuatu yang ganjil, wungkul dan kering. Malas aku mengusirnya, kubiarkan dan mungkin akan aku pelihara hingga segede biji jagung. Jidat, pipiku basah dan licin berminyak. Untuk menggoreng sepuluh biji pisang tak perlu lah aku membeli minyak sayur di warung sebelah, bukan karena aku meyuling minyak dari wajahku sendiri, tapi karena memang tidak sedang berduit.
Bu Sutik, demikian ku memanggilnya, seorang janda genit oportunis pragmatis beranak satu. Umurnya sekitar empat puluh tahun. Bahenol jika dilihat dari belakang, tapi tidak cantik jika memandang dari depan, bagaikan dua dimensi yang berbeda memang. Jika tanggal muda, baiknya minta ampun. Ingin mengambil nasi dan sayur hingga piringmu seperti gunung semeru sebelum meletus, tak jadi masalah. Tentu kalian tahulah musababnya. Tapi, jika tanggal merambat hingga hitungan puluhan, jangan harap dapat membuat gunung di atas piringmu, mendapat senyum darinya pun nihil. Tak ada lagi tatapan genit dan binar diikuti pertanyaan setengah pernyataan bahwa dia bertambah langsing dan cantik seperti Mulan jamilah. Rautnya bermetamorfosis menjadi raut macan siap=siap menerjang musuh, rambutnya menyala, berapi seperti Megaloman dan sutil yang selalu dipeluk jemarinya merubag menjadi pedang matahari Ksatria Baja Hitam. Buku bon-nya ditempel di dinding papan warungnya, terteralah tumpukan namaku, panjang dan berakhir dengan garis bawah, Ndolo= Rp. 150. 075,00. Entah ekor angka 75 itu datang dari mana, aku tak tahu menahu, tugasku hanya melaporkan apa aja yang kulahap sebelum itu. Cukup untuk ceritera tentang Bu Sutik dan daftar bon-ku, karena sebenarnya itu adalah aib yang tak seharusnya diceritakan.
Sebelum menaiki Bis malam yang akan mengantarnya pulang, dia menyerahkan bingkisan berbungkus kertas kado bergambar hati. Sebelumnya aku mengantarnya ke terminal, karena sudah pukul sebelas malam, bis malam langsung yang biasa ditumpanginya telah berangkat, terminal sepi, gelap dan menakutkan, bulu tengkukku berdiri. Aku agak trauma dengan yang namanya terminal, karena aku punya kisah tragis dengan tempat yang menjadi sarang kriminil dan orang-orang bar-bar itu. Tapi nanti sajalah kuceritakan musababnya, ijinkan aku melanjutkan kisahku.
Hanya tinggal minibus putih reok yang nangkring disana. Terpaksa harus memilihnya, dan aku ikut setelah menitip sepeda bututku di tempat penitipan sepeda untuk mengantar dan memastikan dia pulang dengan bis malam langsung yang baik dan mendingan di terminal Surabaya. Dijaga ya... Karena dia yang akan menggantikannku menemanimu, mengusir sepimu, menghimpun kembali mood-mu yang liar tak bisa diatur untuk tidak pisah dari ragamu, digembala pun tidak nurut, serunya kepadaku dengan tatapan yang mengesankan "betapa tampannya dirimu...". Konyol juga dia rupanya. Bukalah setelah aku sampai di terminal kotaku, lanjutnya berpesan.
Barang apa pula dalam bingkisan ini, pikirku dalam perjalanan pulang. Bukankah Ultahku telah lewat? Penasaran aku dengan bingkisan itu. Sempat aku berpikir, jangan-jangan isinya bom...
Selasa, 16 Desember 2008
Dari Andy F. Noya: EMPATI : An Inspiring Article
EMPATI : An Inspiring Article
Suatu malam, sepulang kerja, saya mampir di sebuah restoran cepat saji di kawasan Bintaro. Suasana sepi. Di luar hujan. Semua pelayan sudah berkemas. Restoran hendak tutup. Tetapi mungkin melihat wajah saya yang memelas karena lapar, salah seorang dari mereka memberi aba-aba untuk tetap melayani. Padahal, jika mau, bisa saja mereka menolak.
Sembari makan saya mulai mengamati kegiatan para pelayan restoran. Ada yang menghitung uang, mengemas peralatan masak, mengepel lantai dan ada pula yang membersihkan dan merapikan meja-meja yang berantakan.
Saya membayangkan rutinitas kehidupan mereka seperti itu dari hari ke hari. Selama ini hal tersebut luput dari perhatian saya. Jujur saja, jika menemani anak-anak makan di restoran cepat saji seperti ini, saya tidak terlalu hirau akan keberadaan mereka. Seakan mereka antara ada dan tiada. Mereka ada jika saya membutuhkan bantuan dan mereka serasa tiada jika saya terlalu asyik menyantap makanan.
Namun malam itu saya bisa melihat sesuatu yang selama ini seakan tak terlihat. Saya melihat bagaimana pelayan restoran itu membersihkan sisa-sisa makanan di atas meja. Pemandangan yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tetapi, mungkin karena malam itu mata hati saya yang melihat, pemandangan tersebut menjadi istimewa.
Melihat tumpukan sisa makan di atas salah satu meja yang sedang dibersihkan, saya bertanya-tanya dalam hati: siapa sebenarnya yang baru saja bersantap di meja itu? Kalau dilihat dari sisa-sisa makanan yang berserakan, tampaknya rombongan yang cukup besar. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah bagaimana rombongan itu meninggalkan sampah bekas makanan.
Sungguh pemandangan yang menjijikan. Tulang-tulang ayam berserakan di atas meja. Padahal ada kotak-kotak karton yang bisa dijadikan tempat sampah. Nasi di sana-sini. Belum lagi di bawah kolong meja juga kotor oleh tumpahan remah-remah. Mungkin rombongan itu membawa anak-anak.
Meja tersebut bagaikan ladang pembantaian. Tulang belulang berserakan. Saya tidak habis pikir bagaimana mereka begitu tega meninggalkan sampah berserakan seperti itu. Tak terpikir oleh mereka betapa sisa-sisa makanan yang menjijikan itu harus dibersihkan oleh seseorang, walau dia seorang pelayan sekalipun.
Sejak malam itu saya mengambil keputusan untuk membuang sendiri sisa makanan jika bersantap di restoran semacam itu. Saya juga meminta anak-anak melakukan hal yang sama. Awalnya tidak mudah. Sebelum ini saya juga pernah melakukannya.
Tetapi perbuatan saya itu justru menjadi tertawaan teman-teman. Saya dibilang sok kebaratan-baratan. Sok menunjukkan pernah keluar negeri. Sebab di banyak negara, terutama di Eropa dan Amerika, sudah jamak pelanggan membuang sendiri sisa makanan ke tong sampah. Pelayan terbatas karena tenaga kerja mahal.
Sebenarnya tidak terlalu sulit membersihkan sisa-sisa makanan kita. Tinggal meringkas lalu membuangnya di tempat sampah. Cuma butuh beberapa menit. Sebuah perbuatan kecil. Tetapi jika semua orang melakukannya, artinya akan besar sekali bagi para pelayan restoran.
Saya pernah membaca sebuah buku tentang perbuatan kecil yang punya arti besar. Termasuk kisah seorang bapak yang mengajak anaknya untuk membersihkan sampah di sebuah tanah kosong di kompleks rumah mereka. Karena setiap hari warga kompleks melihat sang bapak dan anaknya membersihkan sampah di situ, lama-lama mereka malu hati untuk membuang sampah di situ.
Belakangan seluruh warga bahkan tergerak untuk mengikuti jejak sang bapak itu dan ujung-ujungnya lingkungan perumahan menjadi bersih dan sehat. Padahal tidak ada satu kata pun dari bapak tersebut. Tidak ada slogan, umbul-umbul, apalagi spanduk atau baliho. Dia hanya memberikan keteladanan. Keteladanan kecil yang berdampak besar.
Saya juga pernah membaca cerita tentang kekuatan senyum. Jika saja setiap orang memberi senyum kepada paling sedikit satu orang yang dijumpainya hari itu, maka dampaknya akan luar biasa. Orang yang mendapat senyum akan merasa bahagia. Dia lalu akan tersenyum pada orang lain yang dijumpainya. Begitu seterusnya, sehingga senyum tadi meluas kepada banyak orang. Padahal asal mulanya hanya dari satu orang yang tersenyum.
Terilhami oleh sebuah cerita di sebuah buku "Chicken Soup", saya kerap membayar karcis tol bagi mobil di belakang saya. Tidak perduli siapa di belakang. Sebab dari cerita di buku itu, orang di belakang saya pasti akan merasa mendapat kejutan. Kejutan yang menyenangkan. Jika hari itu dia bahagia, maka harinya yang indah akan membuat dia menyebarkan virus kebahagiaan tersebut kepada orang-orang yang dia temui hari itu. Saya berharap virus itu dapat menyebar ke banyak orang.
Bayangkan jika Anda memberi pujian yang tulus bagi minimal satu orang setiap hari. Pujian itu akan memberi efek berantai ketika orang yang Anda puji merasa bahagia dan menularkan virus kebahagiaan tersebut kepada orang-orang di sekitarnya.
Anak saya yang di SD selalu mengingatkan jika saya lupa mengucapkan kata "terima kasih" saat petugas jalan tol memberikan karcis dan uang kembalian. Menurut dia, kata "terima kasih" merupakan "magic words" yang akan membuat orang lain senang. Begitu juga kata "tolong" ketika kita meminta bantuan orang lain, misalnya pembantu rumah tangga kita.
Dulu saya sering marah jika ada angkutan umum, misalnya bus, mikrolet, bajaj, atau angkot seenaknya menyerobot mobil saya. Sampai suatu hari istri saya mengingatkan bahwa saya harus berempati pada mereka. Para supir kendaraan umum itu harus berjuang untuk mengejar setoran. "Sementara kamu kan tidak mengejar setoran?'' Nasihat itu diperoleh istri saya dari sebuah tulisan almarhum Romo Mangunwijaya. Sejak saat itu, jika ada kendaraan umum yang menyerobot seenak udelnya, saya segera teringat nasihat istri tersebut.
Saya membayangkan, alangkah indahnya hidup kita jika kita dapat membuat orang lain bahagia. Alangkah menyenangkannya jika kita bisa berempati pada perasaan orang lain. Betapa bahagianya jika kita menyadari dengan membuang sisa makanan kita di restoran cepat saji, kita sudah meringankan pekerjaan pelayan restoran.
Begitu juga dengan tidak membuang karcis tol begitu saja setelah membayar, kita sudah meringankan beban petugas kebersihan. Dengan tidak membuang permen karet sembarangan, kita sudah menghindari orang dari perasaan kesal karena sepatu atau celananya lengket kena permen karet.
Kita sering mengaku bangsa yang berbudaya tinggi tetapi berapa banyak di antara kita yang ketika berada di tempat-tempat publik, ketika membuka pintu, menahannya sebentar dan menoleh ke belakang untuk berjaga-jaga apakah ada orang lain di belakang kita? Saya pribadi sering melihat orang yang membuka pintu lalu melepaskannya begitu saja tanpa perduli orang di belakangnya terbentur oleh pintu tersebut.
Jika kita mau, banyak hal kecil bisa kita lakukan. Hal yang tidak memberatkan kita tetapi besar artinya bagi orang lain. Mulailah dari hal-hal kecil-kecil. Mulailah dari diri Anda lebih dulu.
Mulailah sekarang juga !
Written By : Andy F. Noya From Mailing List Google Group
Suatu malam, sepulang kerja, saya mampir di sebuah restoran cepat saji di kawasan Bintaro. Suasana sepi. Di luar hujan. Semua pelayan sudah berkemas. Restoran hendak tutup. Tetapi mungkin melihat wajah saya yang memelas karena lapar, salah seorang dari mereka memberi aba-aba untuk tetap melayani. Padahal, jika mau, bisa saja mereka menolak.
Sembari makan saya mulai mengamati kegiatan para pelayan restoran. Ada yang menghitung uang, mengemas peralatan masak, mengepel lantai dan ada pula yang membersihkan dan merapikan meja-meja yang berantakan.
Saya membayangkan rutinitas kehidupan mereka seperti itu dari hari ke hari. Selama ini hal tersebut luput dari perhatian saya. Jujur saja, jika menemani anak-anak makan di restoran cepat saji seperti ini, saya tidak terlalu hirau akan keberadaan mereka. Seakan mereka antara ada dan tiada. Mereka ada jika saya membutuhkan bantuan dan mereka serasa tiada jika saya terlalu asyik menyantap makanan.
Namun malam itu saya bisa melihat sesuatu yang selama ini seakan tak terlihat. Saya melihat bagaimana pelayan restoran itu membersihkan sisa-sisa makanan di atas meja. Pemandangan yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tetapi, mungkin karena malam itu mata hati saya yang melihat, pemandangan tersebut menjadi istimewa.
Melihat tumpukan sisa makan di atas salah satu meja yang sedang dibersihkan, saya bertanya-tanya dalam hati: siapa sebenarnya yang baru saja bersantap di meja itu? Kalau dilihat dari sisa-sisa makanan yang berserakan, tampaknya rombongan yang cukup besar. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah bagaimana rombongan itu meninggalkan sampah bekas makanan.
Sungguh pemandangan yang menjijikan. Tulang-tulang ayam berserakan di atas meja. Padahal ada kotak-kotak karton yang bisa dijadikan tempat sampah. Nasi di sana-sini. Belum lagi di bawah kolong meja juga kotor oleh tumpahan remah-remah. Mungkin rombongan itu membawa anak-anak.
Meja tersebut bagaikan ladang pembantaian. Tulang belulang berserakan. Saya tidak habis pikir bagaimana mereka begitu tega meninggalkan sampah berserakan seperti itu. Tak terpikir oleh mereka betapa sisa-sisa makanan yang menjijikan itu harus dibersihkan oleh seseorang, walau dia seorang pelayan sekalipun.
Sejak malam itu saya mengambil keputusan untuk membuang sendiri sisa makanan jika bersantap di restoran semacam itu. Saya juga meminta anak-anak melakukan hal yang sama. Awalnya tidak mudah. Sebelum ini saya juga pernah melakukannya.
Tetapi perbuatan saya itu justru menjadi tertawaan teman-teman. Saya dibilang sok kebaratan-baratan. Sok menunjukkan pernah keluar negeri. Sebab di banyak negara, terutama di Eropa dan Amerika, sudah jamak pelanggan membuang sendiri sisa makanan ke tong sampah. Pelayan terbatas karena tenaga kerja mahal.
Sebenarnya tidak terlalu sulit membersihkan sisa-sisa makanan kita. Tinggal meringkas lalu membuangnya di tempat sampah. Cuma butuh beberapa menit. Sebuah perbuatan kecil. Tetapi jika semua orang melakukannya, artinya akan besar sekali bagi para pelayan restoran.
Saya pernah membaca sebuah buku tentang perbuatan kecil yang punya arti besar. Termasuk kisah seorang bapak yang mengajak anaknya untuk membersihkan sampah di sebuah tanah kosong di kompleks rumah mereka. Karena setiap hari warga kompleks melihat sang bapak dan anaknya membersihkan sampah di situ, lama-lama mereka malu hati untuk membuang sampah di situ.
Belakangan seluruh warga bahkan tergerak untuk mengikuti jejak sang bapak itu dan ujung-ujungnya lingkungan perumahan menjadi bersih dan sehat. Padahal tidak ada satu kata pun dari bapak tersebut. Tidak ada slogan, umbul-umbul, apalagi spanduk atau baliho. Dia hanya memberikan keteladanan. Keteladanan kecil yang berdampak besar.
Saya juga pernah membaca cerita tentang kekuatan senyum. Jika saja setiap orang memberi senyum kepada paling sedikit satu orang yang dijumpainya hari itu, maka dampaknya akan luar biasa. Orang yang mendapat senyum akan merasa bahagia. Dia lalu akan tersenyum pada orang lain yang dijumpainya. Begitu seterusnya, sehingga senyum tadi meluas kepada banyak orang. Padahal asal mulanya hanya dari satu orang yang tersenyum.
Terilhami oleh sebuah cerita di sebuah buku "Chicken Soup", saya kerap membayar karcis tol bagi mobil di belakang saya. Tidak perduli siapa di belakang. Sebab dari cerita di buku itu, orang di belakang saya pasti akan merasa mendapat kejutan. Kejutan yang menyenangkan. Jika hari itu dia bahagia, maka harinya yang indah akan membuat dia menyebarkan virus kebahagiaan tersebut kepada orang-orang yang dia temui hari itu. Saya berharap virus itu dapat menyebar ke banyak orang.
Bayangkan jika Anda memberi pujian yang tulus bagi minimal satu orang setiap hari. Pujian itu akan memberi efek berantai ketika orang yang Anda puji merasa bahagia dan menularkan virus kebahagiaan tersebut kepada orang-orang di sekitarnya.
Anak saya yang di SD selalu mengingatkan jika saya lupa mengucapkan kata "terima kasih" saat petugas jalan tol memberikan karcis dan uang kembalian. Menurut dia, kata "terima kasih" merupakan "magic words" yang akan membuat orang lain senang. Begitu juga kata "tolong" ketika kita meminta bantuan orang lain, misalnya pembantu rumah tangga kita.
Dulu saya sering marah jika ada angkutan umum, misalnya bus, mikrolet, bajaj, atau angkot seenaknya menyerobot mobil saya. Sampai suatu hari istri saya mengingatkan bahwa saya harus berempati pada mereka. Para supir kendaraan umum itu harus berjuang untuk mengejar setoran. "Sementara kamu kan tidak mengejar setoran?'' Nasihat itu diperoleh istri saya dari sebuah tulisan almarhum Romo Mangunwijaya. Sejak saat itu, jika ada kendaraan umum yang menyerobot seenak udelnya, saya segera teringat nasihat istri tersebut.
Saya membayangkan, alangkah indahnya hidup kita jika kita dapat membuat orang lain bahagia. Alangkah menyenangkannya jika kita bisa berempati pada perasaan orang lain. Betapa bahagianya jika kita menyadari dengan membuang sisa makanan kita di restoran cepat saji, kita sudah meringankan pekerjaan pelayan restoran.
Begitu juga dengan tidak membuang karcis tol begitu saja setelah membayar, kita sudah meringankan beban petugas kebersihan. Dengan tidak membuang permen karet sembarangan, kita sudah menghindari orang dari perasaan kesal karena sepatu atau celananya lengket kena permen karet.
Kita sering mengaku bangsa yang berbudaya tinggi tetapi berapa banyak di antara kita yang ketika berada di tempat-tempat publik, ketika membuka pintu, menahannya sebentar dan menoleh ke belakang untuk berjaga-jaga apakah ada orang lain di belakang kita? Saya pribadi sering melihat orang yang membuka pintu lalu melepaskannya begitu saja tanpa perduli orang di belakangnya terbentur oleh pintu tersebut.
Jika kita mau, banyak hal kecil bisa kita lakukan. Hal yang tidak memberatkan kita tetapi besar artinya bagi orang lain. Mulailah dari hal-hal kecil-kecil. Mulailah dari diri Anda lebih dulu.
Mulailah sekarang juga !
Written By : Andy F. Noya From Mailing List Google Group
Jumat, 21 November 2008
Kamis, 07 Agustus 2008
Relasi Antara Kekuasaan Dan Dunia Usaha
Relasi Antara Kekuasaan Dan Dunia Usaha
Ruli I. Ramadhoan
…Knowledge is Power…
Francis Bacon (1961-1926)
Pendahuluan
Bahwa pengetahuan adalah kebajikan, hal itu sudah diketahui sejak sebelum Sokrates, tetapi bahwa pengetahuan adalah kekuasaan (knowledge is power) baru menjadi tegas semenjak Francis Bacon (1961-1926) dan generasi berikutnya yang memiliki pendapat serupa mengenai koneksifitas antara pengetahuan dan power adalah Michel Foucoult (1926-1984). Barangkali saja kalimat itu bukanlah penemunya, dan mungkin pula beberapa pendahulu sebelumnya telah mengajarkannya; tetapi adalah Bacon dan Foucoult yang memberinya suatu tekanan dan makna khusus yang kita warisi sampai hari ini, khususnya dalam paham teknokrasi.
Kalaupun Ignas Kleden membawa kalimat tersebut dalam hubungannya dengan teknokrasi namun penulis pribadi ingin menambah serta membawa kalimat yang dicetuskan oleh Francis Bacon (1961-1926) tersebut kepada selain teknokrasi juga pebisnis atau konglomerat dalam kaitannya dengan kekuasaan politik. Sebenarnya tanpa harus harus diperdebatkan, terdapat hubungan atau juga bisa dikatakan sinonim antara pebisnis atau konglomerat dengan teknokrat, nota bene adalah kalangan orang-orang pintar yang menguasai sektor industri dan pakar yang banyak dibutuhkan dalam lembaga/ birokrasi pemerintah.
Dalam tulisan ini, penulis ingin mengamati fenomena konglomerat (pebisnis) yang kebanyakan menguasai sektor industri dan ekonomi dan kemudian hijrah ke dunia politik dan birokrasi. Untuk itu kata teknokrat kita tinggalkan sejenak dalam rangka mengurangi perdebatan yang tidak ada hubungannya dengan maksud dalam tulisan ini. Dalam tulisan ini, penulis ingin kita menyepakati bersama mengenai istilah yang disematkan pada kaum profesional yang menguasai sektor ekonomi dan industri duduk di jajaran elit politik dan birokrasi atau kita kenal dengan usahawan (pengusaha), pebisnis dengan istilah konglomerat. Hal ini bertujuan untuk menghemat dan efisiensi penggunaan kata atau kalimat serta agar tidak terjadi ambigu dalam mengistilahkan kelompok ini.
Sudah menjadi fakta umum yang sangat jelas bahwa banyak politisi dan ahli kuasa yang mengawali karir politiknya sebagai pengusaha sukses dan kaya. Kemudian sejarah Orde Baru yang menggadeng dan “memanjakan” kalangan dunia bisnis (pengusaha) yang sebenarnya diharapkan dapat menimbulkan “tetesan kebawah” dan memberi sumbangsih terhadap kesejahteraan rakyat malah telah melahirkan konglomerat-konglomerat serakah. Kenyataan ini meski tidak banyak namun sangat representatif untuk mengklaim bahwa terdapat relasi yang signifikan meskipun tidak harus dibuktikan dalam rupa angka, antara uang dan kekuasaan politik. Hal senada sebagaimana dikatakan oleh Abdurahman Wahid (Gusdur) bahwa hubungan antara ekonomi politik dan kekuasaan sangatlah besar.3 Akibat hubungan itu lahir banyak kebijakan yang lebih mengakomodir kepentingan komunitas kreditor dan para pemodal besar.
Kenyataan ini melahirkan banyak pengusaha (konglomerat) dan teknokrat4 yang sudah sukses dan duduk menjadi elit politik negara yang pro terhadap modal dan kepentingan pengusaha sektor swasta (komperador) sehingga membawa pada penciptaan regulasi ekonomi yang mengarah pada liberalisasi atau pengalih fungsian kepada sektor swasta (privatisasi) badan-badan usaha yang sedari awal dikuasai oleh negara ( munculnya neoliberalisme). Kemudian dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan politik penyelenggaraan negara pengaruh para konglomerat ini sangat besar. Dalam proses perjalananya, menariknya dunia praktek usaha (bisnis) ini tidak hanya dilakukan oleh indifidu atau kelompok non lembaga negara yang basic-nya sebagai pengusaha atau pebisnis namun dipraktekkan juga oleh lembaga negara/ aparat pemerintah yaitu TNI dan POLRI.
Dalam tulisan ini akan mencoba memaparkan awal serta pengaruh keberadaan konglomerat dalam dunia perpolitikan di Indonesia, pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah, serta akibat yang ditimbulkan dari ulah konglomerat tersebut.
Mungkin akan ada yang berpendapat, terlalu lebar dan terlalu memaksa jika mengkaitkan antara pernyataan Bacon dan Foucoult mengenai relasi antara pengetahuan dan power dengan membawanya pada fenomena pengusaha (bisnismen) yang banyak terdapat dalam jajaran elit penguasa dan birokrasi kita. Namun keputusan itu penulis ambil karena jalan pikir penulis bahwa para bisnismen atau para pengusaha adalah merupakan para teknokrat juga yang banyak menguasai sektor industri dan ekonomi. Teknokrat diisi oleh sekelompok orang-orang pintar yang memiliki penguasaan atau keahlian pada keilmuannya, tentu argumen penulis ini tidak menafikan golongan intelektual akademisi.
Menonjolnya kehadiran mereka pada berbagai posisi penting pemerintahan selain karena mereka memiliki modal keuangan yang besar yang mendukung mereka dalam pentas politik, jelas karena otoritas pengetahuan dan keahlian mereka juga yang diperlukan dalam proses pembangunan. Namun peranan itu juga diperoleh dikarenakan mereka memiliki kedekatan hubungan serta dipercaya oleh para pemegang kekuasaan. Jadi hubungan timbal balik antara penguasa dan para pemilik modal inilah yang sering dianggap menentukan jalannya pembangunan.
Orde Baru; Sebuah Masa yang Mengawali
Pemerintah Orde Baru pada awal berdirinya mewarisi persoalan ekonomi yang parah dan mendesak untuk diselesaikan, diantaranya adalah masalah inflasi, infrastruktur ekonomi defisit neraca pembayaran, dan kebutuhan pangan yang belum tercukupi. Oleh karena itu banyak pihak yang menjuluki Indonesia sebagai Development states. Dengan kondisi tersebut konsentrasi pemerintah saat itu adalah pembangunan dengan menciptakan stabilitas ekonomi seperti pengendalian inflasi dan target petumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur yang memadai yang bertujuan untuk memulihkan segera kegiatan ekonomi.
Syarat utama agar pembangunan ekonomi bisa berlanjut secara berkesinambungan adalah dengan menciptakan kestabilan politik yang mantap.
Kedua, Indonesia adalah negara yang menganut “negara lunak” (soft state).8 Maksudnya adalah merujuk pada adanya ketidakefisienan pelaksanaan aturan, khususnya ketidaktaatan pejabat pemerintah terhadap hukum dan perundang-undangan yang telah dibuatnya sendiri. Banyak peraturan dan perundang-undangan yang menjadi tidak efektif. Dengan begitu para penguasa atau para pemilik sumber-sumber ekonomi yang memiliki akses terhadap kekuasaan mendapatkan peluang keuntungan untuk menghindar dari sanksi.
Implikasi dari strategi ekonomi politik di atas adalah disatu sisi, karena awal Orde Baru belum terdapat persekutuan bisnis yang mapan, maka hanya beberapa gelintir orang dekat pemerintah yang diberi hak monopoli untuk menjalankan roda perekonomiannya dengan keyakinan atas teori trickle down effect. ini menjadi awal kehadiran para pengusaha (konglomerat) dalam jajaran politik birokrasi dan pemerintahan di Indonesia yang diharapkan pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan merangkul para pengusaha (konglomerat) “teman dekat” atau dari kalangan mereka sendiri sebagai nakhodanya. Para pengusaha ini oleh negara diberikan modal untuk mendirikan dan menjalankan industri dengan harapan nantinya akan terjadi yang disebut trickle down effect yang menganggap kalau ada pertumbuihan ekonomi yang baik, pada saatnya nanti akan “menetes” ke bawah dengan sendirinya.
Sejak awalnya, praktik dunia bisnis Indonesia memang telah dirancang sangat monopolistis dan menguntungkan sedikit pihak. Disisi lain negara mendapatkan keuntungan lain yaitu terdapatnya hubungan patron klient antara dunia usaha dan pemerintah. Selain itu, dunia usaha atau para pengusaha menjadi bergantung pada pemerintah. Dalam hal ini, negara memberikan perlindungan terhadap proses produksi serta menyediakan jaminan apabila perangkat hukum tidak melicinkan aktifitas ekonomi dunia usaha.9 Sebaliknya dunia usaha memberikan timbal balik yang cukup tinggi kepada negara berupa pajak maupun berupa “upeti” yang dikhususkan kepada oknum –oknum elit memeritah ataupun birokrat. Oleh banyak pengamat, praktek dunia usaha semacam ini disitilahkan dengan crony capitalism atau erzats capitalism. 10
Simbiosis mutualisme inilah yang melanggengkan hubungan antara kekuasaan dengan dunia usaha dalam menjalankan roda perekonomian dan mempengaruhi pembentukan struktur pasar di Indonesia. Menurut ahli ekonomi, secara definitif, pengambilan strategi ekonomi pada awal Orde Baru di atas adalah sebenarnya tidak bemasalah. Karena teori-teori neo klasisk yang saat itu besedia kurang lebih memang merekomendasikan hal yang sama. Negara-negara yang saat ini sudah maju, seperti Korea Selatan, Thaiwan, Hongkong, dan Malaysia kurang lebi menjalankan kebijakan yang mirip. Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah keterlambatan ayang entah disengaja atau tidak disengaja oleh pemerintah Orde Baru untuk segera merevisi kebijakan tersebut ketika pembangunan ekonomi telah menunjukan kemajuan-kemajuan yang berarti. Ini menjadi poin krusial bagi perkembangan ekonomi Indonesia, sehingga terjadi praktik ekonomi yang bertumpu pada mekanisme yang rapuh, bukannya menuju pada penguatan pembangunan ekonomi makro.11
Keterlambatan tersebut menimbulkan dampak terhadap pemerataan dan pembagian pendapatan masyarakat. Data BPS tahun 1993 sebanyak 40% penduduk berpendapatan rendah hanya enikmati “kue” kesejahteraan 21,34% dari keseluruhan pendapatan nasional; 40% berpendapatan menegah menyerap 36,91%, dan 20 penduduk terkaya menikmati 42,76%. Dari angka-angka pembagian pendapatan ini pun banyak pihak yang meragukan mengenai ke-akurasian datanya, termasuk angka kemiskinan yang diperkirakan jauh lebih timpang dari data tersebut di atas.
Implikasi kedua adalah hak monopoli menyebabkan aset-aset produksi semakin terpusat pada segelintir orang dan juga menjadi cikal bakal dari lahirnya konglomerasi. Data PDBI (Pusat Data Bisnis Indonesia), sebelum terjadi krisis 1997 menunjukan dengan sangat transparan betapa yang dimiliki oleh konglomerat semakin lama justru semakin bertambah terhadap pendapatan nasional (GDP). Data tersebut menujukan tahun 1988 saat aset 10 konglomerat papan atas terhadap GDP masih berkisar pada angka 13%, tahun 1993 persentase tersebut melonjak menjadi 32,1% twerhadap GDP.12
Jaringan Bisnis dan Korupsi; Fakta Yang Turun Temurun
Sebenarnya penulis, ingin menghindari pembahasan mengenai jaringan konglomerasi yang dilakukan oleh Orde Baru, lahan basah korupsi dan dan kroni-kroni Orde baru yang ikut terlibat. Alasannya adalah menghindari melebar dan tidak fokusnya arah tulisan, namun mengingat dalam perjalanan penulisan ini dijumpai banyak fakta yang bisa dijadikan sebagai bahan diskusi bersama. Data di bawah ini merupakan kutipan yang penulis peroleh dari berbagai sumber di internet.
Pemerintahan Orde Baru dimasa Soeharto diwarnai oleh tiga fenomena yang menarik. Pertama, adalah kerjasama antara pimpinan militer dengan bisnisman keturunan Cina. Kedua, adalah kompetisi antara pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan Cina. Ketiga, adalah pengaruh perusahaan-perusahaan negara yang dikontrol oleh militer melawan tehnokrat yang mendukung liberalisasi dan intervensi Barat.
Dalam upaya mereka untuk menumbuhkan "kesejahteraan," para penguasa militer banyak bekerjasama dengan pengusaha keturunan Cina (yang dikenal dengan sebutan Cukong), salah satunya adalah Liem Sioe Liong, pengusaha yang sudah memiliki hubungan dengan Soeharto sejak ia menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Beberapa jendral juga memiliki perusahaan pribadi yang pada umumnya menjadi "topeng" dari perusahaan yang didukung oleh pengusaha-pengusaha keturunan Cina.
Perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan birokrasi administrasi menjadi tergantung pada persetujuan yang didapat dari petinggi tentara. Militer memegang peran yang penting dalam urusan pemberian lisensi kontrak, keputusan tentang proyek, dan sebagainya.
Kekuatan absolut militer di masa awal Orde Baru berkuasa didukung oleh sumber perekonomian yang mereka peroleh dari naiknya harga minyak dan perusahaan-perusahaan milik negara, serta kerjasama mereka dengan pelaku bisnis keturunan Cina. Meskipun pada tahun 1966 Indonesia telah membuka diri seluas mungkin bagi penanaman modal asing, namun hasil minyak yang melimpah pada awal 1970-an membuat Orde Baru memiliki modal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan program-program politiknya.
Akan tetapi kekuasaan absolut ini meminta konsekuensi kontrol politik yang ketat dari negara, termasuk pelarangan aktivitas partai politik hingga tingkat pedesaan dan kontrol terhadap partai politik. Pada sisi lain Golkar memainkan peran yang efektif dengan mengalokasikan sumber-sumber yang dimiliki oleh pemerintah kepada kelompok strategis perkotaan (seperti pegawai negeri dan kelas menengah profesional) dan para pemilik tanah di pedesaan. Subsidi tersebut diperoleh dari pendapatan minyak bumi yang meningkat pada awal tahun 1970-an. Kebijakan ekonomi semacam itu sudah barang tentu didukung oleh pemerintah (yang memang berkepentingan), tehnokrat, dan organisasi keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, atau ADB, serta bantuan-bantuan asing birateral yang berasal dari Jepang, Eropa Barat, dan Amerika Serikat.
Dapat dikatakan Pertamina adalah mesin utama pendukung kekuasaan Soeharto dan Orde Baru. Namun Pertamina juga menjadi sarang korupsi, patronase, dan penyedotan sumber dana yang membuat Pertamina ambruk pada tahun 1975-1976. Dibawah pimpinan Ibnu Sutowo operasi Pertamina tertutup bagi publik dan laporan tahunan keuangan Pertamina tidak pernah diumumkan.
Kepentingan Soeharto dan tentara sangat besar terhadap Pertamina . Seperti apa yang dikatakan oleh Richard Robison bahwa Pertamina menjadi semacam saluran dimana pemerintah memperoleh pendapatan untuk membiayai ongkos-ongkos politiknya. Dipertengahan tahun 1970an setengah dari pendapatan negara berasal dari Pertamina. Pendapatan ini meningkat pada permulaan 1980-an menjadi 2/3.
Tatkala Pertamina bangkrut pada tahun 1975-1976, ditemukan utang tidak kurang dari USD 10 milliar. Dalam persidangan yang dilakukan terhadap asisten pribadi Ibnu Sutowo, ditemukan bahwa ia adalah bagian dari jaringan keuangan yang besar yang meliputi Ibnu Sutowo, Liem Sioe Liong, Ibu Tien, Soeharto, dan keluarganya. Keruntuhan Pertamina juga membuat Soeharto harus berkompromi terhadap tehnokrat yang mendukung Barat dan lembaga keuangan internasional yang selama ini mengkritik Pertamina sebagai pusat keuangan Orde Baru.
Pada bulan Januari 1970 beberapa organisasi mahasiswa Indonesia turun ke jalan-jalan untuk memprotes korupsi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan. Presiden Soeharto pada saat itu segera mengumumkan pembentukan Komisi IV, dimana mantan wakil presiden M. Hatta ditunjuk sebagai penasehat presiden untuk tersebut. Di dalam pidato tahunan di Hari Kemerdekaan presiden meninjau rekomendasi yang diberikan oleh Komisi dan dengan tegas menyatakan bahwa "tidak ada keragu-raguan lagi. Saya sendiri akan memimpin perjuangan melawan korupsi."
Akan tetapi, meskipun mendapat jaminan untuk diberantas oleh Soeharto sendiri, toh praktek korupsi tetap berlangsung dan semakin parah. Pada saat itu mantan wakil presiden M. Hatta sempat berujar bahwa praktek korupsi sudah menjadi budaya masyarakat dan susah untuk dihilangkan. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme bukan hanya terjadi di kalangan pejabat militer dan aparat birokrasi Orde Baru, namun juga telah menjalar pada keluarga Soeharto sendiri. Dipertengahan tahun 1970-an dikenal istilah "Madame Ten Percent." Istilah ini muncul karena setiap ijin investasi baru harus mendapat restu dari istri Soeharto, Ny. Tien Soeharto, yang biasanya meminta imbalan saham 10-15%. Ny. Tien Soeharto pula yang pada saat itu memiliki ide untuk membangun proyek mercu suar Taman Mini Indonesia Indah, dengan memakai dana negara dan menempatkannya sebagai asset keluarga Soeharto.
Meskipun dalam sistem politik yang diterapkan oleh Indonesia mengenal lembaga kontrol pemerintahan, seperti DPR, BPK, ataupun Kejaksaan Agung dan Badan Penertiban Aparatur Negara, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Perangkat hukum yang dibuat untuk melakukan pemberantasan korupsi, UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak berfungsi seperti yang diharapkan.
Di tahun 1990 Jendral M. Yusuf sebagai Ketua BPK telah menyerahkan hasil pemeriksaan tahunan yang dilakukan BPK atas APBN 1988/1989 kepada ketua DPR. Dalam acara tersebut M. Yusuf mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya menemukan banyak penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemakaian dana-dana pembangunan. Diantaranya ditemukan penyertaan modal pemerintah dalam BUMN yang tidak jelas statusnya. Dilaporkan pula penemuan penanganan kredit macet yang tidak didasarkan atas ketentuanketentuan yang berlaku. Berbagai proyek pemerintah di daerah yang tidak efektif dan efisien juga ditemukan. Juga ditemukan instansi-instansi yang melakukan pengeluaran yang tidak pada tempatnya, misalnya melakukan pembelian barang untuk waktu lama. Sayangnya laporan BPK ini tidak disiarkan seluruh isinya dari tahun ke tahun untuk diketahui masyarakat.
Praktek korupsi ini terus tumbuh subur selama Orde Baru. Ditemukannya sumber penghasil devisa yang baru pada awal tahun 1980-an dari sektor kehutanan, menjadi ajag penjarahan baru bagi Soeharto dan kroni-kroninya. Setelah runtuhnya masa kejayaan "Oil Boom," pada akhir tahun 1970-an, maka hutanlah yang menjadi primadona pensuplai kocek keuangan Orde Baru. Di awal tahun 1980-an kita mengenal istilah "Green Gold" atau emas hijau. Hasil hutan yang dieksport oleh Indonesia menjadi penghasil devisa nomor dua setelah minyak dan gas bumi.
Berdasarkan catatan yang dilakukan oleh peneliti asal Amerika Serikat, David W. Brown, hingga akhir tahun 1995, luas HPH yang ada di Indonesia berjumlah 62 juta hektar. David W. Brown yang melakukan penelitian tentang hutan tropis di Indonesia juga mencatat bahwa ada lima perusahaan besar pemegang konsesi HPH, yaitu Barito Pasific, Djajanti, Alas Kusuma, Kayu Lapis Indonesia (KLI), dan Bob Hasan group. Kelima pengelola HPH tersebut mengontrol area seluas 18 juta hektare. Luas tersebut berarti merupakan 30 persen dari luas seluruh HPH yang ada yang dikelola oleh sekitar 585 perusahaan pemegang konsesi hutan.
Berdasarkan laporan penelitian tersebut, ternyata diantara lima perusahaan HPH swasta terbesar, dua diantaranya menyerahkan sebagian saham dan pengelolaan pada keluarga Soeharto. Kedua perusahaan tersebut adalah Kelompok Barito Pasific dan Kelompok Bob Hasan. Dengan praktek semacam itu diduga kedua kelompok besar ini telah menyumbang miliaran dollar ke dalam kocek keluarga Soeharto. Salah satu contoh kedekatan Soeharto dengan pengusaha-pengusaha swasta tersebut dapat dicontohkan oleh kasus Prajogo Pangestu. Hubungan antara Barito Pasific dengan mantan presiden Soeharto dimulai pada tahun 1980-an, saat Barito membeli hak atas 35 konsesi kayu yang dimiliki oleh perusahaan lain. Hal ini dapat terjadi karena campur tangan Soeharto. Barito Pasific bahkan mendapatkan kemudahan pinjaman dari tiga bank milik pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bapindo, dan Bank Dagang Negara. Pada tahun 1991 Barito Pasific mendapat subsidi dari perusahaan hutan milik negara, Inhutani II, sebesar US$ 45 juta dan pinjaman dari Bank Bumi Daya sebesar US$ 550 juta.
Berdasarkan laporan joint committee antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan pada tahun 1994, Barito Pasific adalah perusahaan swasta yang memiliki utang terbesar di bank-bank pemerintah. Berdasarkan laporan tersebut jumlah utang Barito Pasific kepada bank pemerintah adalah Rp 3,8 trilliun. Rangking ini turun pada tahun 1999 ke posisi nomor tiga di belakang dua anak laki-laki Soeharto. Namun David Brown percaya bahwa berdasarkan data yang ada di Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), Barito Pasific adalah konglomerat keenam yang memiliki utang besar pada bank-bank milik negara. Selain mendapat kemudahan pinjaman dari bank-bank milik negara, konsesi-konsesi yang dimiliki oleh Barito memang telah memberikan peghasilan yang melimpah bagi Parjogo Pangestu. Dari penghasilan tersebut Prajogo mampu menghidupkan dan membesarkan bisnisnya, serta membiayai hubungan-hubungannya dengan Soeharto.
Pada tahun 1991 Barito telah mengeluarkan uang sebesar US$ 220 juta untuk mem-bail out Bank Duta. Bank Ini merupakan milik Nusamba, yang meupakan sebuah holding dengan 80 persen saham dimiliki oleh tiga yayasan terbesar mantan Presiden Soeharto. Konglomerat yang lain Salim Group, yang juga merupakan pemegang konsesi hutan terbesar ke enambelas, ikut membantu Barito Pasific mem-bail out Bank Duta. Barito Pasific juga memberikan dukungan, melalui Barito Pasific Delta Mustika, saat Soeharto memerintahkannya untuk mem-bail out Astra, yang saat itu terkena ancaman bangkrut akibat kegagalan proyek bank pedesaan antara Bank Summa dengan Nahdlatul Ulama.
Keuntungan yang diperoleh Barito Pasific dari konsesi kayu juga dipergunakan untuk membangun kerjasama bisnis dengan dua orang anak Soeharto. Pabrik pulp milik Barito Pasific, PT. Tanjung Enim Lestari, yang bernilai sekitar US$ 1.1 milliar, telah memberikan sekitar 15% saham kepada anak perempuan Soeharto, yang juga mantan Menteri Sosial, Siti Hardijanti Rukmana., alias Mbak Tutut. Mbak Tutut juga memiliki saham sekitar 35% pada PT. Musi Hutan Persada, yang mengelola perkebunan penghasil kayu untuk diolah sebagai pulp. Tutut serta Prajogo Pangestu juga memiliki perkebunan gula yang sangat luas di Sulawesi.
Keterlibatan Barito dalam bisnis dan politik pun terbukti dalam pemilihan umum 1999. Sebuah laporan yang dimuat di dalam majalah Far Eastern Economic Review menyebutkan bahwa dari sekitar Rp 350 milliar yang dihabiskan oleh Golkar pada Pemilu bulan Juni 1999, sebesar Rp 80 milliar merupakan kontribusi pemilik Barito, Prajogo Pangestu. Selain itu Prajogo juga diduga telah melakukan transfer ke rekening milik mantan Jaksa Agung Andi Ghalib.
Implikasi
Mencoba mengutip konsep kekuasaan yang dikemukakan oleh Luke
13 yang mencoba menjelaskan konsep kekuasaan ke dalam cara pandang tiga dimensi yang meliputi; kekuasaan, Kepentingan dan Hegemoni. Tiga dimensi tersebut merupakan sebuah representasi sebuah kelompok atau individu dalam memperbesar dan mempertahankan, serta memperluas kekuasaan yang dimilikinya.
Dimensi pertama yaitu kekuasaan, melibatkan sebuah titik tekan dari pelaku dalam pengambilan keputusan dari sebuah isyu yang terdapat konflik terbuka dari sebuah kepentingan subyektif. Dimensi ini mencoba menjelaskan bagaimana sebuah kelompok atau individu untuk memperbesar dan mempertahankan, serta memperluas kekuasaan yang dimilikinya. Dimensi kedua adalah kepentingan. Dimensi kedua merupakan perluasan dari dimensi pertama, sehingga proses-proses yang terjadi dalam spektum definisi dimensi pertama termasuk pula ke dalam dimensi yang kedua. Dimensi kedua mencoba menjelaskan bagaimana sebuah proses pengambilan keputusan sedapat mungkin dihindari barangkat dari isyu potensial yang didasarkan pada sebuah konflik terbuka dari sebuah kepentingan subyektif semata. Tindakan-tindakan politis yang diambil dan termasuk dalam spektrum dimensi ini menekankan pada sebuah proses perluasan kekuasaan serta mulai melibatkan kepentingan sebagai sebuah pencapaian yang harus diraih. Pada titik ini tindakan-tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memperbesar kekuasaan dan meloloskan kepentingan-kepentingan yang dimiliki kelompok atau individu. Pada dimensi ini pula, kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan proses perluasan kekuasaan dan kepentingan obyektif mulai disingkirkan.
Dimensi ketiga adalah hegemoni yang merupakan perluasan dari kedua dimensi sebelumnya. Dimensi kedua dan ketiga pada dasarnya dibangun untuk memperoleh sebuah gambaran mengenai hubungan sebab akibat dari dimensi yang pertama. Dimensi ketiga merupakan sebuah proses bagaimana sebuah kelompok bukan hanya memperluas kekuasaan dan meloloskan kepentingan mereka, tetapi juga berusaha mempertahankan dan memelihara hegemoni yang telah dimiliki oleh kelompok atau individu.
Nampaknya konsep kekuasaan yang dikemukakan oleh Luke ini dapat dipakai untuk melihat hubungan kekuasaan dengan dunia usaha ini. Dimana terdapat lingkaran perputaran modal, keuntungan (kapital) ini terbatas pada individu dan kelompok atau kroni-kroni Orde Baru sendiri yang notabene adalah teman dekat, kerabat dan keluarga Soeharto sebagai penguasa pada saat itu. Pola pemeliharaan kekuasaan sektor bisnis dan ekonomi yang sedari awal sudah dirancang untuk dapat dimonopoli dan kembali pada kalangan itu sendiri. Perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh Orde Baru dan kroni-kroni dari “kalangan sendiri” melebar pada sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Golkar dan ABRI tidak ubahnya merupakan perangkat hegemoni penguasa Orde Baru saat itu. Kecenderungan yang kuat pengusaha nasional swasta (dunia usaha) untuk selalu bergantung pada fasilitas serta perlindungan pemerintah, kemudian timbal balik hubungan antara keduanya membiasakan pemerintah atau penguasa kala itu untuk memanjakan kalangan pemilik modal, cukong, atau dunia usaha (pengusaha nasional swasta). Padahal kebanyakan dari mereka mennurut Yahya A. Muhaimin, by nature bukanlah kelompok yang mampu berkompetisi dalam bidang ekonomi, tidak mau menanggung resiko dalam arti kata sebenarnya sebagaimana lazimnya kaum entrepreneur,14 malah mengacaukan iklim kompetisi pada perekonomian domestik yang pada skala mikro mengakibatkan berkurangnya kemampuan perusahaan domestik untuk berproduksi secara efisien.15
Kalangan dunia bisnis (pengusaha nasional swasta) yang sebenarnya diharapkan dapat menimbulkan “tetesan kebawah” (trickle down effect) dan memberi sumbangsih terhadap kesejahteraan rakyat dengan modal yang besar yang diberikan dan dipercayakan pemerintah untuk mendirikan usaha atau industri yang ikut menghidupkan sektor usaha lain serta ikut menyerap tenaga kerja. Contoh mudah, misalnya mendirikan industri makanan seperti Indo food, dapat membangkitkan sektor usaha lain yang diperlukan sebagai pemasok bahan baku, misalnya pengusaha telur, dan bahan baku lain yang berasal dari hasil pertanian seperti tapioka, kedelai, jagung (marning), dan bumbu-bumbu rempah. Dalam perjalanannya keadaan menjadi lain. Pertama, telah menjadi ajang konglomerasi untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya yang merupakan oknum-oknum elit penguasa dengan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, melupakan rakyat dengan pembagian dan ditribusi kesehteraan yang timpang serta tidak merata. Penunjukan dengan sistem pertemanan, kerabat, kalangan sendiri menyebabkan termonopolinya aset-aset produksi (sektor ekonomi) dan menguntungkan segelintir orang (para pemilik modal sendiri).
Kedua, seperti yang telah disinggung pada pendahuluan, dominannya para pengusaha dalam jajaran elit birokrasi dan pemerintahan menjadikan elit politik negara yang pro terhadap modal dan kepentingan pengusaha sektor swasta (komperador) sehingga membawa pada penciptaan regulasi ekonomi yang mengarah pada liberalisasi atau pengalih fungsian kepada sektor swasta (privatisasi) badan-badan usaha yang sedari awal dikuasai oleh negara ( munculnya neoliberalisme), jika besandar pada pandangan John Locke bahwa ada kontrak atau tanggung jawab pemerintah atau negara terhadap rakyat, yang mungkin kalau dijalankan dengan benar oleh negara, rakyat akan ikut kebagian manisnya juga. Pengelolaan sumber daya alam (privatisasi) oleh pihak swasta yang mungkin diiringi dengan pencabutan hak sosial rakyat dengan pencabutan subsidi, mengakibatkan terjadi akumulasi kekayaan yang membawa pada segelintir orang menikmati hidup berkecukupan bahkan bergelimangan kemewahan, tetapi rakyat banyak tidak pernah mendapatkan akses dan distribusi kesejahteraan ekonomi secara merata dan adil. Elit politik selalu menebar janji-janji perubahankesejahteraan yang terus menerus dihembuskan hampir tidak ada faedahnya dan seringkali menjebak dalam kebijakan yang cenderung memiskinkan rakyat.
Ketiga, yang paling menyakitkan adalah penyelewengan uang rakyat melalui tindakan korupsi maupun utang konglomerat yang membuat negara harus menanggungnya yang dilakukan konglomerat hitam yang secara leluasa bertengger dalam jajaran birokrasi pemerintahan yang pemerintah terkesan ikut melindungi mereka, bahkan kenyataan selama Orde Baru pun nyata-nyata mereka dilindugi serta dikaburkan “cacat-cacat” hukum mereka. Masalah korupsi telah menjadi masalah yang kronik dari dulu sampai saat ini. Bahkan mantan wakil presiden M. Hatta pernah berujar, bahwa korupsi di Indonesia sudah begitu berurat berakar dan telah menjadi suatu budaya yang amat susah untuk dihilangkan. Selama Orde Baru berkuasa ada motif untuk mempertahankan pola kekeuasaan bahkan menghegemoni sumber kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. Penyakit itu berlanjut seperti warisan turun temurun seakan sudah menjadi budaya politik para elit penguasa dan birokrat.
Rezim Orde Baru Soeharto, dan diteruskan oleh "muridnya" Habibie, telah meningalkan banyak persoalan pelik bagi rezim setelahnya. Persoalan-persoalan tersebut bukan hanya persoalan krisis ekonomi, disintegrasi, kerusuhan (persoalan SARA), hak asasi manusia (HAM), ataupun utang luar negeri yang semakin menumpuk, namun juga persoalan pemberantasan dan pembersihan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merupakan " warisan najis " Orde Baru.
Soeharto sebagai penguasa Orde Baru dipercaya meninggalkan banyak persoalan KKN, yang juga melibatkan diri dan keluarganya. Bahkan isu KKN merupakan salah satu isu yang diusung oleh para mahasiswa, saat melancarkan aksi reformasi yang menggulingkan Soeharto. Masih menjadi persoalan sampai kepemimipinan SBY sekarang adalah masih lambannya proses penyelesaian persoalan KKN tersebut, walaupun pemerintahan SBY sudah “lumayan” menunjukan itikad baik dibanding pemerintahan sebelumnya pasca Orde baru Soeharto. Bahkan terkesan Kejaksaan Agung ogah-ogahan dalam menuntaskan kasus-kasus KKN yang melibatkan Soeharto, keluarga dan para kroninya, hal ini pun masih menjadi polemik yang belum menemukan “juntrungannya”. Kasus-kasus besar yang masuk ke Kejaksaan Agung, seperti kasus KKN Soeharto dan Keluarganya, kasus Bank Bali, Kasus Andi Ghalib, kasus Texmaco, kasus BLBI, kasus Goro, dan sebagainya, belum ada yang tuntas digarap oleh Kejaksaan Agung.
Konglomerat hitam seperti duri dalam daging yang menyusup dalam jajaran elit birokrasi dan pemerintahan. Seperti yang diserukan oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan ekonom Faisal Basri “Kekuasaan konglomerat hitam itu telah melampaui otoritas lembaga demokrasi,” ujar Faisal. Partai politik dan aparat penegak hukum, katanya, telah mampu didikte dan dikendalikan oleh mereka. “Politisi (baik di legislatif maupun eksekutif, Red) telah menjadi boneka, dan mereka yang memainkan,” tambah Sekjen PAN itu.16
Kekuatan konglomerat hitam kini telah menguasai pemerintah. Sebagai contoh adalah kasus korupsi Anthony Salim yang merugikan negara hingga ratusan triliun adalah sebagai bentuk ketidakberdayaan pemerintah. Seandainya saja dana korupsi Anthony Salim dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai Rp 125 triliun itu bisa dikembalikan, tentu sangat bisa dana tersebut di-pos-kan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat atau digunakan untuk menutup defisit APBN 2006 yang menyentuh Rp 60 triliun. Pakar filsafat Prof. Franz Magnis Suseno berpendapat atas mengguritanya penyakit korupsi yang banyak dilakukan oleh konglomerat hitam ini. “Korupsi merupakan tangga kematian bagi solidaritas sosial, yang juga mematikan asas keadilan sosial,”.17 Inilah akibat dari dominannya kehadiran pengusaha atau konglomerat dalam jajaran elit birokrasi dan pemerintahan kita dan imbas dari timbal balik kedekatan hubungan antara penguasa dan para pemilik modal yang menemui jalan yang salah.
Suatu analisa menarik dilontarkan oleh John Girling bahwa korupsi sebenarnya mewakili persepsi yang normatif dari ekses kapitalisme, yaitu kulminasi dari proses yang sistematik dari parktekpraktek kolusi yang terjadi diantara elite politik dan pelaku ekonomi, yang melibatkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi (swasta). Dengan kata lain, korupsi terjadi pada saat pelaku ekonomi mencoba memanfaat kekuasaan yang dimiliki oleh elite politik untuk mengejar keuntungan (profit), di luar proses yang sebenarnya. Sementara elite politik sendiri memanfaatkan hubungan tersebut untuk membiayai dirinya sendiri atau bahkan membiayai praktek politik yang dilakukannya.
Konsep demokrasi modern dan kapitalisme telah melahirkan kontradiksi antara kepentingan birokrasi pemerintahan yang harus melayani kepentingan umum dengan perkembangan dan intervensi kepentingan pasar. Di satu sisi, dengan mandat atas nama rakyat yang diperoleh oleh sistem pemerintahan demokratik, maka ia harus mengedepankan kepentingan rakyat secara umum. Sementara perkembangan kapitalisme, yang juga berkepantingan terhadap birokrasi modern, berbanding terbalik dengan kepentingan umum. Akumulasi modal yang menjadi logika dasar dari kapitalisme mengharuskan adanya kontrol pasar dan jalur distribusi. Maka untuk meraih kepentingan tersebut tak jarang para pengusaha menggunakan jalur birokrasi publik untuk kepentingan mereka. Inilah yang dikenal sebagai kolusi, yang merupakan bentuk akomodasi normal antara kepentingan politik dan ekonomi. Kolusi merupakan bentuk pra-kondisi dari korupsi.
Sudah barang tentu pelaku ekonomi memperoleh manfaat keuntungan ekonomi dari hubungan tersebut. Sementara para elite politik memperoleh keuntungan untuk membiayai kepentingan-kepentingan politik yang akan mereka raih dan masyarakat pun menuai sengsara karenannya.
1 Ignas Kleden, Model rasional Teknokrasi, dalam Prisma No. 2, maret 1984 tahun XIII, LP3ES, hal.3
2 Ibid
3 Abdurrahman Wahid, Pemikiran Gusdur, dalam situs resmi Gus Dur www.gusdur.net
4 Tampillah generasi ekonom neo-liberal seperti Hadi Soesastro, Pande Raja Silalahi, Mari Pangestu, Sri Mulyani, dan generasi berikut seperti Muhammad Ikhsan dan Chatib Basri. Sementara dalam kubu intervensi negara dalam sektor ekonomi menurut B. Herry-Priyono seorang pengajar pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta ada nama-nama seperti Aburizal Bakrie dan Yusuf Kalla. B. Herry-Priyono, Hantu Orde Baru; Kuasa Amnesia dalam Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia, Harian Kompas, January 22 2005
5 Ahmad Erani Yustika, Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia, Jakarta: Penerbit PT. Grasindo, 2002, hal. 171
6 Pemerintah dapat menentukan dan menyeleksi siapa saja yang perlu diberi kredit atau ijin usaha, baik dengan usaha sendiri maupun dengan memanfaatkan modal asing sebagai rekanan (partner) asing. Yahya A. Muhaimin, Politik, Pengusaha nasional dan Kelas menengah Indonesia, dalam Prisma No. 2, maret 1984 tahun XIII, LP3ES, hal. 67
7 Collier,1979:364 dalam Ahmad Erani Yustika, Op. Cit, hal. 171-172
8 Istilah “negara lunak” (soft state) ini digagas oleh Myrdal, dalam Ibid, hal 172
9 Yahya A. Muhaimin, Op. Cit
10 Kunio 1990: 4 dalam Ahmad Erani Yustika, Op. Cit, hal. 173
11 Ibid.
12 PDBI, 1994, dalam Ahmad Erani Yustika, Ibid, hal. 174
13 Cleg, Stewart R, Frame Work of Power, London: Sage Publication, 1989, dalam Elkana Catur Hardiansyah, Ambivalensi Dimensi Politik dalam Perencanaan; Sebuah Kajian Teoritik Kontekstual; Studi Kasus: Rencana Pembangunan Jalan Dago Lembang , Departemen Teknik Planologi Institute Teknologi Bandung (ITB)
14 Yahya A. Muhaimin, Op. Cit, hal. 67
15 Ahmad Erani Yustika, Op. Cit
16 Dikutip langsung dari pernyataan aksi Aliansi Masyarakat Anti Korupsi yang dimotori Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan ekonom Faisal Basri, dalam Konglomerat Hitam Kuasai Istana, http://www.mpr.go.id/pimpinan1/?m=200704
17 dikutip dari Ibid
Dimensi pertama yaitu kekuasaan, melibatkan sebuah titik tekan dari pelaku dalam pengambilan keputusan dari sebuah isyu yang terdapat konflik terbuka dari sebuah kepentingan subyektif. Dimensi ini mencoba menjelaskan bagaimana sebuah kelompok atau individu untuk memperbesar dan mempertahankan, serta memperluas kekuasaan yang dimilikinya. Dimensi kedua adalah kepentingan. Dimensi kedua merupakan perluasan dari dimensi pertama, sehingga proses-proses yang terjadi dalam spektum definisi dimensi pertama termasuk pula ke dalam dimensi yang kedua. Dimensi kedua mencoba menjelaskan bagaimana sebuah proses pengambilan keputusan sedapat mungkin dihindari barangkat dari isyu potensial yang didasarkan pada sebuah konflik terbuka dari sebuah kepentingan subyektif semata. Tindakan-tindakan politis yang diambil dan termasuk dalam spektrum dimensi ini menekankan pada sebuah proses perluasan kekuasaan serta mulai melibatkan kepentingan sebagai sebuah pencapaian yang harus diraih. Pada titik ini tindakan-tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memperbesar kekuasaan dan meloloskan kepentingan-kepentingan yang dimiliki kelompok atau individu. Pada dimensi ini pula, kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan proses perluasan kekuasaan dan kepentingan obyektif mulai disingkirkan.
Dimensi ketiga adalah hegemoni yang merupakan perluasan dari kedua dimensi sebelumnya. Dimensi kedua dan ketiga pada dasarnya dibangun untuk memperoleh sebuah gambaran mengenai hubungan sebab akibat dari dimensi yang pertama. Dimensi ketiga merupakan sebuah proses bagaimana sebuah kelompok bukan hanya memperluas kekuasaan dan meloloskan kepentingan mereka, tetapi juga berusaha mempertahankan dan memelihara hegemoni yang telah dimiliki oleh kelompok atau individu.
Nampaknya konsep kekuasaan yang dikemukakan oleh Luke ini dapat dipakai untuk melihat hubungan kekuasaan dengan dunia usaha ini. Dimana terdapat lingkaran perputaran modal, keuntungan (kapital) ini terbatas pada individu dan kelompok atau kroni-kroni Orde Baru sendiri yang notabene adalah teman dekat, kerabat dan keluarga Soeharto sebagai penguasa pada saat itu. Pola pemeliharaan kekuasaan sektor bisnis dan ekonomi yang sedari awal sudah dirancang untuk dapat dimonopoli dan kembali pada kalangan itu sendiri. Perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh Orde Baru dan kroni-kroni dari “kalangan sendiri” melebar pada sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Golkar dan ABRI tidak ubahnya merupakan perangkat hegemoni penguasa Orde Baru saat itu. Kecenderungan yang kuat pengusaha nasional swasta (dunia usaha) untuk selalu bergantung pada fasilitas serta perlindungan pemerintah, kemudian timbal balik hubungan antara keduanya membiasakan pemerintah atau penguasa kala itu untuk memanjakan kalangan pemilik modal, cukong, atau dunia usaha (pengusaha nasional swasta). Padahal kebanyakan dari mereka mennurut Yahya A. Muhaimin, by nature bukanlah kelompok yang mampu berkompetisi dalam bidang ekonomi, tidak mau menanggung resiko dalam arti kata sebenarnya sebagaimana lazimnya kaum entrepreneur,14 malah mengacaukan iklim kompetisi pada perekonomian domestik yang pada skala mikro mengakibatkan berkurangnya kemampuan perusahaan domestik untuk berproduksi secara efisien.15
Kalangan dunia bisnis (pengusaha nasional swasta) yang sebenarnya diharapkan dapat menimbulkan “tetesan kebawah” (trickle down effect) dan memberi sumbangsih terhadap kesejahteraan rakyat dengan modal yang besar yang diberikan dan dipercayakan pemerintah untuk mendirikan usaha atau industri yang ikut menghidupkan sektor usaha lain serta ikut menyerap tenaga kerja. Contoh mudah, misalnya mendirikan industri makanan seperti Indo food, dapat membangkitkan sektor usaha lain yang diperlukan sebagai pemasok bahan baku, misalnya pengusaha telur, dan bahan baku lain yang berasal dari hasil pertanian seperti tapioka, kedelai, jagung (marning), dan bumbu-bumbu rempah. Dalam perjalanannya keadaan menjadi lain. Pertama, telah menjadi ajang konglomerasi untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya yang merupakan oknum-oknum elit penguasa dengan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, melupakan rakyat dengan pembagian dan ditribusi kesehteraan yang timpang serta tidak merata. Penunjukan dengan sistem pertemanan, kerabat, kalangan sendiri menyebabkan termonopolinya aset-aset produksi (sektor ekonomi) dan menguntungkan segelintir orang (para pemilik modal sendiri).
Kedua, seperti yang telah disinggung pada pendahuluan, dominannya para pengusaha dalam jajaran elit birokrasi dan pemerintahan menjadikan elit politik negara yang pro terhadap modal dan kepentingan pengusaha sektor swasta (komperador) sehingga membawa pada penciptaan regulasi ekonomi yang mengarah pada liberalisasi atau pengalih fungsian kepada sektor swasta (privatisasi) badan-badan usaha yang sedari awal dikuasai oleh negara ( munculnya neoliberalisme), jika besandar pada pandangan John Locke bahwa ada kontrak atau tanggung jawab pemerintah atau negara terhadap rakyat, yang mungkin kalau dijalankan dengan benar oleh negara, rakyat akan ikut kebagian manisnya juga. Pengelolaan sumber daya alam (privatisasi) oleh pihak swasta yang mungkin diiringi dengan pencabutan hak sosial rakyat dengan pencabutan subsidi, mengakibatkan terjadi akumulasi kekayaan yang membawa pada segelintir orang menikmati hidup berkecukupan bahkan bergelimangan kemewahan, tetapi rakyat banyak tidak pernah mendapatkan akses dan distribusi kesejahteraan ekonomi secara merata dan adil. Elit politik selalu menebar janji-janji perubahankesejahteraan yang terus menerus dihembuskan hampir tidak ada faedahnya dan seringkali menjebak dalam kebijakan yang cenderung memiskinkan rakyat.
Ketiga, yang paling menyakitkan adalah penyelewengan uang rakyat melalui tindakan korupsi maupun utang konglomerat yang membuat negara harus menanggungnya yang dilakukan konglomerat hitam yang secara leluasa bertengger dalam jajaran birokrasi pemerintahan yang pemerintah terkesan ikut melindungi mereka, bahkan kenyataan selama Orde Baru pun nyata-nyata mereka dilindugi serta dikaburkan “cacat-cacat” hukum mereka. Masalah korupsi telah menjadi masalah yang kronik dari dulu sampai saat ini. Bahkan mantan wakil presiden M. Hatta pernah berujar, bahwa korupsi di Indonesia sudah begitu berurat berakar dan telah menjadi suatu budaya yang amat susah untuk dihilangkan. Selama Orde Baru berkuasa ada motif untuk mempertahankan pola kekeuasaan bahkan menghegemoni sumber kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. Penyakit itu berlanjut seperti warisan turun temurun seakan sudah menjadi budaya politik para elit penguasa dan birokrat.
Rezim Orde Baru Soeharto, dan diteruskan oleh "muridnya" Habibie, telah meningalkan banyak persoalan pelik bagi rezim setelahnya. Persoalan-persoalan tersebut bukan hanya persoalan krisis ekonomi, disintegrasi, kerusuhan (persoalan SARA), hak asasi manusia (HAM), ataupun utang luar negeri yang semakin menumpuk, namun juga persoalan pemberantasan dan pembersihan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merupakan " warisan najis " Orde Baru.
Soeharto sebagai penguasa Orde Baru dipercaya meninggalkan banyak persoalan KKN, yang juga melibatkan diri dan keluarganya. Bahkan isu KKN merupakan salah satu isu yang diusung oleh para mahasiswa, saat melancarkan aksi reformasi yang menggulingkan Soeharto. Masih menjadi persoalan sampai kepemimipinan SBY sekarang adalah masih lambannya proses penyelesaian persoalan KKN tersebut, walaupun pemerintahan SBY sudah “lumayan” menunjukan itikad baik dibanding pemerintahan sebelumnya pasca Orde baru Soeharto. Bahkan terkesan Kejaksaan Agung ogah-ogahan dalam menuntaskan kasus-kasus KKN yang melibatkan Soeharto, keluarga dan para kroninya, hal ini pun masih menjadi polemik yang belum menemukan “juntrungannya”. Kasus-kasus besar yang masuk ke Kejaksaan Agung, seperti kasus KKN Soeharto dan Keluarganya, kasus Bank Bali, Kasus Andi Ghalib, kasus Texmaco, kasus BLBI, kasus Goro, dan sebagainya, belum ada yang tuntas digarap oleh Kejaksaan Agung.
Konglomerat hitam seperti duri dalam daging yang menyusup dalam jajaran elit birokrasi dan pemerintahan. Seperti yang diserukan oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan ekonom Faisal Basri “Kekuasaan konglomerat hitam itu telah melampaui otoritas lembaga demokrasi,” ujar Faisal. Partai politik dan aparat penegak hukum, katanya, telah mampu didikte dan dikendalikan oleh mereka. “Politisi (baik di legislatif maupun eksekutif, Red) telah menjadi boneka, dan mereka yang memainkan,” tambah Sekjen PAN itu.16
Kekuatan konglomerat hitam kini telah menguasai pemerintah. Sebagai contoh adalah kasus korupsi Anthony Salim yang merugikan negara hingga ratusan triliun adalah sebagai bentuk ketidakberdayaan pemerintah. Seandainya saja dana korupsi Anthony Salim dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai Rp 125 triliun itu bisa dikembalikan, tentu sangat bisa dana tersebut di-pos-kan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat atau digunakan untuk menutup defisit APBN 2006 yang menyentuh Rp 60 triliun. Pakar filsafat Prof. Franz Magnis Suseno berpendapat atas mengguritanya penyakit korupsi yang banyak dilakukan oleh konglomerat hitam ini. “Korupsi merupakan tangga kematian bagi solidaritas sosial, yang juga mematikan asas keadilan sosial,”.17 Inilah akibat dari dominannya kehadiran pengusaha atau konglomerat dalam jajaran elit birokrasi dan pemerintahan kita dan imbas dari timbal balik kedekatan hubungan antara penguasa dan para pemilik modal yang menemui jalan yang salah.
Suatu analisa menarik dilontarkan oleh John Girling bahwa korupsi sebenarnya mewakili persepsi yang normatif dari ekses kapitalisme, yaitu kulminasi dari proses yang sistematik dari parktekpraktek kolusi yang terjadi diantara elite politik dan pelaku ekonomi, yang melibatkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi (swasta). Dengan kata lain, korupsi terjadi pada saat pelaku ekonomi mencoba memanfaat kekuasaan yang dimiliki oleh elite politik untuk mengejar keuntungan (profit), di luar proses yang sebenarnya. Sementara elite politik sendiri memanfaatkan hubungan tersebut untuk membiayai dirinya sendiri atau bahkan membiayai praktek politik yang dilakukannya.
Konsep demokrasi modern dan kapitalisme telah melahirkan kontradiksi antara kepentingan birokrasi pemerintahan yang harus melayani kepentingan umum dengan perkembangan dan intervensi kepentingan pasar. Di satu sisi, dengan mandat atas nama rakyat yang diperoleh oleh sistem pemerintahan demokratik, maka ia harus mengedepankan kepentingan rakyat secara umum. Sementara perkembangan kapitalisme, yang juga berkepantingan terhadap birokrasi modern, berbanding terbalik dengan kepentingan umum. Akumulasi modal yang menjadi logika dasar dari kapitalisme mengharuskan adanya kontrol pasar dan jalur distribusi. Maka untuk meraih kepentingan tersebut tak jarang para pengusaha menggunakan jalur birokrasi publik untuk kepentingan mereka. Inilah yang dikenal sebagai kolusi, yang merupakan bentuk akomodasi normal antara kepentingan politik dan ekonomi. Kolusi merupakan bentuk pra-kondisi dari korupsi.
Sudah barang tentu pelaku ekonomi memperoleh manfaat keuntungan ekonomi dari hubungan tersebut. Sementara para elite politik memperoleh keuntungan untuk membiayai kepentingan-kepentingan politik yang akan mereka raih dan masyarakat pun menuai sengsara karenannya.
1 Ignas Kleden, Model rasional Teknokrasi, dalam Prisma No. 2, maret 1984 tahun XIII, LP3ES, hal.3
2 Ibid
3 Abdurrahman Wahid, Pemikiran Gusdur, dalam situs resmi Gus Dur www.gusdur.net
4 Tampillah generasi ekonom neo-liberal seperti Hadi Soesastro, Pande Raja Silalahi, Mari Pangestu, Sri Mulyani, dan generasi berikut seperti Muhammad Ikhsan dan Chatib Basri. Sementara dalam kubu intervensi negara dalam sektor ekonomi menurut B. Herry-Priyono seorang pengajar pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta ada nama-nama seperti Aburizal Bakrie dan Yusuf Kalla. B. Herry-Priyono, Hantu Orde Baru; Kuasa Amnesia dalam Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia, Harian Kompas, January 22 2005
5 Ahmad Erani Yustika, Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia, Jakarta: Penerbit PT. Grasindo, 2002, hal. 171
6 Pemerintah dapat menentukan dan menyeleksi siapa saja yang perlu diberi kredit atau ijin usaha, baik dengan usaha sendiri maupun dengan memanfaatkan modal asing sebagai rekanan (partner) asing. Yahya A. Muhaimin, Politik, Pengusaha nasional dan Kelas menengah Indonesia, dalam Prisma No. 2, maret 1984 tahun XIII, LP3ES, hal. 67
7 Collier,1979:364 dalam Ahmad Erani Yustika, Op. Cit, hal. 171-172
8 Istilah “negara lunak” (soft state) ini digagas oleh Myrdal, dalam Ibid, hal 172
9 Yahya A. Muhaimin, Op. Cit
10 Kunio 1990: 4 dalam Ahmad Erani Yustika, Op. Cit, hal. 173
11 Ibid.
12 PDBI, 1994, dalam Ahmad Erani Yustika, Ibid, hal. 174
13 Cleg, Stewart R, Frame Work of Power, London: Sage Publication, 1989, dalam Elkana Catur Hardiansyah, Ambivalensi Dimensi Politik dalam Perencanaan; Sebuah Kajian Teoritik Kontekstual; Studi Kasus: Rencana Pembangunan Jalan Dago Lembang , Departemen Teknik Planologi Institute Teknologi Bandung (ITB)
14 Yahya A. Muhaimin, Op. Cit, hal. 67
15 Ahmad Erani Yustika, Op. Cit
16 Dikutip langsung dari pernyataan aksi Aliansi Masyarakat Anti Korupsi yang dimotori Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan ekonom Faisal Basri, dalam Konglomerat Hitam Kuasai Istana, http://www.mpr.go.id/pimpinan1/?m=200704
17 dikutip dari Ibid
Langgan:
Entri (Atom)
